BADAN USAHA MILIK DAERAH
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perjan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tidak menerbitkan saham, dan bertujuan untuk menyediakan layanan bermutu tinggi kepada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan. Perjan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan
Badan usaha di Indonesia terdiri dari berbagai jenis seperti BUMN, Perjan, Perum, Persero, Firma, CV, dan PT. Masing-masing memiliki ciri khas tertentu seperti sumber modal, tanggung jawab pemilik, dan tujuan didirikan. Badan usaha seperti Perjan dan Perum dimiliki negara sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat, sedangkan Persero dan PT lebih bersifat komersial dengan pembatasan tanggung jawab pem
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis perseroan terbatas di Indonesia seperti perseroan tertutup, publik, dan terbuka. Juga membahas organ perseroan seperti RUPS, direksi, dan komisaris serta jenis-jenis BUMN seperti Persero, Perum, dan Perjan.
Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Dokumen ini juga membedah berbagai jenis badan usaha seperti perusahaan milik negara, swasta, dan
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta (BUMS) di Indonesia beserta ciri-ciri dan contohnya. Terdapat empat jenis BUMN yaitu perusahaan umum, persero, perusahaan daerah, dan badan usaha milik swasta, serta dibedakan dengan koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perjan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tidak menerbitkan saham, dan bertujuan untuk menyediakan layanan bermutu tinggi kepada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan. Perjan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan
Badan usaha di Indonesia terdiri dari berbagai jenis seperti BUMN, Perjan, Perum, Persero, Firma, CV, dan PT. Masing-masing memiliki ciri khas tertentu seperti sumber modal, tanggung jawab pemilik, dan tujuan didirikan. Badan usaha seperti Perjan dan Perum dimiliki negara sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat, sedangkan Persero dan PT lebih bersifat komersial dengan pembatasan tanggung jawab pem
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis perseroan terbatas di Indonesia seperti perseroan tertutup, publik, dan terbuka. Juga membahas organ perseroan seperti RUPS, direksi, dan komisaris serta jenis-jenis BUMN seperti Persero, Perum, dan Perjan.
Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Dokumen ini juga membedah berbagai jenis badan usaha seperti perusahaan milik negara, swasta, dan
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta (BUMS) di Indonesia beserta ciri-ciri dan contohnya. Terdapat empat jenis BUMN yaitu perusahaan umum, persero, perusahaan daerah, dan badan usaha milik swasta, serta dibedakan dengan koperasi.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Secara singkat, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara dan terdiri atas Persero dan Perum. Persero berbentuk perusahaan terbatas dengan paling sedikit 51% saham dimiliki negara, sedangkan Perum dimiliki sepenuhnya oleh negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, termasuk pengertian, tujuan, asas, jenis kelembagaan, program pensiun, dan peserta dana pensiun. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun bagi karyawan, dengan tujuan memberikan rasa aman di masa depan bagi karyawan dan loyalitas bagi pemberi kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, langkah-langkah mempersiapkan masa pensiun, dan cara merencanakan pensiun dengan lebih sederhana. Dana pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan setelah bekerja sampai pensiun yang biasanya diterima setiap bulan atau sekaligus. Langkah-langkah penting untuk mempersiapkan masa pensiun adalah disiplin, evaluasi rencana, menjalin relasi yang
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Mahasiswa Kupu-kupu
Dokumen ini membahas tentang dana pensiun syariah. Secara singkat, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan manfaat pensiun dan jaminan keuangan bagi peserta di masa tua serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dokumen tersebut berisi daftar nama anggota kelompok 4 beserta penjelasan tentang pengertian, asas, tujuan, jenis kelembagaan, dan jenis program dana pensiun.
1. Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan perjalanan pembinaan BUMN di Indonesia.
2. BUMN didirikan berdasarkan UUD 1945 untuk menangani sektor-sektor penting bagi negara dan kemakmuran rakyat.
3. Pembinaan BUMN telah berkembang dari dikuasai oleh beberapa kementerian hingga konsolidasi di bawah Kementerian BUMN saat ini.
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanafahrunrz
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia termasuk Perseroan Terbatas menurut undang-undang dan tanggung jawab hukum terhadapnya.
2. Tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas termasuk tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan pemegang saham.
3. Dokumen tersebut juga membahas tentang pembubaran, likuidasi Perseroan Terbatas.
Dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun untuk memberikan jaminan penghasilan bagi peserta pada masa pensiun. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis, pengelolaan, dan contoh Dana Pensiun Perhutani untuk 19.148 karyawannya dengan program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui iuran pemberi kerja, peserta, dan hasil investasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
Dokumen tersebut membahas tentang faktor penyebab gangguan sistem pernapasan, penyakit organ pernapasan, pengelolaan usaha, kegiatan ekonomi, pengolahan usaha, dan jenis-jenis badan usaha termasuk perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Dokumen tersebut membahas konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia, termasuk pengertian, peran, bentuk, dan jenis kegiatan usaha BUMN, BUMD, dan BUMS. Secara garis besar, dibahas pula perbedaan dan kelebihan serta kelemahan masing-masing badan usaha tersebut.
Makalah ini membahas tentang peran badan usaha milik negara, daerah, dan swasta dalam perekonomian Indonesia serta manfaat studi kelayakan usaha bagi berbagai pihak."
ORGANISASI KOPERASI DAN EKONOMI KOPERASI
KOPERASI DALAM ANALISIS ORGANISASIONAL KOMPARATIF
EFISIENSI KOPERASI
ORGANISASI KOPERASI DALAM SISTEM PASAR
PARTISIPASI ANGGOTA PADA KOPERASI
KEWIRAUSAHAAN KOPERASI
PERANAN ORGANISASI KOPERASI DALAM GLOBALISASI
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Secara singkat, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara dan terdiri atas Persero dan Perum. Persero berbentuk perusahaan terbatas dengan paling sedikit 51% saham dimiliki negara, sedangkan Perum dimiliki sepenuhnya oleh negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, termasuk pengertian, tujuan, asas, jenis kelembagaan, program pensiun, dan peserta dana pensiun. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun bagi karyawan, dengan tujuan memberikan rasa aman di masa depan bagi karyawan dan loyalitas bagi pemberi kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, langkah-langkah mempersiapkan masa pensiun, dan cara merencanakan pensiun dengan lebih sederhana. Dana pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan setelah bekerja sampai pensiun yang biasanya diterima setiap bulan atau sekaligus. Langkah-langkah penting untuk mempersiapkan masa pensiun adalah disiplin, evaluasi rencana, menjalin relasi yang
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Mahasiswa Kupu-kupu
Dokumen ini membahas tentang dana pensiun syariah. Secara singkat, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan manfaat pensiun dan jaminan keuangan bagi peserta di masa tua serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dokumen tersebut berisi daftar nama anggota kelompok 4 beserta penjelasan tentang pengertian, asas, tujuan, jenis kelembagaan, dan jenis program dana pensiun.
1. Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan perjalanan pembinaan BUMN di Indonesia.
2. BUMN didirikan berdasarkan UUD 1945 untuk menangani sektor-sektor penting bagi negara dan kemakmuran rakyat.
3. Pembinaan BUMN telah berkembang dari dikuasai oleh beberapa kementerian hingga konsolidasi di bawah Kementerian BUMN saat ini.
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanafahrunrz
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia termasuk Perseroan Terbatas menurut undang-undang dan tanggung jawab hukum terhadapnya.
2. Tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas termasuk tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan pemegang saham.
3. Dokumen tersebut juga membahas tentang pembubaran, likuidasi Perseroan Terbatas.
Dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun untuk memberikan jaminan penghasilan bagi peserta pada masa pensiun. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis, pengelolaan, dan contoh Dana Pensiun Perhutani untuk 19.148 karyawannya dengan program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui iuran pemberi kerja, peserta, dan hasil investasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
Dokumen tersebut membahas tentang faktor penyebab gangguan sistem pernapasan, penyakit organ pernapasan, pengelolaan usaha, kegiatan ekonomi, pengolahan usaha, dan jenis-jenis badan usaha termasuk perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Dokumen tersebut membahas konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia, termasuk pengertian, peran, bentuk, dan jenis kegiatan usaha BUMN, BUMD, dan BUMS. Secara garis besar, dibahas pula perbedaan dan kelebihan serta kelemahan masing-masing badan usaha tersebut.
Makalah ini membahas tentang peran badan usaha milik negara, daerah, dan swasta dalam perekonomian Indonesia serta manfaat studi kelayakan usaha bagi berbagai pihak."
ORGANISASI KOPERASI DAN EKONOMI KOPERASI
KOPERASI DALAM ANALISIS ORGANISASIONAL KOMPARATIF
EFISIENSI KOPERASI
ORGANISASI KOPERASI DALAM SISTEM PASAR
PARTISIPASI ANGGOTA PADA KOPERASI
KEWIRAUSAHAAN KOPERASI
PERANAN ORGANISASI KOPERASI DALAM GLOBALISASI
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara. BUMN terbagi menjadi Persero dan Perum, dengan perbedaan terletak pada struktur kepemilikan modal dan tujuan pendirian. Organ utama BUMN adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Kom
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bentuk-bentuknya seperti Persero, Perusahaan Jawatan, dan Perusahaan Umum digunakan pemerintah untuk mengembangkan bisnis strategis dan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat. BUMN dikelola sebagai perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip komersial, meskipun tujuan utamanya adalah pelayanan publik.
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...Jihan Nabilah
Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha di Indonesia. Terdapat dua jenis badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN/BUMD dimiliki sebagian besar oleh negara atau daerah, sedangkan BUMS dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Jenis-jenis BUMN/BUMD antara lain Perjan, Perum, dan Persero, sedangkan jenis BU
Badan usaha milik negara (BUMN) adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan berperan dalam perekonomian nasional dengan menghasilkan barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. BUMN terbagi menjadi Persero dan Perum, serta beroperasi di berbagai sektor seperti pertanian, keuangan, dan telekomunikasi. Badan usaha milik daerah (BUMD) dimiliki pemerintah daerah, sementara badan usaha milik swasta (BUMS
GEOGRAFI
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIAryansa Dewi
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)Aryansa Dewi
1. Dokumen tersebut membahas tentang kelompok biologi, peta konsep perbedaan dan persamaan tumbuhan lumut dan paku pakuan, serta daur hidup tumbuhan tersebut.
2. Tumbuhan lumut dan paku pakuan sama-sama melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif melalui spora, namun tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang dan daun sejati.
3. Daur hidup kedua tumbuhan melibatkan pergiliran antara
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
Dokumen tersebut membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara, khususnya Kerajaan Ternate dan Tidore, sejak abad ke-14 hingga abad ke-16. Islam masuk ke kawasan Maluku melalui pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Jawa. Kerajaan Ternate mengalami kemajuan ekonomi dan politik setelah Sultan Kairun naik tahta pada 1535, meskipun persatuan daerah-daerahnya mulai
TRANSAKSI EKONOMI
-Dikutip dari berbagai sumber di Internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH UNTUK MEMENUHI TUGAS BELAJAR, KRITIK & SARAN SANGAT KAMI BUTUHKAN AGAR DAPAT MENJADI LEBIH BAIK KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH,
Tari Pendet adalah salah satu tarian tradisional Bali yang digunakan untuk menyambut tamu. Awalnya berfungsi sebagai ritual keagamaan, namun kini lebih difokuskan sebagai tarian penyambutan. Tarian ini melibatkan gerakan tangan, kaki, dan badan serta diiringi musik gamelan Bali. Penarinya memakai pakaian adat Bali dengan hiasan bunga di kepala.
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Aryansa Dewi
Studi ini membandingkan dua tradisi syukuran di Indonesia, yaitu Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Kabupaten Simeulue, Aceh dan Tradisi Rasulan di Kabupaten Gunungkidul, DIY. Kedua tradisi ini memiliki persamaan dalam bentuk penghargaan kepada Tuhan atas berkah pertanian, dilakukan oleh masyarakat petani, dan dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut masyarakatnya. Studi ini bertujuan mempelaj
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranAryansa Dewi
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN JEPANG DI BIDANG KEMILITERAN
-Dikutip dari berbagai sumber di Internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH UNTUK MEMENUHI TUGAS BELAJAR, KRITIK & SARAN SANGAT KAMI BUTUHKAN AGAR DAPAT MENJADI LEBIH BAIK KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH,
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismeAryansa Dewi
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan Portugis pada masa kolonial. Secara garis besar dibahas tentang perlawanan Kesultanan Ternate, Demak, dan Aceh terhadap dominasi Portugis di kawasan Maluku dan sekitarnya. Perlawanan ini dipimpin tokoh-tokoh seperti Sultan Hairun dari Ternate, Pati Unus dari Demak, dan Iskandar Muda dari Aceh.
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulAryansa Dewi
This document contains information about Sri Gethuk Waterfall located in Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia. It provides details about accessing the waterfall such as taking a raft across the river or walking along rice fields. It describes the beautiful scenery at the waterfall including a luxurious pool for swimming and colorful rainbows appearing above. The document also mentions legends about the origin of the waterfall's name and details extreme activities like rappelling down the 30-meter waterfall.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
3. PENGERTIAN
BUMD Mencakup semua badan usaha milik pemerintah
daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di
bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain
meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar,
penyediaan obyek wisata/taman hiburan dan sebagaianya.
Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan
daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
4. UNDANG - UNDANG
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan
AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22
tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status
menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000,
sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000
5. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000,
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto
dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi
Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah
Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya
menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO)
Miniarta.
UNDANG - UNDANG
6. TUJUAN
1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan
penerimaan kas negara
2. Mengejar dan mencari keuntungan
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
6. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada
masyarakat
7. Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan
pemerintah daerah
7. 1. Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui
peetapan harga produk (barang dan harga) yang memegang hajat
hidup orang benyak yang lebih murah karena subsidi oleh
pemerintah.
2. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara
ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga
dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas
handal.
4. Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari
kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan.
5. Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk
pemerintah sehingga lebih berhati-hati dan profesional.
KELEBIHAN
8. 1. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN
dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian
2. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli
sehingga penetapan harga ditentukan sepihak (perusahaan),
bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk
kesejahteraan rakyat
3. Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
KEKURANGAN
9. 1.Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
2.Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
pemodalan perusahaan
3.Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam
menetapkan kebijakan perusahaan
4.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
5.Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
6.Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka
menyejahterakan rakyat
CIRI- CIRI
10. CIRI- CIRI
7.Sebagai sumber pemasukan negara
8.Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
9.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
10.Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa
bank maupun nonbank
11.Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan
mewakili BUMN di pengadilan
11. CONTOH
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)
4. Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP),
digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai
akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan
otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58
tahun 2000.