Paradigma hukum dalam arti yang sebenarnya adalah sebagai simbol, pola, role model dan patron pembentukan hukum di Indonesia. Paradigma hukum adalah hal yang senantiasa berkembang dengan berlalunya waktu. Paradigma hukum senantiasa diperlukan untuk menghindari chaos dalam masyarakat

1. PARADIGMA HUKUM
HUKUM INDONESIA
Hukum Adat
Hukum Belanda
(Kolonial)
1

2. Hukum Indonesia merupakan perpaduan :
- Hukum Adat (yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat
Indonesia yang homogen)
dan
- Hukum Belanda (hukum Eropa
Kontinental yang merupakan
Peninggalan kolonialisme Belanda)
2

3.  Perpaduan ini kemudian
disempurnakan dan dibakukan
menjadi suatu sistem hukum
nasional, dengan melihat
kebutuhan-kebutuhan didalam
masyarakat
 Sistem hukum nasional juga
dipengaruhi oleh paradigma
hukum yang menjadi patron3

4. PENGERTIAN PARADIGMA
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai “model dalam teori ilmu pengetahuan”
dan “kerangka berpikir
Dalam bahasa inggris “paradigm” yang dalam
Oxford English Dictionary “paradigm” atau
paradigma adalah “contoh atau pola”
Bahasa Yunani “paradigma”, berasal dari kata
“para” (di samping, disebelah)
dan “dekynai (memperhatikan; yang berarti;
Model contoh, arketipe, ideal) 4

5. Menurut Thomas Kuhn dalam Erlyn Endarti (2000:1) bahwa
paradigma adalah aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak
terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu
akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada saat suatu
paradigma tunggal telah dianut oleh suatu masyarakat
ilmiah. Suatu paradigma terdiri dari asumsi-asumsi teroritas
yang umum dan hukum-hukum serta tehnik-tehnik untuk
penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu
masyarakat ilmiah
Menurut Neuman, paradigma sesungguhnya serupa dengan
‘pendekatan atau approach maupun tradisi’ dalam
kaitannya dengan ini, Neuman menjelaskan paradigma
sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan research
5

6. PARADIGMA dominan
menurut newman
POSITIVISME
(Auguste Comte, John
Stuart Mill dan Emile
Durkheim).
INTERPRETIVE
(Max Weber dan
Giovanni Vico).
KRITIKAL
Adalah suatu sistem yang
terbangun oleh interaksi
antar berbagai definis,
aksioma dan hukum yang
bersifat dedukatif dan
logis yang mengukur
kebenaran yang
didasarkan pada fakta dan
observasi
Adalah bagaimana
membangun sistem
makna dan melestarikan
nya serta mengukur
kebenaran melalui
penelitian apabila tercapai
konklusi yang menggema
diantara atau terasa tepat
bagi mereka yang teliti
Mengungkap kondisi kritis
yang sebenarnya agar
masyarakat dapat
menentukan nilai (value)
mana yang benar, mana
yang salah dan dengan
demikian dapat melihat
jalan menuju dunia yang
lebih baik
6

7. PARADIGMA penting hukum
menurut soetandyo wignyosoebroto
POSITIVISTIK
(Auguste Comte dan
Henri Saint Simon).
PASCA POSITIVISTIK
(Finn Collin)
HERMENEUTIK
Apabila diterapkan ke
dalam ranah hukum,
sebagaimana, maka
positivisme menghendaki
dilepaskannya pemikiran
metayuridis mengenai
hukum.
Berupaya melepaskan diri
dari karakteristik berpikir
potivistik dan berusaha
mendefinisikan ulang apa
yang dimaksud dengan
realitas sosial.
Disebut juga sebagai
paradigma interprelatif.
Pendekatan ini menggali
dan meneliti makna
hukum dari perspektif
para pengguna atau
penilai keadilan
7

8. Pandangan komunitas ilmiah
- Suatu kerangka keyakinan (Conceptual Frame Work)
- Menurut Gregory : berbagai asumsi, prosedur dan temuan yang
secara rutin diterima atau diakui oleh ilmuan yang
mendefinisikan suatu pola aktifitas ilmiah yang stabil, pola ini
dapat pula dipakai mendefinisikan komunitas ilmiah tersebut
sebaliknya.
- Menurut Patton : suatu cara memilih kompleksitas dunia agar
mudah dimengerti. Paradigma menggariskan bagi ilmuan apa
yang penting, apa yang legitimate dan apa yang reasonable.
- Menurut Sarantakos : paradigma dipadankan dengan
perspektif
8

9. 3. Paradigma hukum
Ada 3 paradigma penting dalam hukum
menurut Neumann :
1. Paradigma Positivistik
۞ Hasil pemikiran August Comte & Henry Saint Simon,
dikembangkan di Perancis.
۞ Paradigma paling dominan yang mempengaruhi sistem
hukum Eropa kontinental.
۞ Norma hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral
metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan.
۞ Hukum harus di positivisasi sebagai lege atau lex
(peraturan tertulis).
۞ Hal ini berakibat terjadinya pengkodifikasian hukum
dengan tujuan agar negara dan pemerintah dapat
melakukan monopoli kontrak sosial yang formal.
9

10. 2. Paradigma Intepretive
Hasil pemikiran Max Weber atau Giovanni Vico
Grand Theory nya adalah bagaimana membangun
sistem makna dan melestarikannya serta mengukur
kebenaran dari suatu penelitian apabila tercapai
konklusi yang menggema diantara atau terasa tepat
bagi mereka yang teliti. Keabsahan data informasi
adalah konteks yang tertanam dari interaksi sosial
yang bersifat cair dan nilai merupakan bagian integral
dari kehidupan sosial dan berbeda-beda tetapi
semuanya benar.
10

11. 3. Paradigma Kritikal
Realitas sosial menurut paradigma ini adalah konflik
yang penuh dan ditata oleh struktur-struktur dasar
yang tersembunyi sehingga mitos-mitos didalamnya
harus dihancurkan agar tidak menciptakan ilusi dan
eksploitasi dalam masyarakat.
Paradigma ini bertujuan mengungkap kondisi kritis
yang sebenarnya agar masyarakat dapat menentukan
apa yang benar dan apa yang salah.
11

12. Menurut soetandyo wignyosoebroto
paradigma dalam hukum adalah sebagai
berikut:
1. Paradigma Positivistik
Paradigma ini paling dominan karena setiap
negara cenderung menganut paham
positivisme dimana hukum senantiasa
dianggap sebagai ius yang telah mengalami
positivisasi sebagai lege
12

13. 2. Paradigma Hermeneutik
Paradigma ini mengambil sudut pandang
berbeda dimana pengkaji hukum harus
selalu mengkaji fakta sosial dan fakta
hukum melalui interpretasi dan tidak harus
selalu memformalkan hukum
13

14. K e s I m p u l a n
۞ Paradigma hukum dalam arti yang sebenarnya
adalah sebagai simbol, pola, role model dan
patron pembentukan hukum di Indonesia.
۞ Paradigma hukum adalah hal yang senantiasa
berkembang dengan berlalunya waktu.
۞ Paradigma hukum senantiasa diperlukan untuk
menghindari chaos dalam masyarakat
14