Download to read offline
Uploaded byDissa MeLina
PENGANTAR HUKUM BISNIS
Dokumen ini menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, termasuk definisi, jenis, dan modal yang bersumber dari kekayaan negara. Selain itu, dijelaskan mengenai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proses privatisasi BUMN, serta persyaratan untuk privatisasi dan jenis-jenis cara privatisasi yang dapat dilakukan. Perbedaan antara persero dan perum juga diuraikan, terfokus pada tujuan, pengelolaan, dan kepemilikan.
More Related Content
PENGANTAR HUKUM BISNIS
- 1. 1 BUMN NamaAnggota: 1. Dissa melina 2. Siska anora 3. Cintia putri ayu 4. Rezy ferdiana 5. Rahmadi 6. M. iqbal fastabiqul 7. Rabbil alamin
- 2. BADAN USAHA MILIKNEGARA BERDASAR UU NO. 19 TH 2003 • BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. • Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.
- 3. 3 MODAL BUMN • Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. • Peyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN bersumber dari: a. APBN; b. Kapitalisasi Cadangan; c. Sumber lainnya.
- 4. 4 Lanjutan … • Penyertaan modal negara dlm rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3) UU BUMN). • Setiap perubahan penyertaan modal negara, berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau PT ditetapkan dg PP. pengecualian bagi penambahan penyertaan modal negara yg berasal dari kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.
- 5. Direksi BUMN WajibMenerapkan Good Corporate Governance (GCG) 1. Transparansi 2. Kemandirian 3. Akuntabilitas 4. Kewajaran 5
- 6. Prinsip GCG •Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; • Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 6
- 7. • Akuntabilitas, yaitukejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; • Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; • Kewajaran (fairnes), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3). 7
- 8. 8 Lain-lain •Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PP • Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg berbentuk Persero. • Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering disalahgunakan oleh para direksi yang bermental birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg BUMN. • UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sbg Regulator.
- 9. 9 Perbedaan PERSERO& PERUM • Pengaturan Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th 2003. Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003 • Pendirian: Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri kepada Presiden dg pertimbangan Menteri teknis dan Menteri Keuangan
- 10. • Maksud &Tujuan: Persero: a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 10 Perum: Menyelenggarakan usaha yang bertujuan utk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yg berkualitas dg harga yg terjangkau oleh masy berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- 11. m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 11 Lanjutan… • ORGAN: Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris. Perum: Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. • Sifat Usaha: Persero: Profit Oriented Perum: Public Service dan Profit Oriented seimbang.
- 12. 12 Lanjutan … • Modal: Persero: Seluruh saham atau 51 persen dimiliki oleh Pemerintah RI Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. • Kewenagan Tertinggi: Persero: a) RUPS b) Menteri Perum: Dewan Pengawas
- 13. • Menteri adalahmenteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum • Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan • Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan • memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. . 13
- 14. • Dewan Pengawasadalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. • Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan 14
- 15. 15 PRIVATISASI BUMN • Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th 1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual sahamnya di Pasar Modal. • Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bg negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU BUMN No. 19 Th 2003).
- 16. 16 ALASAN PRIVATISASIBUMN • Alasan Efisiensi • Alasan Fiskal
- 17. 17 Tujuan PrivatisasiBUMN pada Umumnya 1. Tujuan Keuangan 2. Tujuan jasa-jasa & Organisasi 3. Tujuan Ekonomi 4. Tujuan Politik
- 18. Maksud Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003 1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero; 2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan; 3. Menciptakan struktur keuangan & menejemen keuangan yg baik/kuat; 4. Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif; 5. Menciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasi m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 18 global; 6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- 19. Tujuan Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003 Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 19
- 20. Konsekuensi Privatisasi BUMN • Konsekuensi terbaik adalah dapat menciptakan persaingan, efisiensi dan kekayaan serta keberhasilan; • Konsekuensi terburuk adalah terdapatnya pergeseran monopoli milik negara yang tidak sensitif dg monopoli swasta yang lebih sensitif thd lingkungan. m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 20
- 21. Persero yg TidakDapat diPrivatisasi 21 (Ps 77 UU N0. 19 Th 2003) 1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan per- UU hanya boleh dikelola oleh BUMN. 2. Persero yg bergerak disektor usaha yg berkaitan dg pertahanan & keamanan negara. 3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh pemerintah diberikan tugas khusus utk melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg kepentingan masy. 4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumber daya alam yg secara tegas berdasarkan perUU dilarang utk diprivatisasi.
- 22. Pelaksanaan Privatisasi •Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN). • Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham. • Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003). • Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara. m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 22
- 23. 23 Teknik atauCara Privatisasi 1. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO) 2. Penemopatan langsung (Direct Placement), yaitu penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg cara negosiasi, umumnya melalui tender. 3. Privat Placement, yaitu penjualan langsung se satu investor secara borongan. 4. Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut berpartisipasi disebut Management and/or Employee Buy-Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.
- 24. 24 TERIMA KASIH Selesai – alhamdulillah Wassalam
- 25. Pertanyaan : •Tika : persero yang DI dikecualikan privatisasi • Chairani : apakah prinsip Gcg sama dengan yang dipasar modal 25
- 26. • Untuk melindungipara investor 26
- 27.