BADAN USAHA MILIK DAERAH
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
3. PENGERTIAN
BUMD Mencakup semua badan usaha milik pemerintah
daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di
bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain
meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar,
penyediaan obyek wisata/taman hiburan dan sebagaianya.
Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan
daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
4. UNDANG - UNDANG
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan
AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22
tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status
menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000,
sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000
5. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000,
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto
dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi
Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah
Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya
menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO)
Miniarta.
UNDANG - UNDANG
6. TUJUAN
1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan
penerimaan kas negara
2. Mengejar dan mencari keuntungan
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
6. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada
masyarakat
7. Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan
pemerintah daerah
7. 1. Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui
peetapan harga produk (barang dan harga) yang memegang hajat
hidup orang benyak yang lebih murah karena subsidi oleh
pemerintah.
2. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara
ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga
dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas
handal.
4. Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari
kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan.
5. Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk
pemerintah sehingga lebih berhati-hati dan profesional.
KELEBIHAN
8. 1. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN
dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian
2. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli
sehingga penetapan harga ditentukan sepihak (perusahaan),
bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk
kesejahteraan rakyat
3. Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
KEKURANGAN
9. 1.Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
2.Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
pemodalan perusahaan
3.Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam
menetapkan kebijakan perusahaan
4.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
5.Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
6.Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka
menyejahterakan rakyat
CIRI- CIRI
10. CIRI- CIRI
7.Sebagai sumber pemasukan negara
8.Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
9.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
10.Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa
bank maupun nonbank
11.Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan
mewakili BUMN di pengadilan
11. CONTOH
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)
4. Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP),
digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai
akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan
otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58
tahun 2000.
