Pemerintah telah memberikan aturan mengenai bantuan hukum prodeo namun penerapannya kurang tepat sasaran dan sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang memadai.

1. KEMAHIRAN BANTUAN HUKUM
MENGENAI BANTUAN HUKUM
PRODEO
Oleh:
Verawaty 8111411106
Sigit Riono 8111411115
M. Pandu Fajar B. 8111411176

2. BANTUAN HUKUM PRODEO
 adalah Bantuan hukum pemberian jasa advokat
dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang
tergolong kurang mampu dari segi pemahaman
hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak
mampu membayar jasa advokat.

3. KASUS
 pada tahun 2004 Gubernur Aceh yang bernama
Abdullah Puteh tersandung masalah hukum dengan
melakukan tindak pidana korupsi, Penggunaan dana
advokasi untuk Abdullah Puteh dari anggaran daerah
senilai Rp4,13 miliar dana yang seyogianya digunakan
untuk bantuan hukum bagi rakyat yang tidak
mampu, malah digunakan untuk kepentingan pribadi
penguasa. Dana sebanyak Rp4,13 miliar itu diduga
digunakan untuk membayar pengacara yang membela
Abdullah Puteh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Dipakainya dana itu untuk advokasi Abdullah
Puteh terungkap saat sidang anggaran 2005 di DPRA –
saat itu masih DPRD. Kala itu anggota panitia
anggaran, Mukhlis Muchtar mempertanyakan alokasi
dana bantuan hukum yang mengalami penurunan dari
Rp10,8 miliar pada tahun 2004 turun menjadi Rp 4
miliar tahun 2005.

4.  Bahwa dalam Pasal 3 huruf c Peraturan
Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa
melampirkan surat keterangan miskin dari
Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di
tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Bahwa
seorang Gubernur ini tidak layak mendapatkan
bantuan hukum secara prodeo dikarenakan
gubernur tersebut mampu secara ekonomi untuk
mendapatkan bantuan hukum non prodeo.

5.  Kemudian dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa
Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang
tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian
Bantuan Hukum pada Kementerian ini
membuktikan bahwa tim pengawas belum bekerja
dengan maksimal dan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

6.  Kemudian dalam pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa
Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan
Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum, Menteri dapat:
 membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan
Hukum
 menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
dan/atau
 tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada
tahun anggaran berikutnya
 Disini dapat dikatakan bahwa tidak terjalinnya
komunikasi yang baik antara tim pengawas dengan
menteri hukum dan ham karena penerapan
pengawasan yang kurang.

7. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TH 2013
 Pemberian bantuan hukum secara prodeo tidak
seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak
membutuhkan seharusnya diberikan kepada pihak-
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat miskin
yang memerlukan bantuan hukum.
 Kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah
karena sumber daya manusia yang tidak kompeten.
 Terdapat banyaknya penyalahgunaan wewenang dan
kurangnya koordinasi antara pemerintah dan tim
pengawas karena penerapan pengawasannya yang
kurang sehingga menimbulkan ketidakefektifan
sehingga banyak pihak-pihak yang dirugikan terutama
para masyarakat miskin yang memerlukan bantuan
hukum.

8. SOLUSI ATAS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 42 TH 2013
 Kementerian hukum dan ham mengadakan adanya
pelatihan dan pendidikan pada tim pengawasan
sesuai pasal 34 ayat 2 disini dimaksudkan bahwa
tim pengawas dapat bekerja secara kompeten dan
memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak akan
melakukan penyalahgunaan wewenang, adanya
sosialisasi dari pemerintah agar terjalin komunikasi
yang baik antara menteri dan tim pengawas.
 Memberikan sosialisasi secara rutin pada badan
badan yang dinilai penting dalam kinerjanya
terutama pembentukan moral yang baik yang
berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan
nantinya.

9.  Kemudian memperkuat dasar hukum bantuan
hukum cuma-cuma bagi warga negara yang tidak
mampu (asas lex speciali).
 Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum mesti harus diperjelas kembali
melalui Peraturan Pemerintah, sehingga tidak
menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran. Maka
diharapkan agar Pemerintah segera untuk
mensosialisasikan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Bantuan Hukum.

10.  Definisi Penerima Bantuan Hukum yang
diterjemahkan sebagai orang yang tidak mampu
secara ekonomi mesti diperjelas. Aturan ini belum
mengatur sepenuhnya mengenai orang-orang yang
tidak mampu lainnya, yang dalam kenyataan ada
dalam masyarakat Indonesia, seperti orang atau
kelompok yang termarjinalkan karena suatu
kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-
hak sipil dan politiknya terabaikan, komunitas
masyarakat adat, kaum yang rentan terhadap
ketidakadilan seperti perempuan dan penyandang
cacat dan korban pelanggaran hak-hak dasar
lainnya.

11. SIMPULAN
 Pada umumnya pemerintah telah memberikan
aturan mengenai bantuan hukum secara prodeo
yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang
maupun Peraturan Pemerintah mengenai
ketentuan, prosedur, syarat-syarat dan tata cara
pemberian dan penyaluran bantuan hukum serta
batasan-batasan mengenai pemberian bantuan
hukum pada praktiknya undang-undang maupun
peraturan pemerintah tersebut disalahgunakan
terhadap-terhadap pihak-pihak yang memiliki
kewenangan.

12.  Bahwa implementasi yang diberikan dalam
penerapan undang-undang maupun peraturan
pemerintah belum tepat dan penerapannya tidak
dilaksanakan dengan baik dan tidak tepat
sasarannya sehingga perlu adanya pengawasan
yang baik dari pihak pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah sehingga kordinasinya dapat
terjalin dengan baik.

13. SARAN
 Melakukan sosialisasi tentang bantuan dari pihak-
pihak yang terkait atau dari lembaga bantuan
hukum maupun pemerintah pusat dan daerah agar
masyarakat miskin membutuhkan bantuan
hukum, dapat mempergunakan bantuan hukum
secara prodeo yang diberikan oleh pemerintah.

14.  Kemudian melakukan pengawasan secara rutin
serta menindak tegas bagi pihak-pihak yang terkait
yang telah melakukan penyalahgunaan terhadap
bantuan dana mengenai bantuan hukum
prodeo, tindakan tegas ini berupa sanksi pidana
sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang
melakukan penyalahgunakan dana bantuan hukum
tersebut.