Dokumen ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan setelah reformasi tahun 1998. Masa Orde Baru membatasi serikat buruh dan hanya mengizinkan satu serikat pekerja. Unsur-unsur hukum perburuhan meliputi peraturan tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja.

1. HUKUM
PERBURUHAN
Disusun Oleh Fahrun Rizaldi
43215010272

2. Pengertian Hukum
perburuhan
adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan
industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan,
atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja
atau buruh) di sisi yang lain.

3. Sejarah Hukum
Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami
perubahan luar biasa radikal. baik secara regulatif, politik,
ideologis bahkan ekonomi Global. proses industrialisasi
sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu
bangsa dalam perkembangannya mulai menuai
momentumnya. hukum perburuhan, setidaknya menjadi
peredam konflik kepentingan antara pekerja dan
pengusaha sekaligus

4. Sejarah Hukum
Perburuhan
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden
Soeharto benar-benar membatasi Gerakan Serikat Buruh
dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi Buruh dibatasi
hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia).Pola penyelesaian hubungan Industrial pun
dianggap tidak adil dan cenderung represif. TNI saat itu,
misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang
untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian
hubungan Industrial.

5. UNSUR-UNSUR DARI
HUKUM PERBURUHAN
Unsur-Unsur dari hukum perburuhan diantaranya adalah :
* Serangkaian peraturan
* Peraturan mengenai suatu kejadian
* Adanya orang yang bekerja pada orang lain
* Adanya balas jasa yang berupa upah.
* HUBUNGAN KERJA
* PERJANJIAN KERJA

6. Ruang Lingkup
* Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
* Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
* Lingkup Laku menurut Wilayah (Ruimtegebied)
* Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal

7. Daftar Pustaka
• wikipedia.com (diakses 7 maret 22.39 2018)
• UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
• Abdul, Rachmad, Budiono, 1995. HUKUM
PERBURUHAN DI INDONESIA. PT Raja Grafindo
Persada: Jakarta.
• naulibulung,2011. https://naulibulung.wordpress.com
(diakses 7 maret 23.54 2018)