Sistem informasi penting untuk organisasi. Dokumen ini menjelaskan jenis sistem informasi seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi tata usaha. Sistem-sistem ini bermanfaat untuk memproses transaksi, menghasilkan laporan, dan meningkatkan efisiensi di Kementerian Agama.

1. JENIS-JENIS SISTEM INFORMASI
A. Pengertian Sistem Infromasi
 Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. RoscoeDavis
(Jogiyanto,2005:18) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang
terorganisasi beserta tatacara penggunaanya yang mencangkup lebih jauh
dari pada sekedar penyajian. Istilah tersebut menyir atkan suatu maksud yang
ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun
tatacara penggunaanya.Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur
berdasarkan maksud pembuatanya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu :
keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tatacara
penggunaanya.untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka
struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda ber gantung pada
macam keperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi. Suatu
persamaan yang menonjol ialah suatu sistem informasi menggabungkan
berbagai ragam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat
menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber suatu sistem alih
rupa (transformation) data sehingga jadi tergabungkan (compatible). Berapa
pun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu
memiliki ketergabungan (compatibility) data yang disimpannya. (Hanif Al
Fatta, 2009:9)
B. Jenis-Jenis Sistem Infromasi
1. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi.Fungsi penting yang dibentuk
SIA pada sebuah organisasi antara lain (Arlintania, 2015):
· Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
· Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses
pengambilan keputusan.
· Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

2. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi
nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.
SIA terdiri dari 3 subsistem:
· Sistem pemrosesan transaksi
· Mendukung proses operasi bisnis harian.
· Sistem buku besar/ pelaporan keuangan Menghasilkan laporan keuangan, seperti
laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.Sistem pelaporan
manajemen, yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan
keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.
2. Sistem Informasi Keuangan
Sistem informasi keuangan adalah sistem untuk mendukung bagian keuangan
dalam pengambilan keputusan yang mengangkut persoalan keuangan sekolah dan
pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam lingkungan
sekolah. Misalnya : ringkasan arus kas, informasi pembayaran.Sistem Informasi
Keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau
kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah
keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan
khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar,
dan komunikasi elektronik.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
Salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti amanat reformasi yang
tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah
dengan cara mengembangkan sistem akuntanbilitas kinerja aparatur sebagai wujud
implementasi dari tuntutan reformasi, agar aparatur Negara mampu
mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat
Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
19999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara. Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain menjelaskan
bahwa yang dimaksud peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk
ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

3. kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral,
dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
1. Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat & Whistleblowing
Setiap dumas diterima oleh pengelola Dumas pada Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama. Dumas tersebut diteruskan oleh pengelola dumas kepada
yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dumas kepada yang berwenang
untuk melakukan pengelolaan dumas yang meliputi pencatatan materi, pemilahan
materi, telaah dan verifikasi, analisis dan laporan, rekomendasi tindak lanjut, dan
pemantauan penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi,
dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaduan masyarakat yang disebut Dumas adalah sumbangan pikiran, saran,
gagasan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian
Agama sebagai bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.
Dalam hal ini Inspektorat Jenderal melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi dalam bentuk penanganan Dumas Online. Penanganan Dumas dapat
mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga
terwujud pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Sistem Informasi Tata Usaha (SITU)
Proses pada SITU dan kearsipan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor
16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Agama,
KMA 120/2013 tentang Jadwal Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Agama
dan Keputusan Irjen Nomor IJ/157/2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Proses pada SITU meliputi Permintaan
nomor, pengiriman surat dan penanganan surat masuk.
Manfaat SITU dalam pengendalian Internal:
1. Dapat memberikan informasi akurat dan realtime;
2. Dapat menambah informasi terkait histori proses disposisi surat secara lengkap;
3. Proses secara online sehingga pengambilan keputusan cepat dan akurat;
4. Pekerjaan tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga produktivitas meningkat;
5. Data tersimpan secara elektronik, mudah dalam pencairan dokumen;
6. Status dokumen dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan;

4. 7. Dapat mengetahui surat baik dari sisi kuantitas per-periode hingga berdasarkan
hasil sortir elemen yang ditentukan;
8. Dokumen pencatatan surat masuk dapat bersinergi dengan pembuatan
penomoran, khususnya penomoran dari hasil tindak lanjut suatu kejadian;
3. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)
Kementerian Agama menggunakan SIA ini melalui aplikasi Persediaan, aplikasi
SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA ini untuk memproses transaksi keuangan, barang
dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat
bagi pengguna laporan keuangan.
Manfaat ketiga aplikasi tersebut dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintah khususnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Inspektorat
Jenderal; bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa
layanan, efisensi, dan pencapaian tujuan.
Daftar Pustaka:
Arlintania 2015. http://arlintaniaagustianawaty.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-
sistem-informasi-dan-jenis.html, Download: 16 April 2018