Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis perseroan terbatas di Indonesia seperti perseroan tertutup, publik, dan terbuka. Juga membahas organ perseroan seperti RUPS, direksi, dan komisaris serta jenis-jenis BUMN seperti Persero, Perum, dan Perjan.

1. Created by : Kelompok 2
Anggota : Musri Mahfud
Nanda Khalisa
Saripidun
Vira Trisnita
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2. PERUSAHAAN PERSEROAN
A. Perseroan Terbatas
Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, yang
dimaksud perseroan terbatas adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
peryaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang.

3. 1. KLASIFIKASI PERSEROAN
a. Perseroan Tertutup
Menurut pasal 1 angka 1 UUPT 2007, perseroan
tertutup merupakan persekutuan modal yang
terbagi dalam saham, serta melakukan kegiatan
usaha, dan kelahirannya juga merupakan proses
hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan
pengesahan oleh MENHUK dan HAM.

4. CIRI-CIRI PERSEROAN TERTUTUP:
1. Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup
2. Saham perseroan ditetapkan dalam AD

5. B. PERSEROAN PUBLIK
Menurut Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, perseroan
publik adalah perseroan yang telah memenuhi
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor
sesuai dengan ketentuan peraturan.

6. Menurut pasal 1 ayat angka 22 tahun 1995, Kriteria
agar menjadi perseroan publik adlh:
- Memiliki minimal 300 pemegang saham.
- Memiliki modal disetor minimal
Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah)

7. Jika kriteria tersebut telah terpenuhi, maka
perseroan itu harus mematuhi pasal 24 UUPT
2007, yaitu:
- wajib mengubah AD menjadi perseroan terbuka
(perseroan Tbk)
- Perubahan AD harus dilakukan dalam jangka
waktu 30 hari terhitung sejak terpenuhi kriteria
tersebut.
- Direksi perseroan wajib mengajukan pendaftaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

8. C. PERSEROAN TERBUKA (PERSEROAN TBK)
Menurut pasal 1 angka 7 UUPT 2007, perseroan
terbuka adalah perseroan yang melakukan
penawaran umum saham, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

9. PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
a. Tahap Akta Notaris
b. Tahap Pengesahan
c.Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan
d. Tahap pengumuman dalam berita

10. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS
Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas
hanya sebatas harta yang ada dalam perseroan
tersebut. Pihak pemegang saham, direksi atau
komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara
pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak
manapun, pihak pemegang harta pribadi dari
pemegang saham, direksi atau komisaris pada
prinsipnya tidak boleh ikut disita. Hal ini sesuai
dengan salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1988
tanggal 20 januari 1993

11. Namun, prinsip tanggung jawab terbatas tersebut
tidak berlaku dalam hal-hal berikut :
1. Perseroan terbatas tersebut tidak terpenuhi badan
hukum.
2. Pemegang saham perseroan terbatas
memanfaatkan perseroan terbatas untuk
kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham tersebut terlibat kasus hukum
yang dilakukan perseroan.
4. Pemegang saham tersebut melanggar hukum
dengan kekayaan perseroan.

12. MODAL DAN SAHAM
a.Jenis-jenis Modal Perseroan Terbatas
1.Modal Dasar
Merupakan seluruh modal perseroan, yang ditulis dalam
anggaran dasar, baik yang sudah atau yang belum
ditempatkan atau disetor. Hal ini sesuai dengan pasal
31 ayat (1).
2.Modal Ditempatkan
Modal ditempatkan adalah sebagian atau seluruh dari
modal dasar yang telah ditentukan kepada pemegang
saham tertentu. Menurut hukum, setelah perseroan
terbatas berdiri, maka seluruh modal ditempatkan
tersebut harus sudah disetor. Berdasarkan pasal 33
ayat (1) UUPT 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar
harus ditempatkan.

13. 3.Modal Setor
Modal setor adalah modal yang telah ditempatkan
oleh masing-masing pemegang saham, sehingga
uang penyetoran saham tersebut dapat digunakan
oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya.
Menurut pasal 33 ayat (1) UUPT 2007 paling sedikit
25% dari modal dasar harus ditempatkan dan
disetor penuh.

14. a. Modal Minimal dari Perseroan Terbatas
Menurut pasal 32 ayat (1) UUPT 2007, modal
dasar perseroan , paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
b. Penyetoran Saham
Pada saat mendapat pengesahan anggaran dasar,
maka modal ditempatkan harus sudah disetor
semua, minimal 25% dari modal dasar.
Berdasarkan pasal 34 ayat 2 UUPT 2007,
penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan lainnya.

15. HAK PEMEGANG SAHAM
1. Hak suara dalam RUPS
2. Hak untuk menerima deviden.
3. Hak untuk menerima sisa kekayaan dalam proses
likuidasi.

16. KLASIFIKASI SAHAM
1. Saham biasa
2. Saham dengan hak suara yang:
- Khusus
- Bersyarat
- Terbatas
- Tanpa hak suara
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat:
- Ditarik kembali
- Ditukar dengan kualifikasi saham yang lain.

17. ORGAN PERSEROAN TERBATAS
1. RUPS
2. Direksi
3. Komisaris

18. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
Pembubaran perseroan yaitu penghentian kegiatan
usaha perseroan. Penghentian kegiatan usaha ini
tidak mengakibatkan status hukumnya hilang.
Status hukum nya hilang jika perseroan itu telah
dibubarkan sampai selesai proses likuidasi.

19. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
Alasan dibubarkannya Perseroan terbatas:
1. Bubar Karena keputusan RUPS
2. Bubar karena jangka waktu berdirinya sudah
berakhir
3. Bubar karena penetapan pengadilan
4. Bubar karena dicabutnya izin usaha perseroan

20. BUMN
Sumber pengaturan BUMN :
- UU No 9 tahun 1969 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti UU no 1 tahun 1969 tentang bentuk-
bentuk usaha negara.

21. BENTUK-BENTUK BUMN
1.Perusahaan Perseroan ( Persero)
Perusahaan perseroan adalah BUMN yang
dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 yang
berbentuk perseroan terbatas menurut UU No 1
tahun 1995 yaitu seluruh atau paling sedikit 51%
sahamnya dimiliki oleh negara atau penyertaan
modal secara langsung.

22. Tujuan pendirian perseroan:
- Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi
- Melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat
- Menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
Contoh BUMN perseroan :
PT. PLN Persero, PT. Garuda Indonesia, PT. Bank
Mandiri.

23. 1. RUPS
Menteri Keuangan berkedudukan sebagai RUPS
bila seluruh saham persero dimiliki oleh negara,
dan sebagai pemegang saham bila hanya
sebagian saham persero yang dimiliki oleh
negara.
2. Direksi
Bertugas melaksanakan pengurusan persero
untuk kepentingan dan tujuan persero, serta
mewakili persero di dalam maupun diluar
pengadilan
ORGAN PERSERO

24. Kewajiban Direksi :
- Membuat rencana jangka panjang yang memuat
tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5
tahun yang kemudian disahkan oleh RUPS.
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang kemudian disahkan oleh RUPS.
- Menyerahkan perhitungan tahunan persero kepada
akuntan publik atau BPK sebagaimana telah
ditetapkan RUPS.

25. 3. Komisaris
Tugas: Melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada direksi dalam menjalankan
kegiatan persero.
Pada Persero dibentuk dewan pengawasan intern
yang bertugas membantu direktur utama dalam
memeriksa intern keuangan dan pemeriksaan
operasional.

26. 2. Perusahaan Umum ( Perum )
Ketentuan tentang perum diatur dalam PP No. 13
tahun 1998.
Perum adalah BUMN sebagaimana diatur dalam
UU No. 9 tahun 1969 dimana seluruh modalnya
dimiliki negara berupa kekayaan negara yang
dipisahkan dan tidak dibagi atas saham.

27. ORGAN PERUM
1. Direksi
2. Dewan pengawas
Contoh Perum:
- Perum Peruri/ PNRI ( Percetakan Negara RI)
- Perum Perhutani
- Perum Damri
- Perum Pegadaian

28. 3. Perusahaan Jawatan ( Perjan )
Perjan adalah BUMN yang didirikan menurut UU
No. 8 tahun 1968. Perjan merupakan badan hukum
publik yang dibentuk oleh negara untuk melayani
masyarakat.
Perjan mengutamakan pelayanan umum. Perjan
berada dibawah suatu departemen karena
modalnya berasal dari kekayaan negara yang
dipertanggung jawabkan melalui APBN.

29. ORGAN PERJAN
1. Direktur Utama
2. Direktur
Contoh Perjan:
- Perjan RS Jantung Harapan Kita
- Perjan Kereta Api Indonesia, namun sekarang
telah berubah menjadi PT. KAI.