SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KEBIJAKAN FISKAL
Shalma Andhika Puteri (25)
Sinta Dewi Candra Puspita Aryansa (28)
Yama Safrianto (31)
PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka mendapatkan dana dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintan,
untuk membelanjakan dananya tersebut dalam
rangka melaksanakan pembangunan. Atau
dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi
kebijakan fiska tercermin dari APBN
TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
1. Mencapai stabilitas perekonomian
2. Memacu dan mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi
3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam
masyarakat
5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan
pendapatan.
6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan
harga
FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Fungsi alokasi
Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau
mengatur faktor faktor produksi yang sudah ada dimasyarakat
secara lebih maksimal.
Fungsi Distribusi
Penerapan kebijakan fiskal dpat dimulai dari sistem yang
mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan
negara.
Fungsi Stabilisasi
Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga
barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja yang memadahi.
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk
menstabilkan perekonomian.
Instrumen kebijakan fiskal tersebut, adalah
sebagai berikut :
– Pembiayaan fungsional
– Pengelolaan anggaran
– Stabilisasi anggaran otomatis
– Anggaran belanja seimbang
Pembiayaan Fungsional
1. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Menekan inflasi diatasi dengan kebijakan
pinjaman, jika sektor pajak dan injaman tidak
berhasil, tindakan pemerintah adalah
mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor
pajak dengan pengeluaran pemerintah
terpisah.
BEBERAPA HAL YANG PENTING DARI KEBIJAKAN INI
ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :
Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan
untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam
perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak
diperlukan.
Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah
melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai
penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.
Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat,
pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam
bentuk pencetakan uang.
Pengelolaan Anggaran
Dalam penjelasan alfin hansen, untuk menciptakan
anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi
depresi, ditempuh anggaran devisit, dan jika terjadi inflasi
ditempuh anggaran belanja surplus menurut kebijakan ini
yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan langsung antara belanja
pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian
anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan
ekonomi.
2. Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran,
menguangi belanja pemerntah merupakan satu
satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.
Stabilisasi Anggaran Otomatis
Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini diharapkan terjadi
keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan
pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung
pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan.
Sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja
surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan
ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan
diusahakan surplus
2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran
ekonomi, program pajak tidak diubah, tapi
konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan
pengeluaran pemerintah semakin besar.
Anggaran Belanja Seimbang
Kebijakan anggaran belanja yang dianut masingmasing negara dapat berbeda
beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam rangka
jangka pendek dan jangka panjangnya.
Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat
tertinggi dalam mengelola anggaran.
1. Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya
dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi
dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan
kemampuan
2. Anggaran surplus artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan
sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini
tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.
3. Anggaran defisit anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat
mengakibatkan infasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus
meminjam atau mencetak uang.
PERAN KEBIJAKAN FISKAL
Dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan
dengan ebih baik. Hal ini dilakukan daenga cara
mempebesar atau memperkecil pengeluaran
pemerintah ( G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah
transef pemerintah(Tr) peanan kebijakan fiskal
antara lain :
1. Menurunkan inflasi pemerintah
2. Meningkatkan produk domstik bruto
3. Mengurangi pengagguran
4. Meningkatkan pendapatan maysarakat
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Konsumsi dan Pengeluaran Konsumen
Konsumsi dan Pengeluaran KonsumenKonsumsi dan Pengeluaran Konsumen
Konsumsi dan Pengeluaran KonsumenTrisnadi Wijaya
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranKebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranSelfia Dewi
 
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptx
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptxPPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptx
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptxNurAini353114
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalVeronica Silalahi II
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasionalEdo Setiawan
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterYesica Adicondro
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBIndra Yu
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil RahardiansyahPPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil RahardiansyahRisal Fadhil Rahardiansyah
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintahRatih Puji Astuti
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Konsumsi dan Pengeluaran Konsumen
Konsumsi dan Pengeluaran KonsumenKonsumsi dan Pengeluaran Konsumen
Konsumsi dan Pengeluaran Konsumen
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranKebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
 
Perbedaan makro dan mikro ekonomi
Perbedaan makro dan mikro ekonomi Perbedaan makro dan mikro ekonomi
Perbedaan makro dan mikro ekonomi
 
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptx
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptxPPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptx
PPT MASALAH EKONOMI MAKRO.pptx
 
1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasional
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneter
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil RahardiansyahPPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi - Risal Fadhil Rahardiansyah
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 

Similar to Kebijakan Fiskal di Indonesia

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintahRiriie
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalFerdi Ozom
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...turah11
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalMulyadi Yusuf
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxNenaWatson1
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianJunik DM Laricomone
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdfTanMeilan
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPSWashfa Aulia
 
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxKebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxDioArdiansyah3
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfZukét Printing
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxZukét Printing
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfkebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfFirmanHalawa3
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiINDIRAARUNDINASARISA
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxYuliaTjhia
 

Similar to Kebijakan Fiskal di Indonesia (20)

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
 
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptxKebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-pertemuan-1.pptx
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdfkebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
kebijakanfiskal-141022201130-conversion-gate02 (1).pdf
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
 

More from Aryansa Dewi

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIAryansa Dewi
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIAryansa Dewi
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)Aryansa Dewi
 
BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH Aryansa Dewi
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAAryansa Dewi
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Aryansa Dewi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Aryansa Dewi
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Aryansa Dewi
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranAryansa Dewi
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismeAryansa Dewi
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulAryansa Dewi
 

More from Aryansa Dewi (11)

HUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFIHUJAN MATERI GEOGRAFI
HUJAN MATERI GEOGRAFI
 
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMIPENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
BIOLOGI (TUMBUHAN LUMUT DAN PAKU PAKUAN)
 
BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH
BADAN USAHA MILIK DAERAH
 
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARAKERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
KERAJAAN ISLAM DI MALUKU UTARA
 
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi Macam- Macam Transaksi Ekonomi
Macam- Macam Transaksi Ekonomi
 
Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia Analisis Tari Tradisional Indonesia
Analisis Tari Tradisional Indonesia
 
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
Studi Komparasi Tradisi Mangaan Ulun Tinafa di Simeulue dan Tradisi Rasulan d...
 
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang KemiliteranKebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
 
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismePerlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
 
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in GunungkidulThe Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
The Legend of Sri Gethuk Waterfall in Gunungkidul
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerakMateri Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerakAjiFauzi8
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMPNiPutuDewikAgustina
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxHaryKharismaSuhud
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasTeks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasMuhamadIlham361836
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerakMateri Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasTeks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 

Kebijakan Fiskal di Indonesia

  • 1. KEBIJAKAN FISKAL Shalma Andhika Puteri (25) Sinta Dewi Candra Puspita Aryansa (28) Yama Safrianto (31)
  • 2. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintan, untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiska tercermin dari APBN
  • 3. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL 1. Mencapai stabilitas perekonomian 2. Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi 3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja 4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat 5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga
  • 4. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL Fungsi alokasi Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor faktor produksi yang sudah ada dimasyarakat secara lebih maksimal. Fungsi Distribusi Penerapan kebijakan fiskal dpat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Fungsi Stabilisasi Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang memadahi.
  • 5. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut, adalah sebagai berikut : – Pembiayaan fungsional – Pengelolaan anggaran – Stabilisasi anggaran otomatis – Anggaran belanja seimbang
  • 6. Pembiayaan Fungsional 1. Meningkatkan kesempatan kerja 2. Menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman, jika sektor pajak dan injaman tidak berhasil, tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.
  • 7. BEBERAPA HAL YANG PENTING DARI KEBIJAKAN INI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT : Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak diperlukan. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat. Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.
  • 8. Pengelolaan Anggaran Dalam penjelasan alfin hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi depresi, ditempuh anggaran devisit, dan jika terjadi inflasi ditempuh anggaran belanja surplus menurut kebijakan ini yang terpenting adalah sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan ekonomi. 2. Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran, menguangi belanja pemerntah merupakan satu satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.
  • 9. Stabilisasi Anggaran Otomatis Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan. Sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut : 1. Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus 2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, tapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar.
  • 10. Anggaran Belanja Seimbang Kebijakan anggaran belanja yang dianut masingmasing negara dapat berbeda beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam rangka jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. 1. Anggaran berimbang, pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya dengan penerimaan, keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan 2. Anggaran surplus artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. 3. Anggaran defisit anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan infasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.
  • 11. PERAN KEBIJAKAN FISKAL Dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan ebih baik. Hal ini dilakukan daenga cara mempebesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah ( G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transef pemerintah(Tr) peanan kebijakan fiskal antara lain : 1. Menurunkan inflasi pemerintah 2. Meningkatkan produk domstik bruto 3. Mengurangi pengagguran 4. Meningkatkan pendapatan maysarakat