Kuliah Hukum Pidana

1. Bagus H Kusuma

2. Alasan Penghapus Penuntutan
 Dalam KUHP :
 Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan (pasal 72-75
KUHP)
 Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)
 Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)
 Daluwarsa (pasal 78 KUHP)
 Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat
tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan
denda saja (pasal 82 KUHP).
 ketentuan diluar KUHP adalah :
 Abolisi
 Amnesti

3. Delik Aduan
 Kewenangan melakukan penuntutan pada prisipnya
tidak berhubungan dengan kehendak perorangan
 Penuntutan thd delik aduan tjd pd beberapa delik
tertentu diantaranya perzinahan (pasal
284), persetubuhan terhadap anak dibawah umur
(pasal 287-288), untuk melarikan wanita (pasal
332), pencemaran nama baik (319) dan lain-lain

4. Bentuk2 Delik aduan
 Delik Aduan Absolut
 Delik aduan absolutpenuntutan hny bisa tjd apabila
dilakukan oleh korban TP tsb
 Delik aduan absolut tjd Dalam hal dianggap bahwa
kepentingan orang yang terkena tindak pidana itu
melebihi kerugian yang diderita oleh umumberdasarkan
karakter dr sifat kejahatan tsb
 maka hukum memberikan pilihan kepadanya untuk
mencegah atau memulai suatu proses penuntutan.
 Ex : Seorang perempuan muda(dbwh umur) yang telah
disetubuhi boleh memilih untuk menikahi laki-laki yang
menyetubuhinya daripada pelaku dijatuhi pidana (Psl 293
KUHP)

5. Lanjutan
 Delik Aduan Relatif
 Karakter delik aduan ini tidak terletak pada sifat
kejahatan yang dilakukan melainkan pada hubungan
antara pelaku / pembantu dan korban. Baik hubungan
karena keturunan / darah atau dalam hal hubungan
perkawinan.
 Dalam hal relasi antara sifat keperdataan yang lahir
dari hubungan tersebut dapat menjadi alasan dalam
mencegah terjadinya penuntutan.
 Kebanyakan delik-delik ini terkait dengan delik
dibidang harta benda (pasal 367 KUHP).

6. Yang berhak mengadu dan
tenggang waktu pengaduan
Yang berhak mengadu Tenggang waktu pengaduan
1. Jika ybs. Belum 18
th / belum cukup
umur / dibawah
pengampuan
(pasal 72) :
•Oleh wakil
yang sah dalam
perkara perdata;
•Wali pengawas
/ pengampu
•Istrinya
Keluarga sedaraj
garis lurus
•Keluarga
sedarah garis
menyimpang
1. Pengajuan (Psl 74)
•Bertempat tinggal di
Indonesia 6 bulan sejak
mengetahui
•Bertempat tinggal di luar
Indonesia 9 bulan sejak
mengetahui adanya
kejahatan.

7. Lanjutan
Yang berhak mengadu Tenggang waktu pengaduan
2. Jika ybs meninggal (Psl 73) oleh :
•Orang tuanya
•Anaknya
•Suami atau istrinya (kecuali ybs tdk
menghendaki)
2. Penarikan kembali delik aduan 3
bulan setelah diajukan

8. Ketentuan khusus dalam buku II ttg
delik aduan (Ex)
 Disamping ketentuan umum tersebut diatas , ada pula ketentuan-
ketentuan khusus, misalnya :
1. Untuk perzinahan (pasal 284).
 Yang berhak mengadu hanya suami / istri yang tercemar (ketentuan
pasal 72 dan 73 diatas tidak berlaku).
 Penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan, sewaktu-
waktu, selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
(ayat 4). Jadi ketentuan pasal 75 KUHP tidak berlaku.
2. Untuk melarikan wanita (pasal 332)
 Yang berhak mengadu :
 Jika belum cukup umur oleh : wanita ybs, atau orang yang harus memberi
ijin bila wanita itu kawin
 Jika sudah cukup umur, oleh : wanita ybs, atau suaminya.

9. Ne Bis In Idem (Psl 76)
 Pengertian :
 Arti sebenarnya dari neb is in idem ialah “tidak atau
jangan dua kali yang sama”.
 Latin: “nemodebet bis vexari” (tidak seorangpun atas
perbuatnya dapat diganggu / dibahayakan untuk
kedua kalinya)
 Dlm Hukum Klga Anglo Saxon :
 “No one could be put twice in jeopardy for the same
offence (double Jeopardy)

10. Ratio dr ne bis in idem
 Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan
kewibawaan Negara);
 Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

11. Penuntutan dpt hapus krn ne bis in
idem
 Syarat :
• Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
• Orang terhadap siap putusan itu dijatuhkan adalah
sama;
• Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama
dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

12. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 Tdk ada upaya hukum lagi
 Dalam hal ini termasuk PK adalah upaya hukum
Putusan hakim yg berkekuatan hkm tetap :
• Pembebasan (vrijspraak) pasal 191 (1) KUHAP
(dulu 313 RIB).
• Pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag
van allerechtvervolging) pasal 191 ayat (2) KUHAP
(dulu 314 RIB);
• Penjatuhan pidana pasal 193 ayat (1) KUHAP (dulu
315 RIB).

13. Asas ne bis in idem tdk berlaku untuk keputusan hakim
yg blm berhub dg pokok perkara(beschikking)
 Tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa
perkara yang bersangkutan;
 Tentang tidak diterimanya tuntutan Jaksa karena
terdakwa tidak melakukan kejahatan;
 Tetang tidak diterimanya perkara karena penuntutan
sudah daluwarsa.
 Putusan2 itu hrs merupakan putusan yg menyangkut
perkara pidana, kalo ada putusan dlm perkara hukum
lain (perdata, TUN) tdk menghalangi adanya
penuntutan pidana

14. Nebis in idem tdk hny pd putusan hakim di Indonesia, tp juga
hakim di negara asing
 Syarat putusan hakim di negara lain hrs :
1. Putusan yang berupa pembebasan;
2. Putusan yang berupa pelepasan dari tuntutan hukum;
3. Putusan berupa pemidanaan :
 Yang sekuruhnya telah dijalani, atau
 Yang telah diberi ampun (grasi), atau;
 Yang wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena
kadaluwarsa.
Catatan :
Dengan syarat-syarat diatas, maka apabila keputusan hakim asing yang berupa
pemidanaan baru sebagian dijalani, maka orang tersebut di Indonesia dapat
dituntut lagi.
Dalam pengertian “telah dijalani seluruhnya” putusan hakim asing itu, menurut
Pompe termasuk pidana bersyarat (V.V. = voorwaardelijke veroordelling) dan
pelepasan bersyarat (V.I. = voorwaardelijke invrijheidstelling).

15. Orang yang dituntut harus sama.
 Ini merupakan segi subyektif dari persyaratan neb is
in idem.
 Ex : Apabila misalnya A dan B melakukan tindak
pidana bersama-sama, akan tetapi yang tertangkap
dan dituntut pidana baru A, maka dalam hal B
kemudian tertangkap ia tetap masih dapat dituntut
walaupun misalnya A dibebaskan.

16. Perbuatan yg dituntut hrs sama
 Mrpk sisi objektif dr ne bis in idem
 Kl terjadi pd concursus idealis maka hny
dimungkinkan satu kali penuntutan saja...(ada ne bis
in idem)
 Kl itu concursus realis maka dimungkinkan ada
penuntutan kedua kalinya (ne bis in idem tdk berlaku)

17. Persoalan feit, disamping berkaitan
erat dgn mslh concursus, juga
berkaitan :
 Alternatifitas dalam surat tuduhan/dakwaanjika
dalam surat dakwaan jaksa salah menuntut maka tidak
dapat diajukan penuntutan kedua kalinya
 Waktu terjadinya TP, kalo jaksa sampai salah
menuntut TP berdasarkan tempus delictie dan hakim
sampai membebaskan terdakwa,krn tempus
delictienya salah, maka tidak dapat diajukan tuntutan
kedua kalinya
 Dlm hal ini sebenarnya, sblm ada putusan, jaksa dpt
mengubah surat dakwaan berdasar psl 144 KUHAP,
asal perbuatannya (feit) tetap

18. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
 Matinya terdakwa jelas menghapuskan adanya
penuntutan

19. Daluwarsa Penuntutan Pidana
 Ide dasar
 Ditetapkannya lemabga daluarsa penuntutan dalam KUHP pada
dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu :
 Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan
menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi akan tetapi juga
mengahpuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
 Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang
menyebabkan kesulitan pembuktian.
 Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup
terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.
 Namun demikian yang utama dari ketiga alasan itu adalah kebutuhan
untuk memidana dan kesulitan pembuktian menjadi alasan utama.
Karena itu adagium punier non (simper) necesse est (menghukum
tidak selamanya perlu) menjadi dasar dari keberadaan lembaga ini.
 Ide dasar ini berlandaskan atas kepastian hukum

20. Tenggang waktu daluwarsa
 Tenggang waktu daluwarsa ditetapkan dalam pasal 78
(1), yaitu :
 Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan :
sesudah 1 tahun;
 Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau
penjara maksimum 3 tahun : daluwarsanya sesudah 6
tahun;
 Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih
dari 3 tahun daluwarsanya 12 tahun;
 Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau
seumur hidup : daluwarsanya sesudah 18 tahun.

21. Kapan mulai berlakunya
daluwarsa?
 tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah
perbuatan dilakukan, kecuali dalm hal-hal tertentu yang
disebut dalam pasal tersebut yang menyangkut
vorduurende delict (delik berlangsung terus) (Psl 79 )
 Kejahatan terhadap mata uang (pasal 244) perhitungan
daluwarsa didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau
diedarkan;
 Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (pasal 328, 329,
330 dan 333), daluwarsa dihitung keesokan hari setelah orang
tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia;
 Kejahatan terhadap register kependudukan (pasal 556-558 a),
sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan
register.

22. Kapan daluwarsa mulai
terhenti/tercegah?
 Menurut pasal 80 (1) tenggang daluwarsa terhenti / tercegah (gestuit) apabila
ada tindakan penuntutan (daad van vervolging).
 Pada mulanya tindakan penuntutan diartikan secara luas yaitu mencakup juga
tindakan-tindakan pengusutan/penyidikan(daad van opsporing).
 Tetapi yurisprudensi kemudian menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu
hanya perbuatan-perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan
hakimdalam acara pidana (misal menyerahkan perkara ke sidang, mendakwa /
mengajukan tuduhan/dakwaan, memohon revisi), jadi tindakan
pengusutan/penyidikan tidak lagi dianggap termasuk tindakan penuntutan.
 Menurut pasal 80 (2) sesudah terjadinya pencegahan (stuiting) mulai berjalan
tenggang daluwarsa yang baru, jadi selama terhentinya selama ada tindakan
penuntutan tenggang waktunya tidak dihitung.
 Misal : si A melakukan pencurian tanggal 1 Agustus th 2000, daluwarsa
penuntutan utk TP Pencurian 2 Agustus 2012, A diajukan ke persidangan tgl 1
Agustus 2003, daluwarsa penuntutan terhenti pd saat itu, penuntutan
dibacakan di muka persidangan tanggal 10 Agustus 2003, maka daluwarsa
mulai berjalan baru 12 tahun ke depan setelah dibacakan penuntutan

23. Penangguhan daluwarsa (scorsing).
 Disini waktu daluwarsa penuntutan tertangguhkan/tertunda artinya
terhenti sementara, tidak dihitung mulai awal
 Menurut pasal 81 (1) tenggang daluwarsa penuntutan
tertunda/tertangguhkan (geschorst) apabila ada perselisihan
praejudisiil, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih
dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan.
 Misal : seorang melakukan TP Penipuan tanggal 1 Juli 2000, daluwarsa
penuntutan 12 tahun jd 2 juli 2012, dlm perkara penipuan itu dia juga
terlibat kasus ngemplang utang, maka penyelesaian perkara perdata
tsb menangguhkan daluwarsa penuntutan pidana, perkara ngemplang
utang diajukan ke sidang dlm perkara perdata tgl 1 juli 2003, dan
selesai 1juli 2004, selang waktu 1 tahun itu tdk diperhitungkan sebagai
daluwarsa penuntutan pidana, jd secara total daluwarsa penuntutan
pidana orang tsb menjadi 2 juli 2013

24. Pasal 82—pembayaran denda
maksimum
 Ketentuan membayar denda maksimum untuk TP yg
diancam dengan pidana denda (TP pelanggaran), dpt
menghapuskan penuntutan pidana, dikenal dengan
lembaga hukum penebusan (afkoop) atau sering
disebut perdamaian (schikking)

25. Amnesti dan Abolisi
 UU darurat No. 11/1954 LN. 1954 No. 146
 Dengan pemberian amnesti maka semua akibat
hukum pidana orang yg telah melakukan TP
dihapuskan
 Abolisi hny menghapuskan penuntutan pidana

26. Hapusnya kewenangan
menjalankan pidana
 Yg terdapat dlm KUHP :
 Matinya terdakwa (Psl 83)
 Daluwarsa (Psl 84 dan 85)
Yg terdapat di luar KUHP :
 Pemberian amnesti oleh presiden
 Pemberian grasi oleh presiden

27. Tenggang waktu daluwarsa
menjalankan pidana
 Tenggang waktu daluwarsanya diatur dalam pasal 84
(2), yaitu :
 untuk semua pelanggaran : daluwarsanya 2 tahun.
 Untuk kejahatan percetakan : daluwarsanya 5 tahun.
 Untuk kejahatan lainnya : daluwarsanya sama dengan
daluwarsa penuntutan (lihat pasal 78 ) ditambah
sepertiga.
 Pada ayat (3) ditetapkan bahwa :
 “tidak ada daluwarsa untuk kewenangan mejalankan
hukuman mati”.

28. Kapan daluwarsa menjalankan
pidana berjalan?
 tenggang daluwarsa dihitung mulai pada keesokan
harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan.
 Ini tidak sama dengan putusan hakim yang inkracht
van gewijsde (putusan yg berkekuatan tetap).
 Pada umumnya memang putusan hakim yang
berkakuatan hukum tetap.
 Tetapi ada putusan hakim yang sudah dapat
dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap,
yaitu “verstek-vonnis” (keputusan diluar hadirnya
terdakwa).

29. pencegahan (stuiting)
 pencegahan (stuiting) terhadap daluwarsa hak untuk
menjalankan / mengeksekusi pidana dapat terjadi
dalam dua hal (pasal 85 ayat (2)) yaitu :
 Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana.
 Dalam hal ini, tenggang daluwarsa baru dihitung pada
keesokan harinya setelah melarikan diri.
 Jika pelepasan bersyarat dicabut
 Dalam hal ini, maka pada esok harinya setelah
pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
 Dengan demikian selama ada pencegahan, maka
jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang sama
sekali (tidak dihitung).

30. penangguhan (schorsing).
 Penundaan (schorsing) terhadap daluwarsa hak
untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua
hal (pasal 85 ayat (3) yaitu :
 selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku (misal dalam hal
grasi atau herziening);
 selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada dlm
tahanan), walaupun perampasan kemerdekaan itu
berhubung dengan pemidanaan lain.

31. Grasi
 Grasi tidak menghilangkan putusan hakim ybs. Keputusan
hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau
dikurangi / diringankan. Jadi grasi dari presiden, dapat
berupa :
 Tidak mengeksekusi seluruhnya,
 Hanya mengeksekusi sebagian saja
 Mengadakan komutasi yaitu jenis pidananya diganti, misal
penjara diganti kurungan, kurungan diganti dengan denda,
pidana mati diganti penjara seumur hidup.
 Grasi dapat dikabulkan manakala hukuman yang
dijatuhkan dianggap tidak akan mencapai tujuan atau
sasaran pemidanaan itu sendiri.

32. Dasar Hukum
 Perihal prosedur Grasi diatur dalam undang-undang
22 tahun 2002, menurut ketentuan pasal 2 ayat (2)
grasi hanya dapat dimohonkan bagi :
 terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur
hidup, penjara paling rendah 2 tahun.