Dokumen tersebut membahas berbagai hak-hak pekerja yang meliputi hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk diproses secara hukum, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati, dan whistleblowing.
1. HAK PEKERJA
KELOMPOK 2 :
RAFIKA ADILLA (20151111080)
UCHA FINDRIANA N (20151111082)
FATIKA NUR Y (20151111083)
ELYSIA APRILIA (20151111086)
ANITA REGITA K (20151111121)
TRIAJENG TILAPUTRI (20151111157)
2. MACAM-MACAM HAK PEKERJA
HAK ATAS
PEKERJAAN
HAK UNTUK
BERSERIKAT
DAN
BERKUMPUL
HAK ATAS
UPAH YANG
ADIL
HAK ATAS
RAHASIA
PRIBADI
HAK UNTUK
DIPROSES
HUKUM
SECARA SAH
HAK ATAS
KEBEBASAN
SUARA HATI
HAK UNTUK
DIPERLAKU-
KAN SECARA
SAMA
HAK ATAS
PERLINDU-
NGAN
KEAMANAN
DAN
KESEHATAN
3. HAK ATAS PEKERJAAN
Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena :
1. Kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktifitas tubuh dan karena itu tidak bisa
dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia.
2. Kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai
manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka
melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja mamnusia menentukan hidupnya sendiri
sebagai manusia yang mandiri.
3. Hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak
atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak.
Hak atas pekerjaan ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang
menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
4. HAK ATAS UPAH YANG ADIL
Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang
sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil
sesungguhnya ditegaskan dalam tiga hal, yaitu:
1. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar, ini
merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Dasar pemikirannya adalah setiap orang berhak
memperoleh dan menikmati hasil.
2. Setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, ia juga berhak untuk memperoleh upah
yang adil yaitu, upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Dasar
moralnya adalah prinsip keadilan komutataif, yaitu kesetaraan dan keseimbangan antara apa yang
diperoleh pemilik perusahaan melalui dan dalam bentuk tenaga kerja yang disumbnagkan setiap
pekerja di satu pihak dan apa yag diperoleh pekerja dalam bentuk upah di pihak lain
3. Pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal
pemberian upah kepada semua karyawan.
5. HAK UNTUK BERSERIKAT DAN
BERKUMPUL
Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil,
pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Yang bertujuan untuk
bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Menurut De Geroge,
dalam suatu masyarakat yang adil, diantara perantara-perantara yang perlu untuk mencapai suatu
sistem upah yang adil, serikat pekerja memainkan peran yang penting.
Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul :
1. Ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak
asasi manusia.
2. Dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak
memperjuangkan hak mereka yang lain, khususnya atas upah yang adil.
6. HAK ATAS PERLINDUNGAN KEAMANAN
DAN KESEHATAN
Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan
dan kesehatan kerja :
1. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan
melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan itu.
2. Setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan resiko yang akan dihadapinya dalam
menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut.
3. Setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjan dengan resiko yang sudah
diketahuinya itu atau sebaiknya menolaknya.
7. HAK UNTUK DIPROSES HUKUM SECARA
SAH
Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman
tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. pekerja tersebut wajib
diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan kalau ternyata ia tidak
bersalah ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri.
8. HAK UNTUK DIPERLAKUKAN SECARA
SAMA
Dengan hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan
secara sama dan fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan
warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji,
maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.
Perbedaan dalam hal gaji dan peluang harus dipertimbangkan secara rasional.
Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya adalah perlakuan
yang tidak adil.
9. HAK ATAS RAHASIA PRIBADI
Karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya, bahkan perusahaan harus
menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap
dirahasiakan oleh karyawan.
Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak, dalam kasus tertentu data yang dianggap paling
rahasia harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan lainnya, misalnya orang yang menderita
penyakit tertentu. Ditakutkan apabila sewaktu-waktu penyakit tersebut kambuh akan merugikan
banyak orang atau mungkin mencelakakan orang lain.
Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi dan karena itu tidak perlu diketahui
dan dicampuri oleh perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi dan
haluan politik, urusan keluarga serta urusan sosial lainnya.
10. HAK ATAS KEBEBASAN SUARA HATI
Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Pekerja tidak
boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, atau mungkin
baik menurut perusahaan. Jadi, pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara
hatinya adalah hal yang baik.
11. WHISTLE BLOWING
Whistle blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan
kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya
kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa saja atasan yang
lebih tinggi atau masyarakat luas.
Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial
dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak
menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, entah
itu masyarakat atau perusahaan lain.
Whistle blowing umumnya menyangkut kecurangan
tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak
lain, dan kalau dibongkar memang akan mempunyai dampak yang
merugikan perusahaan, paling tidak merusak nama baik
perusahaan tersebut.
Setiap karyawan dalam suatu perusahaan atau
lembaga memang mempunyai sebuah kewajiban etis untuk
menjaga nama baik perusahaan. Selain itu pastinya setiap orang
ingin bekerja di lingkungan yang kondusif dan juga menginginkan
perusahaannya maju dengan cara sehat.
WHISTLE BLOWING
INTERNAL WHISTLE BLOWING
EKSTERNAL
Ada dua macam Whistle Blowing :
12. WHISTLE BLOWING INTERNAL
Whistle Blowing Internal terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan tahu
mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian
melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari
whistle blowing adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Suatu
lembaga atau organisasi memang harus menjaga sistem komunikasi internal sehingga dapat
menghindari konflik fungsional maupun disfungsional. Whistle blowing internal sebaiknya
diselesaikan secara internal agar tidak terjadi perembetan masalah yang dapat menjatuhkan nama
instansi, lembaga atau organisasi tersebut.
Contoh whistle blowing internal adalah seorang karyawan yang melaporkan
penyimpangan keuangan perusahaan. Penyimpangan ini dilaporkan kepada pihak direksi atau
komisaris.
13. WHISTLE BLOWING EKSTERNAL
Whistle Blowing Eksternal yaitu bila seseorang atau beberapa orang karyawan
mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat
karena dia atau mereka tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Motivasi
utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen.
Contoh whistle blowing eksternal yaitu seseorang atau beberapa orang karyawan yang
melaporkan kepada pihak berwajib atau membocorkan ke masyarakat bahwa perusahaan “A”
memanipulasi dibagian produksi dengan mengurangi atau menaikan kadar unsur kimia tertentu
dari standar normal untuk mengurangi biaya produksi atau membuat daya beli konsumen
terhadap produk tersebut mengalami kenaikan dan pada akhirnya mendatangkan keuntungan
besar bagi perusahaan. Demikian pula laporan mengenai manipulasi atau neraca perusahaan
hanya untuk bisa go public, laporan mengenai kecurangan tersebut bukanlah pembocoran
rahasia.