3. Badan Usaha Milik Negara & Badan Usaha Milik Daerah
A. BUMN
1. Pengertian BUMN
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh
kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.BUMN dapat pula berupa perusahaan
nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.
Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar
pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang
sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian
BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN
2. Jenis-Jenis BUMN
Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:
a. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang
modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar
keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau
jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan.
4. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-
undangan
Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
Modalnya berbentuk saham
Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan
Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika
hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
Dipimpin oleh direksi
Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
Tidak mendapat fasilitas negara
Tujuan utama memperoleh keuntungan
Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam
perusahaan tersebut.RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi.Direksi
persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun
diluar pengadilan.Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS.Komisaris adalah
organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada
RUPS.
Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah
penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas.
5. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat
berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:
Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
Persero yang bergerak di bidang hankam negara
Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang
diprivatisasi oleh UU
Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan
Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk,
PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta
sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda
Indonesia Airways(GIA).
b. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal
dari negara.Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan
Jawatan antara lain sebagai berikut:
memberikan pelayanan kepada masyarakat
merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau
dirjen departemen yang bersangkutan
status karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto
Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M.
Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein
Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan
6. Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen
Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi
Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta
Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).
Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat
ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.
c. Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk
melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):
Melayani kepentingan masyarakat umum.
Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum
Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.
7. B. BUMD
1. Pengertian BUMD
Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang
modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah . Contohnya ialah : Perusahaan
Air Minum Daerah ( PDAM ),Perusahaan Daerah Pasar ( PD Pasar ), PT Bank Jateng ,PT Bank DKI , dan
lain-lain .
2. Ciri - ciri BUMD
Ciri - ciri dari BUMD adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah memegang hak atas segala kekeayaan dan usaha .
2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan .
3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan .
4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
5. Melayani kepentingan umum , selain mencari keuntungan .
6. Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat .
7. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah .
8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah .
9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public .
10. Dapat menghimpundana dari pihak lain ,baik berupa bank maupun nonbank .
11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD ,dan mewakili BUMD di pengadilan .
3. Tujuan dari pendirian BUMD
BUMD memiliki tujuan yaitu :
A. Memberikan sumbangsih pada perkonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah .
B. Mengejar dan mencari keuntuntungan .
C. Pemenuha hajat hidup orang banyak .
8. D. Perintis kegiatan - kegiatan usaha .
E. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah .
F. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut .
G. Memperoleh keuntungan yang akan digunukan untuk pembangunan di daerahnya .
4. Fungsi dan peran BUMD
fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan .
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan .
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha .
4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat .
5. Menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat .
9. C. Contoh Kepailitan
Kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) resmi mengajukan kontra memori peninjauan
kembali (PK).Kontra memori tersebut merupakan sebagai bentuk jawaban atas memori PK yang
dilayangkan Crown Capital Global Limited.
"Ya hari ini kita mengajukan kontra memori PK sebagaimana pelayangan PK oleh Crown
Capital," kata Moses, kuasa hukum TPI saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis
21 Januari 2010
Lebih lanjut Moses mengatakan, dalam berkas kontra memori PK tersebut, pihaknya
melampirkan beberapa bukti baru, ialah 215 lembar surat berharga bodong yang belum sempat
dijual belikan.
Menurut dia surat bodong tersebut ditandatangani oleh pemegang TPI sebelumnya. Surat
berharga itu terdiri dari pecahan dollar dengan totalnilai US$ 170 juta dan pecahan rupiah Rp
45 miliar.
Namun surat berharga bodong tersebut belum sempat diperjualbelikan oleh pemegang saham
lama. "Karena pemegang saham baru mengambilalihnya," ujarnya.
Selain itu pihak TPI juga membawa bukti berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, terkait izin penyitaan atas 53 lembar Sub Bond yang saat itu ditangan Crown
Capital Global Limited.
Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi PT Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI).Mahkamah berpendapat perkara pailit TPI terlalu rumit, sehingga
tidak tepat diajukan ke kepailitan.
10. Alasan MA itu didasarkan pada Pasal 8 Ayat 4 UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang
menyatakan perkara kepailitan harus sederhana. "Pada intinya mengabulkan permohonan
kasasi dengan alasan bahwa permohonan pailit yang sudah diputus Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sederhana," kata Juru Bicara MA, Hatta Ali.
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena dinilai belum membayar surat utang
(obligasi) senilai 53 juta USD kepada PT Crown Capital Global Limited selaku pemegang hak
tagih piutang tersebut.
Menurut PT Crown, TPI memiliki surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa
berlaku 10 tanun sehingga sudah jatuh tempo pada 24 Desember 2006, namun tidak kunjung
dibayarkan.
Atas tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyatakan PT Crown Capital Global terbukti sebagai kreditur dari PT TPI yang memiliki hak
tagih atas surat utang obligasi jangka panjang senilai 53 juta USD yang tidak terbayarkan hingga
saat ini, terhitung saat jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006.
Pihak TPI dinilai tidak dapat membuktikan bukti transfer dana, berdasarkan catatan pada
rekening koran BNI senilai 53 juta USD sebagai bentuk pelunasan utang terhadap obligasi
dimaksud.
Selain itu, majelis menyatakan PT TPI telah terbukti memiliki utang kepada beberapa kreditur
lainnya yang jatuh tempo dan belum terbayarkan, yakni Asian Venture Finance Limited senilai
10,325 juta USD, serta utangkepada beberapa perusahaan lainnya, diantaranya kepada TVRI
dan PT Media Nusantara Citra (MNC).
11. C. Kasus Kepailitan
Beberapa bank dalam sindikasi kredit terdiri :
1. PT. Royal Bank Indonesia – Jakarta.
2. PT. Bank Sriti Mabur – Medan.
3. PT. Bank Merdeka Indonesia, Tbk – Surabaya.
4. The Commercial Bank of India – Singapore.
5. PT. BPR Adem Ayem – Malang.
Diantara para kreditur mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat terhadap : PT. Gading Mas Jaya. Tbk – Jakarta sebagai Debitur, termohon kepailitan yang
lain adalah saudara Tanujaya dan saudara Kartijo sebagai penjamin PT. GMJ, karena PT. GMJ tidak
membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar $ 1,5 jt juga kepada penjamin.
Selain jaminan pribadi, PT. GMJ juga memberikan agunan berupa tanah kepada PT. Bank Sriti Mabur dan
PT. Royal Bank Indonesia, sehingga 2 bank tersebut sebagai kreditur yang di dahulukan selain kepada
sindikasi Bank tersebut PT. GMJ juga mempunyai utang kepada PT. BPR.
Soal :
1. Bagaimana analisis hukum saudara terhadap kasus tersebut.
2. Temukan 3 Permasalahan hukum dari kasus tersebut.
3. Bagaimana isi putusan yang saudara berikan jika saudara sebagai hakim pengadilan.
Analisa Hukum :
Salah satu syarat pengajuan perkara kepailitan adalah si Debitor harus mempunyai dua atau lebih
Kreditor, yang mana salah satu utangnya telah jatuh tempo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara
kepailitan bersumber pada masalah utang-piutang. Menurut Sutan Remy Sjahdeni pengertian utang
terdapat 2 (dua) pendirian., yaitu pendirian yang menganut utang dalam arti sempit yang timbul dari
perjanjian utang-piutang saja dan pendirian yang menganut utang dalam arti luas yang timbul karena
perikatan apapun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya
maupun yang timbul karena undang-undang.
12. Kredit sindikasi atau ”Syndicated Loan” ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi,
yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang
debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum. Dari pengertian tersebut maka kredit sindikasi
merupakan suatu jenis kredit dimana terdapat lebih dari satu kreditor dan terdapat sebuah agent yang
telah ditunjuk oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan mereka.
Dari kasus tersebut merupakan pinjaman onshore loan artinya pinjaman yang dananya berasal dari
negara debitur sendiri.Jadi suatu onshore loan dapat diberikan dalam bentuk valuta asing atau rupiah.
Karena para kreditur sindikasinya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional dan
cabang/lembaga keuangan asing yang menjadi kreditur sindikasi dari suatu onshore loan dengan catatan
dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri (negara debitur dimana cabang bank/lembaga
keuangan asing tersebut berkedudukan).
Dalam kredit sindikasi ada jaminan maka si pemberi garansi (guarantor) dalam hal ini saudara Tanujaya
dan saudara Kartijo menjamin para kreditur sindikasi bahwa dalam hal debitur wanprestasi (gagal
mengembalikan hutang-hutangnya saat jatuh temponya) maka guarantor/penjamin akan melunasinya.
Semua harta guarantor baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan bagi
pelunasan hutang debitur (pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
(KUHPer) ataupun yang bersifat khusus, seperti Hak Gadai, Hak Jaminan dan Fidusia. Menurut prinsip
hukum jaminan, kedudukan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh
kepailitan.Hal tersebut berarti Kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan. Karena para kreditur sindikasi menginginkan suatu pembayaran seketika dari guarantor pada
saat debitur wanprestasi, tanpa harus melakukan tuntutan lebih dahulu kepada debitur, maka pasal-
pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 harus tidak diberlakukan (waived)
dalam perjanjian garansi.
Pada prinsipnya hukum jaminan, berdasarkan prinsip hukum jaminan kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan seperti pemegang hak gadai, hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, atau hak agunan
atas kebendaan lainnya, dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut
juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang, yang
13. berbunyi :
”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap
kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan
lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.
Dari isi pasal tersebut, maka meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan yaitu PT. Bank
Sriti Mabur dan PT. Royal Bank Indonesia tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan. Jadi terjadi atau tidak kepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan
untuk mengeksekusi haknya.
Untuk itu supaya semua kreditur dapat mengetahui adanya kepailitan dan bisa bersama-sama
mengajukan permohonan pailit maka harus diumumkan (asas publisitas) karena ini merupakan kredit
sindikasi maka perlu ditunjuk sebuah agent mewakili kepentingan mereka dan setelah perjanjian kredit
ditandatangani maka peran lead manager akan diambil alih oleh agen. Oleh karena hubungan antara
sindikasi kredit dengan agen dalam kredit sindikasi adalah didasarkan pada suatu perjanjian yang
merupakan hasil kesepakatan semua partisipan anggota sindikasi, maka luas kewenangan agen sangat
ditentukan oleh isi perjanjian itu sendiri termasuk kewenangan dalam mengajukan permohonan
pernyataan kepailitan.
Permasalahan :
1. Siapakah atau Bank apakah yang berwenang (diperjanjikan dan ditunjuk) menjadi agent bank kreditor
peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit?
2. Apakah tanah yang dijaminkan kepada kedua bank tersebut merupakan tanah yang sama, ataukah
berbeda dan bagaimana status hak tanggungannya?
3. Apakah debitur bisa diajukan kepailitan bersamaan dengan penjamin?
Contoh Isi Putusan :
maka permohonan dari termohon ditolak, karena :
Dalam kasus ini yang menjadi pihak pemohon pailit adalah PT. Royal Bank Indonesia – Jakarta, PT. Bank
Sriti Mabur – Medan, PT. Bank Merdeka Indonesia, Tbk – Surabaya, The Commercial Bank of India –
Singapore dan PT. BPR Adem Ayem – Malang sebagai peserta sindikasi. Tidak jelas mengenai :
• Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi yang harus diatur detail dalam perjanjian.
14. • Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi default apakah default
terjadi pada satu kreditur atau kepada kreditur yang lain pula.
• Fungsi dan peran tanggung jawab agen.
• Komplikasi dalam cidera janji.
• Komplikasi dalam pernyataan cidera janji termasuk cross default dan technical default (tak
dipenuhinya rasio keuangan yang disetujui, atau menjual aset yang tak diperlukan tanpa meminta
persetujuan majority kreditur).
• Masalah enforcement hak-hak anggota sindikasi.
• Masalah dengan hukum dan yurisdiksi, karena sebagian besar kredit sindikasi dengan Bank-bank asing
diatur berdasarkan hukum asing. Biasanya yang diatur dengan hukum Indonesia adalah perjanjian
jaminan (karena aset berada di Indonesia).
• Karena debitur ini merupakan badan hukum (PT. Gading Mas Jaya. Tbk – Jakarta) maka harus ada
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Sesuai dengan Anggaran Dasar PT tersebut dalam hal
yang menjadi penjamin.
Karena beberapa syarat tidak terpenuhi, maka menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon
tersebut.
