SlideShare a Scribd company logo
KELOMPOK 5
1. Alda Salasatun Khasanah (02)
2. Alifia Nur Hanifah (04)
3. Galuh Sandra Gunawan (13)
4. Puji Kurnia (22)
5. Sinta Dewi Candra P.A (29)
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENGERTIAN
BUMD Mencakup semua badan usaha milik pemerintah
daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di
bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain
meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar,
penyediaan obyek wisata/taman hiburan dan sebagaianya.
Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan
daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
UNDANG - UNDANG
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan
AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22
tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status
menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000,
sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000
Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000,
Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto
dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi
Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah
Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya
menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO)
Miniarta.
UNDANG - UNDANG
TUJUAN
1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan
penerimaan kas negara
2. Mengejar dan mencari keuntungan
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
6. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada
masyarakat
7. Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan
pemerintah daerah
1. Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui
peetapan harga produk (barang dan harga) yang memegang hajat
hidup orang benyak yang lebih murah karena subsidi oleh
pemerintah.
2. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara
ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga
dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas
handal.
4. Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari
kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan.
5. Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk
pemerintah sehingga lebih berhati-hati dan profesional.
KELEBIHAN
1. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN
dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian
2. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli
sehingga penetapan harga ditentukan sepihak (perusahaan),
bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk
kesejahteraan rakyat
3. Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
KEKURANGAN
1.Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
2.Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
pemodalan perusahaan
3.Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam
menetapkan kebijakan perusahaan
4.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
5.Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
6.Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka
menyejahterakan rakyat
CIRI- CIRI
CIRI- CIRI
7.Sebagai sumber pemasukan negara
8.Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
9.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
10.Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa
bank maupun nonbank
11.Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan
mewakili BUMN di pengadilan
CONTOH
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)
4. Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP),
digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai
akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan
otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58
tahun 2000.
VIDEO ASIK
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Bumn
BumnBumn
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah
anandhitaef
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
Lya Karyanti
 
Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
tuti handayani
 
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMNUU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMNcsr-semenindonesia
 
Bumn
BumnBumn
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Mahasiswa Kupu-kupu
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
Annisa Wasistiana
 
7. dana pensiun
7. dana pensiun7. dana pensiun
7. dana pensiun
Sri Wulandari Emiliza
 
Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
Dedi Rahmanda
 
Bumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan NasionalBumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan Nasional
pssdm
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
fahrunrz
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
dwiharyono4
 
BUMN
BUMNBUMN
Buku b 2
Buku b 2Buku b 2
Pokok pokok pikiran uu perkoperasian
Pokok pokok pikiran uu perkoperasianPokok pokok pikiran uu perkoperasian
Pokok pokok pikiran uu perkoperasian
Hendrik Tobing
 

What's hot (17)

Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
 
Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
 
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMNUU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
UU RI NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun, Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
Lembaga Keuangan Syariah: Dana Pensiun, fungsi program dana pensiun,
 
Dana Pensiun
Dana PensiunDana Pensiun
Dana Pensiun
 
7. dana pensiun
7. dana pensiun7. dana pensiun
7. dana pensiun
 
Dana pensiun
Dana pensiunDana pensiun
Dana pensiun
 
Bumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan NasionalBumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan Nasional
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Buku b 2
Buku b 2Buku b 2
Buku b 2
 
Pokok pokok pikiran uu perkoperasian
Pokok pokok pikiran uu perkoperasianPokok pokok pikiran uu perkoperasian
Pokok pokok pikiran uu perkoperasian
 

Similar to BADAN USAHA MILIK DAERAH

Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
maghfiraputeri
 
Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaHery Heriot
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
supono3
 
MAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptxMAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptx
1D037MadinatulDiyaSa
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
suryadimas
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
lailyisti
 
AYU RAHMADIANA.pptx
AYU RAHMADIANA.pptxAYU RAHMADIANA.pptx
AYU RAHMADIANA.pptx
revochristanto1
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
IilMuntaha
 
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
Johan Setiawan
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
Johan Setiawan
 
BUMD.pptx
BUMD.pptxBUMD.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
smansabongomeme
 
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxBENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
SofiafahraRianda
 
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptxPPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
WaterTribe
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
Jihan Nabilah
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
Rudy Harland
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
Habibur Rohman
 
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian IndonesiaPelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
windase
 
BUMN
BUMN BUMN

Similar to BADAN USAHA MILIK DAERAH (20)

Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
 
Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesia
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
MAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptxMAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptx
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
AYU RAHMADIANA.pptx
AYU RAHMADIANA.pptxAYU RAHMADIANA.pptx
AYU RAHMADIANA.pptx
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
 
BUMD.pptx
BUMD.pptxBUMD.pptx
BUMD.pptx
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
 
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxBENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
 
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptxPPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
PPT BUMN, BUMD, BLU.pptx
 
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
3.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ...
 
Uu 19 2003
Uu 19 2003Uu 19 2003
Uu 19 2003
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
 
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian IndonesiaPelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
 
BUMN
BUMN BUMN
BUMN
 

More from Aryansa Dewi

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFI
Aryansa Dewi
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Aryansa Dewi
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
Aryansa Dewi
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Aryansa Dewi
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
Aryansa Dewi
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Aryansa Dewi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Aryansa Dewi
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Aryansa Dewi
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Aryansa Dewi
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Aryansa Dewi
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
Aryansa Dewi
 

More from Aryansa Dewi (11)

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFI
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di Indonesia
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
 

Recently uploaded

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
asepridwan50
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 

Recently uploaded (20)

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 

BADAN USAHA MILIK DAERAH

  • 1. KELOMPOK 5 1. Alda Salasatun Khasanah (02) 2. Alifia Nur Hanifah (04) 3. Galuh Sandra Gunawan (13) 4. Puji Kurnia (22) 5. Sinta Dewi Candra P.A (29)
  • 3. PENGERTIAN BUMD Mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan obyek wisata/taman hiburan dan sebagaianya. Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
  • 4. UNDANG - UNDANG Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000
  • 5. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000, Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Miniarta. UNDANG - UNDANG
  • 6. TUJUAN 1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara 2. Mengejar dan mencari keuntungan 3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak 4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha 5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah 6. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat 7. Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah
  • 7. 1. Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui peetapan harga produk (barang dan harga) yang memegang hajat hidup orang benyak yang lebih murah karena subsidi oleh pemerintah. 2. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas handal. 4. Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. 5. Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah sehingga lebih berhati-hati dan profesional. KELEBIHAN
  • 8. 1. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian 2. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentukan sepihak (perusahaan), bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk kesejahteraan rakyat 3. Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku KEKURANGAN
  • 9. 1.Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha 2.Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan 3.Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan 4.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang 5.Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan 6.Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat CIRI- CIRI
  • 10. CIRI- CIRI 7.Sebagai sumber pemasukan negara 8.Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara 9.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public 10.Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank 11.Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
  • 11. CONTOH 1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 3. Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota) 4. Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000.