demokrasi dan ham

1. Efta Shufiyati
15730251006

2. Legislasi
Penanganan
Kasus
Adat/Kebiasaan
Perjanjian oleh
para pihak

3. Pembagian Sistem Hukum
Wilayah
Berlakunya
Materi Muatan
Hukum
Sifat
Sanksinya
•H. Nasional
•H.Internasional
•Hukum Privat
•H. Publik
•H. Pidana
•H. Perdata
•H.Administrasi

4. Blh tdknya hukum
disimpangi
Cara Hukum
Tingkat
keumuman
aturan-aturan
•H. Pemaksa
•H.Pelengkap
•H. Buatan Hakim
•H. Adat
•Asas Hukum
•Kaidah Hukum

5. Konsistensi
sistem Hukum
• Hukum dibuat dengan berbagai cara , bisa melalui kontradiksi, maka
hukum harus ada ketentuan-ketentuan yang dianut
Kelengkapan
Sistem Hukum
• Kodifikasi Hukum
• Hukum sudah lengkap, perkembangannya Hukum Tidak Lengkap
Adanya penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya diharapkan
melengkapi/menyempurnakan dengan berbagai metode penafsiran
Konsep Fundamental
dalam Sistem Hukum
• Ilmu Pengetahuan Hukum misal konsep tentang orang,
benda /barang, perbuatan hukum

6. Teori-teori Positivistis
Sistem Hukum
Teori-teori Content
Sistem Hukum
Teori-teori Sosiologis
Sistem Hukum

7.  Teori Positivisme
Hukum adalah apapun yang ditetapkan oleh
lembaga yang dibuatnya
 Teori Natural Law
merupakan hukum yang dibuat moral/rasa
keadilan
 Teori Content
Diwakili oleh Ronald Dworkin yang muncul karena
ketidaksetujuannya dengan aliran positivistis dan
hanya memutus perkara berdasarkan norma
 Teori Sosiologis
Ditemukan 2 sistem ditemukan dalam teori
sosiologis hukum yakni teori-teori fungsional dan
teori-teori isi

8. 1. Ilmu Hukum dan Sosiologis:Sebuah sejarah
singkat
 Hukum tidak dipandang sebagai suatu tradisi
intelektual yang telah memberikan sumbangan
yang penting bagi pengembangan teori sosial.
 Teori sosial memiliki pengaruh yang semakin
meningkat adalam tulisan-tulisan ulasan
hukum dan teori hukum semakin meresap
dalam tulisan sosiologis terutama dalam
penelitian-penelitian hukum dan rasionalitas
serta teori feminis.

9. Mazhab Chicago
Mazhab Yale
Mazhab Legal
Incentive
Mazhab Public
Choice
Mengevaluasi peraturan-peraturan atas dasar
kemampuan untuk meningkatkan efisiensi
serta penggunaan sumber-sumber langka
sangat memperhatikan masalah rancangan
institusional dan masalah-masalah etika dalam
pengaturan-pengaturan institusional
memusatkan perhatian pada pengaruh
peraturan-peraturan hukum mengenai insentif
bagi para individu yang terklibat dalam
tindakan rasional
teori pilihan publik meneliti konsekuensi
kolektif dari pilihan individual.

10. A. Ajaran Hukum Kritis
 Serangan atas legalisme
 Pernyataan yang tidak menentukan
 Otonomi ukum yang relatif
 Kesadaran hukum
B. lmu Hukum feminis
 Teori pendekatan Hukum umum yang
menekankan bahwa kesamaan dan perbedaan
mengenai hubungan kekuasaan, kedudukan sosial
C. Teori Ras Kritis
kelompok yang beraneka ragam yang
membicarakan berbagai bidang hukum dalam
berbagai suara.

11. Teori Hukum Represif
 Badan-badan pengawasan
khusus
 Kesepatan bagi rakyat untuk
mendpatkan keadilan, dimana
mereka dapat memperoleh
perlindungan dan jawaban atas
keluan-keluhannya terbatas
 Adanya suatu rejim hukum
ganda,yakni melembagakan
keadilan kelas dengan
mengkonsolidasikannya dan
mengesahkan pola-pola
subordinasi sosial
Teori Hukum Otonom
 Penekanan kepada aturan-aturan
hukum sebaga upaya utama untuk
mengawasi kekausaan resmi dan
tidak resmi
 Terdapat pengadilan yang bebas
yang tidak dapat dimanipulasi
oleh dan bebas dari kekuasaan
politik dan eonomi, serta memiliki
otoritas khusus untuk mengadili
pelanggaran hukum baik buat
pejabat maupun individu
 Terpisahnya hukum dari politik

12. Teori Hukum Responsif
 Pergeseran penekanan dari aturan-
aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan
 Pentingnya watak kerakyatan baik
sebagai tujuan hukum maupun cara
untuk mencapainya.

13. Critical Theory of the Frankfurt School
Teori kritis mengklaim menjadi liberating tidak
dalam pengertian penyajian strategi mencapai
ide kebebasan yang diyakini oleh pelaku-pelaku.
Melainkan, ia bermaksud mendeskripsikan
asumsi-asumsi mengenai kondisi-kondisi sosial,
yang mana asumsi-asumsi ini dapat diubah oleh
suatu proses pencerahan teoritis dan politis.
Ketika teori menghasilkan hasil seperti itu,
klaimnya diperkuat. Dengan demikian the
liberating mengklaim menjadi kognitif juga.

14. Relativist Epistemology
Gerakan CLS bermaksud menggunakan Relativist Epistemology
abad ke-20 untuk tujuan-tujuannya. Relativist Epistemology
menolak kepastian tradisional dan mengingkati kepercayaan
objektif. Relativist Epistemology telah dikembangkan dalam
matematika dan fisika. Secara tradisional, matematika dan fisika
dipikirkan berkaitan dengan satu realitas objektif
American Legal Realism (Realisme Hukum Amerika)
Gerakan CLS tidak menyukai liberalisme dan individualisme,
memuji komunitas, mengkritik legal order, menentang hirarki
sosial dan menyebut human relation sebagai perubahan
fundamental. Karenanya, hal ini mengingatkan pada utopian
sosialisme akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 khususnya
terhadap Fourier dan Owen, serta romantisme revolusi pada awal
abad ke-19 dalam agama, sastra, filsafat menentang
rasionalisme abad ke-18

15. • Menciptakan kesamaan
bagi perempuan
terutama kesempatan
dalam membuat pilihan
Feminisme Liberal
• di mana tidak ada
perbedaan berdasarkan
jenis kelamin, baik
secara hukum maupun
lembaga,
Feminisme
Asimilasi
• kekuatan kesamaan
perempuan konform
pada norma laki-laki.
Pendekatan ini
menekankan perbedaan
jenis kelamin
Feminisme dengan
perlakuan khusus

16. •Pendekatan ini mengajukan suatu
batasan tegas bagi hukum dalam
memperhitungkan perbedaan
jenis kelamin
Feminisme
inkorposionis
•memfokuskan pada perbedaan
laki-laki dan perempuan.
Perspektif laki-laki terhadap
hukum, menurut pendekatan ini
harus direkonstruksi dengan
memperhitungkan nilai-nilai
feminis,
Feminisme
Rasional / kultural
•Pendekatan ini memandang
perempuan sebagai suatu kelas,
bukan makhluk individu seperti
dalam feminisme liberalime dan
diklaim bahwa kelas ini telah
didominasi oleh kelas lain yakni
laki-laki.
Feminisme
Radikal
•memusatkan perhatian pada
realitas-realitas perempuan,
bukan pada suatu kategori yang
disebut perempuan. Diyakini
bahwa mendefinisikan
perempuan menarik identitas
dari seorang individu kepada
identitasnya sebagai seorang
perempuan.
Feminisme
Postmodern

17.  Perbudakan awal ke-17 di daerah koloni Amerika, tanpa definisi yang jelas
mengenai status seorang budak.
 Aktivitas legislatif akhir abad ke-17 di dalam badan pembuat undang-undang
kolonial dan UU budak ke-18 yang menjadikan perbudakan tidak hanya suatu
kondisi seumur hidup, tetapi juga beersifat warisan
 Pengingkaran berkelanjutan atas kepribadian hukum bagi kelompok kulit hitam
pada revolusi Amerika dan pada Republik yang diikuti dengan pengundangan
UU budak pasca revolusi
 Pengaturan secara slave code abad ke-19 mengenai hubungan kelompok kulit
hitam kelompokn kult putih di mana seorang kulit hitam tidak mempunyai hak
berkeluara, kekbebasan bergerak, hak pilih, dan kapasitas hukum untu
menggugat atau memberikan kesaksian dalam suatu kasus yang melibatkan
seorang kulit putih yang didukung dengan hukum-hukum pelengkap bagi kulit
hitam

18. 1. Kritik Mengenai Integrasi
CRT menyusun suatu
argumen bagi kesadaran
ras sebagai sesuatu yang
membebaskan, tanpa
penekanan, tanpa elemen
2. Kritik terhadap doktrin
antidiskriminasi
CRT mengkritisi apa yang
disebut kerangka aksis
tunggal hukum
antidiskriminasi yang ada
dimana ada diskriminasi
gender atau diskriminasi ras,
tetapi bukan penggabungan
dari keduanya.

19. 3. kritik mengenai analogi
dengan seksisme
Praktik penganalogian
rasisme dengan seksisme
dikritik sebagai memberi
kontribusi bagi
pengekalan diskriminasi
ras dengan mengaburkan
peran yang sangat khusus
ras sebagai suatu alat
penindasan dalam
masyarakat. hal ini
nampak dalam beberapa
cara, misalnya ditunjukkan
bahwa praktik menyatukan
kelompok-kelompok yang
secara sosial
tersubordinasi
4. Dukungan atas kesadaran
ganda
bergerak dalam arah
pencarian suatu cara
untuk memperbaiki
ketidakadilan ras dalam
masyarakat, tanpa harus
terperangkap pada suatu
norma universal tunggal
atau visi tunggal mengenai
kebaikan.

20. Penelitian Terhadap Konsensus
Bagaimana Cara menetapkan standar
dari suatu kasus yang belum pernah
terjadi sebelumnya?
Pendekatan tradisional yang
mendasarkan pada standar
analogi-analogi
Pendekatan yang menggunakan
standar moral, namun
kelemahannya tidak ada
konsensus mengenai moral
Definisi pendekatan ini adalah
“Moral adalah sesuatu yang dapat
meningkatkan jumlah kesenangan
dengan mengurangi jumlah
kerugian dalam segala aspek
kehidupan manusia.

21. Batasan Instrumentalisme hukum
Menurut Wietholter menggambarkan yurisprudensi perdebatan
umum tentang batasan-batasan negara kesejahteraan
Ketidakefektifan
Konflik antar sistem
Orientasi Hasil
Kolonisasi

22. Reformasi Konstitusi Pembentukan Hukum
Institusi Penegekan
hukum kehilangan
kredibilitas
Lembaga-lembaga
pendidikan tinggi
hukum menjadi
pemasok utama SDM
Manajemen
penegakan hukum
kacau balau

23. Dalam mengatasi reformasi hukum di Indonesia
yang dianggap belum berhasil yang disebabkan
masih maraknya korupsi, komersialisasi dan
komoditasi maka adanya pemikiran (HYP)
1. Asumsi dasar hukum adalah untuk manusia
2. HYP tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final,
melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi manusia
3. HYP menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagai paham dengan
aliran legal realism, freirerechslehre, sociological jurisprudence,
interessenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam, dan critical legal studies
4. HYP ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum dan menolak
berbagai status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebgai teknologi
yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral

24. 1) Beberapa putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu/pilkada yang menyimpangi hukum acara
MK untuk menerapkan keadilan substansif dengan memasuki ranah berbagai pelanggaran
PEMILU (tidak hanya berkutat dengan hasil perhitungan suara) juga dianggap sebagai
penegakan hukum progresif.
2) Namun demikian, harus diakui bahwa ada beberapa putusan MK oleh Prof.Satjipto Rahardjo
dikritik yang mungkin dinilai tidak menegakkan hukum progresif, misal putusan terkait
pengujian UU KPK No.30/2002 (Putusan No.12-16-10/PUU-IV/2006) dengan artikel di Harian
Kompas melalui ungkapan mau memberantas korupsi saja kok dipersuli
3) Gagasan atau pemikiran HYP yang di Indonesia dipelopori Prof.Satjipto Rahardjo dimaksudkan
sebagai gagasan atau tesis hukum yang antroposentris yang rakyat dan pro-keadilan yang
mungkin akan menerabas berbagai prosedural teknis justisial yang justru akan menghambat
ideal-ideal hukum bagi kesejahteraan umat manusia sendiri. Dengan kata lain, hukum justru
harus memihak demi kepentingan manusia, bukan sebaliknya malah manusia
dikorbankan untuk hukum

25. Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses
Pembangunan
1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from want. Oleh
karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan HAM
yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan mencakup aspek pembaharuan
pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum yang idealis,emanisipatoris, serta
profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan profesional hukum yang elitis
2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-
pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik
hukum termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan kemanfaatan pembangunan bagi golongan
sosial yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja, tetapi juga
untuk meningkatkan harkat dan martabat atau derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam
masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.

26. Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses
Pembangunan
1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from
want. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan
menegakkan HAM yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan
mencakup aspek pembaharuan pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum
yang idealis,emanisipatoris, serta profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan
profesional hukum yang elitis
2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan
pemihakan-pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik
pembangunan, dan politik hukum termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan
kemanfaatan pembangunan bagi golongan sosial yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk
kepentingan golongan kuat dan kaya saja, tetapi juga untuk meningkatkan harkat dan martabat atau
derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula
pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.

27. TERIMA KASIH