Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai stakeholder seperti pelanggan, pekerja, pemegang saham, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Dokumen ini juga membahas tentang kewajiban karyawan seperti kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas serta kewajiban perusahaan terhadap karyawan seperti tidak melakukan diskriminasi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.

1. 0
Business Ethics & GG
Ethical decision making: Employer Responsibility and
Employee Rights
ADE CASWITO
55116120090
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. 1
Tanggung Jawab Perusahaan Kode Etik Terhadap Stakeholder
1. Pelanggan
 Memberikan produk/jasa dengan kualitas terbaik sesuai kebutuhan
 Memberikan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi
 Memelihara kesehatan produk dan kesehatan lingkungan konsumen
 Tanggap dan hormat terhadap martabat konsumen
 Menghormati integritas kultur yang berlaku pada konsumen
2. Pekerja
 Memberikan pekerjaan dan imbalan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka
 Memberikan kondisi yang menghormati kesehatan dan martabat pekerja
 Bersikap jujur dalam berkomunikasi dengan pekerja dan terbuka dalam memberikan
informasi
 Bersedia mendengarkan dan sejauh mungkin bertindak atas saran, gagasan, permintaan
dan keluhan pekerja
 Mengajak bermusyawarah apabila terjadi konflik
 Menghindari praktik diskriminasi dan menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama
pada pekerja sekalipun berbeda gender, usia, suku dan agama
 Mengembangkan diversifikasi pekerjaan dalam bisnis agar pekerja dapat suungguh
 sungguh bermanfaat
 Melindungi pekerja dari kemungkinan terkena penyakit dan kecelakaan ditempat kerja
 Mendorong dan membantu pekerja dalam mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan yang relevan dan dapat dialihkan.
 Tanggap terhadap masalah pengangguran dalam pembuatan keputusan bisnis dan
bekerjasama dengan pemerintah, serikat pekerja dan pihak- pihak lain untuk menangani
masalah ini.

3. 2
3. Pemegang Saham
 Menetapkan manajemen yang profesional dan tekun
 Memperlihatkan informasi yang relevan terhadap investor
 Menghemat, melindungi, dan menumbuhkan aset-aset investor d. Menghormati
permintaan, saran dan keluhan solusi dari investor
4. Pemasok
 Mengusahakan terwujudnya prisip keadilan dan keujujuran
 Menjamin aktivitas bisnis terbebas dari pemaksaan
 Membantu terciptanya stabilitas hubungan janka panjang dengan pemasok
 Berbagi informasi dengan pemasok
 Membayar pemasok tepat pada waktunya
 Mencari, mendukung dan mengutamakan pemasok
5. Pesaing
 Mengembangkan pasar terbuka untuk perdagangan dan inverstasi
 Mengembangkan perilaku yang bersaing dan menguntungkan secara sosial
 Menghindarkan dari pemberian gaji atau hadiah yang dapat dipertanyakan
 Menghormati hak cipta dan hak paten
 Menolak untuk mencuri gagasan baik inovasi maupun penciptaan produk
6. Masyarakat
 Menghormati hak asasi manusia dan lembaga- lembaga demokrasi
 Mengakui kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat
 Bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat

4. 3
 Mengembangkan pembangunan berklanjutan
 Mendukung perdamaian keamanan, keanekaragaman, dna keutuhan sosial
 Menghormati keutuhan budaya lokal
Etika dan Stakeholder
Perusahaan secara formal betul-betul merupakan entitas yang berdiri terpisah dari
institusi- institusi lain bahkan dengan manajer professional atau pemiliknya sendiri karena
perusahaan masih tetap bisa berdiri sekalipun manajer berganti pemilik berganti. Pandangan
terhadap perusahaan seperti inilah yang disebut stakeholder view of the firm dan secara
ringkas terlihat pada bagian skema dalam gambar yang menunjukkan seluruh pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan. Karena peran pemilik dan manajer amat menentukan
awal dari keberadaan suatu perusahaan dimana pemilik memberi kemungkinan melalui
penyediaan fasilitas sedangkan manajer mendapatkan mandat dari pemilik untuk
mewuudkannya melaui aktivitas rill, maka kedunya merupakan persyaratan internal sutau
bisnis yang sering digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan internal (internal
stakeholder ) Dengan status yang disandangnya, perusahaan membentuk perilaqku terhadap
berbagai stakeholder – nya didalam system atau struktur ekonomi tempatnya beroprasi.
Perilaku itu didasari suatu asumsi motivasional bahwa perusahaan merefleksikan sifat hakiki
manusia ekonomi yang rasional, yaitu berbuat sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai
sebesar-besarnya pada pengeluaran nilai yang paling sedikit. Singkatnya, maksimalisasi
keuntungan sebagai upaya maksimalisasi nilai perusahaan yang dimiliki pemegang saham
(stakeholder’s value). Dengan motivasi itu pula, perusahaan menyusun strateginya. Berlainan
dengan perilaku terhadap institusi – institusi pasar (primary stakeholders) yang bisa secara
terang-terangan dan langsung dimotivasi untuk maksimalisasi keuntungan, perilaku perusahaan
terhadap institusi-institusi diluar pasar ( secondary stakeholder ) lebih menekankan upaya
untuk memperoleh citra baik keseluruhan perusahaan beserta produk dan proses produksinya,
walaupun disadari pula bahwa pada akhirnya akan mempengaruhi suksesnya hubungan dengan
institusi-institusi pasar.
Menurut Post et al. (2002: 104) setidaknya terdapat tujuh alasan yang mendorong perusahaan
untuk menjalankan bisnisnya secara etis antara lain ;
1. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis.

5. 4
Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami
sorotan, kritikan, bahkan hukuman. Sebagai contoh, kasus BULOG yng terkait dengan kasus
gratifikasi (pemberian hadiah) sehubungan dengan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam.
Aktivitas penyogokan seperti ini akan mendatangkan keuntungan bagi pribadi seseorang, tetapi
apakah tindakan perusahaan melakukan penyogokan merupakan tindakan yang bermoral?.
Karena hal tersebut menjadikan masyarakat kecewa. Dan bagi yang menjalankan bisnis yang
tidak etis dan tidak bermoral ini akan mengalami sorotan, kritikan, bahkan ancaman hukuman.
2. Perusahaan dan pekerja tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan
stakeholders dan lainnya.
Contoh lain, yang sekarang ramai dalam perbincangan adalah masalah Lumpur Lapindo.
Akibatnya seperti yang kita ketahui dampak negatif yang dihasilkan sungguh luar biasa.
Kerusakan tersebut mengakibatkan gangguan ekonomi terutama jawa timur. Kerugian akibat
semburan lumpur yang hampir genap setahun diperkirakan menacapai 7.3 triliun Potensi
ekonomi yang tergerus akibat terhambatnya aktivitas ekonomi bisa mencapai 16.4 triliun (Jawa
Pos, Rabu 18 April 2007). Belum lagi kerugian in material yang diderita masyarakat sekitar
semburan yang saya yakin tak akan terbayarkan dengan seberapapun besar nilainya.
3. Meningkatkan kinerja Perusahaan
Sebuah studi yang dilakukan De Paul University menunjukkan bahwa “terdapat hubungan yang
signifikan antara pengendalian perusahaan yang menekankan pada penerapan etika dan
perilaku bertanggung jawab disatu sisi dengan kinerja keuangan yang baik disisi lain”. Saya
yakin apabila hal ini diterapkan di Indonesia, maka kemungkinan Indonesia menjadi negara
maju seperti negara-negara lain. Dan ini akan berimbas pada perekonomian negara.
4. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis diantara dua pihak yang berkerjasama.
Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap menyebabkan
meningkatnya kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis terhadap pihak
lainnya. Sebaliknya, apabila salah satu pihak berlaku tidak dapat dipercaya, maka pihak yang
tidak dapat dipercaya ini akan diabaikan oleh mitra bisnisnya bahkan oleh komunitas bisnis
secara umum. Apabila penerapan etika ini dilaksanakan secara benar maka tidak akan ada lagi
kasus korupsi di Indonesia. Dan moral bangsa Indonesia akan semakin baik, yang ada kaitannya
dengan moral diri sendiri yang lebih tertata.
5. Menghindarkan penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor
Sebagai contoh, kejahatan pencurian uang perusahaan yang dilakukan pemilik dan pimpinan
perusahaan merupakan faktor penyebab utama kebangkrutan perusahaan dibanding faktor-

6. 5
faktor lainnya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kejujuran adalah hal yang utama dalam
segala hal.
6. Menghindarkan terjadi pelanggaran hal-hak pekerja oleh pemberi kerja
Perusahaan dipandang bertindak secara etis apabila perusahaan memenuhi hak-hak normatif
para pekerja seperti gaji dan kondisi kerja yang memadai, pemberlakuan penilaian kerja secar
adil, adanya reward and punishment policy yang jelas, dan lain-lain. Pada saat membuat
keputusan yang dapat memiliki dampak terhadap para karyawan, perusahaan harus
memperhatikan reaksi yang akan diberikan oleh serikat pekerja. Sebagai wakil dari pekerja,
serikat pekerja dapat memperjuangkan perolehan hak-hak normatif yang harus diperleh tenaga
kerja, sesuai dengan undang-undang Tenaga Kerja dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Pemaksaan kehendak atau tindakan yang tidak etis secara sepihak oleh pengusaha dapat
mengakibatkan pemogokan kerja, demonstrasi yang dapat merugikan perusahaan.
7. Mencegah perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum.
Perusahaan sangat perlu untuk menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya untuk
mencegah (yang diwakili para pimpinannnya) tidak memperoleh sanksi hukum karena telah
menjalankan bisnisnya secar tidak etis.
Kewajiban Karyawan
Ada 3 kewajiban karyawan :
1. Kewajiban ketaatan
Bagi orang yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan, salah satu implikasi dari statusnya
sebagai karyawan adalah bahwa ia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasannya.
Tetapi, karyawan tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia
melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Selain itu karyawan tidak wajib juga mematuhi
perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Kemudian,
karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan,
tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati, ketika ia menjadi karyawan di
perusahaan itu.
2. Kewajiban konfidensialitas
Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat
konfidensial dan kareana itu rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi.
Konfidensialitas berasal dari kata Latin confidere yang berarti mempercayai. Dalam konteks

7. 6
perusahaan konfidensialitas memegang peranan penting. Karena seseorang bekerja pada suatu
perusahaan, bisa saja ia mempunyai akses kepada informasi rahasia. Sehingga tidak perlu
dipertanyakan lagi mengapa karyawan harus menyimpan rahasia perusahaan karena alasan
etika mendasari kewajiban ini yaitu bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu.
Membuka rahasia itu berarti sama saja dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik
saja, tetapi meliputi juga ide, pikiran, atau temuan seseorang. Dengan kata lain, disamping milik
fisik terdapat juga milik intelektual. Jadi, dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan
adalah intellectual property rights dari perusahaan. Alasan kedua adalah bahwa membuka
rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas.
3. Kewajiban loyalitas
Kewajiban loyalitas pun merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan
perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-
tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan
tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang
bertentangan dengannya. Dengan kata lain, ia harus menghindari apa yang bisa merugikan
kepentingan perusahaan.
Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan
artinya konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan
tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi, yang bersain dengan kepentingan perusahaan.
Karena bahay konflik kepentingan potensial itu, beberapa jenis pekerjaan tidak boleh
dirangkap.
Dalam konteks ini termasuk juga masalah etis seperti menerima komisi / hadiah selaku
karyawan perusahaan. Masalh komisi berkaitan erat dengan apa yang sekarang dikenal sebagai
triade “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”. Jalan keluar dari permasalahan ini sebagian besar
tergantung dari sikap yang diambil perusahaan bersangkutan. Begitupun tantang hadiah yang
diberikan oleh perusahaan / intansi lain kepada karyawan waktu menjalankan tugasnya. Hal itu
dimaksudakan untuk mempengaruhi karyawan tersebut. Jalan keluarnya pun dengan membuat
peraturan yang jelas dalam kode etik perusahaan / dengan cara lain.
Selain memiliki kewajiban karyawan pun memiliki hak.Hak itu dicantumkan dalam kontrak
kerja, dimana pasti ada ketentuan bahwa karyawan wajib memberitahaukan satu, dua, tiga
bulan sebelumnya (tergantung posisinya dan kesulitan mencari pengganti), jika ia mau
meninggalkan perusahaan. Kewajiban loyalitas memang tidak meniadakan hak karyawan untuk
pindah kerja.

8. 7
Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan
Berturut-turut akan dibicarakan tentang kewajiban perusahaan untuk tidak diskriminasi,
untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, untuk memberi imbalan kerja yang pantas
dan untuk tidak memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Kewajiban perusahaan
biasanya sepadan dengan hak karyawan.
1. Perusahaan tidak boleh mempraktekan diskriminasi
Diskriminasi adalah masalah etis yang baru nampak dengan jelas dalam paro kedua dari
abad ke 20. Biasanya mengenai warna kulit dan gender (jenis kelamin). Di Indonesia
diskriminasi timbul berhubungan dengan status asli / tidak asli, pribumi / non-pribumi, dari para
warga negara dan agama.
 Diskriminasi dalam konteks perusahaan
Istilah diskriminasi berasal dari bahas Latin “discernee” yang berarti membedakan,
memisahkan, memilah. Dalam konteks perusahaan diskriminasi dimaksudkan membedakan
antara pelbagai karyawan karena alasan tidak relevan yang berakar dari prasangka.
Membedakan antara karyawan tentu sering terjadi karena alasan yang sah. Dalam
menerima karyawan baru, perusahaan sering menentukan syarat seperti mempunyai
pengalaman kerja sekian tahun, memiliki ijazah S-1 (malah bisa ditambah dengan IPK
minimal 2,75), menguasai bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis dll. Dalam hal imbalan,
bisa terjadi bahwa suatu karyawan mendapat bonus akhir tahun karena lebih berprestasi
daripada karyawan lainnya. Hal-hal diatas adalah alasan yang relevan.
Bila beberapa karyawan diperlakukan dengan cara yang berbeda, karena alasan yang
tidak relevan. Biasanya alasan itu berakar dalam suatu pandangan stereotip terhdap ras,
agama atau jenis kelamin bersangkutan. Dengan kata lain, latar belakang terjadinya
diskriminasi adalah pandangan rasisme, sektarianisme / seksisme.
 Argumentasi etika melawan diskriminasi
a) Dari pihak utilitarisme dikemukakan argumen bahwa diskriminasi merugikan
perusahaan itu sendiri. Terutama dalm rangka pasar bebas, menjadi sangat mendesak
bahwa perusahaan memiliki karyawan berkualitas yang menjamin produktivitas
terbesar dan mutu produk terbaik. Sumber daya manusia menjadi kunci dalam
kompetisi di pasar bebas. Jika perusahaan memperhatikan faktor-faktor lain selain
kualitas karyawan ia bisa ketinggalan dalam kompetisi dengan perusahaan lain. Karena
itu perusahaan harus menghindari diskriminasi demi kepentingannya sendiri.

9. 8
b) Deontologi berpendapat bahwa diskriminasi melecehkan martabat dari orang yang
didikriminasi.Berarti tidak menghormati martabat manusia yang merupakan suatu
pelanggaran etika yang berat.
c) Teori keadilan berpendapat bahwa praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan,
khususnya keadilan distributif / keadilan membagi. Keadilan distributif menuntut bahwa
kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, selama tidak ada alasan
khusus untuk memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Pikiran itu sudah
dikenal sebagai prinsip moral keadilan distributif.
 Beberapa masalah terkait
Tidak bisa disangkal, penilaian terhadap diskriminasi bisa berubah karena kondisi
historis, sosial / budaya dalam masyarakat. Karena keterkaitan dengan faktor sejarah dan
sosio-budaya ini, masalah diskriminasi tidak bisa ditangani dengan pendekatan hitam putih.
Artinya tergantung dengan tempatnya sehingga bersifat relativitas.
Dalam konteks perusahaan, favoritisme dimaksudkan kecenderungan untuk
mengistimewakan orang tertentu (biasanya sanak saudara) dalam menyeleksi karyawan,
menyediakan promosi, bonus, fasilitas khusus dll. Seperti diskriminasi, favoritisme pun
memperlukan orang dengan cara tidak sama, tapi berbeda dengan diskriminasi, favoritisme
tidak terjadi karena prasangka buruk, melainkan justru prefensi dan bersifat positif
(mengutamakan orang-orang tertentu). Favoritisme terjadi, bila perusahaan
mengutamakan karyawan yang berhubungan famili, berasal dari daerah yang sama,
memeluk agama yang sama, dll. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa menghindari
favoritisme selalu merupakan pilihan terbaik dari sudut pandang etika. Dengan itu pula
lebih mudah dihindari nepotisme, yang bertentangan dengan keadilan distributif. Tetapi
sulit untuk ditentukan pada saat mana favoritisme pasti melewati ambang toleransi etika.
Untuk menanggulangi akibat diskriminasi, kini lebih banyak dipakai istilah affirmative action
“aksi afirmatif”. Melalui aksi itu orang mencoba mengatasi / mengurangi ketertinggalan
golongan yang dulunya di diskriminasi.
2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
1) Beberapa aspek keselamatan kerja
Keselamatan kerja dapat terwujud bilamana tempat kerja itu aman. Dan tempat kerja
itu aman kalau bebas dari risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja
cedera atau bahkan mati. Kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam

10. 9
kondisi sehat. Tempat kerja bisa dianggap sehat kalau bebas dari risiko terjadinya
gangguan kesehatan / penyakit.
Di Indonesia masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenal sebagai K3 dan banyak
perusahaan mempunyai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Sedangkan di Amerika Serikat didirikan Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) untuk mengawaasi pelaksanaan UU yang bertujuan untuk to assure as far as
possible every working man and woman in the nation safe and healthful working
conditions.
2) Pertimbangan etika
Tiga pendasaran segi etika dari masalah perlindungan kaum pekerja.
 The right of survival (hak untuk hidup)
 Manusia selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai
sarana belaka.
3) Kewajiban etis harus sejalan dengan cost benefit analysis. Masyarakat sendiri dan
terutama ekonomi negara akan mengalami kerugian besar jika proses produksi tidak
berlangsung dalam kondisi aman dan sehat.
Kebebasan si pekerja adalah faktor yang membenarkan moralitas pekerjaan beresiko.
Si pekerja sendiri harus mengambil resiko dengan sukarela. Tetapi supaya si pekerja
sungguh-sungguh bebas dalam hal ini, perlu beberapa syarat :
 Harus tersedia pekerjaan alternatif.
 Diberi informasi tentang resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum si pekerja
mulai bekerja.
 Perusahaan selalu wajib berupaya, agar risiko bagi pekerja seminimal mungkin.
4) Dua masalah khusus
Si pekerja sendiri harus mengambil keputusan, setelah diberi informasi tentang risiko
bagi pekerja. Mereka sendiri harus mempertimbangkan kesejahteraan ekonomis mereka
(gaji yang lebih tinggi) dan resiko bagi keturunannya. Jika tidak sanggup bisa mengajukan
permohonan untuk dipindahkan ke bagian produksi lain dengan konsekuensi gaji yang
lebih rendah. Begitupun dengan kebijakan yang diterapkan suatu perusahaan, terkadang
secara tidak langsung terlihat memaksakan kepada para pekerja jika didukung juga oleh

11. 10
suasana resesi ekonomi saat mencari pekerjaan lain menjadi sulit. Sehingga membuat para
pekerja tidak memiliki alternatif lain dan akhirnya bertahan dengan resiko yang tidak kecil.
3. Kewajiban memberi gaji yang adil
Motivasi seseorang untuk bekerja tidak lepas dari untuk mengembangkan diri, memberi
sumbangsih yang berguna bagi pembangunan masyarakat namun yang sangat penting adalah
untuk memperoleh upah atau gaji. Namun dalam gerakan sosial zaman industri upah yang adil
sering menjadi pokok perjuangan yang utama.
a. Menurut keadilan distributive
Gaji / upah merupakan kasus jelas yang menuntut pelaksanaan keadilan, khususnya
keadilan distributif. Di kebanyakan negara modern, dilema antara liberalisme dan sosialisme ini
sekarang tidak dirasakan lagi. Tanpa banyak kesulitan, langsung diakui bahwa dalam
menentukan gaji yang adil, baik prestasi maupun kebutuhan harus berperan. Prinsip pertama
adalah bagian yang sama. Supaya adil, gaji semua karyawan memang tidak perlu sama, tetapi
perbedaan juga tidak boleh terlalu besar. Jelas pemerataan pendapatan adalah tuntutan etis
yang berkaitan dengan prinsip ini. Prinsip-prinsip hak, usaha dan kontribusi kepada masyarakat
ikut pula menentukan gaji yang adil. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia masalah gaji yang adil
disinggung juga. Adil tidaknya gaji menjadi lebih kompleks lagi, jika kita akui bahwa imbalan
kerja lebih luas daripada take home pay saja. Fasilitas khusus seperti rumah, kendaraan,
bantuan beras dll harus dipandang sebagai imbalan kerja. Lebih penting lagi adalah asuransi
kerja, jaminan kesehatan, prospek pensiun dll. Gaji yang relatif rendah bisa mencukupi asalkan
dikompensasi oleh jaminan sosial yang baik serta fasilitas-fasilitas lain.
b. Tujuh faktor khusus
Berikut adalah usulan dari Thomas Garrett dan Richard Klonoski supaya gaji / upah itu adil /
fair:
1) Peraturan hokum.
Di sini yang paling penting adalah ketentuan hukum tentang upah minimum sebagai salah satu
perjuangan sosialisme dalam usahanya memperbaiki nasib kaum buruh. Adanya upah minimum
berarti bahwa kebutuhan diakui sebagai kriteria untuk menentukan upah.
2) Upah yang lazim dalam sektor industri tertentu / daerah tertentu.
Dalam semua sektor industri, gaji / upah tidaklah sama. Karena itu rupanya suatu kriteria yang
baik adalah : gaji / upah bisa dinilai adil, jika rata-rata diberika dalam sektor industri
bersangkutan asalkan keadaan di sektor itu cukup mantap. Namun gaji yang sama belum tentu

12. 11
menjamin daya beli yang sama. Karena perbedaaan daya beli itu di Indonesia upah minimum
ditetapkan sebagau upah minimum regional (UMR).
3) Kemampuan perusahan.
Perusahaan kuat yang menghasilkan laba besar, harus memberi gaji yang lebih besar pula
daripada perusahaan yang mempunyai marjin laba yang kecil saja. Di sini berlaku pandangan
sosialistis tentang hak karyawan mengambil bagian dalam laba. Harus dinilai tidak etis, bila
perusahaan mendapat untung besar dengan menekan gaji karyawan.
4) Sifat khusus pekerjaan tertentu.
Beberapa tugas dalam perusahaan hanya bisa dijalani oleh orang yang mendapat pendidikan /
pelatihan khusus, kadang-kadang malah pendidikan sangat terspesialisasi. Kelangkaan tenaga
mereka boleh diimbangi dengan tingkat gaji yang lebih tinggi.
5) Perbandingan dengan upah / gaji lain dalam perusahaan.
Kalau pekerjaan tidak mempunyai sifat khusus, seperti menuntut pengalaman lebih ama /
mengandung resiko tertentu, maka gaji / upah harus sama. Sehingga berlaku prinsip equal pay
for equal work.
6) Perundingan upah / gaji yang fair.
Perundingan langsung antara perusahaan dan para karyawan merupakan cara yang ampuh
untuk mencapai gaji dan upah yang fair. Tentu saja, perundingan seperti itu menuntut
keterbukaan cukup besar dari pihak perusahaan. Lebih bagus bila perundingan gaji itu dilakukan
untuk suatu sektor industri sehingga dihasilkan kesepakatan kerja bersama.
7) Senioritas dan imbalan rahasia.
Senioritas sebagai kriteria untuk menentukan gaji karena dilihat dari pengalamannya bekerja
dengan waktu yang begitu lama dan kesetiaannya pada perusahaan, zaman sekarang sudah
tidak diperhitungkan lagi. Zaman modern sekarang lebih memperhatikan prestasi dan hak.
Pembayaran sama untuk pekerjaan yang sama memang dilatarbelakangi suasana modern itu
dan karenanya dapat di mengerti jika tekanan pada senioritas akan berkurang. Pembayaran
khusus / kenaikan gaji yang dirahasiakan terhadap teman-teman sekerja pun tidak etis karena
tidak mengadakan kontrol sosial dan akan merusak suasana kerja. Jelas, disini berlaku prosedur
yang terbuka dan demokratis untuk menjamin mutu etis sebuah sistem.

13. 12
4. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena.
Menurut Garret dan Klonoski ada tiga alasan yang lebih konkrit untuk memberhentikan
karyawan, yaitu:
a. Majikan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat
b. Majikan harus berpegang pada prosedur yang semestinya.
c. Majikan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin.
Sumber :
http://abidshoftskill.blogspot.co.id/2015/04/kewajiban-karyawan-dan-perusahaan.html
http://komang4d1.blogspot.co.id/2013/09/etika-bisnis-di-indonesia.html
http://www.academia.edu/9605294/Etika_Pada_Stakeholder