Perlindungan Konsumen by : Annisa Wasistiana

1. PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Mata Kuliah Hukum Bisnis
KELOMPOK 4

2. Kelompok 4 :
Septiyani Rahayu (17080694005)
Wumeiga Yunita (17080694014)
M. Nur Bagaskara F. (17080694015)
Annisa Wasistiana (17080694016)
Julietta Fairuzar A. (17080694017)
Ika Yuli Adiyanti (17080694018)
Ahmad Hafidh Agustin (17080694028)

3. UU Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999, Tanggal 20 April 1999,
Tentang Perlindungan Konsumen

4. Perlindungan Konsumen adalah
segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada
konsumen

5. Perlindungan konsumen
berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan,
keamanan dan
keselamatan konsumen,
serta kepastian hukum.

6. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi
diri
Mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkan-nya
dari ekses negatif pemakaian barang dan /
atau jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen
dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha
Meningkatkan kualitas barang dan/atau
jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen
Tujuan Perlindungan Konsumen

7. LEMBAGA
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(BPKN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Badan yang dibentuk untuk membantu upaya
pengembangan perlindungan konsumen
LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat)
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak
dalam bidang perlindungan konsumen.
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Lembaga non struktural yang berkedudukan di
Kabupaten dan Kota

8. HAK &
KEWAJIBAN
KONSUMEN

9. Hak Konsumen
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

10. 01
02
03
04
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen.
Kewajiban Konsumen

11. 01
02
03
04
05
Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan
Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik
Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya
Hak Pelaku Usaha

12. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya
Memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan
Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk
menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi
atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan
Memperlakukan atau melayani konsumen
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
Kewajiban Pelaku Usaha
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

13. Sanksi Hukum
Terhadap
Pelanggaran
Perlindungan
Konsumen

14. Bentuk sanksi yang bisa dikenakan terhadap
pelanggar UU Perlindungan Konsumen menurut
UU No. 8 Tahun 1999 hanya ada dua macam :
- sanksi administratif (Pasal 60) dan
- sanksi pidana (Pasal 61-62) ditambah hukuman
tambahan (pasal 63).
Pengaturan tentang kewenangan sanksi
administratif dalam UU Perlindungan Konsumen
hanya bisa diberikan oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen

15. • Sanksi administratif berupa
penetapan ganti rugi paling
banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
melalui BPSK, terhadap
pelaku usaha yang
melanggar Pasal 19 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 20,
Pasal 25, dan Pasal 26
• Perampasan barang
tertentu;
• Pengumuman keputusan
hakim;
• Pembayaran ganti rugi;
• Perintah penghentian
kegiatan tertentu yang
menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;
• Kewajiban penarikan
barang dari peredaran;
atau
• Pencabutan izin usaha.
• Penjara, 5 tahun, atau
denda Rp. 2.000.000.000
(dua milyar rupiah) (Pasal
8, 9, 10, 13 ayat (2),
15, 17 ayat (1) huruf a, b, c,
dan e dan Pasal 18
• Penjara, 2 tahun, atau
denda Rp.500.000.000
(lima ratus juta rupiah)
(Pasal 11, 12, 13 ayat (1),
14, 16 dan 17 ayat (1)
huruf d dan f
Sanksi Administratif Sanksi TambahanSanksi Pidana

16. Kepada para anggota tim pengawasan dari Suku Dinas
Peternakan, Sutiman mengaku membeli daging tersebut dari
seorang lelaki bernama John, yang berdomisili di Cengkareng,
Jakarta Barat. Anggota tim saat ini sedang melacak arus
distribusi bakso olahan Sutiman.
Menurut Pangihutan, daging celeng yang dijual
Sutiman tak melalui pengawasan oleh Suku Dinas Peternakan.
Celeng tersebut diburu di berbagai daerah di Pulau Jawa dan
langsung dipasarkan secara terselubung. “Tak ada jaminan
daging yang dipasarkan itu sehat dan layak dikonsumsi,”
katanya.
Atas perbuatan tersebut, Dinas Peternakan
melaporkan Sutiman ke Polsek Penjaringan. Dia dijerat Pasal 62
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen. Sutiman dianggap menipu konsumen karena tak
menyebutkan bahan baku sebenarnya dan mengabaikan
standar kesehatan. “Dia melanggar karena tak melewati
proses pengawasan dengan menggunakan babi dari rumah
potong dan berterus terang kepada pembeli,” kata
Pangihutan.
TEMPO.CO, Jakarta – Seorang pedagang daging giling
terbukti menjual daging celeng yang disamarkan sebagai
daging sapi. Daging giling itu biasa digunakan untuk bahan
baku bakso. “Sudah diperiksa di laboratorium, hasilnya
memang benar itu daging celeng,” kata Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Suku Dinas Peternakan dan
Perikanan Jakarta Barat, Pangihutan Manurung, Senin, 5 Mei
2014.
Menurut Pangihutan, instansinya mendapat laporan
tentang penjualan daging celeng di di Jalan Pekojan III
Tambora, Jakarta Barat. Penjualnya bernama bernama
Sutiman Wasis Utomo, 55 tahun. “Laporannya pekan lalu,
dan langsung kami tindaklanjuti,” kata Pangihutan.
Sutiman selama ini dikenal sebagai pengusaha
rumahan yang menjual bakso olahan untuk penjual bakso
keliling. Sehari setelah laporan masuk, seorang pegawai Suku
Dinas Peternakan membeli bakso tersebut dan memeriksanya
di laboratorium. Hasil pemeriksaan menyatakan daging
bakso itu mengandung daging babi hutan atau celeng.
Contoh Kasus
Jual Bakso Daging Celeng, Pria ini Dipidanakan

17. Dari kasus pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dimana
ketidaksesuaiaannya isi barang dengan label kemasannya yang dituliskan daging sapi padahal didalamnya
daging celeng. Kita harus ketahui bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
Dan sebagai pelaku usaha seharusnya penjual daging ini memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya. Konsumen akan sangat dirugikan sekali bila mereka
mengetahui bahwa daging yang dibelinya itu tidak sesuai dengan kemasannya yang tertulis daging sapi.
Seperti yang dikatakan berita diatas, pelaku terjerat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan
dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi saat ini
bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini
seharusnya pemerintah lebih siapdalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah
ini sebelumakhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari
tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen.
Analisis

18. Daftar Pustaka
https://metro.tempo.co/read/575558/jual-bakso-daging-celeng-
pria-ini-dipidanakan
https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-
konsumen
http://dhidckhi.blogspot.co.id/2011/06/peran-lembaga-
perlindungan-konsumen.html

19. Thank you