BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders and the markets for corporate control, Universitas Mercubuana, 2017

1. BUSINESS ETHICS AND GOOD GOVERNANCE “Shareholders and the markets for corporate
control”
Universitas Mercubuana
Senin, 02 Oktober 2017
Nama : Rudy Harland Seniang Sakti
NIM : 55117110019
Fakultas : Magister Management
Mata Kuliah : Business Ethics and Good Governance “Shareholders and the markets
for corporate control”
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, MM
Latar Belakang BUMN atau Perusahaan-perusahaan di Indonesia Menjual Sahamnya ke Pihak
Asing serta Solusinya sehingga Sumber Daya yang di Miliki Indonesia Sebesar-besarnya untuk
Kesejahteraan Rakyatnya.
Indonesia secara geografis merupakan negara yang strategis terletak diantara dua
benua (benua asia dan benua australia) dan dua samudera (samudera hindia dan samudera
pasifik). Selain itu pula Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang
melimpah (baik di laut, darat, dan didalam bumi indonesia sendiri). Didalam bumi indonesia
seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, dan air. Faktor-faktor inilah yang menjadi
salah satu alasan bahwa pihak asing akan tetap senantiasa berusaha untuk menguasai
Indonesia diberbagai sektor, bahkan pengolahan air mineral pun sudah dikuasai oleh pihak
asing yang sejatinya adalah merupakan sumber daya alam indonesia yang menguasai hajat
hidup orang banyak.
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, yaitu ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2);
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4), sudah
jelas diatur bahwa sejatinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai
hajat hidup orang banyak, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya
harus dikuasai oleh negara untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Tetapi pada
pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 tersebut.

2. Hal ini terjadi dikarenakan :
1. Faktor Pemimpin/penguasa/pejabat yang tidak memiliki rasa nasionalisme tinggi dalam
mengelola BUMN yang tujuan dasarnya adalah untuk kemakmuran rakyat.
2. Terbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968 mengenai Privatisasi atau swastanisasi
BUMN.
Alasan dilakukannya privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara
kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987) yang juga
merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
3. BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang
berkuasa.
Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah
adanya BUMN di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan tambahan modal atau dana, dimana
pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak asing seperti IMF. dengan ada pinjaman ini dan
pengelolaan BUMN yang bukan dengan tujuan kemakmuran rakyat, maka akan menambah
hutang bagi negara. Atas desakan IMF pula, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang
cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi
sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru
dari IMF dan sejenisnya.
Oleh karena itu menurut penulis solusi agar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia
digunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat adalah :
1. Etika, kejujuran, dan keadilan; pada dasarnya Pemerintah atau Perwakilan Rakyat (DPR) yang
terpilih manusianya harus benar-benar memiliki etika untuk mensejahterakan rakyat, memiliki
kejujuran tinggi, dan berkeadilan terhadap keputusan/peraturan/undang-undang yang dibuat,
serta bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan semata dari berpolitik.
2. Transparansi; masyarakat luas diberikan pengetahuan seluas-luasnya (tidak ada yang
ditutupi) mengenai sumber daya alam yang ada dibumi Indonesia, terutama daerahnya masing-
masing. Serta diberikan kejelasan mengenai penggunaan atau pengelolaan sumber daya alam
tersebut yang hasilnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini diharapkan
dapat memberikan transparansi dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
3. Independent; Pemerintah serta Perwakilan Rakyat harus melakukan pengambilan keputusan
(pembuatan peraturan / undang-undang) demi kesejahteraan rakyatnya semata secara
independent dan tidak memihak. Tanpa ada unsur kepentingan atau campur tangan golongan
atau pihak asing atau pengusaha yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dari
keputusan tersebut atau peraturan yang akan dibuat atau diundang-undangkan.

3. 4. Pengawasan; harus dilakukannya pengawasan dari badan hukum yang memiliki kewenangan
berdasarkan undang-undang agar pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan faktor-
faktor kesejahteraan rakyat.
5. Saham; Penguasaan saham BUMN oleh pemerintah harus minimal 51% dan jika memang
memungkinkan mencapai minimal 75%. agar keputusan tertinggi dalam pengelolaan BUMN ada
di Pemerintah Indonesia Sendiri (tidak tergantung dari Pihak Asing).
Diharapkan dengan kelima hal tersebut diatas dapat memaksimalkan penggunaan sumber
daya alam Indonesia untuk kesejahteraan Rakyat nya.
Daftar Pustaka :
http://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945
https://sambelalab.wordpress.com/2010/11/09/pemerintahan-megawati-privatisasi-bumn-ke-
tangan-asing-2001-2004/

4. Pemegang Saham, Hak dan Kewajiban Pemegang Saham, serta Pemegang saham dalam
mengendalikan Perusahaan
Pemegang Saham
Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau badan
hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang
saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek
berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori
bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan
pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk
memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan
dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham
baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi
perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak
kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima
apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut
memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut),
meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan
bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.
Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
Hak Pemegang Saham :
1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi
hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur, agar
memungkinkan seorang Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal
berdasarkan informasi yang dimilikinya mengenai sahamnya dalam perusahaan.
3. Menerima sebagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham,
dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.
Kewajiban Pemegang Saham :
1. Memberikan pengesahan dalam RUPS atas hal-hal berikut: Business Plan, Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja
Program Kemitraan, serta Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

5. 2. Melakukan pembinaan kepada perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan, namun tidak terbatas pada, prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, Fairness (TARIF).
Pemegang saham mengendalikan Perusahaan
Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam & LK). Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-264/BL/2011
tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pasal 1 butir c Keputusan
tersebut menjelaskan Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali,
adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau
Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
Jadi, dalam hal ini pemegang saham yang bisa dikatakan sebagai pengendali adalah :
1. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh (de jure
control, kendali secara yuridis); atau
2. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan
perusahaan terbuka. Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Dengan Cara Apapun (de facto
control, kendali secara nyata).
Untuk itu Pemegang Saham dengan dua kriteria diatas memiliki kemampuan untuk
mengendalikan atau menentukan kebijakan perusahaan. Secara doktrinal, kemampuan untuk
menentukan kebijakan perusahaan ini bisa diketahui melalui :
1. Kewenangan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar
Dalam Anggaran Dasar, pihak atau perusahaan tertentu diberikan hak untuk menunjuk
jabatan-jabatan strategis dalam perusahaan, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk
Direksi, tidak harus Direktur Utama, tetapi justru Direksi yang menjadi ujung tombak
perusahaan. Misalnya: Direktur Keuangan atau Direktur Operasional.
2. RUPS dan perubahan Anggaran Dasar
Dalam RUPS, selain pihak atau perusahaan tertentu tadi bisa menentukan jabatan strategis
pada manajemen, juga bisa memiliki kemampuan untuk mengubah Anggaran Dasar. Misal:
anggota Direksi adalah 3 orang, dengan jabatan Direktur Utama, Direktur Operasional dan
Direktur Keuangan. Kuorum Rapat Direksi diubah dari suara bulat (uninamous decision) menjadi
mayoritas. Jika Direktur Keuangan dan Direktur Operasional ditunjuk oleh satu pihak, maka
perusahaan bisa jalan dengan kehadiran keduanya untuk rapat dan pengambilan keputusan.
Tanpa keterlibatan Direktur Utama. Perubahan Anggaran Dasar lainnya juga bisa dilakukan
terkait dengan kuorum RUPS.

6. 3. Saham dengan Hak Khusus
Selain dua hal di atas, bisa juga pihak atau perusahaan tersebut memiliki saham minoritas
dalam perusahaan. Tetapi ia memiliki hak khusus yang melekat pada sahamnya. Misalnya
karena kelas saham yang berbeda, seperti saham preferen. Apalagi apabila ia bisa melakukan
hak veto terhadap RUPS. Maka keputusan RUPS bisa menjadi “dead-lock” tanpa
persetujuannya.
4. Laporan Keuangan
Apabila pihak atau perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan
keuangan perusahaan pengendali untuk tujuan pengawasan alur keuangan induk ke anak-anak
perusahaannya. Ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa ia adalah pengendali. Mengapa ?
Karena pada umumnya berdasarkan Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang diakui
secara internasional, jika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham pada perusahaan lainnya,
secara otomatis laporan keuangan tersebut harus dikonsolidasikan ke perusahaan induk.
Daftar Pustaka :
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
http://www.apb-group.com/hak-dan-kewajiban-pemegang-saham/
http://strategihukum.net/menyibak-perubahan-pengendali-perusahaan-melalui-akuisisi