KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
2. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka mendapatkan dana dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintan,
untuk membelanjakan dananya tersebut dalam
rangka melaksanakan pembangunan. Atau
dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi
kebijakan fiska tercermin dari APBN
3. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
1. Mencapai stabilitas perekonomian
2. Memacu dan mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi
3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam
masyarakat
5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan
pendapatan.
6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan
harga
4. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Fungsi alokasi
Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau
mengatur faktor faktor produksi yang sudah ada dimasyarakat
secara lebih maksimal.
Fungsi Distribusi
Penerapan kebijakan fiskal dpat dimulai dari sistem yang
mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan
negara.
Fungsi Stabilisasi
Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga
barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja yang memadahi.
5. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk
menstabilkan perekonomian.
Instrumen kebijakan fiskal tersebut, adalah
sebagai berikut :
– Pembiayaan fungsional
– Pengelolaan anggaran
– Stabilisasi anggaran otomatis
– Anggaran belanja seimbang
6. Pembiayaan Fungsional
1. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Menekan inflasi diatasi dengan kebijakan
pinjaman, jika sektor pajak dan injaman tidak
berhasil, tindakan pemerintah adalah
mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor
pajak dengan pengeluaran pemerintah
terpisah.
7. BEBERAPA HAL YANG PENTING DARI KEBIJAKAN INI
ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :
Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan
untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam
perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak
diperlukan.
Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah
melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai
penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.
Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat,
pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam
bentuk pencetakan uang.
8. Pengelolaan Anggaran
Dalam penjelasan alfin hansen, untuk menciptakan
anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi
depresi, ditempuh anggaran devisit, dan jika terjadi inflasi
ditempuh anggaran belanja surplus menurut kebijakan ini
yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan langsung antara belanja
pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian
anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan
ekonomi.
2. Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran,
menguangi belanja pemerntah merupakan satu
satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.
9. Stabilisasi Anggaran Otomatis
Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini diharapkan terjadi
keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan
pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung
pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan.
Sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja
surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan
ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan
diusahakan surplus
2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran
ekonomi, program pajak tidak diubah, tapi
konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan
pengeluaran pemerintah semakin besar.
10. Anggaran Belanja Seimbang
Kebijakan anggaran belanja yang dianut masingmasing negara dapat berbeda
beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam rangka
jangka pendek dan jangka panjangnya.
Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat
tertinggi dalam mengelola anggaran.
1. Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya
dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi
dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan
kemampuan
2. Anggaran surplus artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan
sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini
tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.
3. Anggaran defisit anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat
mengakibatkan infasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus
meminjam atau mencetak uang.
11. PERAN KEBIJAKAN FISKAL
Dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan
dengan ebih baik. Hal ini dilakukan daenga cara
mempebesar atau memperkecil pengeluaran
pemerintah ( G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah
transef pemerintah(Tr) peanan kebijakan fiskal
antara lain :
1. Menurunkan inflasi pemerintah
2. Meningkatkan produk domstik bruto
3. Mengurangi pengagguran
4. Meningkatkan pendapatan maysarakat