Critical Legal Studies (CLS) menolak pandangan bahwa hukum itu netral dan terpisah dari politik. CLS beranggapan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum sehingga tidak pernah objektif.

1. TEORI HUKUM KRITIS
(CRITICAL LEGAL STUDIES)
KELOMPOK 5

2. TEORI HUKUM KRITIS
(CRITICAL LEGAL
STUDIES)
Ellys Lossus Urbaningrum. (226010101111019)
Abdan Ramadhani W F. (226010100111045)
Rizky Kurnia (226010100111006)
Teguh Prastyo Nur W (226010101111012)
Aria Perkasa Utama (226010100111008)
Fredi Wahyu Putra Adhyaksa (226010100111031)

3. Pengertian :
Critical Legal Studies merupakan
sebuah pemikiran hukum yang
menolak dan tidak puas terhadap
aliran pemikiran hukum liberal yakni
teori-teori hukum yang mempunyai
tradisi memisahkan hukum dan politik
dan seolah-olah hukum netral dari
proses politik.

4. SEJARAH
Keberadaan CLS dipengaruhi oleh Teori Kritis (Critical Theory) dari
Mahzab Frankfurt yang dipelopori oleh Institute for Social Research di
Frankfurt University. Mahzab Frankfurt membawa terminologi ‘teori
kritis’ dengan haluan ajaran Karl Marx (Marxism). Melalui karya
Mahzab Frankfurt dari 1930 sampai 1940-an hingga 1960-an
(berkembang pesat).
Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison,
Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on
Critical Legal Studies.

5. Tokoh Teori Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

6. 1. CLS menolak anggapan bahwa hukum itu
terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial
dan budaya sebagaimana yang dikonsepkan
oleh Hans Kelsen dengan teorinya the pure
theory of law (teori hukum murni) yang
mendambakan hukum harus bebas dari anasir-
anasir nonhukum seperti politik, ekonomi, sosial
dan lainnya.
2. CLS menganggap bahwa hukum selalu
diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di
luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral
dan objektif.
LATAR BELAKANG

7. KARAKTERISTIK UMUM CRITICAL LEGAL
STUDIES MENURUT PETER FITZPATRICK:
• Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang
berlaku yang nyatanya memihak ke politik, dan
sama sekali tidak netral. Menurut David Kairys
(ed), The Politics of Law. A Progressive Critique,
Panthon Books, New York, 1982, hlm. 4) salah
satu unsur pokok dari pertumbuhan teori
hukum kritis, yaitu menolak pemberian karakter
terhadap hukum dan negara sebagai netral,
pemutus bebas nilai, lepas dan tidak
dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial
dan ekonomi, kekuatan politik dan gejala
budaya. Ilmu hukum tradisional mengabaikan
kenyataan sosial dan sejarah, serta menutupi
terjadinya konflik sosial dan menindasnya
dengan mitos-mitos ideologis tentang
obyektivitas dan netralitas. Sistem nilai yang
dominan juga telah dinyatakan sebagai bebas
• Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang
sarat dan dominan dengan ideologi tertentu;
• Critical Legal Studies ini mempunyai komitmen
yang besar terhadap kebebasan individual
dengan batasan-batasan tertentu;
• Critical Legal Studies menolak perbedaan antara
teori dan praktek dan menolak perbedaan
antara fakta dan nilai.
• Critical Legal Studies kurang mempercayai
bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan
pengertahuan yang benar-benar objektif; dan

8. KESIMPULAN
Dari sekian banyak aliran yang ada dalam teori hukum, dua kelompok besar, yaitu :
1. Menyatakan hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari
pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan
sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sitem itu dan teori akan menjelaskan persoalan
sebagaimana adanya tanpa keterkaiatan dengan pengamatnya.
2. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, tetapi
merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidak beraturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa
hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi dari pengamatnya dalam memaknai hukum tersebut.
Critical Legal Studies (CLS) dengan pemikirnya, Roberto Unger, dapat dimasukkan ke dalam
kelompok kedua ini. Gerakan-gerakan untuk mendekonstruksikan (hukum) juga sejalan dengan
prinsip terakhir tersebut.

9. TERIMA KASIH
KELOMPOK 5