Bumn kelompok 2 ema 9

1. 1
BUMN
Nama Anggota:
1. Dissa melina
2. Siska anora
3. Cintia putri ayu
4. Rezy ferdiana
5. Rahmadi
6. M. iqbal fastabiqul
7. Rabbil alamin

2. BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASAR UU NO. 19 TH 2003
• BUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
• Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th
2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.

3. 3
MODAL BUMN
• Modal BUMN merupakan dan berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
• Peyertaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan BUMN
bersumber dari:
a. APBN;
b. Kapitalisasi Cadangan;
c. Sumber lainnya.

4. 4
Lanjutan …
• Penyertaan modal negara dlm rangka pendirian
BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal
dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3)
UU BUMN).
• Setiap perubahan penyertaan modal negara,
berupa penambahan maupun pengurangan,
termasuk perubahan struktur kepemilikan
negara atas saham Persero atau PT ditetapkan
dg PP. pengecualian bagi penambahan
penyertaan modal negara yg berasal dari
kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.

5. Direksi BUMN Wajib Menerapkan
Good Corporate Governance (GCG)
1. Transparansi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Kewajaran
5

6. Prinsip GCG
• Transparansi, yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi
materiil dan relevan mengenai perusahaan;
• Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
6

7. • Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;
• Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
• Kewajaran (fairnes), yaitu keadilan dan
kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN
No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).
7

8. 8
Lain-lain
• Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PP
• Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg
berbentuk Persero.
• Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU
BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi
skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering
disalahgunakan oleh para direksi yang bermental
birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg
BUMN.
• UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan
BUMN selaku operator usaha dengan lembaga
pemerintah sbg Regulator.

9. 9
Perbedaan PERSERO & PERUM
• Pengaturan
Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th
2003.
Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003
• Pendirian:
Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri
kepada Presiden dg pertimbangan Menteri
teknis dan Menteri Keuangan

10. • Maksud & Tujuan:
Persero:
a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan.
10
Perum:
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan utk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
atau jasa yg berkualitas dg harga yg terjangkau
oleh masy berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat.

11. m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 11
Lanjutan…
• ORGAN:
Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.
Perum: Menteri, Direksi dan Dewan
Pengawas.
• Sifat Usaha:
Persero: Profit Oriented
Perum: Public Service dan Profit Oriented
seimbang.

12. 12
Lanjutan …
• Modal:
Persero: Seluruh saham atau 51 persen
dimiliki oleh Pemerintah RI
Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham.
• Kewenagan Tertinggi:
Persero: a) RUPS b) Menteri
Perum: Dewan Pengawas

13. • Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau
diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku
pemegang saham negara pada Persero dan
pemilik modal pada Perum
• Menteri Teknis adalah menteri yang
mempunyai kewenangan mengatur kebijakan
• Komisaris adalah organ Persero yang bertugas
melakukan pengawasan dan
• memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
.
13

14. • Dewan Pengawas adalah organ Perum yang
bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
• Direksi adalah organ BUMN yang
bertanggung jawab atas pengurusan BUMN
untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta
mewakili BUMN baik di dalam maupun di
luar pengadilan
14

15. 15
PRIVATISASI BUMN
• Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th
1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual
sahamnya di Pasar Modal.
• Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain
dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bg negara
dan masyarakat, serta memperluas pemilikan
saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU
BUMN No. 19 Th 2003).

16. 16
ALASAN PRIVATISASI BUMN
• Alasan Efisiensi
• Alasan Fiskal

17. 17
Tujuan Privatisasi BUMN pada
Umumnya
1. Tujuan Keuangan
2. Tujuan jasa-jasa & Organisasi
3. Tujuan Ekonomi
4. Tujuan Politik

18. Maksud Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003
1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero;
2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan;
3. Menciptakan struktur keuangan & menejemen
keuangan yg baik/kuat;
4. Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif;
5. Menciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasi
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 18
global;
6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan
kapasitas pasar.

19. Tujuan Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003
Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemilikan saham
persero.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 19

20. Konsekuensi Privatisasi BUMN
• Konsekuensi terbaik adalah dapat
menciptakan persaingan, efisiensi dan
kekayaan serta keberhasilan;
• Konsekuensi terburuk adalah
terdapatnya pergeseran monopoli milik
negara yang tidak sensitif dg monopoli
swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 20

21. Persero yg Tidak Dapat diPrivatisasi
21
(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)
1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan per-
UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.
2. Persero yg bergerak disektor usaha yg
berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.
3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh
pemerintah diberikan tugas khusus utk
melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg
kepentingan masy.
4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumber
daya alam yg secara tegas berdasarkan perUU
dilarang utk diprivatisasi.

22. Pelaksanaan Privatisasi
• Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg
unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).
• Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero
harus seijin Menteri sbg pemegang saham.
• Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg
dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh
Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi
dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19
Th 2003).
• Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 22

23. 23
Teknik atau Cara Privatisasi
1. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)
2. Penemopatan langsung (Direct Placement), yaitu
penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg
cara negosiasi, umumnya melalui tender.
3. Privat Placement, yaitu penjualan langsung se satu
investor secara borongan.
4. Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut
berpartisipasi disebut Management and/or Employee
Buy-Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas
oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin
oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.

24. 24
TERIMA KASIH
Selesai – alhamdulillah
Wassalam

25. Pertanyaan :
• Tika : persero yang DI dikecualikan
privatisasi
• Chairani : apakah prinsip Gcg sama
dengan yang dipasar modal
25

26. • Untuk melindungi para investor
26

27. • Mekanisme :
27