ORGANISASI KOPERASI DAN EKONOMI KOPERASI
KOPERASI DALAM ANALISIS ORGANISASIONAL KOMPARATIF
EFISIENSI KOPERASI
ORGANISASI KOPERASI DALAM SISTEM PASAR
PARTISIPASI ANGGOTA PADA KOPERASI
KEWIRAUSAHAAN KOPERASI
PERANAN ORGANISASI KOPERASI DALAM GLOBALISASI
Pelaku pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian indonesiaMaleh Bari
Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Ada beberapa Sistem ekonomi yang pernah dan masih dipakai sampai saat ini.Pemilihan sistem ekonomi harus didasari dengan masalah yang sering dihadapi oleh negara tersebut juga mesti cocok dengan keadaan negara itu
Pelaku pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian indonesiaMaleh Bari
Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Ada beberapa Sistem ekonomi yang pernah dan masih dipakai sampai saat ini.Pemilihan sistem ekonomi harus didasari dengan masalah yang sering dihadapi oleh negara tersebut juga mesti cocok dengan keadaan negara itu
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Bab 1. e konomi koperasi
1.
2. 1. ORGANISASI KOPERASI DAN EKONOMI KOPERASI
2. KOPERASI DALAM ANALISIS ORGANISASIONAL
KOMPARATIF
3. EFISIENSI KOPERASI
4. ORGANISASI KOPERASI DALAM SISTEM PASAR
5. PARTISIPASI ANGGOTA PADA KOPERASI
6. KEWIRAUSAHAAN KOPERASI
7. PERANAN ORGANISASI KOPERASI DALAM
GLOBALISASI
4. Kalau ada negara kaya yang serba salah mengelola kekayaannya,
barangkali salah satunya adalah Indonesia. Dari laut, perut
bumi, rawa, hingga hutan di gunung-gunung negeri ini,
semuanya bisa menghasilkan uang dan energi.
Nyatanya, kekayaan itu tak bisa menyejahterakan 245 juta
penduduk Indonesia secara merata. Alih-alih membuat
rakyatnya semakin sejahtera, kekayaan alam Indonesia justru
menjadi biang kesenjangan pendapatan.
Segelintir orang menguasai sektor strategis dan menjadi
konglomerat dengan kekayaan triliunan. Sementara jutaan
orang lainnya hidup melarat. Tak perlu mencari orang miskin ke
pulau terpencil atau daerah pedalaman. Di pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi yang menjadi barometer perekonomian
Indonesia sangat mudah ditemukan warga miskin.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Januari 2014
menunjukkan, ada 28,55 juta orang miskin pada September 2013.
Padahal, pada Maret 2013, jumlah orang miskin tercatat 28,07
juta orang.
5. BUMN
Pengertian BUMN menurut UU no.19/2003 adalah
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan
Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan
pengelolaannya oleh Kementerian BUMN
BUMN di Indonesia berbentuk :
a. Perseroan
b.Perusahaan Umum
c.Perusahaan Jawatan
6. Manfaat BUMN :
a. Memberi kemudahan kpd masyarakat dalam
memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup
yang berupa barang atau jasa
b. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi
penduduk angkatan kerja
c. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yg
merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh
sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi
ekspor sbg sumber devisa, baik migas maupun non migas
e. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yg
selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan
mengembangkan perekonomian negara
f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
7. Perusahaan Perseroan
Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan
Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh
pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.
Ciri-ciri Persero
a. Pendirian diusulkan menteri kepada presiden
b. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dgn
memperhatikan Undang-Undang
c .Modalnya berbentuk saham
d. Organ persero adalah RUPS,direksi dan komisaris
8. e. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai
pemegang saham milik pemerintah
f. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka
menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka
sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
g. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
f. Dipimpin oleh direksi
g. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
h. Tidak mendapat fasilitas negara
i. Tujuan utama memperoleh keuntungan
j. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
k. Pegawainya berstatus pegawai swasta
9. Pemerintah telah melakukan perubahan mendasar
pada kepemilikannya dengan membuat persero
menjadi perusahaan terbuka. Hal ini sesuai kebijakan
pemerintah tentang privatisasi.
Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya
kompetitif dan tehnologinya cepat berubah.
Persero yang tidak bisa diubah ialah:
a. Persero yang menurut UU harus berbentuk BUMN
b. Persero yang bergerak dibidang Hankam negara
c. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan
masyarakat
d. Persero yang bergerak dibidang SDA yang secara
tegas dilarang diprivatisasi oleh UU
10. Perusahaan Umum
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki
negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.
Ciri-Ciri Perum
a. Melayani kepentingan masyarakat umum
b. Dipimpin seorang direktur
c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di
perusahaan swasta (membuat kontrak kerja) dengan
semua pihak
11. d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah
dari kekayaan negara
e. Pekerjanya adalah perusahaan swasta
f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara
g. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
h. Dapat menghimpun dana dari pihak lain
12. Perusahaan Jawatan
Perjan adalah satu satu BUMN yang memiliki modal dari
negara.
Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN
Ciri-Ciri Perjan:
a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
b. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab
langsung kepada menteri atau direktur jenderal
departemen yang bersangkutan
c. Status pegawainya adalah pegawai negeri
d. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
13. Badan Usaha Milik Daerah
Tujuan pendirian BUMD:
a. Memberikan sumbangan pada perekonomian
nasional dan penerimaan kas negara
b. Mencari keuntungan
c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha
kecil dan lemah.
14. Ciri-Ciri BUMD :
a. Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan
dan usaha
b. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang
saham dalam permodalan perusahaan
c. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan
dalam menetapkan kebijakan perusahaan
d. Melayani kepentingan umum, selain mencari
keuntungan
e. Sebagai stabilitator perekonomian dalam rangka
menyejahterakan rakyat
f. Sebagai sumber pemasukan negara
g. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD
15. 1.1. ILMU EKONOMI DAN EKONOMI
KOPERASI
-Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya yang tidak terbatas dengan
menggunakan sumber daya yang terbatas
Dalam melakukan kegiatan ekonomi manusia
yang rasional akan berprinsip pada “Prinsip
Ekonomi” .
- Prinsip Ekonomi memberikan arah bagi
manusia yg rasional tentang berbagai alternatif
yang dapat memuaskan kebutuhan hidup.
16. Ekonomi Koperasi menyoroti pola pengambilan keputusan
anggota untuk tetap berada dalam koperasi atau berada
diluar koperasi.
Ekonomi Koperasi membahas tentang peranan ilmu
ekonomi dalam mengembangkan koperasi.
Ekonomi Koperasi memberikan gambaran pada pihak
manajemen bagaimana cara terbaik dalam mengambil
keputusan penting sehingga kop.dapat terus berkembang.
Ekonomi Koperasi juga memberikan petunjuk tentang
variabel-variabel kritis yang perlu diperhatikan dalam
rangka memperoleh keunggulan bersaing dengan para
pesaingnya
17. 1.2.KEBUTUHAN AKAN KONSEP TEORISTIS
DALAM ANALISIS KOPERASI
Merebaknya permasalahan dan kritik tajam disekitar
kop.mengharuskan para ahli kop mencari jalan keluar
dari kemelut yang ada saat ini.
Filsuf Jerman”Emmanuel Kant” menyatakan “tidak
ada praktik yang berhasil baik tanpa teori yang
baik”
Konsep Teoristis yang baik :
a. akan dapat digunakan sebagai penetapan kebijakan
yang dikehendaki dan digunakan untuk mengontrol
suatu kebijakan agar berjalan sebagaimana mestinya.
18. b. Dapat digunakan sebagai pengukuran kebijakan
dan strategi yg dimaksudkan untuk meningkatkan
pendapatan perkapita lewat koperasi sehingga akan
tidak efisien,kontradiktif antara kebijakan satu
dengan yang lain dan bahkan akan merugikan.
c. Memberikan petunjuk dan menyadarkan pelaksana
koperasi bahwa banyak persoalan yang tidak mampu
ditangani oleh kebijakan koperasi.
d. Dapat meningkatkan tingkat efisiensi koperasi
sehingga koperasi bisa eksis di pasar perdagangan
global.
19. Bahan Diskusi
Fakta yang paling jelas dan penting adalah kita harus
mengajui bahwa lembaga koperasi hanya meliputi
bagian yang sangat kecil dari keseluruhan transaksi
ekonomi.
1. Mengapa tidak banyak transaksi ekonomi yang
dikuasai koperasi?
2. Mengapa tidak seluruh produksi dan distribusi
dilakukan oleh koperasi?
20. Latar Belakang
Koperasi tidak memiliki
kesempatan untuk tumbuh
secara bertahap serta
meningkatkan efisiensi
ekonominya
Koperasi sejak kelahirannya
sudah dihadapkan pada pesaing
yang kuat
Dampak
Koperasi hanya meliputi bagian
yang sangat kecil dari keseluruhan
transaksi ekonomi
21. Koperasi tampaknya hanya
memiliki keungggulan
komparatif yang terbatas untuk
mampu bersaing dengan
lembaga lain,terutama
perusahaan kapitalis
Koperasi akan dapat berjalan
dalam kondisi yang sangat
khusus,misal dalam hal
pelayanan kepada anggota,
sehingga keunggulan koperasi
mungkin belum nampak
Koperasi hanya meliputi bagian
yang sangat kecil dari
keseluruhan transaksi ekonomi
Keunggulan koperasi harus
dibandingkan dengan
lembaga lain,untuk
mengetahui mana yang lebih
unggul/efisien
22. Permasalahan Ekonomi Koperasi di Indonesia
Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyatukan
kaum ekonomi lemah,koperasi telah membangun
ekonomi negara-negara di dunia baik negara maju
maupun negara berkembang
Di Indonesia,koperasi menjadi salah satu unit
ekonomi yang punya peran besar dalam
memakmurkan negara ini sejak jaman penjajahan
sampai sekarang,hanya saja perkembangan koperasi
di Indonesia walaupun terbilang lumayan pesat tetapi
perkembangannya tidak sepesat di negara-negara
maju,hal ini dikarenakan beberapa hal,yaitu :
23. 1. Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih
tertanam dalam benak orang-orang Indonesia sehingga
menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan
koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar,maju
dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan
besar
2. Perkembangan koperasi di Indonesia masih dimulai dari
bottom up bukan dari top down,artinya koperasi
berkembang bukan dari kesadaran masyarakat,tetapi
muncul dari dukungan pemerintah yang
disosialisasikan kebawah.Di Indonesia,pemerintah
bekerja ganda selain mendukung juga harus
mensosialisasikan dulu ke bawah sehingga rakyat
mengerti akan manfaat dan tujuan koperasi
3. Tingkat partisipasi anggota masih rendah,ini
disebabkan sosialisasi yang belum optimal
4. Manajemen koperasi yang belum profesional
24. 5. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, koperasi banyak
dibantu dengan kucuran dana segar tanpa ada pengawasan
terhadap kucuran dana tsb,sifat bantuan juga tidak wajib
dikembalikan,sehingga koperasi tidak bisa mandiri dan
tidak mampu bersaing dgn perusahaan lain
Analisis masalah yang utama jika ingin koperasi maju
adalah sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan
tentunya harus berperan aktif dalam pengembangan
koperasi di negeri ini,salah satunya melalui keikutsertaan
dalam koperasi,mempelajari dan mengetahui tentang
perkoperasian secara lebih mendalam.
25. Sarana dan Cara menggunakan Bantuan Pemerintah Secara Efektif
Tahap 1. Ofisialisasi
Tahap ini bertujuan untuk merintis berdirinya perusahaan
koperasi menurut ukuran, struktur dan kemampuan
manajemennya cukup mampu untuk memajukan para
anggotanya secara efisien dengan menawarkan kepada
mereka barang/jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi
kepentingan dan tujuannya.
Tahap 2. Deofisialisasi
Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor
dan pengawasan teknis,manajerial dan keuangan secara
langsung dari organisasi pemerintah dan yang
dikendalikan negara
26. Tahap 3. Otonom
Koperasi yang semula disponsori negara dapat
meneruskan perkembangannya sebagai organisasi
koperasi sekunder dan tersier