Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 termasuk definisi, proses, kriminalisasi, hukum acara, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan tambahan, dan perlindungan bagi pelapor serta saksi.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS & LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
06 35040 Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM,
CMA
Abstract : Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat menjelaskan tentang tindak
pidana pencucian uang

2. ‘15
2 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
 Konsep Dasar Dan Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang
 Aspek-Aspek Penegakan Hukum Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PENCUCIAN UANG
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta
kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.
Definisi Yuridis pencucian uang
• Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No.
8/2010).
PROSES PENCUCIAN UANG BERDASARKAN TEORI
Placement: Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan.
Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang
kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat
digunakan dengan aman.
KRIMINALISASI TPPU
PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. ‘15
3 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU).
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU
TPPU).
ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal
73 UU TPPU).
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;

4. ‘15
4 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 Angka 16 UU
TPPU).
PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut
UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU).
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi
kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
- Polri
- Kejaksaan
- KPK
- BNN
- Ditjen Pajak
- Ditjen Bea dan Cukai
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak
pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan
TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU).
PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU).
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis
hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara
tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU TPPU).
PEMBUKTIAN TERBALIK
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa
harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU).
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan

5. ‘15
5 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU).
Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya Namun
pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat
mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti. Hanya unsur ‘Harta
Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa.
PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita,
hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU).
PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan
Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)
Pasal 16 UU TPPU:
Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)
KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
Dafar Pustaka
Wajib:

6. ‘15
6 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
Tambahan:
1. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "
Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
2. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
3. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
4. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.