1) Etika bisnis merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan bisnis secara moral dan sesuai hukum, mencakup seluruh aspek terkait individu, perusahaan, dan masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dianggap penting untuk menunjang kinerja dan keberlanjutan bisnis.

1. 1/7
KONSEP DAN TEORI ETIKA BISNIS dan GOOD GOVERNANCE
Executive Summary
Teguh Budi Santoso
Dosen: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Studi Megister Manajemen
Universitas Mercu Buana Jakarta
Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dan ekonomi dan bisnis.
Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya
diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan
apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang
perilaku manusia yang penting. Tidak mengherankan jika sejak dahulu kala etika
menyoroti juga ekonomi dan bisnis. Tetapi, belum pernah etika bisnis mendapat begitu
banyak perhatian seperti zaman kita sekarang.
Peranan etika bisnis tidak boleh bersifat sementara, karena menyangkut suatu aspek
hakiki dari bisnis. Bisnis sendiri dan semua pihak yang terlibat didalamnya akan
dirugikan bila segi etika bisnis ini diabaikan.
Menurut Prof. Dr. Kees Bertens, ada tiga tujuan yang ingin dicapai melalui studi ini:
1. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etika dalam
bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis,
serta membantu pebisnis atau calon pebisnis dalam menyusun argumentasi
moral yang tepat
3. Membantu pebisnis atau calon pebisnis untuk menentukan sikap moral yang
tepat di dalam profesinya.
Sementara tiga aspek pokok dalam etika bisnis adalah:
1. Sudut Pandang Bisnis
Adalah kegiatan ekonomis, proses tukar menukar, jual beli, memproduksi,
memasarkan, bekerrja dan mempekerjakan dengan tujuan memperoleh
keuntungan.
2. Sudut Pandang Moral
Bisnis yang baik adalah perilaku yang baik sesuai dengan norma norma morl.
3. Sudut Pandang Hukum
Aktivitas bisnis yang dapat memisahkan mana yang boleh dan yang tidak boleh
dijalankan secara hukum.
Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan
sustainable value, sehingga perusahaan mutlak memerlukannya untuk menghadapi

2. 2/7
persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber
daya, memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan mampu beroperasi
dan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karenanya, perusahaan berupaya optimal
untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam sistem dan prosedur
serta pembentukan perilaku yang sesuai guna mendorong terciptanya budaya yang
menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, fairnes dan saling menguntungkan.
Sumber: publikasi Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2017 Bank Syariah Mandiri.
1) Personal ethics and business ethics
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat.
Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku
karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan
pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.
Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis
dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati
kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ada 3 hal
yang mendasari bahwa
Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk
manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan
sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang
profesional sumber: Wikipedia Indonesia
Personal ethics, karena berdasarkan pada konsep sosial dan keyakinan
perorangan, etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Cakupan standart
sosial, misalnya cenderung cukup mendukung beberapa perbedaan keyakinan.
Tanpa melanggar standart umum dan suatu budaya, individu dapat mengembangkan
kode etik pribadi yang mencerminkan beragam sikap dan keyakinan, dengan
demikian, perilaku etis dan tidak etis sebagian ditentukan oleh individu dan sebagian
ditentukan oleh budaya.
2) Morality and law
Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu
benar dan salah, atau baik dan jahat hal tersebut dijadikan pedoman bisnis dari
seluruh level manajemen perusahaan. Pedoman moral mencakup norma-norma
yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah
secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini
secara moral baik atau secara moral buruk. Nilai-nilai moral biasanya diekspresikan
sebagai pernyataan yang mendeskripsikan objek-objek atau ciri-ciri objek yang
bernilai, semacam “kejujuran itu baik” dan “ketidakadilan itu buruk”. Standar moral
pertama kali terserap ketika masa kanak-kanak dari keluarga, teman, pengaruh
kemasyarakatan. Dalam sudut moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang baik
secara moral.
Sudut pandang hukum, bisnis tidak terlepas dari “hukum dagang” atau “hukum
bisnis”. Dalam sudut pandang normative, hukum menetapkan apa yang harus
dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada aktivitas bisnis. Disini, hukum lebih
jelas dan pasti, karena tertulis dan ada sangsi tertentu bila terjadi pelanggaran. Dari

3. 3/7
sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh pada hukum,
pengukurannya melalui: hati nurani, kaidah emas dan penilaian masyarakat umum.
sumber Modul Perkuliahan Business Ethic & GG UMB 2019.
3) Morality,
Menurut Sony Keraf (1991) : Moralitas adalah system tentang bagaimana kita harus
hidup dengan baik sebagai manusia. Etika dan moral lebih kurang sama
pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral
atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah
untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.
Moralitas menjadi tanggung jawab yang harus dijaga baik sebagai individu sebagai
profesi maupun dalam dalam entitas perusahaan.
Dalam konteks moralitas perusahaan adalah perusahaan bertanggung jawab
kepada banyak pihak yang berkepentingan terutama terkait dengan nilai-nilai moral
dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Pihak-pihak yang
berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Dampak positif dari implementasi
dari moralitas adalah: Perusahaan akan dihargai karena tindakan tanggung jawab
mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. stakeholder menilai
tindakan yang dilakukan adalah cerminan kinerja keuangan perusahaan.
4) Etiquette and Professional Law
Etiket (lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta 2004:257): Etiket memberikan dan
menunjukan cara yang tepat dalam bertindak, hanya berlaku dalam pergaulan sosial
dan ketika ada orang lain, hanya menyangkut segi lahiriah. Bersifat relatif, dalam
arti bahwa terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket
tertentu.
Masyarakat umumnya menerapkan undang undang formal yang mencerminkan
standar etis atau norma sosial yang berlaku. Masyarakat melihat hal hal yang tidak
baik merupakan perilaku tidak etis mempunyai etiket yang tidak baik, ada undang
undang yang melawan perilaku tersebut dan cara menghukum pihak pihak yang
melakukan pelanggaran hukum.
Soerjono Sokanto (1988) meyebutkan bahwa ada lima unsure penegakan hukum,
artinya untuk mengimplementasikan penegakkan hukum di Indonesia sangat
dipengaruhi lima faktor :
1. Undang undang
2. mentalitas aparat penegak hukum
3. perilaku masyarakat
4. sarana
5. kultur.
Perusahaan dan individu yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan
implementasi dari sisi hukum baik secara regulasi yang disusun oleh regulator
industri maupun aturan intern yang disusun oleh perusahaan sendiri.
5) Management and Ethics.
Organisasi berusaha mendorong perilaku etis dan melarang perilaku tidak etis dengan
berbagai cara. Karena manajer dan karyawan semakin seing melakukan aktivitas
yang tidak etis dan bahkan ilegal di berbagai perusahaan, maka banyak perusahaan

4. 4/7
yang mengambil langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis dilingkungan kerja.
Diantaranya menetapkan aturan main dalam menjalankan dan mengembangkan
posisi etis yang jelas mengenai cara perusahaan dan karywan menjalankan bisnisnya.
Pada tahun 1990 an ditandai dengan serangkaian kegagalan manajemen risiko besar,
beberapa diantaranya termasuk kegagalan yang dialami Barings Bank,
Metallgesellschaft, dan Sumitomo menimbulkan kerugian lebih besar kerugian lebih
besar dari 1 Miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan mengawali dasawarsa ini terjadi
serangkaian kegagalan dan kecurangan yang lebih dramatis yaitu Enron, WorldCom
Adelphia yang sempat menghancurkan pupuhan miliar pemegang sahamdan sempat
melumpuhkan pasar pasar saham dunia. Beberapa peristiwa ini membawa dampak
yang mengerikan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan seperti
investor, karyawan, pelanggan dan mitra bisnis. Bahkan ada yang mengancam
stabilitas seluruh pasar. Sebagai contoh: kehancurn Baringsmenimbulkan ancaman
serius terhadap stabilitas pasar futures oleh tindakan pialang bernama Nick Leeson,
sementara Yason Humanaka dari Sumitomo secara licik ternaya pemilik akhir dari 5
%pasar tembaga global. Terakhir, kehancuran Enron mendatangkan pukulan berat
atas pasar saham saham energi.
Berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan menyusul berbagai kasus di atas dan
kasus kasus lainnya, mengungkapkan satu tema yang sama dibalik kejadian kejadian
tersebut, yakni: praktik praktik tidak sesuai dengan business ethick dalam operasi
perusahaan dan kurangnya pengawasan pengawasan dari manajemen dalam hal ini
Komisaris dan Direksi. Dari fakta dan kenyataan yang ada selnajutnya memaksa para
regulator di industri keuangan dan investor kembali menekankan pentingnya
kepatuhan terhadap pedoman praktik terbaik business ethick dan corporate
governance, seperti ketentuan mengenai kewajibannya bagi para CEO untuk
memberikan jaminan atas kebenaran laporan keuangan perusahaan dan praktik yang
baik.
Beberapa tahun terakhir ini berbagai organisasi disleuruh dunia telah menyusun
sejumlah pedoman praktik terbaik corporate governance. Pedoman praktik
terbaik corporate governance ini, di negara negara seperti Inggris Amerika Utara dan
lainnya, telah memberikan dampakyang kuat terhadap cara perusahaan dijalankan.
sumber: James Lam, Enterprise Risk Management
6) Implemetasi di Perusahaan Lembaga Keuangan (Bank Syariah Mandiri)
Implementasi etika bisnis adalah melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh
aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
meliputi bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang
berlaku tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di
masyarakat.
Adapun implementasinya diwujudkan dalam hal hal sebagai berikut:
Implementasi etika bisnis adalah melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh
aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
meliputi bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang
berlaku tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di
masyarakat.

5. 5/7
1) Profil Perusahaan
Menggambarkan bagaimana wajah perusahaan secara umum, gambaran tersebut
meliputi cara beroperasi, pengelolaan perusahaan, aturan yang dianut, prinsip prinsip
yang diterapkan, prestasi yang dicapai, rencana yang akan dicapai dalam jangka
panjang, menengah dan jangka pendek, kepemilikan, program sosial CSR yang
dilakukan, kesinambungan usaha kedepan, siapa saja yang melakukan
pengawasandan kepengurusan dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran secara lengkap kepada stake holder bagaimana perusahaan
ini dikelola dan kesinambungannya kedepan. Khusus untuk industri keuangan tujuan
yang hendak disampaikan ke stakeholder adalah memberikan rasa aman terhadap
investasi dana nasabah kepada lembaga keuangan.
2) Visi dan Misi
Visi adalah pilihan tujuan jangka panjang sebagai cita cita perusahaan yang akan
dicapai melalui tahapan tahapan.
Adapun tujuan penetapan visi perusahaan, yaitu:
1. Mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan
2. Memiliki orientasi pada mas adepan perusahaan
3. Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan
perusahaan
4. Menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas
5. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan
Misi dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai
visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa
perusaahaan, tersebut berada di tengah-tengah masyarakat
Visi: Bank Syariah Terdepan dan Modern
Misi:
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang
berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui
harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada
segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung
3) Budaya Perusahaan (Corporate Culture)
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, Perusahaan bersama sama
dengan karyawannya perlu menerepakan nilai nilai yang digali dan ditetapkan
sebagai share values.
Share values dijabarkan ke dalam bentuk sejumlah perilaku utama atau core
behavior sebagai pedoman bertindak bagi seluruh insan perusahaan.
Adapun share values bisanya meliputi:

6. 6/7
a. Exellence
b. Teamwork
c. Humanity
d. Integrity
e. Customer Focus
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
Excellence
Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik
Teamwork
Aktif, bersinergi untuk sukses bersama
Humanity
Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri
Integrity
Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab
Customer Focus
Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling
menguntungkan
4) Good Corporate Governance
Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis,
yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang
biasanya diakronimkan menjadi TARIF
Perusahaan menerapkan GCG yang dilaporkan secara rutin pada setiap tahun
berikutnya.
Adapun pelaksanaan GCG antara lain meliputi:
1. Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara berkelanjutan
2. Kepemilikan saham dalam Perusahaan
3. Self assessment Pelaksanaan GCG
4. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Susunan Pengurus dan Komite
Dan seterusnya..
5) Code of Conduct
Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and
Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate
Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan
untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang
dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di
dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan
perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi peraturan yang ada.
Pelanggaran atas Kode Etik dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

7. 7/7
6) Anual Disclosure,
Adalah pernyataan terbuka tahunan yang wajib diisi setiap pegawai sebagai wujud
komitmen pelaksanaan GCG
Daftar Pustaka
1. Bertens,K, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, yogyakarta
2. Bank Syariah Mandiri, (2018) Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
tahun Periode 2017. https://bsm.co.id
3. James Lam, 2007, Enterprise Risk Management, John Wiley &Soms, Inc, Hoboken,
New Jersey.
4. Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta.
5. Griffin W, Ricky W Ebert, Ronald J, 2006, Bisnis, Erlangga, surabaya
6. Link addres http://ul501.ilearning.me/2018/02/20/etika-etiket-dan-etika-profesi/