Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.

1. TUGAS INDIVIDU
SOSIOLOGI HUKUM
Nama:
OKTAVIANUS RUDO
A01111066
Dosen Pengajar :
PAULUS NYANGKAR S.SH.,M.Si
SALFIEUS SEKO SH.,MH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2014

2. A. Paradigma Hukum
Istilah paradigma dikenalkan oleh Thomas Khun, dipahami sebagai suatu
konsep tentang hal-hal yang besar dan mendasar. Pengertian paradigma dicoba
dirumuskan Masterman dan Freiderichs. Mereka berpendapat bahwa paradigma
merupakan pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi
pokok persoalan yang mestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan
(dicipta). Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari,
persoalan apa yang mesti harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta
aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang
dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.
Menurut Satjipto Rahardjo, sebelum itu Robert Merton (1984) telah
menggunakannya untuk membicarakan temuan-temuan (materials) yang
dikodifikasikan, melalui teknik untuk menggelar the complete of assumptions,
consepts and basic propositions employed in a social logical. Merton melihat
bahwa tujuan penciptaan paradigma adalah untuk memberikan a provisional
guide for eduquate and fruitful functional analysis.
Paradigma dipakai sebagai sinonim dari model. Keduanya berhubungan
dengan teknik analisis dan interpretasi data. Berhadapan dengan sejumlah data,
seorang ilmuwan (peneliti) dihadapkan pada pertanyaan: bagaimana
memahaminya. Analisis berarti membuat kategorisasi, menata, memanipulasi dan
mengikhtisarkan. Semua itu dalam rangka mereduksi data sehingga memperoleh
bentuk yang dapat dipahami (intelligible) dan diinterpretasikan. Paradigma dan
model membantu untuk memahami data. Hal ini dilakukan dengan
mengemukakan asumsi dan postulat yang ada dibedakan, sebagai sarana untuk
melakukan kategorisasi, pengiktisaran, dan sebagainya. Lebih dari itu juga dapat
dicari implikasi politik dan ideology, sehingga sang ilmuwan mampu keluar dari
implikasi data yang sempit.
Begitu besar gema pemikiran paradigma dari Khun sehingga hampir
seluruh cabang keilmuwan menyampaikan respon melalui berbagai versi yang
dianggap mewakili nuansa pemikiran yang salama ini berkembang dalam disiplin
ilmu masing-masing. Para ilmuwan melihat seberapa jauh pengaruh, implikasi,
dan konsepsi pemikiran Khun dalam bidang sejarah, ekonomi politik, sosiologi,
filsafat, hukum, budaya, dan agama.

3. Paradigma dalam hukum hukum, menurut Sutjipto Raharjo adalah konsep
spiritual yang ada di dalam hukum yang lebih besar serta melampaui hukum
positif. Konsep spiritual mengikuti pemikiran Paul Scolten yang memahami
dengan unsur moral dalam hukum yang kehadirannya dirasakan secara langsung
begitu saja. Oleh Scolten dimasukkan ke dalam kategori irrasional yang secara
teknis disebut asas hokum melalui rechts vending. Pendapatnya yang amat
terkenal adalah hukum itu ada dalam perundang-undangan tetapi masih harus
ditemukan. Di situlah Scotlen mengemukakan teorinya tentang penemuan hukum
yang didasari oleh pemahaman mengenai tata hukum sebagai suatu sistem yang
terbuka. Dalam keyakinannya, Scolten mengatakan bahwa pada suatu saat asass
hukum itu sulit untuk ditarik dari perundang-undangan, tetapi tetap diyakini
bahwa asas itu ada yang ruang linkupnya tidak hanya meliputi suatu bidang
hukum tertentu, melainkan seluruh hukum. Teori Scolten merupakan pemikiran
yang menarik untuk dikaitkan dengan masalah paradigma.
a. Hukum sebagai sistem nilai
Salah satu paradigm hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai
sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan niali-nilai mengandung arti
bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller hukum tidak dapat
diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.
Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak
disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:
1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (to achief rules).
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (to
publicize)
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku
surut (retroactive legislation)
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan
(contraditory rules)
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan
orang yang diatur (beyond the power of the affected)
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.

4. Donald Black, salah seorang sosiologi hukum Amerika terkemuka, sama
sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab sosiologi hukum
seharusnya konsisten sebagai ilmu menegnai fakta, sehingga segal sesuatunya
harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan.
Berseberangan dengan Donald Black, maka Philip Selznick dan kawan-
kawannya dari Berkeley berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak
pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan
melindungi nilai-nilai. Sejak hukum menjadi cagar niali (sanctuary), yaitu
tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda dalam
praksis hukumnya. Sosiologi hukum harus mengahadapi kenyataan tersebut
apabial ia ingin menjelaskan perebdaan-perebdaan tesrsebut.
Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai dalam hukum. Di
satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan pada kehidupan berorentiasi
kepada niali-nilai komunal, seperti musyawarah dan kebapakan, tetapi pada
waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan doktrin besar rule of law.
Dalam sosiologi hukum, konflik-konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi
antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu
dijalankan. Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis yang merupakan modal
suatu bahasa untuk memahami dan mempraktikan perlindungan hak asasi
manusia.
b. Hukum sebagai ideologi
Karl Marx dapat disebut sebagai sosioologi hukum pada saat
mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di
tahun 1842-1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk
kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut
maka ideologi sebagai paradigm hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut
Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi
antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi.
Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum
kontrak. Hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk
dari abad ke-19. Pada abad ke-18, kontrak bukan merupakan hasil dari
persetujuan individual, melainkan implementasi praksis kebiasaan dan kaidah

5. tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontra sebagai hasil
suatu persetujuan.
Ideologi sebagai paradigma tidak membiarakan hukum sebagai suatu
lembaga yang netral. Dunia menjadi sangat tersentak, pada waktu
menyaksikan praktik Negara Jerman-Nazi, sebagai Negara hukum. Ternyata
Negara hukum Jerman tidak menghalangi praktik untuk melakukan genocide
terhadap ras yahudi. Kritik juga ditujukan kepada para praktisi yuris yang telah
menjadi budak teknis-yuridis dari dominasi suatu ideologi yang immoral.
Mereka menafsirkan kembali perundang-undangan sebelum tahun 1933
dengan mengesampingkan interprestasi yang di lakukan selama itu da
menggantikannya dengan penafsiran yang mengacu kepada ideologi nasional-
sosialistis. Ideologi yang berhubungan dengan ras di Amerika Serikat, itu
ideologi keunggulan kulit putih telah menimbulkan penyebutan keadilan
berdasar atas kelas (class justice, white justice). Kendatipun hukumnya
menyatakan asas persamaan dihadapan hukum, tetapi Amerika terbeah dua
menjadi Amerika putih dan hitam, dimana penduduk hitam ditempatkan di
bawah penduduk kulit putih.
Peter Gabel dan Jay M. Feinman mengamati perubahan-perubahan dalam
sosial ekonomi yang memunculkan ideologi berbeda dan yang pada gilirannya
membentuk konsep tentang kontrak. Ideologi tersebut berfungsi untuk
melegitimasi praksis kontrak dalam konteks tatanan sosial ekonomi yang
berbeda-beda. Legitimasi kontrak pada abad ke-29 adalah ideologi tentang
persaingan bebas sebagai konsekuensi dari interaksi antara individu secara
sukarela, yang pada dasarnya bebas dan sederajad satu sama lain. Ideologi
tersebut mengabaikan kenyataan tentang terbatasnya kebebasan pasar yang
muncul dari posisi kelas seseorang dan pendistribusian kekayaan yang tidak
sama. Konsekuensi hukum dari mistifikasi legitimasi tersebut adalah
pemisahan hukum kontrak dari hukum tentang pemilikan dan hukum tentang
hubungan yang bersifat non-konsensual.
Pada abad ke-20 berlangsung suatu transformasi yang memberantakan
aturan-aturan lama, persis abad ke-19 memberantakan tatanan abad ke-18. Di
sini juga terjadi transformasi dari pikiran ideologis yang dibutuhkan untuk
membenarkan praksis abad ke-20. Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-
20 adalah digantikannya kompetisi tanpa kendali dari pasar bebas oleh

6. integrasi dan koordinasi dalam ekonomi. Di sini Negara secara besar-besaran
masuk untuk mengatur dan menstabilkan keadaan.
c. Hukum sebagai rekayasa social
Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan
fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam
suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-
kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, hukum sekarang sudah
menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Secara pasti penggunaan
hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscoe Pound, yang
pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal
dengan sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut
dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purposive of Sociological
Jurispridence. Program Pound tersebut makna sosiologisnya terlihat pada
sifatnya yang :
1. Lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang
abstrak
2. Memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan
melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk
menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha
sedemikian itu
3. Lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum
daripada sanksinya.
4. Menekankan, bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebi dipandang sebagai
pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat
daripada sebagai kerangka yang kaku.
Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan
dari anggapan serta faham bahwa hukuman itu merupakan sarana (instrumen)
yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum
sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai
kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum
dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgorecki
mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh, apabila pembuatan

7. hukum ingin memberikan akibat seperti dikehendaki. Adapun langkah-langkah
dalam rekayasa sosial itu antara lain :
1. Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik
2. Analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan
menentukan jenjang susunannya.
3. Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa
4. Pengukuran efek hukum yang dibuat.
Sesungghnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan
proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir
terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-
temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin
mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya.
B. Sosilogi hukum
Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Perubahan Sosial
Pendekatan yang berlawanan dari pakar reformasi sosial Inggris Jeremy
Bentham dan pakar Jerman Friedrich Karl Von Savigny telah memberikan
paradigma yang saling bertolak belakang tentang hal (proposition) ini. Pada
permulaan era industrialisasi dan urbanisasi di Eropa, Bentham mengharapkan
agar reformasi hukum dapat merespons dengan cepat kebutuhan-kebutuhan sosial
dan untuk merestrukturisasi masyarakat. Dia dengan gratis memberi saran
kepada pemimpin-pemimpin Revolusi Perancis, karena ia percaya bahwa negara-
negara dengan tahap perkembangan ekonomi yang sama memerlukan “obat”
(remedies) yang sama untuk masalah ekonomi mereka. Pada kenyataannya,
adalah filosofi Bentham dan semua pengikutnya, yang mengubah Parlemen
Inggris – dan parlemen di negara-negara lainnya – ke dalam instrumen-instrumen
legislatif aktif untuk membawa reformasi sosial sebagian untuk merespons dan
sebagian sebagai stimulan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial yang dirasakan.
Juga menulis pada waktu yang sama, Savigny , seperti yang telah saya bahas di
Bab 2, menghujat reformasi hukum yang menyapu (the sweeping legal reforms)
yang dibawa oleh Revolusi Perancis yang mengancam untuk menginvasi Eropa
Barat. Ia percaya bahwa adat populer yang dikembangkan secara penuh, dapat
membentuk dasar dari perubahan hukum. Karena adat tumbuh dari kebiasaan

8. dan kepercayaan dari orang-orang tertentu, dan bukan karena pernyataan
humanitas abstrak, maka perubahan hukum adalah kodifikasi dari adat dan hal itu
adalah perubahan berskala nasional, dan bukan universal (He believed that only
fully developed popular customs could form the basis of legal change. Since
customs grow out of the habits and beliefs of specific people, rather that
expressing those of an abstract humanity, legal changes are codifications of
customs and they can only be national, never universal).
Satu abad kemudian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial tetap
controversial. “Tetap ada 2 pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan
antara kaidah-kaidah hukum (legal precepts) dan sikap-sikap dan perilaku
masyakarat. Menurut pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan
keadilan (sense of justice) dan sentimen moral dari populasi, dan legislasi hanya
dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma
sosial yang berlaku (prevailing social norms). Menurut pendapat yang lain,
hukum, khususnya legislasi, adalah wahana (vehicle) melalui mana evolusi sosial
yang terprogram dapat dilakukan” (Aubert, 1969: 69). Pada satu sisi ekstrim,
terdapat pandangan bahwa hukum adalah peubah tak bebas (dependent variable),
yang ditentukan dan dibentuk oleh pamali-pamali yang ada (current mores) dan
opini-opini dari masyarakat. Menurut pendapat / posisi ini, perubahan hukum
adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial; reformasi hukum
tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas hal ini tidak
benar, dan mengabaikan fakta bahwa sepanjang sejarah institusi-institusi hukum
telah ditemukan untuk “mempunyai peranan yang jelas, dan bukan pengertian
yang meraba-raba, sebagai suatu instrumen yang mengatur (set off), memonitor,
atau meregulasi fakta atau kecepatan dari perubahan sosial” (Friedman, 1969:
29). Pendapat ekstrim lainnya diberikan oleh pakar hukum Soviet, seperti P.P.
Gureyev dan P.I. Sedugin (1977), yang melihat hukum sebagai instrumen untuk
melakukan rekayasa sosial (social engineering). Pendapat mereka adalah,
“selama periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme, Negara Soviet telah
menggunakan legislasi secara luas untuk mengarahkan masyarakat, memulai dan
mengembangkan bentuk-bentuk sosial ekonomi, menghapuskan setiap bentuk
eksploitasi, dan meregulasi berdasarkan tenaga kerja dan konsumsi dari produk-
produk tenaga kerja sosial (products of social labour). Ia menggunakan legislasi
untuk membuat dan meningkatkan lembaga-lembaga sosialis demokratis, untuk

9. membuat hukum dan ketertiban yang keras (firm law and order), melindungi
sistem sosial dan keamanan Negara, dan mengembangkan sosialisme” (Gureyev
dan Sedugin, 1977: 12).
Pandangan-pandangan ini menggambarkan 2 ekstrim dari pendapat
(continuum) yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan perubahan
sosial. Masalah keterkaitan (interplay) antara hukum dan perubahan sosial jelas
bukanlah masalah yang sederhana. Jelasnya, pertanyaannya adalah : Apakah
hukum mengubah masyarakat ? atau Apakah perubahan sosial mengubah hukum
? Kedua pendapat ini kemungkinan benar. Namun, akan lebih tepat untuk
menanyakan, di bawah kondisi-kondisi apakah hukum dapat menyebabkan
perubahan sosial, pada level apakah, dan sejauh mana ? Begitu pula, persyaratan
agar perubahan sosial dapat mengubah hukum juga harus dijelaskan lebih jauh.
Pada umumnya, di masyarakat yang sangat urban dan sangat
terindustrialisasi seperti Amerika Serikat, hukum telah memainkan peran yang
besar dalam perubahan sosial, dan sebaliknya, atau sekurangnya lebih besar
daripada pada kasus masyarakat tradisional atau dalam pemikiran sosiologi
tradisional (Nagel, 1970: 10). Ada beberapa cara untuk menggambarkan
hubungan timbal balik ini. Sebagai contoh, dalam domain hubungan antar
keluarga, urbanisasi dengan apartemen-apartemen yang kecil, telah mengurangi
keinginan untuk tinggalnya keluarga dari tiga generasi di dalam satu rumah
tangga. Perubahan sosial ini telah menyebabkan adanya hukum-hukum
keamanan jaring sosial (social security laws) yang pada gilirannya telah
membantu perubahan dalam tenaga kerja dan institusi sosial bagi orang yang
berusia lanjut. Perubahan dalam hubungan induk semang-penyewa (landlord-
tenant relationship) telah mengubah hukum tata bangunan (housing codes), yang
menyebabkan perubahan dalam hubungan perinduksemangan. Sebagai akibat
dari perubahan teknologi, hubungan antara pemilik properti dengan individu-
individu lainnya telah menjadi “kurang pribadi” (more impersonal) dan
kemungkinan besar telah mengarah ke kerugian (injury), dan sebagai hasilnya,
telah menyebabkan perubahan definisi hukum tentang “uang simpanan” (fault),
yang pada gilirannya telah mengubah sistem asuransi Amerika. Akhirnya, dalam
konteks hubungan antara majikan dengan pegawai (employer-employee
relations), dalam sejarah Amerika sebelum tahun 1930an (masa depresi besar
Amerika – penerjemah) telah mengaktifkan aturan dan statuta (precedents and

10. statutes) yang menjamin hak buruh untuk membentuk serikat buruh, dan ketika
Undang-Undang Wagner telah diundangkan, persentase jumlah buruh dalam
serikat buruh telah meningkat, walaupun juga telah mencapai titik kejenuhan
(Nagel, 1970:1).
Walaupun ada gambaran yang jelas tentang adanya hubungan timbal balik
antara hukum dan perubahan sosial, untuk tujuan analisis, saya akan memandang
hal ini sebagai hal yang mandiri (unilateral). Di sini, di seksi selanjutnya saya
akan membahas kondisi-kondisi dimana perubahan sosial telah menyebabkan
peubahan hukum; kemudian, dalam seksi berikutnya, saya akan membahas
hukum sebagai instrumen perubahan sosial.
a. Kelompok-kelompok sosial dan hukum
Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari
hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang
terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah
kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh
kesamaan-kesamaan kepentingan bersama.Kelompok atau group
adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada
umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatan
hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah
kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang
yang memiliki kesamaan dalam aktifitas umum namun dengan arah
interaksi terkecil.
b. Stratifikasi Sosial dan Hukum
Lapisan–lapisan yang terjadi dimasyarakat akan membawa perbedaan
dalam perlakuan dan pemberian fasilitas yang akan diterima oleh
masing-masing lapisan tersebut. Sebagai contoh bagi mereka yang
memiliki banyak uang, akan mudah sekali mendapatkan tanah,
kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan, bagi mereka yang memiliki
kekuasaan akan mudah dalam mendapatkan uang agar kaya.

11. Lapisan-lapisan masyarakat seperti tersebut diatas dikenal dengan Social
Stratification1[1]. Istilah staratification berasal dari kata stratum ( strata) yang berarti
lapisan. Menurut Pitrim A. Sorokin social stratification adalah pembedaan penduduk
atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat ( hierarkis). Di India dikenal
dengan adanya empat lapisan masyarakat ( kasta) yaitu:
1. Kasta Brahmana ( dalam kelompok ini adalah para pendeta)
2. Kasta Ksatria ( dalam kelompok ini adalah golongan bangsawan dan tentara)
3. Kasta vaicya ( masuk dalam kelompok ini adalah para pedagang)
4. Kasta sudra ( adalah terdiri dari rakyat jelata)
Masyarakat yang tidak termasuk dalam golongan-golongan diatas dikelompokan dalam
golongan paria. Kriteria yang dipakai untuk menggolong-golongkan masyarakat dalam
lapisan-lapisan tertentu adalah:
- Ukuran kekayaan
- Ukuran kekuasaan
- Ukuran kehormatan
- Ukuran ilmu pengetahuan.
Kedudukan diartikan sebagai tempat atau porsi seseorang dalam satu kelompok sosial.
Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya
sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulanya, prestisenya,
dan hak-hak serta kewajibannya. Kedudukan tersebut dibagi2[3];
1. Ascribed status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan
perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, yang diperoleh karena kelahiran.
Contoh seorang bangsawan.
2. Achieved status adalah keduudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha
yang disengaja.