Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to BUMN DAN BUMD DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Similar to BUMN DAN BUMD DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
BUMN DAN BUMD DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
- 1. KONSEP BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
- 2. 1 PETA KONSEP KONSEP BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA BUMN & BUMD BUMS PENGERTIAN PERAN BUMN & BUMD BENTUK- BENTUK JENIS KEGIATAN USAHA BUMD KEBAIKAN & KELEMAHAN BUMN & BUMD PENGERTIAN PERBEDAAN PERUSAHAAN SWASTA & BUMS PERAN BUMS BENTUK- BENTUK KEKUATAN & KELEMAHAN BUMS JENIS KEGIATAN USAHA BUMS TAHAPAN MENDIRIKAN USAHA DI BUMS STUDI KELAYAKAN USAHA
- 3. LALU APA ITU BUMN/BUMD ?
- 4. A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4
- 5. 1. PENGERTIAN BUMN atau BUMD adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 5
- 6. CIRI-CIRI (BUMN) Pemerintah sebagai pemegang seluruh atau sebagian besar saham Hak,kewajiban, dan tanggung jawab berada pada tangan Negara Mencari keuntungan dan Melayani Masyarakat Pemegang hak atas segala kekayaan dan usahanya 6
- 7. Pengawasan oleh lembaga kelengkapan Negara Stabilisator perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Direksi tanggung jawab penuh atas BUMN 7
- 8. CIRI-CIRI (BUMD) Didirikan oleh pemerintah daerah Saham seluruhnya atau sebagian besar dari pemerintah daerah Dipimpin oleh satu direksi yang diangkat atau diberhentikan oleh kepala daerah 8
- 9. 2. Peran BUMN & BUMD Memberikan sumbangan bagi pendapatan kas Negara dalam APBN yang dipergunakan Negara untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat Dan Lain-Lain Membantu pemerintah dalam membina koperasi dan usaha kecil menengah untuk maju dan berkembang Menyerap angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran Membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat Mengolah potensi SDA, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara adil dan merata Menjadi mitra bagi BUMS & koperasi dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat kemitraan dan kebersamaan Mencegah pengelolaan sumber daya ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak swasta sehingga rakyat lebih mudah dalam mendapatkannya 9 1 2 3 4 5 6 7 8
- 10. 3. Bentuk-Bentuk BUMN & BUMD 10
- 11. Add a Footer 11 a. Perjan Perusahan Jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departeman bersangkutan 11
- 12. DASAR HUKUM Undang-undang Republik IndonesiaNo.19tahun2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , khususnya Dalam Bab X tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus sudah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero. 12
- 13. CIRI-CIRI PERJAN Karyawannya berstatus pegawai negeri Keuntungan & kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah Melayani masyarakat adalah tujuan utamanya Berada dibawah departemen, dirjen, atau pemerintah daerah terkait Modal & biaya perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departemen terkait Berlaku hukum publik jika perusahaan dituntut maka yang bertanggung jawab ialah pemerintah Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen Memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara 13
- 14. SECTION BREAK Insert the title of your subtitle Here CONTOH BUMN YANG DAHULUNYA PERJAN
- 15. a. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Berada di bawah Departemen Perhubungan, pada 1991 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Kemudian menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (Penka), terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). 15
- 16. b. Perjan Pegadaian Berada di bawah Kementerian Keuangan berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan 16
- 17. Add a Footer 17 b. Perum Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Pada umumnya merupakan perusahaan milik Negara yang bergerak dalam bidang produksi,jasa atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama melayani kepentingan umum & mencari keuntungan 17
- 18. Ciri-Ciri Perum 01 Karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara 02 Permodalan berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara 03 Melayani masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan 04 Perum terdiri atas menteri,direksi, dan dewan pengawas 05 Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mengatur dan mengelola mewakili pemerintah selaku pemilik modal 18
- 19. 06 Direksi bertugas sebagai pemimpin Perum yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri 07 Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi 08 Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak di bidang jasa layanan umum 09 Pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden 10 Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi 11 Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan 19
- 20. SECTION BREAK Insert the title of your subtitle Here Perusahan Umum CONTOH BUMN
- 21. a. Perusahaan Umum Pegadaian ( Perum Pegadaian ) 21
- 22. b. Dinas Angkutan Motor RI ( DAMRI ) 22
- 23. Add a Footer 23 c. Persero Perusahaan Perseroan yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara. Persero merupakan perusahaan milik Negara yang bergerak dalam bidang produksi, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. 23
- 24. 1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dalam persaingan TUJUAN PERSERO 24
- 25. CIRI-CIRI PERSERO Karyawannya berstatus pegawai perusahaan swasta biasa Pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dgn memerhatikan peraturan perundang²an Berstatus badan hukum perseroan terbatas Dipimpin oleh seorang direksi Sebagian besar modal berasal dari pemerintah dalam bentuk saham 25
- 26. Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan Perseroan tidak memeroleh fasilitas dari negara Kepengurusan/organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan komisaris Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan 26 CIRI-CIRI PERSERO
- 27. SECTION BREAK Insert the title of your subtitle Here CONTOH BUMN Perusahan Persero
- 28. a. PT Telkom ( Telekomunikasi) 28
- 29. b. PT PLN ( Perusahaan Listrik Negara) 29
- 30. c. PT KAI ( Kereta Api Indonesia ) 30
- 31. 4. Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD Kegiatan usaha BUMD pada umumnya adalah usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diantaranya sebagai berikut. 31
- 32. A. TRANSPORTASI UMUM TRANSJAKARTA 32 Masyarakat tentu memerlukan jasa transportasi yang dapat mempermudah mobilisasinya di masyarakat, sehingga pemerintah daerah mengembangkan BUMD dalam bidang transportasi TRANS METRO BANDUNG
- 33. 33 B. PENYEDIAAN AIR BERSIH Air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat di suatu daerah, sehingga setiap Kabupaten/Kota pasti memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislative daerah. PDAM dikelola Negara secara modern sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pada 1920-an dengan nama Waterleiding dan pada masa pendudukan Jepang dengan nama Suido Syo
- 34. C. Pengelolaan Pasar Pasar menjadi tempat bertemunya masyarakat penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan. Keberadaannya sangat penting agar masyarakat mudah menemukan barang kebutuhannya atau barang yang akan diperjualbelikannya. Hampir setiap provinsi, kabupaten/kota memiliki perusahaan daerah yang mengelola pasar daerah. Contohnya : -PD. Pasar Jaya, Jakarta, -PD. Pasar Makassar, -PD. Pasar Surya Surabaya, -PD. Pasar Bermartabat,Bandung 34
- 35. D. Jasa Perbankan Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan, baik untuk kegiatan produktif atau usaha maupun untuk kebutuhan konsumtif. Karena pentingnya peran bank, maka beberapa provinsi mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Contohnya : -Bank DKI ( Jakarta ) -Bank BJB ( Banten & Jabar ) -Bank Sumbar ( Sumatera Barat ) -Bank Papua ( Papua ) -Bank Bali ( Bali ) 35
- 36. 5. Kebaikan dan Kelemahan BUMN dan BUMD 36
- 37. KEBAIKAN BUMN & BUMD Relatif memiliki kemudahan dalam menjalani kerja sama dengan BUMS dan KUKM serta perusahaan swasta asing Diberikannya fasilitas umum yang disediakan oleh negara Dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada karyawan Sebagai alat kontrol supaya tidak terjadi monopoli pemanfaatan daya ekonomi yang menguasai hajat orang banyak oleh pihak swasta 01 02 03 04 05 06 07 Dapat menangani bidang usaha yang membutuhkan investasi yang sangat besar Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Dapat membina koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) sehingga dapat memiliki daya saing dan manajemen profesional 37
- 38. KELEMAHAN BUMN & BUMD BUMN yang mengekploitasi SDA yang dapat merugikan lingkungan Ketidakmampuan dalam membayar utang(luar negeri/dalam negeri) sehingga semakin besarnya beban hutang negara Bagi BUMN yang sudah go public keuntungannya menjadi terbagi, akibatnya income Negara berkurang Monopoli BUMN atas SDA tertentu dapat mematikan usaha sektor swasta 01 02 03 04 05 06 07 Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Manajemen cenderung kurang professional disbanding dengan BUMS,contohnya kepemilikannya bukan perorangan melainkan negara Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan manajemen berdampak kepada kerugian rakyat secara keseleuruhan 38
- 39. B. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 39
- 40. 1. PENGERTIAN BUMS adalah badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar- besarnya. BUMS dapat dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola atau dapat juga hanya sebagai pemilik dan pengelolaannya diserahkan kepada tenaga profesional 40
- 41. PENGELOMPOKAN BUMS adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta dalam negeri. Contohnya, PT Astra Internasional adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta luar negeri. Contohnya, Hongkong Sanghai Bank Corporation (HSBC) di dunia perbankan Perusahaan swasta nasional Perusahaan swasta asing Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari patungan antara beberapa pihak swasta, baik swasta nasional dengan swasta nasional, maupun swasta nasional dengan swasta asing dalam bentuk kerja sama. Contohnya, Lippo Bank kerjasama swasta Indonesia dengan swasta Malaysia 41
- 42. Ciri-ciri Permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba Memiliki status hukum yang bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-undang Hukum Dagang Karyawannya berstatus sebagai pegawai swasta yang diatur oleh peraturan perusahaan yang bersangkutan 01 02 03 04 Tujuan Permodalan Karyawan Status Hukum 42
- 43. Perbedaan Perusahaan Swasta & BUMS
- 44. Perusahaan Swasta Adalah tempat dimana badan usaha swasta mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan 44
- 45. BUMS Adalah kesatuan yuridis dan ekonomis milih pihak swasta yang bertujuan mencari keuntungan atau porofit 45
- 46. PERAN BUMS DALAM PEREKONOMIAN 01 Membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru 02 Membantu pemerintah mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN 03 Membantu pemerintah dalam menambah pendapatan Negara dengang membayar pajak 04 Mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional 46
- 47. 05 Membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan 06 Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa nonmigas melalui ekspor, pariwisata, dan transportasi 07 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA yang melimpah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 47
- 48. BADAN USAHA MILIK SWASTA ( BUMS ) BENTUK-BENTUK
- 49. a. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan adalah BUMS yang permodalannya berasal dari satu orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh yang bersangkutan. Tanggung jawab dalam perusahaan perseorangan bersifat tidak terbatas sehingga semua keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung sendiri Contoh : Bengkel, Laundry, Rumah Makan, Salon, Warnet, dll “ “ 49
- 50. b. Firma ( Fa ) Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama dan tujuannya untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang besekutu dan setiap anggota menyerahkan kekayaan pribadinya seusai dengan akta pendirian yang disepakati. Kekayaan perusahaan tidak dipisahkan dari kekayaan pribadi sehingga para anggota sekutu memiliiki tanggung jawab yang tidak terbatas. “ “ 50
- 51. c. Perusahaan Komanditer ( CV ) “ “ ( Commanditaire Vennootschap ) Perusahaan Komanditer adalah BUMS yang merupakan persekutuan dari beberapa orang yang berusaha ( sekutu komplementer ) dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja ( sekutu komanditer ). Pembagian laba yang diperoleh disesuaikan dengan perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian 51
- 52. d. Perseroan Terbatas ( PT ) “ “ Perseroan terbatas adalah BUMS yang merupakan perseroan dua orang atau lebih dengan perolehan modal berasal dari pengeluaran saham. Pemilik modal disebut pemegang saham yang memiliki tanggung jawab sebanyak saham yang dimilikinya sehingga pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 52
- 53. e. Yayasan “ “ Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang 53
- 54. f. Badan Usaha Swasta Asing “ “ Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing di antaranya mengatur tentang keberadaan Badan Usaha Swasta Asing yang ada di Indoneisa. Penanaman modal asing langsung di Indonesia harus dalam suatu Badan Hukum, yaitu Perseroan terbatas 54
- 55. Kebaikan & Kelemahan Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS )
- 57. Kebaikan Organisasi dan manajemennya relatif sederhana dan fleksibel Pengambilan keputusan mudah dan cepat karena perusahaan dimiliki oleh sendiri Keuntungan menjadi hak milik perusahaan seorang tanpa dibagi dengan pihak lain 01 02 03 Biaya organisasi dan pajak yang ditanggung lebih murah 04 Pembubaran dan pendiriannya mudah karena belum ada peraturan perudang- undangan yang mengaturnya 05 Rahasia perusahaan terjamin 06 57 Sumber permodalan perusahaan sangat terbatas sehingga investasi dan jangkauan usaha terbatas Tanggung jawab organisasi tidak terbatas sehingga sulit mengontrolnya Pengelolaan masih sederhana sesuai kemampuan pemilik seorang 01 02 03 Resiko kerugian dan permasalahan perusahaan ditanggung sendiri 04 Kelangsungan usaha kurang terjamin, karena masa hidup perusahaan bergantung dari seorang pemilik 05 Kelemahan
- 58. FIRMA
- 59. Kebaikan Pemimpin perusahaan dapat dipilih sesuai dengan keahlian yang dimiliki Permodalan lebih besar karena hasil penggabungan dari dua orang atau lebih Keuntungan dan resiko perusahaan dibagi beberapa orang sesuai perjanjian 01 02 03 Cara mendirikannya mudah 04 Keputusan dilakukan secara bersama- sama atau hasil musyawarah 05 59 Sering terjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan perusahaan Kesalahan yang dilakukan seorang harus menjadi tanggung jawab bersama Sifat tanggung jawab tidak terbatas sehingga pengelolaan manajemen kadang tidak profesional 01 02 03 Kelangsungan usaha kurang terjamin jika di antara anggota firma ada yang meninggal atau mengnundurkan diri 04 Kelemahan
- 61. Kebaikan Permodalan lebih besar karena berasal dari seseorang atau beberapa orang yang memiliki modal cukup Proses pendiriannya lebih mudahy Pengelolaan lebih baik dan jelas karena ada orang yang khusus menjalankan usaha dari perusahaan komanditer yg bersangkutan 01 02 03 Kemampuan untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lebih mudah dibandingkan firma dan perusahaan perseorangan 04 61 Para pemilik modal biasanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas Kemungkinan campur tangan pemilik modal akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan usaha Jika tidak cocok pemilik modal kemungkinan sulit menarik kembali modal yang telah disetorkannya 01 02 03 Tanggung jawab sekutu tidak sama 04 Kelangsungan usaha komanditer tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer 05 Kelemahan
- 63. Kebaikan Permodalan lebih besar dan pengumpulan lebih mudah dengan cara mengeluarkan saham dan obligasi Kepemimpinan perusahaan mudah diganti jika dianggap sudah tidak layak Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dengan banyaknya modal yang dimiliki dan tenaga kerja profesional 01 02 03 Pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas 04 Terjadinya pemisahan antara pemilik dan pengelola usaha sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing 05 Pemilik perusahaan mudah diganti tanpa membubarkan perusahaan 06 Dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat secara profesional 07 63 Proses pendiriannya relatif sulit dengan biaya perizinan yang cukup besar Menimbulkan spekulasi dari penjualan saham Biaya organisasi besar dan pengorganisasiannya lebih rumit 01 02 03 Pemegang kekuasaan terletak pada pemegang saham terbesar sehingga kemungkinan menyebabkan intervensi yang berlebihan terhadap anggota manajemen 04 Hubungan antarpersonal dalam manajemen dan antar-pemilik cenderung formal 05 Rahasia perusahaan kurang terjaga karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham 06 Bidang usaha sulit diubah karena harus mengubah akta pendirian dan mengubah investasi yang sudah dilakukan 07 Kelemahan
- 65. Kebaikan Menyediakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi pengangguran Menyediakan taraf hidup karyawan dengan meberikan gaji yang lebih tinggi Menambah devisa Negara melalui penanaman modal di bidang ekspor 01 02 03 Menambah pendapatan Negara dari pajak dan royalti 04 Menjadi media untuk transfer teknologi dan manajemen modern dari luar negeri 05 Mengubah jangkauan pasar faktor produksi dan hasil produksi dalam negeri 06 Dengan teknologi yang modern memungkinkan peningkatan produksi dari sudut kuantitas dan kualitas 07 65 Sebagian besar keuntungannya akan mengalir ke luar negeri karena para pemilik saham umumnya berasal dari luar negeri Pemerintah harus terlibat dalam menyediakan fasilitas untuk mendatangkan bahan baku dan barang modal dari luar negeri Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga kepentingan rakyat terkadang menjadi korban 01 02 03 Supaya tidak terkena pajak yang besar, biasanya mereka membuat laporan keuangan ganda 04 Banyaknya perusahaan asing dapat membahayakan keberadaan perusahaan Negara dan perusahaan swasta nasional serta koperasi karena mereka memiliki modal dan teknologi lebih baik 05 Berdampak terhadap keseimbangan neraca pembayaran jika terhadap perusahaan swasta asing yang menarik investasinya dalam negeri 06 Kelemahan
- 67. 03 Bidang usaha yang berusaha meningkatkan nilai ekonomis suatu barang dengan jalan mengubah bentuknya Bidang Industri 05 Bidang usaha yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat Bidang Jasa 04 Bidang usaha yg bergerak dalam aktivitas yg berhubungan dengan menjual & membeli barang tanpa mengubah bentuknya utk memperoleh keuntungan Bidang Perdagangan 01 Bidang usaha yang mengambil dan mengolah apa yang tersedia di alam Bidang Ekstraktif 02 Bidang Agraris Bidang usaha yang berusaha membudidayakan tumbuh- tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian 67
- 68. 7. TAHAPAN MENDIRIKAN USAHA DALAM BUMS
- 69. Untuk memenuhi tahapan mendirikan usaha pada Firma, maka perlu memahami ketentuan mendirikan Firma yang berlaku di Indonesia, yaitu mulai dari kewarganegaraan pendiri, keanggotaan dan pengurus perusahaan, wilayah perusahaan, akta, dan memiliki tujuan usaha. Sebelum permohonan untuk membuat Akta Pendirian Firma diajukan kepada Notaris, terdapat beberapa data-data yang harus disiapkan, yaitu nama pendiri, nama perusahaan, tempat, maksud dan tujuan, susunan pengurus, melampirkan surat kuasa, melampirkan fotokopi KTP para pendiri. A.Tahapan Mendirikan Usaha pada Firma 69
- 70. LANGKAH-LANGKAH Pengurusan Surat Ket. Domisili Perusahaan (SKDP) Pengurusan Akta Pendirian Pendaftaran Wajib Pajak 01 02 03 Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 04 05 06 70
- 71. Untuk memahami tahapan mendirikan usaha pada CV, maka kalian harus memahami terlebih dahulu syarat-syarat mendirikan CV yang belaku di Indonesia, yaitu Membuat akta pendirian CV di notaris dan mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri seetempat, selanjutnya melakukan pengurusan dokumen lain, yaitu Surat Keterangan Domisli Perusahaan (SKDP) & Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) B.Tahapan Mendirikan Usaha pada CV 71
- 72. LANGKAH-LANGKAH Mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat Membuat akta pendirian CV di Notaris Mengurus Surat Keterangan Domisli Perusahaan (SKDP) 01 02 03 Mengurus izin usaha yg sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha Mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 04 05 06 72
- 73. Untuk memahami tahapan mendirikan usaha pada PT, maka kalian harus memahami terlebih dahulu syarat-syarat mendirikan PT yang belaku di Indonesia, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih, akta pendirian berbentuk akta notaris, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri. C.Tahapan Mendirikan Usaha pada PT 73
- 74. LANGKAH-LANGKAH Pembuatan akta pendirian PT Pendaftaran nama perusahaan Pembuatan Surat Keterangan Domisli Perusahaan (SKDP) 01 02 03 Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 04 74
- 75. Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pengumuman dalam Berita Acara Negara RI 07 08 09 75 Permohonan SK Menteri Hukum dan HAM RI Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 05 06
- 76. 8.Studi Kelayakan Usaha (Business Plans)
- 77. A. Pengertian Menurut Husein Umar (2003) : penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisi layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Secara umum : Studi tentang kelayakan suatu ide usaha, apakah layak untuk dikembangkan atau tidak. Terdapat tiga kata kunci dalam pengertian tersebut, yakni studi yang berarti penelitian yang mendalam, ide yang berarti gagasan bisnis (usaha) yang akan diimpelementasikan, dan layak/tidak layak untuk dilaksanakan.
- 78. B. Manfaat 1. Investor Jika SKU yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor yang akan turut serta menanamkan modal pada usahanya. Investor pasti membutuhkan SKU untuk mengetahui perkiraan keuntungan dan keamanan dana yang diinvestasikan. 2. Kreditor Pendanaan usaha dapat juga diberikan oleh Bank. Sebelum memberikan kredit, pihak Bank perlu mengkaji ulang SKU yang sudah dibuat untuk memastikan kemampuan pengelola usaha tersebut dalam mengembalikan pinjaman dan memastikan prospek usaha di masa depan.
- 79. 3. Manajemen Perusahaan SKU dapat dibuat oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, pembuatan SKU diarahkan dalam rangka merealisasikan ide usaha sehingga mendorong peningkatan laba usaha yang diperoleh perusahaan. Pihak manajemen memerlukan SKU agar dapat memetakan pengelolaan dana yang akan digunakan. 4. Pemerintah Pemerintah mengetahui SKU dalam rangka membuat kebijakan yang terkait dengan pengembangan dunia usaha sehingga akan berdampak kepada kebijakan perusahaan yang akan dilakukan manajemen perusahaan, seperti kebijakan perpajakan, tentu akan memengaruhi terhadap perhitungan biaya produksi dan penentuan harga barang hasil produksi. 5. Masyarakat SKU bagi masyarakat akan memberikan informasi tentang prospek usaha tersebut di masa depan dan peluangnya dalam memberikan kesempatan kerja. Selain itu, menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk tetap menjadi pelanggan setia perusahaan tersebut ataupun beralih ke perusahaan lain.
- 80. C. Komponen & Aspek
- 81. D. Tahap Penyusunan 1. Tahap Penentuan Ide Penentuan ide usaha yang akan dikembangkan harus berdasarkan kebutuhan pasar. Dengan demikian, ketika usaha dilaksanakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan laku terjual di pasar sehingga membrikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. 2. Tahap Penelitian Setelah ide usaha ditentukan, diperlukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, mengolah dan menganalisis data menggunakan teori yang sesuai, menginterpretasikan data serta menyimpulkan dan membuat laporan hasil penelitian, sehingga ide usaha yang akan dikembangkan benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan pasar dan memungkinkan untuk dikembangakan dengan baik
- 82. 3. Tahap Evaluasi Evaluasi berarti membandingkan sesuatu dengan satu/lebih kriteria, baik kualitatif maupun kuantitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi usaha adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan usaha serta manfaat yang akan diprakirakan akan dieroleh dari usaha tersebut. 4. Tahap Pengurutan Usulan Yang Layak Jika terdapat beberapa pilihan ide usaha yang akan dikembangkan, maka tahap pengurutan usulan usaha yang layak untuk dikembangkan menjadi penting, ide usaha yang akan dipilih tentu yang memiliki skor paling tinggi berdasarkan kriteria yang ditetapkan/ yang paling memberikan keuntungan paling tinggi bagi perusahaan
- 83. 5. Tahap Rencana Pelaksanaan Setelah rencana usaha dipilih untuk direalisasikan, maka perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, ketersediaan dana, kesiapan pengelola, dan sebagainya. 6. Tahap Pelaksanaan Setelah semua persiapan pelaksaan dilakukan dengan baik, maka tahap terakhir adalah melaksanakannya secara rutin sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Sepanjang kegiatan usaha dilaksanakan, kegiatan evaluasi secara berkelanjutan harus dilakukan agar operasionalisasi usaha sesuai dengan rencana yang sudah dirancang. Setiap hasil evalusasi harus terus ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memberikan keuntungan sesuai dengan yang sudah diperhitungkan.
- 84. TERIMAKASIH. 84