SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NAMA : AYU RAHMADIANA
KELAS : D
SEMESTER : 3
NPM : 20150062
MATA KULIAH : HUKUM DAGANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
 Definisi Badan Usaha Milik Negara
 Definisi BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang
selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
 BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian
nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling
mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMN ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
MODAL BUMN
 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog,
Perum Jasatirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian dan sebagainya.
Tujuan utama dari Perum meliputi melayani kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak
terbagi atas saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.
 Sebagai kesimpulan, BUMN terbagi atas menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. BUMN dapat berupa
Persero dan Perum. Selanjutnya, Persero dan Perum memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari
struktur kepemilikan saham hingga tujuan masing-masing dibentuknya Persero dan Perum berbeda.
Kepemilikan Perum seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak seperti Persero yang memungkinkan
masyarakat atau pihak selain Negara untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Selanjutnya tujuan
utama Perum dibuat khusus sebagai pelayan masyarakat umum berbeda dengan Persero yang dibuat
mengutamakan keuntungan. Namun, perbedaan ini bukan menjadi penghambat dari fungsi dan
peranan dari BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di
Indonesia.
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BUMN
 Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam melaksanakan tugasnya
harus mematuhianggaran dasar BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip
good governance yang meliputi:
 • Transparansi;
 • Kemandirian;
 • Akuntabilitas;
 • Pertanggungjawaban;
 • Kewajaran.

 Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas yang dalam
melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan prinsip good governance diatas.
UNSUR-UNSUR BUMN
1. Badan Usaha
2. Seluruh/sebagian besar modalnya milik negara
3. Melalui penyertaan secara langsung
4. kekayaan negara yang dipisahkan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
 Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perseroan adalah BUMN yang berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan. Perusahaan Persero tersebut juga dapat menjadi
“Terbuka” yang artinya Persero BUMN yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran
umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan Persero
adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka (Tbk.), PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk. (Telkom), PT Garuda Indonesia Tbk. dan sebagainya.
ORGAN PERSERO
 Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan
Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan
Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51 limapuluh satu
persen dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN
yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Komisaris
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham,
yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang
ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasatirta,
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian
dan sebagainya. Tujuan utama dari Perum meliputi melayani
kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak terbagi atas
saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.
ORGAN PERUM
 Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Menteri
memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum
yang diusulkan oleh Direksi.
TERIMA KASIH.....

More Related Content

Similar to BUMN-STRUKTUR-ORGAN

BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8Johan Setiawan
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfRayyanStudio
 
Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaHery Heriot
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...SINDINALURITA1
 
Badan usaha milik negara
Badan usaha milik negaraBadan usaha milik negara
Badan usaha milik negaraAng Rama
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...DignaAdyaPratiwi
 
Hukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaraHukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaramailinursal
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018indah kayani
 
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptx
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptxKelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptx
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptxLinaSepti1
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasisuryadimas
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasilailyisti
 
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxBENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxSofiafahraRianda
 

Similar to BUMN-STRUKTUR-ORGAN (20)

BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
 
Uu 19 2003
Uu 19 2003Uu 19 2003
Uu 19 2003
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Bab 8 badan usaha
Bab 8 badan usahaBab 8 badan usaha
Bab 8 badan usaha
 
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptxPerbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Contoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesiaContoh bumn bank indonesia
Contoh bumn bank indonesia
 
MAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptxMAKALAH EKONOMI.pptx
MAKALAH EKONOMI.pptx
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
 
Badan usaha milik negara
Badan usaha milik negaraBadan usaha milik negara
Badan usaha milik negara
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
 
Hukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaraHukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negara
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
 
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptx
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptxKelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptx
Kelompok 3 Hukum Dagang ppt.pptx
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptxBENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
BENTUK BADAN USAHA PPT.pptx
 

Recently uploaded

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

BUMN-STRUKTUR-ORGAN

  • 1. BADAN USAHA MILIK NEGARA NAMA : AYU RAHMADIANA KELAS : D SEMESTER : 3 NPM : 20150062 MATA KULIAH : HUKUM DAGANG
  • 2. BADAN USAHA MILIK NEGARA  Definisi Badan Usaha Milik Negara  Definisi BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.  BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
  • 3. MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMN ADALAH SEBAGAI BERIKUT 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengejar keuntungan. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
  • 4. MODAL BUMN  Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasatirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian dan sebagainya. Tujuan utama dari Perum meliputi melayani kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak terbagi atas saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.  Sebagai kesimpulan, BUMN terbagi atas menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. BUMN dapat berupa Persero dan Perum. Selanjutnya, Persero dan Perum memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari struktur kepemilikan saham hingga tujuan masing-masing dibentuknya Persero dan Perum berbeda. Kepemilikan Perum seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak seperti Persero yang memungkinkan masyarakat atau pihak selain Negara untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Selanjutnya tujuan utama Perum dibuat khusus sebagai pelayan masyarakat umum berbeda dengan Persero yang dibuat mengutamakan keuntungan. Namun, perbedaan ini bukan menjadi penghambat dari fungsi dan peranan dari BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
  • 5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BUMN  Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhianggaran dasar BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip good governance yang meliputi:  • Transparansi;  • Kemandirian;  • Akuntabilitas;  • Pertanggungjawaban;  • Kewajaran.   Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan prinsip good governance diatas.
  • 6. UNSUR-UNSUR BUMN 1. Badan Usaha 2. Seluruh/sebagian besar modalnya milik negara 3. Melalui penyertaan secara langsung 4. kekayaan negara yang dipisahkan
  • 7. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Persero tersebut juga dapat menjadi “Terbuka” yang artinya Persero BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan Persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka (Tbk.), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Garuda Indonesia Tbk. dan sebagainya.
  • 8. ORGAN PERSERO  Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51 limapuluh satu persen dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris
  • 9. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasatirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian dan sebagainya. Tujuan utama dari Perum meliputi melayani kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak terbagi atas saham yang hanya dimiliki oleh Negara seorang diri.
  • 10. ORGAN PERUM  Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.