Quiz dan Forum 6

1. ETIKA BISNIS DAN TATA KELOLA
KEPEMIMPINAN YANG BAIK
OLEH : Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,
Oleh :
Ethical Decision Making : Employers Responsibility and
Employers Rights
Asteria Dian.P 55116120041
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
2017

2. Di kutip dari Modul 6 Prof. Dr.HApzi Ali. MM. CMA : Employer Responsibility And Employer
Rights
Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan stakeholder sangatlah penting,
tidak kalah pentingnya adalah tehadap intern perusahaan yaitu pemenuhan hak dan
kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan sebaliknya. Untuk menjaga kelangsungan
hidup perusahaan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus sesuai norma etika bisnis
perusahaan. Sehinggan tujuan dalam jangka panjang bisa tercapai berkat dukungan seluruh
pegawai yang ada.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam
artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan
hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh
pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham,
komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan
dan kelangsungan hidup organisasi. Stakeholder disebut juga sebagai pemangku kepentingan.
Clarkson membagi stakeholder menjadi dua: stakeholder primer dan stakeholder sekunder.
Stakeholder primer adalah ‘pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan
organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah pemegang saham, investor, pekerja,
pelanggan, dan pemasok. Menurut Clarkson, suatu perusahaan atau organisasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholder primer – yang merupakan rangkaian kompleks
hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan
tanggung jawab yang berbeda.
Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai ‘pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak
begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.’ Contohnya adalah media dan
berbagai kelompok kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini
untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan
mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Clarkson (dalam artikel tahun 1994) juga telah
memberikan definisi yang bahkan lebih sempit lagi di mana stakeholder didefinisikan sebagai
suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko baik karena mereka telah
melakukan investasi (material ataupun manusia) di perusahaan tersebut (‘stakeholder
sukarela’), ataupun karena mereka menghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut
(‘stakeholder non-sukarela’). Karena itu, stakeholder adalah pihak yang akan dipengaruhi
secara langsung oleh keputusan dan strategi perusahaan.
Dalam bisnis modern yang penuh persaingan ketat, para pengusaha semakin
menyadari bahwa pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam
jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Hal ini
karena jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif
atas sikap, komitmen, loyalitas dan produktivitas dan kinerja setiap pekerja. Suka tidak suka,
hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Penghargaan atau sebaliknya pelanggaran atas hak –hak pekerja akan membuat karyawan

3. betah atau tidak betah, berdisiplin atau tidak, punya komitmen atau tidak produktif atau tidak,
loyal atau tidak
Secara etis perusahaan selain memiliki kewajiban terhadap karyawan, konsumen dan
masyarakat juga memiliki hak dimiliki oleh pendiri, investor dan pemilik saham,
manajemen
antara lain:
 Perolehan keuntungan.
 Penentuan filosofi bisnis.
 Perumusan kultur organisasi.
‘15
 Keputusan kualifikasi manajerial.
 Keputusan jenis produk dan jasa.
 Penentuan strategi bisnis.
 Pemilihan wilayah operasi perusahaan.
 Keputusan struktur organisasi.
 Keputusan padat karya dan padat teknologi.
 Keputusan sistem imbalan.
Penerapan standar etika yang tinggi di perusahaan sebenarnya mampu memberikan
keuntungan dalam dua hal sekaligus. Disamping untuk membangun corporate image dan
reputasi yang bagus, perusahaan juga bisa memandang penerapan standar etika yang tinggi
sebagai bagian dari risk management untuk mengurangi resiko jangka panjang perusahaan.
Sedangkan untuk mengembangkan norma- norma etika dalam suatu perusahaan, perlu adanya
ketentuan undang- undang yang mewajibkan semua organisasi publik di Indonesia untuk
menyusun kode etik masing- masing yang selanjutnya diberlakukan secara internal, dan
membentuk Dewan Kehormatan atau Komisi Etika yang bersifat independent untuk keperluan
mengatur pemberlakuan dan menjalankan kode etik tersebut. Selain itu diharapkan semua
organ negara dan pemerintah serta di tingkat infrastruktur masyarakat dapat menyusun dan
memberlakukan kode etik sendiri- sendiri dan membentuk komisi etika yang independent di
lingkungannnya masing- masing.
Kemudian dari keseluruhan pembahasan mengenai etika bisnis di Indonesia, dapat
disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin yang menerapkan standar
etika dan moral yang tinggi terbukti lebih sukses dalam jangka panjang. Tentu saja yang
penting untuk diperhatikan di sini adalah penekanan terhadap kata jangka
panjang. Para pemilik modal dan manajer perusahaan yang berpikiran pendek tentu sulit
menerima logika ini karena beretika dalam bisnis jarang memberikan keuntungan segera.
Karena itu, sistem organisasi terutama sistem insentif harus mempertimbangkan pencapaian
prestasi jangka panjang dan penerapan nilai-nilai etika sebagai salah satu faktor penilaian dan
promosi.
Sistem audit dan kontrol juga harus diperketat untuk mendeteksi secepat mungkin
penyimpangan yang terjadi dan menghukum para pelanggar etika tanpa memandang bulu.
Kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika dan memberi teladan jelas juga sangat dibutuhkan.
Tanpa hal-hal seperti itu, etika dalam perusahaan hanyalah omong kosong. Selain itu, etika
bisnis harus dilaksanakan secara transparan.

4. Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan, beserta Implementasi nya di RS.Annisa Tangerang
I. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi
Diskiminasi terjadi dimana – mana seperti AS, Indonesia dan lain – lain. Diskriminasi
baru terhapus betul bila suatu Negara semua warganya mempunyai hak yang sama
dan diperlakukan dengan cara yang sama pula. Diskriminasi timbul biasanya disertai
dengan alasan yang tidak relevan
• Di Tempat Penulis bekerja, dalam kurun waktu 6 tahun selama penulis bekerja di
RS.Annisa tangerang, belum pernah terjadi diskriminasi, semua pekerja diperlakukan
dengan cara yang sama.
II. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman, bebas dari resiko
terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati.
Hampir semua negara modern mempunyai peraturan hukum guna melindungi
keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Dalam hal ini peraturan hukum disemua
negara belum tentu sama dan belum tentu memuaskan. Terlepas dari aturan hukum
para ajikan tidak bebas dari kewajiban tetapi terikat dengan alasan-alasan etika.
Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan untuk
kepentingan ekonomis. Resiko memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus
dibatasi sampai seminimal mungkin, walaupun upaya itu bisa mengakibatkan biaya produksi
bertambah. Selain itu si pekerja harus menerima resiko itu dengan bebas,setelah lebih dahulu
ia diberikan ekstra untuk mengimbangi resiko, baik dalam gaji langsung maupun asuransi
khusus.
• Di tempat penulis bekerja semua karyawan di berikan jaminan Kesehatan, Jaminan
Kecelakaan Kerja serta Jaminan Pensiun
III. Kewajiban memberi gaji yang adil
Menurut Thomas Garrett dan Richard Klonoski berpendapat supaya upah adil yang
perlu dipertimbangkan:
a. Peratuaran hukum, misalnya ada UMR, bila erusahaan memberi upah di
bawah UMR berarti tidak etis.
b. Upah yang lazim dalam sektor industriuntuk daerah tertentu.
c. Kemampuan perusahaan.
d. Sifat khusus pekerjaan tertentu.
e. Perbandingan dengan upah / gaji lain dari perusahaan.
f. Perundingan upah / gaji yang lain.
• Sistem pemberian Gaji Di Tempat penulis bekerja sudah mengikuti UMR daerah dan di
rasa cukup Fair yaitu berdasarkan KPI untuk standar gaji di atas UMR
IV. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena – mena
Dalam lingkungan perusahaan, pemberitahuan karyawan sering tidak bisa
dihindarkan. Kejadian itu termasuk masalah yang paling sensitif, karena nasib hidup

5. karyawan beserta keluarganya dipertaruhkan secara langsung. Disamping itu harga
diri si pekerja bisa terluka juga. Cara menangani masalah ini bisa menunjukan mutu
etis para majikan.
Ada beberapa kriteria pemberhentian karyawan biasa dilakukan:
• Perusahaan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat
• Perusahaan harus berpegangan pada prosedur yang semestinya.
• Perusahaan harus membatasi akibat negate bagi karyawan sampai seminimal mungkin.
• Pemberhentian Karyawan Di tempat penulis bekerja sudah mengikuti aturan Kontrak
kerja. Tidak di perpanjang jika memang kompetensinya kurang.
KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP PERUSAHAAN
Ada 3 kewajiban karyawan yang penting diantaranya :
I. Kewajiban Ketaatan
Karyawan harus taat kepada atasannya diperusahaan khususnya dalam kaitannya dengan
pekerjaan diperusahaan. Tetapi walau begitu :
 karyawan tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia
melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Misalnya : penipuan, membunuh musuh dll.
 Karyawan tidak wajib mematuhi perintah yang tidak wajar yaitu perintah yang tidak
diberikan demi kepentingan perusahaan. Contoh : menyuruh bawahan merenovasi
rumah atasan
 Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak sesuai job description
• Implementasinya Laporan bulanan di kumpulkan tepat waktu.
• Memenuhi Target-target yang di berikan atasan
• Mengerjakan tugas tambahan yang di berikan atasan
II. Kewajiban Konfidensialitas
Yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh
dengan menjalankan suatu profesi. Contoh : dokter, psikolog, pengacara, pendeta, ulama,
akuntan. Kewajiban kerahasiaan tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan,
tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja.
Yang termasuk rahasia perusahaan contohnya teknik memroduksi suatu produk, contoh:
program komputer, kenangan perusahaan, hasil penelitian dll
• Di RS.ANNISA tangerang bentuk dari kewajiban Konfidensial adalah Sumpah karyawan
untuk tidak memberikan / Menceritakan/ Membicarakan Riwayat Medis pasien Kepada
pihak yang tidak berkepentingan.
III. Kewajiban Loyalitas
Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan
perusahaan. Karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai
karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, ia harus
menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Karyawan tersebut berarti
melakukan kewajiban loyalitas.

6. Faktor pengganggu loyalitas adalah konflik kepentingan pribadi dan perusahaan. Contoh
perbuatan yang tidak etis berhubungan dengan kewajiban loyalitas adalah seorang pekerja
perusahaan, membuat kecap sendiri dirumah dengan formula perusahaan dan dijual
dengan harga lebih murah.
• Sebagai contoh saat RS sedang melakukan proses Akreditasi sebagai syarat Perizinan
dan Sebagai Langkah Peningkatan Mutu pelayanan RS, karyawan secara sukarela
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan Akreditasi dengan tujuan agar Mutu
Pelayanan RS meningkat.
Prof.Dr. Hapzi Ali.MM.CMA
Modul 6 Ethical Decision Making : Employess Responsibilities and Employee Rights
Adi kurniawan
http://komang4d1.blogspot.co.id/2013/09/etika-bisnis-di-indonesia.html