SlideShare a Scribd company logo
PERBANDINGAN
METODE PENELITIAN
HUKUM NORMATIF
DENGAN EMPIRIS
Jens
Martensson
Pengertian Penelitian
Hukum Normatif
• Penelitian Hukum
Normatif berasal dari
Bahasa Inggris yaitu,
normative legal research.
dalam bahasa Belanda
disebut normative juridsch
onderzoek .
 Penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum
doktrinal, juga disebut sebagai
penelitian kepustakaan atau
studi dokumen
Jens
Martensson
Menurut Para Ahli
► Philipus M. Hadjon, Penelitian hukum
normatif adalah “penelitian yang ditujukan
untuk menemukan dan merumuskan
argumentasi hukum melalui analisis terhadap
pokok permasalahan”.
► Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
hukum adalah ”…suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum untuk menjawab permasalahan
hukum yang dihadapi.
► Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji65,
menjelaskan penelitian hukum normatif
adalah “penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan kepustakaan
(data sekunder).
Jens
Martensson
Pengertian Penelitian
Hukum Empiris
• Istilah Penelitian Hukum Empiris
berasal dari bahasa Inggris, yaitu
empirical legal research, dalam
bahasa Belanda disebut dengan
istilah empirisch juridisch
onderzoek.
• Penelitian hukum empiris
diartikan sebagai “penelitian yang
mengkaji dan menganalisis
tentang perilaku hukum individu
atau masyarakat dalam kaitannya
dengan hukum berdasarkan
fakta-fakta empiric.
Jens
Martensson
Pendapat Para Ahli
► Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
menyajikan penelitian sosiologis (empiris)
adalah “penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti data primer”.
► Peter Mahmud Marzuki : konsep penelitian
hukum empiris sebagai socio legal research
(penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai
“penelitian sosio legal hanya menempatkan
hukum sebagai gejala social.
► Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini,
menguraikan penelitian hukum empiris
adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan
menganalisis tentang perilaku hukum
individu atau masyarakat dalam kaitannya
dengan hukum dan sumber data yang
digunakan berasal dari data primer”
Jens
Martensson
Caption Lorem Ipsum
Penelitian hukum empiris adalah “suatu
metode penelitian hukum yang berfungsi
untuk melihat hukum dalam artian nyata
dan meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di lingkungan masyarakat”.
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Jens
Martensson
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Neyna Fazadiq
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Asas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptAsas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptBetlehem Ketaren
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
DenaAgustina
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
sayidmuhfaldy
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Belum Kerja
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Isaka Yoga
 
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Zainal Abidin
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
Bilawal Alhariri Anwar
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Asas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptAsas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, ppt
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
 
Mph mahatma
Mph mahatmaMph mahatma
Mph mahatma
 
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 

Similar to Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris

Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptxMateri Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
GaluhWiditya1
 
Memilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptxMemilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptx
TutiWidyaningrum1
 
Tugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfTugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdf
LuluAfriyanti
 
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk 02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
mudanp.com
 
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
pieterpattiasina2
 
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptxHakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
SitiMaesaroh308183
 
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.pptPenelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
KhabibMusthofa
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
Pertemuan 1 Pendahuluan MPH .pptx
Pertemuan 1 Pendahuluan  MPH .pptxPertemuan 1 Pendahuluan  MPH .pptx
Pertemuan 1 Pendahuluan MPH .pptx
Elsa142831
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
AkunPremium123
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukum
Fitria Novita
 
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
sosialisman
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
AfrinaldRizhan1
 
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptxPertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
Desidwidjayanti1
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukum
Maulanamoel
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
asifsardari
 
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMINilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
yesica trs
 
Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
MARosyid
 
Power point Ketua PWI - tesis na.ppt
Power point Ketua PWI - tesis na.pptPower point Ketua PWI - tesis na.ppt
Power point Ketua PWI - tesis na.ppt
josen sembiring
 
Power point TESIS 2010.ppt
Power point TESIS 2010.pptPower point TESIS 2010.ppt
Power point TESIS 2010.ppt
josen sembiring
 

Similar to Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris (20)

Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptxMateri Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
Materi Mengenai Penelitian Hukum Normatif Empiris.pptx
 
Memilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptxMemilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptx
 
Tugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfTugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdf
 
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk 02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
02 ilmu hk,hk sbg ilmu,ciri keilmuan hk
 
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
 
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptxHakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
Hakikat Penelitian Hukum (Definis, Tujuan dan Manfaat).pptx
 
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.pptPenelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
Penelitian Campuran Normatif Empiris Kuantititatif.ppt
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
 
Pertemuan 1 Pendahuluan MPH .pptx
Pertemuan 1 Pendahuluan  MPH .pptxPertemuan 1 Pendahuluan  MPH .pptx
Pertemuan 1 Pendahuluan MPH .pptx
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukum
 
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
1. Metode Penelitian Kualitatif.pptx
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
 
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptxPertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
Pertemuan 4 jenis jenis penelitian kualitatif.pptx
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukum
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMINilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
Nilai Norma Moral oleh STIKES SUKABUMI
 
Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
 
Power point Ketua PWI - tesis na.ppt
Power point Ketua PWI - tesis na.pptPower point Ketua PWI - tesis na.ppt
Power point Ketua PWI - tesis na.ppt
 
Power point TESIS 2010.ppt
Power point TESIS 2010.pptPower point TESIS 2010.ppt
Power point TESIS 2010.ppt
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 

Recently uploaded (16)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 

Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris