3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas Mercu Buana, 2018

MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI 03 1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Badan Usaha seringkali disamakan
dengan Perusahaan, walaupun pada
kenyataannya berbeda.Secara umum
badan usaha terbagi menjadi dua
yaitu Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS) dan Badan Usaha Milik
Negara / Daerah (BUMN/BUMD)
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
definisi dan bentuk Badan Usaha
sebagaimana diatur dalam Kode
Komersial Indonesia baik Entitas
Perorangan maupun Sekutu dan
dapat menjelaskan definisi Perseroan
Terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang N0. 40 tahun 2007
dan tanggung jawab hukum kepada
Perseroan Terbatas

DAFTAR ISI
• Definisi dan bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kode
kamersial Indonesia baik entitas perorangan maupun sekutu
• Definisi Perseroan Terbatas Sebagaimana Diatur dalam
Undang Undang No. 40 tahun 2007
• Tanggung jawab hukum kepada Perseroan Terbatas
• Implementasi PT. Pegadaian (Persero)
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

ASPEK HUKUM BENTUK BADAN USAHA
MODUL 3
A. Pengertian Badan Usaha
Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan
untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.
Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan
ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis
yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan
layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan
kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba
atau keuntungan.
Hal-hal maupun Faktor-faktor Suatu Badan Usaha
Bagi mereka yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti mereka sering
menyamakan badan usaha dengan perusahaan, walaupun kenyataanya sangatlah
berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan
perusahaan merupakan tempat dimana badan usaha tersebut mengelola berbagai
macam faktor produksi.
Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha,
yang diantaranya sebagai berikut:
1) Produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan.
‘18

2) Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.
3) Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa.
4) Kebutuhan akan tenaga kerja.
5) Organisasi Internal.
6) Pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.
Dan pemilihan atas jenis dari badan usaha dipengaruhi oleh beberapa
faktor, faktor tersebut diantaranya:
1) Tipe dari usahanya, misalnya seperti: perkebunan, industri, perdagangan dan
lain-lain.
2) Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai.
3) Modal yang diperlukan untuk memulai usaha.
4) Sistem pengawasan yang dikehendaki.
5) Tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi.
6) Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah.
7) Keuntungan yang direncanakan.
Badan usaha terbagi atas dua (2), yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
(BUMN atau BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
1) Bentuk Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN atau BUMD)
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Pasal 1).
BUMN atau BUMD merupakan bentuk badan usaha yang sebagian besar
kepemilikan sahamnya dimiliki atau dikuasi oleh Negara atau Daerah, seperti
‘18

Perusahaan Perseroan Terbatas Negara (Persero), Perusahaan Umum (Perum),
Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Jawatan (Perjan).
2) Bentuk Usaha Milik Swasta (BUMS)
BUMS merupakan bentuk badan usaha yang kepemilikanya ditangan swasta,
seperti Perusahaan Perseorangan (PO), Firma (Fa), Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas.
B. Bentuk – bentuk Badan Usaha
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang, Badan
Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari
laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan,
walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah
lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola
faktor-faktor produksi.
1) BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang
permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status
pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan
Pegawai Negeri.
Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
b. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional
dilakukan oleh pemerintah.
c. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan
pemerintah.
d. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha.
‘18

e. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab
pemerintah.
BUMN sendiri ada 3 macam yaitu Perjan, Perum, dan Persero.
1) PERUSAHAAN NEGARA JAWATAN (PERJAN)
Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya
dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini beriorientasi pelayanan pada masyarakat,
sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang
menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-
perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003
tentang BUMN. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini
berganti menjadi PT. KAI.
Kelebihan:
o Perjan ialah modalnya terjamin yaitu dari negara. Tidak mencari keuntungan
(profit) karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat, sehingga perjan
tidak terpengaruh oleh keadaan pasar.
Kekurangan:
o Sebagai suatu perusahaan kurang mandiri termasuk dalam pengembangannya.
2) PERUSAHAAN NEGARA UMUM (PERUM)
Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi
pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh
negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan
masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah
‘18

terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan
statusnya diubah menjadi persero.
Kelebihan:
o Seluruh keuntungan perum menjadi keuntungan Negara.
o Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat.
o Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.
Kekurangan:
o Pengelolaan perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan Negara.
o Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan Perum.
o Pengelolaan perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.
3) PERUSAHAAN TERBATAS NEGARA (PERSERO)
Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah.
Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama
adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum.
Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang
dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan
pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama
perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :
o Dipimpin Oleh direksi
o Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
o Badan Usahanya di tulis PT. (nama Perusahaan) (persero)
o Tidak memperoleh Fasilitas negara
o Tujuan Utamanya Mencari Laba (komersial)
‘18

o Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
yang berupa saham - saham.
Contoh Perusahaan yang mempunyai Badan Usaha Persero diantaranya :
1. PT. Aneka Tambang (persero)
2. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (persero)
3. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)
4. PT. Pos Indonesia (persero)
5. PT. Kereta Api Indonesia (persero)
6. PT. Telekomunikasi Indonesia (persero)
7. PT. Bank Mandiri (persero) tbk.
8. PT. Garuda Indonesia (persero)
9. PT. Angkasa Pura (persero)
10. PT. Perusahaan Pertambangan & Minyak Negara (persero)
11. PT. Tambang Bukit Asam (persero)
Kelebihan:
o Mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum.
Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara
yang dipisahkan berupa saham–saham.
Kekurangan:
o Tidak memperoleh fasilitas Negara dan Pegawainya berstatus sebagai pegawai
swasta.
4) PERUSAHAAN DAERAH
Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di
‘18

bawah pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai
perusahaan daerah dan ada juga Pegawai Negeri yang di perbantukan. Ciri-ciri
Perusahaan Daerah, yaitu :
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan
perusahaan
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
Sebagai sumber pemasukan negara
2) BUMS
Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan
dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945
pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah
mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang
tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Ciri-ciri BUMS :
o Badan usaha milik perseorangan, persekutuan dua orang atau lebih
o Seluruh modal milik pihak swasta atau pengusaha
o Menjual saham melalui bursa efek
o Seluruh kegiatan usaha diarahkan untuk mencapai keuntungan
Berdasarkan bentuk hukumnya Badan Usaha Milik Swasta dibedakan atas :
1) PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih.
Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan :
‘18

A. Firma
Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal
firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada
anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.
Kelebihan:
➢ Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha
perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas
usahanya.
➢ Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya
permbagian kerja di antara para anggota. Semua keputusannya diambil
bersama-sama.
➢ Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif
lebih mudah.
Kelemahan:
➢ Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang
perusahaan.
➢ Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk
menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma
menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu.
➢ Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut
juga ditanggung oleh anggota yang lain.
‘18

B. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV)
adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan
komanditer mengenal 2 istilah yaitu :
a. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan
dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.
b. Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya
menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur
dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab
atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.
Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan.
Kelebihan:
o Modal yang dikumpulkan lebih besar.
o Anda lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha
persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia.
o Kemampuan manajemennya lebih besar.
o Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan
terbatas (PT).
Kelemahan:
o Seperti yang telah saya terangkan diatas, sebagian anggota atau sekutu di
persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
o Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
o Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi
sekutu pimpinan.
‘18

C. Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya
diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham
mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas
keuntungan (dividen).
Kelebihan:
➢ Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap
utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk
pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya
bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan. Tidak lebih.
➢ Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab
tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti.
➢ Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada
orang lain.
➢ Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume
usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
➢ Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-
sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai
manajer tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap.
Kelemahan:
➢ PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan
yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada
para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan.
Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.
‘18

➢ Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih
sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT
memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
➢ Biaya pembentukannya relatif tinggi.
➢ Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal
dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas
perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang
menyangkut laba perusahaan.
1. Pengertian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan
yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang
menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula
mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Unsur- unsur Perseroan Terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT
menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
‘18

4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
Persyaratan Material Pendirian Perseroan Terbatas
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
1. Perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. Dibuat dengan akta autentik
3. Modal dasar perseroan
4. Pengambilan saham saat perseroan didirikan
2. ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan.
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
‘18

Ciri dan Sifat PT:
o Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
o Modal dan ukuran perusahaan yang besar
o Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
o Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
o Kepemilikan mudah berpindah tangan
o Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
o Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
o Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
o Sulit untuk membubarkan PT
o Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
Pembagian Perseroan Terbatas:
1. PT. Terbuka
Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui
pasar modal (go public).
2. PT. Tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal
dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan
keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
3. PT. Kosong
Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
D. Tanggung Jawab Hukum Kepada Perseroan Terbatas
‘18

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri,
yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum
sebagai yang tersebut di bawah ini:
Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta
pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di
dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah
mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran
dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris
yang bersangkutan
Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris
mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa
sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat
pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian
Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat
Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan
pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada
hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan
akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta
notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Kementerian Hukum dan
HAM tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta
pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
‘18

HAM beserta surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi
domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang
mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang
bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.
Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan
tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pula surat dari
Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT
tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita
Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan
hukum.
Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa
dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh
Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan
hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal ini
Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT
melakukan perbuatan yang melawan hukum.Namun, Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
‘18

3. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selanjutnya di dalam ayat (1) di atas, dinyatakan bahwa Pemegang Saham
tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Artinya
bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab “terbatas| pada saham yang
disetorkannya. Misalnya A memiliki saham Rp 5 juta di sebuah PT XYZ. Jika PT
XYZ ini bangkrut atau mengalami kerugian, A hanya akan kehilangan maksimal
sebesar Rp 5 juta tersebut. A tidak dapat dituntut bertanggung jawab sampai harta
pribadinya.Inilah yang membedakan sebuah PT dengan CV, Firma atau
Persekutuan. Dalam Persekutuan, Sekutu bertanggung jawab terhadap kerugian
Persekutuan sampai dengan harta pribadinya.
‘18

IMPLEMENTASI BADAN USAHA
PT PEGADAIAN
Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang usaha intinya di bidang
jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.Pegadaian terus berupaya
membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pinjaman, terutama untuk golongan ekonomi
menengah ke bawah.Tahun 2012, jumlah nasabah Pegadaian tercatat kira-kira sebanyak 27,5
juta orang. Sekitar 95 persen nasabah Pegadaian adalah masyarakat kelas menengah ke
bawah.
Sejak pertama berdiri dan memberikan pelayanan, Pegadaian telah beberapa kali
berubah status badan hukum pasca-perang kemerdekaan, yaitu sebagai Perusahaan Negara
(PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan
Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui
dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian
berdasarkan PP No 51/ 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian
berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan status tersebut resmi
dilaksanakan pada 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan SH MKn, yang kemudian
disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 4 April 2012.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Suwhono menambahkan, perubahan ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang
perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan.PP ini
sendiri ditetapkan oleh Presiden RI 13 Desember 2011. “Perubahan bentuk badan hukum
menjadi perseroan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai
sekarang segala hak dan kewajiban hukum Perum Pegadaian kepada nasabah telah
beralih ke PT Pegadaian (Persero)," ujar Suwhono.
Sebelumnya, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan
Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan pemerintah No.7/1969
menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi
menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berubah status badan hukum dari Perum
menjadi PT (Persero), Pegadaian tidak menemukan kendala dalam hal pelayanan terhadap
masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Komitmen, tujuan, visi dan misi Perum
Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah ke bawah masih tetap dipegang
teguh oleh PT Pegadaian (Persero). Pegadaian pun hingga saat ini masih menjadi salah satu
BUMN yang mengemban misi public service obligation (PSO/fungsi kemanfaatan umum).
Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan
bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan
dalam Masterplan BUMN Tahun 2010-2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
‘18

penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi
internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat
beroperasi secara efisien dan efektif/produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik Good Corporate Governance (GCG). Restrukturisasi juga bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak
kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada
konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.
Adapun maksud privatisasi, yaitu untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas
Persero; meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; menciptakan struktur
keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; menciptakan struktur industri yang sehat
dan kompetitif; menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.Sedangkan tujuan privatisasi
adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.Dari dua bentuk BUMN (Perum dan
Persero), hanya BUMN yang berbentuk Persero yang dapat diprivatisasi. Jika suatu BUMN
yang berbentuk Perum akan diprivatisasi, maka mau tidak mau BUMN tersebut harus
direstrukturisasi terlebih dahulu atau diubah status badan hukumnya menjadi Persero.
PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang usaha
intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun
untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui Pegadaian. Selama ini Pegadaian terus
berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat,
mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha
mikro, kecil dan menengah .
‘18

Daftar Pustaka
http://www.beritasatu.com/ekonomi/40158-pegadaian-resmi-menjadi-perseroan-terbatas-html
(Di akses Tanggal 19 Maret 2018,Pukul 20.32)
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4474/4555 (Di akses Tanggal 19 Maret
2018,Pukul 20.45)
http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-badan-usaha-dan-contohnya-maupun-jenisnya.html
http://naromacan.blogspot.co.id/2013/11/bentuk-bentuk-badan-usaha-bumn-dan-bums_20.html
https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-undang-
undang-perseroan-terbatas/
http://www.komiteaudit.or.id/berita-kegiatan-dan-artikel/tanggung-jawab-hukum-dan-hak-pemegang-
saham-dalam-perseroan-terbatas-pt/
‘18

3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas Mercu Buana, 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas Mercu Buana, 2018

Similar to 3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas Mercu Buana, 2018 (20)

More from Jihan Nabilah

More from Jihan Nabilah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universitas Mercu Buana, 2018