Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, termasuk definisi, tujuan, jenis, dan perkembangannya di Indonesia."

1. DANA PENSIUN
Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya
Nama Kelompok :
1. Cindy Sherliana (17080694001)
2. Annisa Wasistiana (17080694016)
3. Nur Marfiah (17080694031)

2. Pengertian
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992
Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi
pesertanya.

3. Tujuan
Penyelenggaraan
Dana Pensiun
1. Bagi Pemberi Kerja
o Kewajiban moral
o Loyalitas
o Kompetisi pasar
tenaga kerja
2. Bagi Karyawan
o Rasa aman
terhadap masa
yang akan datang
o Kompensasi yang
lebih baik

4. ASAS DANA PENSIUN
Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan
Pemisahan kekayaan dana pensiun
Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun
Penundaan manfaat
Pembinaan dan pengawasan

5. FUNGSI DANA PENSIUN
Asuransi
Tabungan
Pensiun

6. Norma Dana Asuransi
Manfaat pensiun
Uang pertanggungan
Nilai tunai
Tata cara pembayaran

7. Peserta Dan Usia Pensiun
Pensiun normal
Pensiun dipercepat
Pensiun ditunda
Pensiun cacat

8. SECTION BREAK
Insert the title of your subtitle Here
Jenis
Kelembagaan
Dana Pensiun

9. PP Nomor 76 Tahun 1992 tentang Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja, mencakup ketentuan
sbb:
1. Nama dana pensiun yang bersangkutan
2. Nama pendiri
3. Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta
4. Nama mitra pendiri
5. Tanggal pembentukan dana pensiun
6. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja
7. Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun
8. Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengutus, dewan
pengawas, peserta, pemberi kerja.
9. Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun serta faktor-faktor yang
memengaruhi perhitungan.
10. Tata cara pembayaran manfaat pensiun
11. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta
meninggal dunia
12. Tata cara perubahan peraturan dana pensiun dan tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun.
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

10. Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 1992 Ayat 1 dari sudut pembentukannya ialah sbb:
1. Peraturan dana pensiun
2. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun
dan memberlakukan peraturan dana pensiun
3. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri
4. Arahan investasi
5. Laporan aktuaris
6. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan
Kepengurusan dan Pelaporan
Pengurus dana pensiun ditunjuk oleh pendiri dan bertanggung jawab kepada pendiri
atas kepengurusan dana pensiun. Penunjukkan tersebut berlaku hanya sampai 5 tahun dan dapat
ditunjuk kembali. Pengurus dana pensiun wajib menyampaikan kepada peserta mengenai neraca
dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan Menteri
Keuangan.

11. Penggabungan atau pemisahan dana pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan
sbb :
1. Dana pensiun yang melakukan penggabungan memiliki program pensiun yang sama.
2. Harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban berkaitan dengan masa
kerja peserta.
3. Penggabungan suatu DPPK dengan DPPK lainnya harus seizin menteri keuangan.
Pengalihan peserta dari satu dana pensiun ke dana pensiun lain dengan
ketentuan sbb :
1. Kedua program dana pensiun adalah sama
2. Harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan
masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
dana pensiun sebelum berlakunya pengalihan.

12. “ dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan”
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Persyaratan mendirikan program dana pensiun bagi Perusahaan asuransi jiwa :
1. Memenuhi tingkat solvabilitas ( min 8 bulan)
2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK
3. Memeiliki kinerja investasi yang sehat
4. Sanggup menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan investasi perusahaan
5. Telah menjalankan usaha min 5 tahun
Persyaratan mendirikan program dana pensiun bagi bank umum :
1. Memenuhi tingkat kesehatan bank
2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pension
3. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir tingkat kesehatan bank

13. Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 1992 Ayat 1 dari sudut pembentukannya ialah sbb:
1. Peraturan dana pensiun
2. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun
dan memberlakukan peraturan dana pensiun
3. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri
4. Arahan investasi
5. Laporan aktuaris
6. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan
Kepengurusan dan Pelaporan
Pengurus dana pensiun ditunjuk oleh pendiri dan bertanggung jawab kepada pendiri
atas kepengurusan dana pensiun. Penunjukkan tersebut berlaku hanya sampai 5 tahun dan dapat
ditunjuk kembali. Pengurus dana pensiun wajib menyampaikan kepada peserta mengenai neraca
dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan Menteri
Keuangan.

14. Program pensiun
Program pensiun iuran pasti ( defined contribution plan)
Program pensiun manfaat atau imbalan pasti
Program pensiun berdasarakan keuntungan

15. “ program pensiun yang
iurannya ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun dan
seluruh iuran serta hasil
pengembangannya
dibukukan pada rekening
masing – masing peserta
sebagai manfaat pensiun”
Formula yang digunakan :
1. money purchase plan
2. saving plan
Program pensiun iuran pasti
( defined contribution plan)
“program pensiun yang
manfaatnya ditetapkan
dalam peraturan dana
pensiun atau program
pensiun lain yang bukan
merupakan program pensiun
iuran pasti.
Program pensiun manfaat
atau imbalan pasti
“ program pensiun iuran
pasti dengan iuran hanya dari
pemberi kerja yang
didasarkan pada rumus yang
dikaitkan dengan
keuntungan pemberi kerja”
Program pensiun
berdasarakan keuntungan

16. Metode pembiayaan program
pensiunMetode pay as you go
ciri ciri
1. tidak terdapat ketentuan mengenai besarnya manfaat
pensiun
2. manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan
3. pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan
kegiatan usaha
Metode system pendanaan
1. Single premium funding
“ biaya setiap peserta program untuk suatu tahun tertentu ditentukan
dengan factor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pension
tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja.”
2. Level premium funding
“ metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya
pensiun yang terjadi pada saat usia peserta bertambah dan ada saat
kenaikan gaji.”

17. Peran dana pensiun
Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan penghimpunan & pengelolaan dana
guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam
melestarikan pembangunan nasional yang terus tumbuh dan berkelanjutan
Menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas.

18. a. Belum ada kententuan yang
menjamin terpenuhinya hak dan
kewajiban para pihak
penyelenggara program pensiun.
b. Pengelola YDP masih banyak yang
kurang professional
c. Arahan investasi kurang jelas dan
kurang konsisten terhadap
pencapain tujuan program pensiun.
d. Banyak investasi yang dilakukn
pada asset yang kurang produktif ,
tidak cepat menghasilkan.
Kelemahan program pensiun
a. Dibebaskan dari pajak penghasilan
b. Biaya relatif rendah
c. Memiliki prospek likuiditas dan
solvabilitas yang tinggi
Keunggulan program pensiun

19. SECTION BREAK
Insert the title of your subtitle Here
Perkembangan
Industri Dana
Pensiun Di
Indonesia

23. Tata kelola Dana pensiun adalah suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian
tujuan penyelenggaraan Program Pensiun dengan
memperhatikan kepentingan setiap pihak yg terkait dalam
penyelenggaraan Dana Pensiun, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yg berlaku dan praktek yg berlaku umum
Tujuannya untuk mendorong pengembangan lembaga,
pengelola sumber daya, dan risiko secara efisien dan efektif
serta pertanggungjawaban pengurus dana pensiun kepada
peserta, pendiri/pemberi kerja, dan pihak terkait lainnya.
Tata
Kelola
Dana
Pensiun
Surat Keputusan Ketua
Bapepam-LK No.KEP-
136/BL/2006
tanggal 21 Desember
2006
Tentang Pedoman Tata
Kelola Dana Pensiun

24. Setiap Dana Pensiun harus memastikan bahwa prinsip Good Governance diterapkan
pada kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, dalam rangka menjaga kelangsungan
kegiatannya. Prinsip – Prinsip GPFG, yang terdiri dari
o Transparency (Transparansi),
o Accountability (Akuntabilitas),
o Responsibility (Responsibilitas),
o Independency (Independensi),
o Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Penerapan CPFG didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan dan masing-masing
harus melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu :
o Regulator sebagai pembuat dan pengawas pelaksanaan peraturan
o Dana pensiun sebagai pelaku
o Peserta sebagai pengguna jasa dana pensiun

25. Road Map Industri Dana Pensiun
Meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat
tentang dana pensiun.
Meningkatkan fleksibilitas
skema dana pensiun
Memperkuat pengawasan
dana pensiun
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan dana
pensiun
Meningkatkan
kepastian hukum
penyelenggaraan dana
pensiun
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri
Dana Pensiun

26. Faktor Dana Pensiun Syariah Dana Pensiun Konvensial
Prinsip Ketentuan syariah
Investasi Bagi hasil Bunga
Keuntungan Profit dan falah oriented Profit oriented
Pengawasan Dewan pengawas syariah Tidak ada lembaga pengawas terkait
Instrumen Investasi pada usaha yang halal Bebas
Perbedaan Dana Pensiun Syariah dengan Dana
Pensiun Konvensional

27. Thank you