Dokumen tersebut membahas tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara. BUMN terbagi menjadi Persero dan Perum, dengan perbedaan terletak pada struktur kepemilikan modal dan tujuan pendirian. Organ utama BUMN adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Kom
2. BADAN USAHA MILIK NEGARA
Definisi Badan Usaha Milik Negara
Definisi BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang
selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian
nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling
mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
3. MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMN ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
4. MODAL BUMN
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog,
Perum Jasatirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian dan sebagainya.
Tujuan utama dari Perum meliputi melayani kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak
terbagi atas saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.
Sebagai kesimpulan, BUMN terbagi atas menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. BUMN dapat berupa
Persero dan Perum. Selanjutnya, Persero dan Perum memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari
struktur kepemilikan saham hingga tujuan masing-masing dibentuknya Persero dan Perum berbeda.
Kepemilikan Perum seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak seperti Persero yang memungkinkan
masyarakat atau pihak selain Negara untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Selanjutnya tujuan
utama Perum dibuat khusus sebagai pelayan masyarakat umum berbeda dengan Persero yang dibuat
mengutamakan keuntungan. Namun, perbedaan ini bukan menjadi penghambat dari fungsi dan
peranan dari BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di
Indonesia.
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BUMN
Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam melaksanakan tugasnya
harus mematuhianggaran dasar BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip
good governance yang meliputi:
• Transparansi;
• Kemandirian;
• Akuntabilitas;
• Pertanggungjawaban;
• Kewajaran.
Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas yang dalam
melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan prinsip good governance diatas.
6. UNSUR-UNSUR BUMN
1. Badan Usaha
2. Seluruh/sebagian besar modalnya milik negara
3. Melalui penyertaan secara langsung
4. kekayaan negara yang dipisahkan
7. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perseroan adalah BUMN yang berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan. Perusahaan Persero tersebut juga dapat menjadi
“Terbuka” yang artinya Persero BUMN yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran
umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan Persero
adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka (Tbk.), PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk. (Telkom), PT Garuda Indonesia Tbk. dan sebagainya.
8. ORGAN PERSERO
Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan
Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan
Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51 limapuluh satu
persen dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN
yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Komisaris
9. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham,
yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang
ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasatirta,
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian
dan sebagainya. Tujuan utama dari Perum meliputi melayani
kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak terbagi atas
saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.
10. ORGAN PERUM
Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Menteri
memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum
yang diusulkan oleh Direksi.