BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8

1. Kelompok 5
1. Awdry Vega S
2. Elang Daffa
3. Hafsha Ulrika
4. Johan Setiawan
5. Muhammad Firmansyah
6. Theresia Claudia

2. Peran Pelaku Ekonomi dalam Sistem
Perekonomian Indonesia
Pengertian dan Bentuk-
bentuk Badan Usaha
BUMN
BUMD
BUMS
Koperasi
Peran BUMN, dan
BUMS, Koperasi
Kebaikan dan kelemahan
BUMN, BUMD, BUMS, dan
Koperasi
PETA
KONSEP

3. Dalam rangka mendanai pembangunan, pemerintah
berusaha mencari berbagai sumber pendapatan. Salah satu
sumber pendapatan negara adalah dari laba Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi
dalam perekonomian nasional yang didirikan dan dimiliki
oleh pemerintah. Di Indonesia juga terdapat badan usaha
yang dimiliki oleh pihak swasta (BUMS) yang tujuan
utamanya mencari keuntungan. Selain itu, juga terdapat
Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan badan usaha yang
bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya yaitu
Koperasi.

5. Tujuan
1. Melayani kepentingan
umum
2. Sumber pendapatan negara
3. Mencegah monopoli swasta
4. Memanfaatkan Sumber
Daya
Bentuknya
1. Perjan (Perusahaan
Jawatan)
2. Perum (Perusahaan Umum)
3. Perusahaan Perseroan
(Persero)
Pengertian
suatu perusahaan modal
asalnya milik kekayaan negara
yang dipisahkan
Ciri-ciri
1. Pemerintah pemegang
saham dan kekayaan usaha
2. Hak,Kewajiban,Tanggung
jawab ada pada negara
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

7. Perjan adalah BUMN modalnya berasal dari APBN
Ciri-ciri
 Karyawan berstatus Pegawai Negeri
 Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya keuntungan dan kerugian
 Naungan Dirjen atau Pemda terkait
 Mendapat Fasilitas Negara
 Berlaku Hukum Publik
 dipimpin seorang kepala asal departement
 Undang-Undang = UU RI no 19 th 2003
 BAB X ketentuan peralihan pasal 93 “dalam kurun 2 tahun,semua BUMN harus berubah
bentuk menjadi Perum dan Persero”
Contoh
 PJKA→PERUMKA
 PENKA → PT KAI
 PERJAN PEGADAIAN → PERUM
 PEGADAIAN

9. Ciri-ciri
 Pegawai statusnya Pegawai
Perusahaan Negara
 Berstatus badan hukum dan
Melayani kepentingan umum
 memperoleh kredit dari dalam
negeri maupun luar negeri dan
masyarakat dalam obligasi
 Laporan tahunan disampaikan
kepada menteri agar disahkan
KEPENGURUSAN
1. Menteri
Pemilik modal,berwenang
mengatur kebijakan melalui
mekanisme dan ketentuan Per
UU
2. Direksi
Pemimpin perum diangkat
dan diberhentikan oleh
menteri
3. Dewan Pengawas
Mengawasi dan menasehati
Direksi
Perum adalah BUMN modalnya
dimiliki pemerintah/ negara tidak
terbagi atas saham terpisah dari
kekayaan negara

10.  Perum DAMRI (Dinas
Angkutan Motor RI)
 Perum Pegadaian
 Perum PPD
 Perusahaan Umum
Jaminan Kredit
Indonesia
 Perum Percetakan Uang
Republik Indonesia atau
disingkat Perum PERURI

11. Adalah BUMN yang bentuknya PT dan modalnya terbagi atas
saham minimal 51% dimiliki negara
Tujuan
Menyediakan barang atau jasa berdaya saing kuat mengejar
keuntungan
Ciri-ciri
 Status badan hukum PT
 Dipimpin seorang DIREKSI
 Karyawan Pegawai Swasta
 Menteri sebagai RUPS
 Menteri pemegang saham (modal negara sepenuhnya)
 Tidak memperoleh fasilitas negara
 Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS untuk disahkan

12. Kepengurusan
1. RUPS rapat yang
diselenggarakan
direksi
2. DIREKSI pimpinan
perseroan
3. KOMISARIS
mengawasi dan
menasehati direksi
 PT TELKOM
 PT Pos Indonesia
 PT PLN
 PT KAI
CONTOH PERSERO

14.  BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh daerah
 Kegiatan BUMD yaitu memenuhi kebuthan
masyarakat daerah yang bersangkutan
 Permodalan BUMD sebagian besar dari Pemerintah
Daerah dan sebagian lainnya dapat berasal dari pihak
swasta dalam bentuk saham-saham

15. 1. BUMD didirikan oleh
pemerintah
2. Permodalan seluruhnya
atau sebagian besar berasal
dari pemerintah daerah
yang merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan
3. BUMD dipimpin oleh satu
direksi yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala
daerah, baik gubernur,
walikota, atau bupati
 Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM)
 Perusahaan Pengelola
Pasar Tradisional
 Perusahaan Daerah
Kebersihan
CIRI-CIRI BUMD CONTOH BUMD

17. Contoh BUMS:
 PT Krakatau Steel
 PT Holcim
 PT XL Axiata Tbk
 PT djarum
 PT Indosat Tbk
Pengelompokan BUMS:
BUMS secara umum dapat
dikelompokkan menjadi:
1. Perusahaan Swasta
Nasional
2. Perusahaan Swasta Asing
3. Perusahaan Swasta
Campuran

18. 1. Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan
atau laba
2. Permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat
berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam
bentuk kerja sama
3. Memiliki status hukum yang bertanggung jawab
sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Karyawannya berstatus pegawai swasta yang diatur
oleh peraturan perusahaan yang bersangkutan

19. 1. Sebagai rekan kerja pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya
3. Merupakan dinamisator dalam perekonomian
masyarakat
4. Memberikan pelayanan bagi masyarakat

20. 1. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Perseorangan adalah BUMS yang permodalannya
berasal dari satu orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh
yang bersangkutan
2. Firma
Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang
menjalankan perusahaan dengan satu nama dan tujuannya
untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan
tersebut

21. 3. Perusahan Komanditer (Commanditaire
Vennootschap/CV)
Perusahaan Komanditer adalah BUMS yang merupakan
persekutuan dari beberapa orang yang berusaha (sekutu
komplementer) dan beberapa orang yang hanya
menyerahkan modal saja (sekutu komanditer).
4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas adalah BUMS yang merupakan
perseroan dua orang atau lebih dengan perolehan modal
berasal dari pengeluaran saham

22. Secara umum, Perseroan Terbatas dapat dibedakan
menjadi:
1. PT Terbuka/umum
Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya
kepada masyarakat umum melalui pasar modal
2. PT Tertutup
Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari
kalangan tertentu
3. PT Kosong
Perseroan Terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggl namanya saja

23. 5. Yayasan
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai
maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan
6. Badan Usaha Swasta Asing
 Badan Usaha Swasta Asing adalah badan usaha yang
modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat asing
 Keberadaan Badan Usaha Swasta Asing di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal Asing

25. 1. Zaman Belanda
 Orang pertama yang memiliki ide untuk mendirikan
koperasi ialah Patih Purwokerto, Raden Arya Wiriaatmaja
 Koperasi yang didirikannya adalah Hulf spar bank (Bank
Tabungan Penolong) yang ditunjukkan untuk membantu
kaum ningrat yang jatuh ke tangan lintah darat
 Pada 1896 berubah menajadi Bank Priyayi lalu berubah
menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 Ada juga Koperasi SDI (Serikat Dagang Islam) dan koperasi
yang didirikan oleh organisasi-organisasi waktu itu

26. 2. Zaman Jepang
 Jepang mendirikan koperasi ala jepang
yang disebut “Kumiai” dan bertujuan
untuk mengeruk hasil kekayaan
Indonesia untuk membiyai bala tentara
Jepang
 Pada masa ini koperasi kondisinya
masih sulit berkembang, hal tersebut
terlihat dari sulitnya untuk
mendapatkan izin pendirian

27. 3. Zaman Kemerdekaan
 Pada 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi
Seindonesia di Tasikmalaya, Jawa barat yang melahirkan
salah satu keputusannya bahwa tanggal 12 juli
ditetapkan sebagai hari Koperasi Indonesia
 Dalam perkembangan sampai saat ini koperasi
Indonesia telah bebrapa kali berganti undang-undan,
hal ini dikarenakan selalu ada saja kepentingan yang
ingin masuk koperasi dan untuk saat ini yang berlaku
adalah undang-udang No.17nTahun 2012
 Saat ini dalam sistem pemerintahan Indonesia, koperasi
dibawah binaan Kementerian Koperasi dan UKM yang
pada era cabinet Indonesia bersatu ini dipimpin oleh
Syarif Hasan

28.  Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2012
pasal 1 : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan
oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
koperasi.

29. A. Landasan Idiil
Landasan idiil koperasi adalah Pancasila
B. Landasan Struktural
Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945, khususnya Pasal
33 ayat (1)
C. Landasan Mental
Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran
pribadi
D. Landasan Operasional
Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan
ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan
koperasi dalam melakukan tugas masing - masing.

30. Koperasi memiliki 2 asas, yaitu: Asas
Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong.
Asas kekeluargaan artinya, setiap
anggota koperasi memiliki kesadaran
untuk melakukan yang terbaik di
setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal
yang dianggap berguna untuk semua
anggota dalam koperasi tersebut. Asas
gotong royong artinya, setiap anggota
koperasi harus memiliki toleransi,
tidak egois atau individualis, serta mau
bekerja sama dengan anggota lainnya.
Tujuan koperasi tertuang dalam UU
No. 25 Tahun 1992 tentang
kekoperasian, pada BAB II Pasal 3
menyatakan bahwa tujuan koperasi
adalah:
“Memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945”.
 ASAS KOPERASI  TUJUAN KOPERASI

31. Nilai yang menjadi dasar
kegiatan koperasi, di
antaranya:
 nilai kekeluargaan;
 nilai menolong diri sendiri;
 nilai bertanggung jawab;
 nilai demokrasi;
 nilai persamaan;
 nilai berkeadilan; dan
 nilai kemandirian.
Nilai yang pegang teguh
anggota koperasi, di
antaranya:
 nilai kejujuran;
 nilai keterbukaan;
 nilai tanggung jawab; dan
 nilai kepedulian terhadap
sesama anggota serta orang
lain.

32. Prinsip Ke-1; Keanggotaan Sukarela dan Terbuka.
Prinsip Ke-2; Pengendalian oleh Anggota Secara
demokratis.
Prinsip Ke-3; Partisipasi Ekonomi Anggota.
Prinsip Ke-4; Otonomi Dan Kebebasan.
Prinsip Ke-5; Pendidikan, Pelatihan, dan
Informasi.
Prinsip Ke-6; Kerjasama diantara Koperasi.
Prinsip Ke-7; Kepedulian Terhadap Komunitas.

35. Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012, Jenis koperasi adalah
sebagai berikut:
1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Simpan Pinjam

36.  Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
 Memberikan pengarahan serta bantuan untuk para
pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk
koperasi maupun UKM.
 Memberikan sumbangan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi secara nasional.
 Menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh
koperasi dan pihak swasta, seperti menyediakan
kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang
bermutu serta memadai.

37.  Membantu pemerintah mengurangi pengangguran
 Membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di
berbagai sektor pembangunan
 Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa
nonmigas melalui ekspor, pariwisata, dan transportasi
 Mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi
nasional

38.  Posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan
ekonomi di berbagai sektor.
 Penyedia terbesar lapangan kerja.
 Pemain penting dalam pengembangan kegiatan
ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
 Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
 Berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran
melalui kegiatan ekspor.

39. a) Berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang
banyak
b) Memantau keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha
lebih baik
c) Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan
masyarakat.
d) Memiliki kekuatan hukum yang kuat
e) Salah satu sumber pendapatan negara
f) Organisasi disusun dengan mantap
g) Menjadi alat kontrol supaya tidak terjadi monopoli pemanfaatan
daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh
pihak swasta.
h) Dapat membina koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)
sehingga dapat memiliki daya saing dan manajemen profesional.
i) Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mendorong
peningkatan kesejaliteraan masyarakat.

40. a) Karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan
pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu
efisien dalam pengelolaannya
b) Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik
(pemegang saham) atau pemodal adalah pemerintah
sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui
birokrasi yang berbelit-belit
c) Maju mundurnya BUMN bergantung dari niat baik
para penentu kebijakan pada BUMN

41. a) Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk
melayani kepentingan umum
b) Modal berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan
c) Apabila menderita kerugian, pemerintah yang
akan menanggungnya
d) Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah
atau daerah
e) Memperoleh fasilitas dari Negara

42. 1. Banyak fasilitas yang diperoleh dari Negara
menjadikan pegawai kurang disiplin.
2. Pengelolaan BUMD kurang efisien, sehingga
sering mengalami kerugian. BUMD didirikan
tentunya untuk membantu pemerintah dalam
mengelola perekonomian di tingkat regional.

43. • Cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik
modal juga kadang kala menjadi pengelola
• Sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah
• Memberi kontribusi dalam menaikkan Produk
Domestik Bruto (PDB)
• Sebagai penyedia barang dan jasa
• Cepat dalam mendapatkan modal karena dalam
pengelola umumnya juga pemilik
• Banyak menampung tenaga kerja

44. • Terlalu mementingkan laba sehingga sering kali
tidak memperhatikan lingkungan
• Sering mengalami kesulitan dalam mendapat
pinjaman
• Sering terjadinya silang pendapat antara
manajemen perusahaan dengan para serikat
buruh
• Menimbulkan persaingan tidak sehat
• Mengalirnya devisa ke luar negeri

45.  Sebagai pelaksana demokrasi
ekonomi pada masyarakat
yang memiliki penghasilan
rendah
 Memperhatikan
pembangunan daerah
lingkungan kerjanya
 Badan usaha yang sesuai
dengan kepribadian bangsa
Indonesia
 Memiliki kemudahan dalam
mendapatkan modal usaha
 Mensejahterakan anggotanya
 Bersifat terbuka dan sukarela
 Banyak koperasi kekurangan
modal dan sulit untuk
mendapatkannya
 Banyaknya anggota koperasi
yang kurang sadar tentang
hak dan kewajibannya dalam
koperasi
 Kurangnya kemampuan
dalam pengurusan sehingga
dapat memperlambat dalam
kemajuan koperasi
 Daya saing yang rendah,
akibat dari kualitas produk
yang dihasilkan anggota-
anggotanya
Kebaikan Koperasi Kelemahan Koperasi

46.  BUMN berfungsi melayani
masyarakat dengan
mengelola perusahaan
pokok dan mnghasilkan
pendapatan negara non
pajak serta membuka
lapangan kerja bagi
pengangguran
 BUMS berfungsi
meningkatkan devisa
negara karena ekspor dan
impor Menghasilkan
pendapatan negara dengan
berbagai pajak
 membantu proses produksi
negara dan mengurangi
pengagguran
 KOPERASI berfungsi
meningkatkan
kesejahteraan ekonomi
anggota memperkokoh
kekuatan ekonomi
nasional mewujudkan asas
kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi

47. TERIMA KASIH