2. PENGERTIAN DARI BUMN DAN BUMD
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan
usaha yang pemodalannya seluruhnya atau
sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status
pegawai badan usaha – badan usaha tersebut
adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri.
BUMN sendiri sekarang terdapat 2 macam yaitiu
Perum dan Persero
• Perum adalah perjan yang sudah diubah. Persero
adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola
oleh Negara atau Daerah.
3. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Perusahaan umum atau disingkat perum adalah
perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal
dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan
tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan
jasa publik yang baik demi melayani masyarakat
umum serta mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengolahan perusahaan.
Contoh perum/perusahaan umum yakni: Perum
Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum
Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll.
4. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau disingkat PNRI adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan.
Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki
tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan,
pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN,
Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia
yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI
No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama
menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan
menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai
Perusahaan Umum (Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai brand mark
dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap
konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan
penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.
Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada
tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.
5. PERSERO
Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah
perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu
tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan
terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan
yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya.
Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51%
harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan
dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero
dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun
jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap
laku dan terus-menerus mencetak keuntungan.
Contoh persero yaitu: PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi
Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.
6. Jasa Marga adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang
bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol. Perusahaan
ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 setelah jalan tol
pertama, yang menghubungkan Jakarta-Bogor selesai
dibangun.
Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank
milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN, di
Indonesia.
PT Asuransi Jiwasraya adalah Badan Usaha Milik Negara
Indonesia yang bergerak di sektor asuransi.
PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah sebuah BUMN yang
mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia
7. BUMD
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah adalah perusahaan yang didirikan dan
dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan
mengelola BUMD ditegaskan dalam peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
Contoh BUMD adalah:
• Bank Pembangunan Daerah (BPD)
• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
• Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)
• Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP) digunakan dari
bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah
status menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3
UU no. 58 tahun 2000. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000,
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto dirubah statusnya
menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan
Perusahaaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya
menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Miniarta.
• Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH)
8. Bank Pembangunan Daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya di
miliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Sebagai contoh misalnya Bank
Jatim, kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada
juga Bank Pembangunan Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 2
provinsi yakni Bank BJB yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
9. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit
usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi
masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan
kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah
sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh
aparataparat eksekutif maupun legislatif daerah.
Angkutan kota atau biasa disingkat Angkot atau Angkota adalah
sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak
seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang
sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau
menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang
digunakan adalah Mini Bus atau bus kecil
10. Peran BUMN/BUMD dalam
perekonomian Indonesia
Badan Usaha milik negara/daerah memiliki peranan yang
besar dalam meningkatkan kemakmuran rakyat indonesia
pada umumnya dan daerah pada khususnya. Berdasarkan
pasal 33 dan penjelasannya UUD 1945, peranan BUMN
dan BUMD itu sebagai berikut :
• Mengembangkan perekonomian negara dan
penerimaan Negara
• Memupuk keuntungan (Persero) dan pendapatan
• Menyelenggarakan kemanfaatan umum (Perum)
berupa barang dan jasa berdaya saing tinggi bagi
pemenuhan hajat hidup orang banyak
11. • Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum
dapat dilaksanakan badan usaha swasta dan
koperasi
• Menyelenggarakan kegiatan usaha yang
bersifat melengkapi kegitan dan badan usaha
swasta dan koperasi
• Membimbing sektor swasta, khususnya
pengusaha golongan ekonomi lemah (sektor
usaha informal) dan sektor koperasi.
• Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
program dan kebijakan pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan