Author : Shafari (081313562645) Surveior, Entry Data, MS Excell Index Kepuasan, SPSS Programer Analisator RTL Service, Consumer Protection, Pusat Saran Konsumen, LPKSM ylbk Majalengka

1. LAPORAN KEGIATAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN MAJALENGKA
TAHUN 2020
Disusun Sebagai Salah Satu Upaya Pelaporan
Dalam Kegiatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Majalengka
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN KABUPATEN MAJALENGKA
SK Menkeh RI Nomor : C.1702 HT.03.01 Th. 1999 Tgl 18 Agustus 1999
TDLPKSM No 517/860 tanggal 20 Maret 2007
Sekretariat: Jl. Babakan No. 292 Majalengka 45411
Email: ylbk@outlook.co.id. Tlp. 085335941999
2021

2. Ylbk Majalengka, 2018 1
LAPORAN KEGIATAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN MAJALENGKA
PERIODE TAHUN 2020
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
1. Klarifikasi
Kondisi K-3
Akses
Perhubungan dan
Pariwisata
3 Januari 2020
Aspek pariwisata daerah seiring meningkatnya produktivitas pembangunan yang semakin berkembang
dalam memenuhi minat kunjungan turis. Hampir sebagian besar kawasan pariwisata, salah satunya di Kabupaten
Majalengka berada pada zona areal pegunungan. Sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai amatlah
penting dalam mendukung kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengunjung sesuai standar. Sebagaimana
UUPK No 8/1999, Pasal 3 ayat 6 bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan konsumen. Maka pariwisata salah satunya merupakan sektor jasa yang menyangkut
fungsi kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen di destinasi pariwisata.
Hasil laporan pengaduan masyarakat pengunjung wisata, banyak mengeluhkan kondisi medan jalur
pendakian kendaraan selain terjal, berkelok juga jalan berair, lumpur dan berkabut. Mengingat lokasi pariwisata
yang dituju pengunjung berada di kawasan dataran tinggi, lembah dan ngarai curam yang berbahaya dapat
mengancam nyawa terutama saat musim penghujan.
Menyikap hal tersebut perlu kehati-hatian menuju lokasi wisata, khususnya di zona dataran tinggi yang
perlu ditangani untuk menghindari kecelakaan pengunjung, juga mewaspadai bahaya bencana alam yang kerap
terjadi di musim penghujan. Beberapa alternatif yang perlu diupayakan segera diantaranya agar :
1. Mengupayakan evaluasi atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan (K-3) di setiap destinasi
pariwisata selama musim penghujan
2. Menutup sementara akses jalan bagi pengunjung wisata menuju titik destinasi yang hasil evaluasi
termasuk kategori medan berbahaya
3. Menutup sementara destinasi wisata yang rawan bencana alam; erosi/longsor
4. Melakukan pengalihan kunjungan wisata ke destinasi pilihan lainnya yang lebih aman
5. Pendampingan petugas/guide yang mengenal medan bagi kelompok pengunjung wisata
6. Merencanakan kelengkapan infrastruktur akses perhubungan jalan menuju destinasi berikut zona
destinasi yang memenuhi K-3, seperti rambu-rambu lalu lintas, tanda peringatan dan bahaya, lampu
penerangan kabut/malam hari, marka, pembatas dinding jalan dan kelengkapan lainnya sesuai
standar.
Tersampaikan
Disparbud dan
Dishub

3. Ylbk Majalengka, 2018 2
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
2. Pengajuan Studi
banding
Perparkiran
10 Januari 2020
Perparkiran merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan publik yang terkait antara pemerolehan aset
melalui retribusi daerah dengan kemitraan konsumen masyarakat. Sebagaimana menurut UUPK Pasal 29 Ayat 4)
bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk : a. terciptanya iklim usaha dan
tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Berkenaan dengan peningkatan upaya penyelenggaraan parkir di Kabupaten Majalengka akan melakukan
suatu kegiatan Studi Banding tentang Penyelenggaraan Parkir
Daerah Tujuan : Kab. Bandung dan Kab. Bekasi
Waktu Kegiatan : Tanggal 11-14 Januari 2020
Objek Studi : Peraturan tentang Penyelenggaraan Parkir dan Pengelolaannya setingkat
Kabupaten/Kota; Pemetaan objek area/kawasan parkir; Ketentuan subjek juru parkir,
tarif parkir dan konsumen parkir; Proyeksi kelengkapan fasilitas/infrastruktur
pengelolaan parkir, serta K-3 parkir sesuai standar.
Subjek Studi : Tim YLBK
Pengajuan pada
Dishub Majalnegka
Tidak Terlaksana
3. Klarifikasi atas
Pembayaran
Resep Obat Yang
Ditebus Pasien
PBI-JK/KIS
RSUD dan BPJS
13 Januari 2020
Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Hak-hak bagi PBI-JK dengan identitas Kartu Indonesia Sehat (KIS)
diatur sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Pasal 16 Ayat (1) bahwa Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah, dan Ayat 1a) bahwa Iuran
Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Realitasnya dari hasil laporan pengaduan pasien PBI-JK di wilayah Kabupaten Majalengka banyak
mengeluhkan tentang pembiayaan yang tidak tercover/tidak gratis pada pasien dengan identitas Kartu Indonesia
Sehat. Objek pembiayaan yang tidak tercover BPJS salah satunya mengenai Penebusan Resep Obat di Apotek
luar Rumah Sakit yang harus dibayar sendiri pasien PBI-JK, dengan kronologis : Pasien PBI datang berobat ke
Rumah Sakit dengan identitas KIS; Pasien PBI diberi Resep Obat oleh dokter Rumah Sakit; Saat penebusan
Resep di apotek Rumah Sakit tidak semua obat ada; Pasien PBI harus menebus obat di Apotek luar RS; dan Resep
obat yang ditebus pasien PBI tidak tercover BPJS, sehingga harus membayarnya.
UUPK NO 8/199, Pasal 3 Ayat 3 mengamanatkan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan
meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen. Maka drai itu LPKSM-Ylbk Majalengka mengajukan beberapa solusi prioritas yang diupayakan dalam
mengatasi hak-hak PBI-JK/KIS tersebut diantaranya :
1. Kehati-hatian konsumen bagi pasien PBI-JK/KIS dalam mewaspadai tidak tercovernya pembayaran
salah satunya penebusan resep obat;
Proses pengawasan

4. Ylbk Majalengka, 2018 3
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
2. Meminimalisir ketidaksesuain melalui pengawasan ketat atas jenis obat-obatan yang dijamin
pemerintah melalui BPJS dengan yang disediakan di apotek yang bermitra dengan BPJS;
3. Pelayanan yang utuh melalui penyediaan jenis obat-obatan di apotek Rumah Sakit yang lebih komplit
terutama yang dibutuhkan bagi pasien PBI;
4. Kejelasan apotek-apotek mitra BPJS yang menerima resep obat PBI, sesuai peraturan
4. Relokasi Mitra
Sewa Teras
Indomaret
15 Januari 2020
Pelapor : Pedagang Juice Sdr. Japarudin
Lokasi Usaha : Mitra Sewa Teras Indomaret Babakanjawa-Majalengka Wetan
Isi Laporan : Keberatan relokasi/pindah
Kronologis : 5/7/2019 Pedagang juice Sdr. Japarudin dengan produk juicenya menandatangani kesepakatan
kerjasama dengan Mitra Sewa Teras Indomaret
26/12/2019 Indomaret mengeluarkan surat informasi kepada Sdr. Japarudin agar bersedia
direlokasi paling lambat 31/12/2019, dengan alasan Indomaret Plus Babakanjawa akan
menjual produk juice.
Dasar Hukum : Aturan Kesepakatan Tata Tertib Indomaret
Point 6 : Pihak kedua hanya akan mempergunakan objek sewa untuk keperluan usahanya
sebagaimana disebarkan dalam kesepakatan kerjasama dan tidak menjual barang dan/atau
produk yang sama dengan yang dijual di dalam Indomaret Plus Babakanjawa
Telaah : - Pedagang Juice dengan produk Juice-nya memenuhi aturan kesepakatan sehubungan
dengan produk juice yang sama tidak dijual di dalam Indomaret
- Surat relokasi yang dikeluarkan Indomaret, tidak beralasan karena inovasi produk juice
Indomaret baru rencana, sehingga belum memenuhi aturan point 6. Maka belum ada
cukup bukti jika ada produk juice yang sama di Indomaret.
Pertimbangan : Jika kemudian, inovasi benar-benar dilaksanakan, maka secara mutlak berbenturan dengan
point 6, dalam arti terdapat varian produk yang sama, maka secara otomatis padagang juice di
luar terelokasi.
Hasil Penilaian : Proses relokasi dinilai berdampak buruk dengan tersingkirnya pedagang juice yang notabene
sebagai pedagang kecil dengan hilangnya hak-hak usaha atas pedagang kecil di
lingkungannya, dengan esensi : .
- Pembeli juice datang membeli juice, karena teringat kebutuhan, maka selain membeli juice
ia pun membeli keperluan lain di Indomaret
- Indomaret menyediakan fasilitas tempat duduk angkringan yang sebagai bagian dari
pelayanannya.
- Datanglah pengunjung untuk duduk, tidak hanya yang telah berbelanja, tetapi juga yang
Negosiasi berhasil

5. Ylbk Majalengka, 2018 4
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
sengaja duduk sekalipun tidak berbelanja.
- Kesempatan tersebut memberi peluang untuk membeli Juice dan produk jajanan dari
pedagang lainnya di Mitra Sewa Teras Indomaret.
- Para Pedagang dalam koridor Mitra Sewa Teras dinilai tidak merugikan sepanjang
membayar sewa setiap bulannya kepada Indomaret sesuai peraturan yang disepakati
kedua belah pihak.
Konklusi : - Mengingat Aturan Kesepakatan Tata Tertib Indomaret Point 6 : Pihak kedua hanya akan
mempergunakan objek sewa untuk keperluan usahanya sebagaimana disebarkan dalam
kesepakatan kerjasama dan tidak menjual barang dan/atau produk yang sama dengan
yang dijual di dalam Indomaret Plus Babakanjawa
- Pertimbangan Point 6 dinyatakan berbenturan dengan UUPK No 8/1999, Pasal 3 Ayat 3
mengamanatkan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Solusi/Upaya : - Pedagang Juice Sdr. Japarudin agar tetap diizinkan berdagang oleh pihak Indomaret.
Mengingat; perbedaan produksi maupun varian, sekalipun jenis produk yang sama yaitu
Juice .
- Aturan Point 6 agar direvisi oleh pihak Indomaret dengan pengecualian perbedaan atas
produksi, varian dan citarasa dalam menghargai pilihan konsumen, terutama lingkungan
setempat.
Indomaret merupakan pelaku usaha besar yang berkedudukan di zona lingkungan permukiman. Maka hendaknya
senantiasa kompeten dalam menghargai dan menjunjug tinggi nilai-nilai lingkungan termasuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya pada lingkungan, salah satunya melalui pemberian peluang kesempatan usaha
bagi penduduk di lingkungan sekitar tempat lokasi Indomaret berada. Maka dari itu Sdr. Japarudin merupakan
bagian dari konsumen sekaligus sebagai prosumen (produksi konsumen) yaitu konsumen yang melakukan
kegiatan usaha secara mandiri sebagai pedagang kecil yang patut dipertimbangkan untuik diperhatikan sebagai
bagian dari Mitra Sewa Teras Indomaret.
5. Implementasi
AMDAL LALIN
Para Pemilik
Tempat Usaha
Besar/Makro
c.q Dishub, DPRD
27 Januari 2020
Amdal lalin para pelaku usaha sekitar jalan raya
Aspek perhubungan dan perlindungan konsumen amatlah kental, hal ini menyangkut ancaman
keselamatan nyawa manusia yang perlu dihindari sebagai target konsumen dalam mengatasi Analisis Masalah
Dampak Lalu Lintas (AMDAL LALIN) di jalan umum. Pasal 3 Ayat (6) UUPK No 8/1999, Perlindungan
konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Kelangsungan usaha dalam konsep pelayanan pubik hendaknya mematuhi aturan-aturan terkait dengan
Belum terealisasi
danatau terelasiasi
tanpa melibatkan ylbk

6. Ylbk Majalengka, 2018 5
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Terutama berkenaan dengan para pelaku usaha yang
memiliki letak objek usaha di sekitar jalan umum. Jalan umum merupakan infrastruktur pelayanan publik yang
diperuntukan bagi masyarakat secara umum untuk kemudahan akses perhubungan transportasi dan akomodasi
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.
Kondisi perekonomian di Kabupaten Majalengka mulai beranjak naik, seiring dengan tumbuhnya sektor
usaha dan perdagangan. Tidak hanya perkembangan para pelaku usaha kecil tetapi juga para pelaku usaha besar,
bahkan nasional yang menginvestasikan ekonominya melalui kegiatan bidang usaha. Keterjangkauan merupakan
isu strategis bagi para pelaku usaha dengan dalih efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya menempatkan letak
objek usahanya yang berdekatan dengan jalan umum.
Dampak penempatan usaha yang dekat dengan jalan umum, kini mulai berurai masalah terkait penigkatan
populasi konsumen sebagai pengguna orang dan kendaraan dalam interaksi lalu lintas yang terkait titik lokasi
aktivitas kegiatan ekonomi. Beberapa kasus yang telah teramatai dari hasil kajian ylbk Majalengka, diantaranya :
1) Industri pabrikasi yang serat dengan masuk keluarnya ratusan buruh di jam-jam tertentu saat datang dan
pulang, menimbulkan dampak kemacetan yang menghambat kelancaran konsumen dalam berkendara.
Terlebih dengan terparkirnya kendaraan angkutan umum maupun roda dua antar jemput buruh yang berada di
tepian jalan umum dan lalu lalang buruh menyeberang ditambah dengan masuk keluarnya kendaraan pabrik.
2) Pasar tradisional dan modern (swalayan) yang berada di sekitar jalan umum menimbulkan hiruk pikuk
interaksi kekumuhan dan kemacetan. Banyaknya angkutan umum dan kendaraan menepi untuk antar jemput
orang beserta bawaannya, bongkar muat barang di tepian, hilir mudik orang yang menyeberang jalan menuju
dan keluar, kendaraan terparkir di tepian jalan karena padatnya parkir khusus atau kurang tersedianya lahan
parkir, juga dikumuhkan dengan para pedagang di trotoar yang kian menambah kekurangnyamanan dan
kekurangamanan.keselamatan konsumen.
3) Restoran, café dan hotel yang banyak dikunjungi saat over capasitas, menimbulkan parkir liar di tepian jalan,
terutama yang memiliki parkir khusus tidak layak, menimbulkan kemacetan dadakan terhadap arus lalu lintas
jalan umum yang tidak sesuai dengan normalnya.
4) Instansi publik khususnya swasta yang memiliki area lokasi terbatas yang terdampak pelebaran jalan berlaku
stagnan. Terkait kebutuhan interaksi konsumen dan akomodasinya memaksa upaya perluasan area melalui
penghilangan trotoar, yang nota bene hilangnya hak-hak pedestrian/pejalan kaki. Hal ini menimbulkan
polemic baru yang datang setelah amdal lalin lama yang perlu direvisi melalui upaya perizinann baru dan
penyesuaiannya sekarang sesuai peraturan yang berlaku.
Sebagai upaya dari permasalahan di atas, maka pertimbangan ylbk Majalengka maka diperlukan suatu
upaya penyesuaian dengan merencanakan penerapan fungsi AMDAL LALIN bagi para pelaku usaha yang sesuai
peraturan, meliputi:
1) Antisipasi kewaspadaan dan peringatan para pengguna jalan umum sebelum memasuki kawasan titik objek

7. Ylbk Majalengka, 2018 6
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
memerlukan papan informasi area yang dimasuki atau rambu kawasan/zona beserta rambu kilometer ukuran
kecepatan kendaraan.
2) Guna kelancaran masuk dan keluarnya kendaraan dari titik objek sejajar dengan pengguna lalu lintas jalan
umum dalam antisipasi laka lantas dibutuhkan suatu gerbang masuk/keluar dengan kelengkapan traffic light
khusus
3) Menempatkan para pejalan kaki (pedestrian) di tempatnya untuk keselamatan maka memerlukan trotoar yang
layak ditambah dengan jalur penyeberangan crosswalk sealur dengan traffic light maupun pengadaan
jembatan penyeberangan (bridge) di area lalu lintas yang sekiranya membahayakan konsumen dalam
melintas.
4) Menghindari parkir liar kendaraan di tepian jalan umum dalam menghindari bahaya akibat jalan sempit, maka
diperlukan zonasi penyediaan parkir khusus
5) Berupaya melengkapi pembaharuan perizinan bagi para pemilik lokasi usaha yang melakukan perubahan tata
letak melalui perizinan penyesuaian amdal lalin terbaru.
6. Keluhan
Angkutan Berat
Galian C
28 Januari 2020
Resiko Dampak Angkutan Berat Galian C
Pasal 3 Ayat (6) UUPK No 8/1999, Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen. Berdasarkan laporan masyarakat di sekitar wilayah Baribis mengeluhkan
mengenai :
1) Keluar masuknya kendaraan pengangkut skala berat yang mengangkut bahan galian material bumi dan
bangunan, seperti batu, pasir dan tanah menimbulkan kerusakan jalan dengan bertambahnya lubang-lubang
2) Bahan material yang diangkut kendaraan pengangkut seringkali berjatuhan di jalan umum
3) Bekas ban kendaraan pengangkut yang keluar masuk penuh lumpur dan tanah yang menempel dan dan
mengotori jalan
Hasil pengamatan secara objektif, kondisi demikian menimbulkan kekurangnyamanan, tidak hanya bagi
warga di lingkungan sekitar tetapi juga keselamatan pengendara yang memiliki hak sama dalam mempergunakan
jalan umum.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka LPKSM-YLBK Majalengka mengharapkan agar para pengusaha
galian C Material bumi; batu, tanah dan pasir di wilayah Kabupaten Majalengka dapat mengoperasikan kegiatan
usahanya sesuai peraturan salah satunya dengan memperhatikan kenyamanan, kemananan dan keselamatan
konsumen. Selain itu, Pasal 7 (f) UUPK No 8/1999 Kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Terutama bilamana operasi kegiatan usaha tersebut berdampak
kerugian terhadap khalayak public.
Proses pengawqasan

8. Ylbk Majalengka, 2018 7
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
7. Pengembalian
Sertifikat Hak
Milik Nasabah
BMT di KPKNL
31 Januari 2020
Pelapor : Ny. Eroh
Alamat : Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka
Pihak Terlapor : Lembaga Keuangan Mikro Syariah K-BMT Al Ikhlas Sukahaji
Objek Masalah : Belum adanya pengembalian sertifikat hak milik Sdr Eroh oleh pihak BMT.
Kronologis : - Sdr Eroh mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah K-BMT Al Ikhlas
Sukahaji Ds Mayasari Cisetu Rajagaluh Kab. Majalengka
- Proses pinjaman dengan agunan Sertipikat Sdr. Eroh A 1561531 Buku Tanah Ds Cisetu Hak
Milik No. 170
- Pokok Pinjaman BMT yang diberikan kepada nasabah Sdr Eroh sebesar Rp. 20.000.000,-
- Realisasi pinjaman dikeluarkan tanggal 08/10/2013 dengan Jatuh Tempo tanggal 28/102016
- Nasabah Sdr Eroh melakukan proses angsuran pertama tanggal 14/11/2013 dan angsuran
terakhir (ke-15) tanggal 31/3/2015. Oleh pihak BMT, Nasabah Sdr Eroh dinyatakan telah
melunasi pinjamannya
- Pada tanggal 31/3/2015 Sdr. Eroh menandatangani pernyataan yang intinya berisi bahwa
sertifikat atas nama Eroh tidak akan diambil/ tidak dipergunakan selama masih dibutuhkan
oleh pihak BMT, meskipun hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang
- Sdr Eroh memperoleh surat dari kementerian keuangan bahwa sertipikat atas namanya
berada di KPKNL
- Sdr. Eroh menghubungi pihak KPKNL melalui Sdr. Agus diperoleh informasi bahwa
sertifikat Sdr Eroh dilindungi selaku konsumen namun hanya dapat dikembalikan dengan
syarat harus melakukan pengembalian/pembayaran sebesar Rp. 120.000.000.
- Tanggal 16/1/2020 Sdr Eroh bersama keluarga mengadukan keluhannya ke lembaga
konsumen LPKSM-YLBK Majalengka.
Upaya-upaya : - Tanggal 20/12020 pihak YLBK dan keluarga sdr. Eroh menghubungi Sdr Asep selaku
Kepala BMT yang diperoleh kesepakatan bahwa pihak BMT akan segera menyelesaikan
urusan menyangkut sertipikat sdr. Eroh selama satu minggu
- Tanggal 29/1/2020 pihak keluarga sdr. Eroh mengadukan kembali kepada ylbk bahwa
urusannya masih belum selesai
Pertimbangan : Berkenaan dengan hal tersebut, maka LPKSM-YLBK Majalengka memohon kepada pihak
KPKNL agar segera : Mengembalikan Sertipikat Tanah Sdr Eroh kepada pemiliknya sesuai
hak-hak konsumen. Sehubungan dengan kewajibannya selaku konsumen telah ditunaikan
melalui pelunasan ke pihak BMT.
Belum tuntas

9. Ylbk Majalengka, 2018 8
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
8. Permohonan
Klarifikasi
AMDAL LALIN
Lokasi Grand
Yogya
12 Februari 2020
Aspek perhubungan dengan perlindungan konsumen amatlah kental, hal ini menyangkut ancaman
keselamatan nyawa manusia yang perlu dihindari sebagai target konsumen dalam mengatasi Analisis Masalah
Dampak Lalu Lintas (AMDAL LALIN) di jalan umum. Pasal 3 Ayat (6) UUPK No 8/1999, Perlindungan
konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Berkenaan dengan hal tersebut LPKSM-YLBK Majalengka dengan ini memohon informasi kepada para
pengelola/pelaku usaha di sekitar jalan umum melalui Audience (Dialog) untuk mengklarifikasikan kondisi
keadaan upaya Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) khususnya mengenai Lalu Lintas (LALIN). Hal
ini berkenaan dengan area parkir, cross walk, light, pedestrian (trotoar), gerbang keluar masuk, papan informasi
kawasan dan kelengkapan/rambu lainnya yang perlu dilengkapi sesuai standar.
Tidak terealisasi
9 Pengawasan
Pupuk Subsidi
Dinas Pertanian
kerjasama dengan
Indag
12 Februari 2020
Perlindungan konsumen termasuk di dalamnya segala bentuk upaya pengawasan atas tersampaikannya
produk barang dan jasa bagi pengguna/penerimanya. Pasal 3 Ayat (6) UUPK No 8/1999, Perlindungan konsumen
bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa. Termasuk didalamnya sektor produksi pertanian.
Kelangsungan pemberdayaan pertanian merupakan aspek vital yang mendukung tersedianya kebutuhan
pokok masyarakat secara umum. Salah satu upaya dukungan pemerintah diantaranya melalui upaya
pendistribusian Pupuk Subsidi bagi para petani. Hasil laporan sementara para petani, mereka telah memiliki kartu
identitas petani dan diberikan penyuluhan, namun dalam hal pupuk subsidi, mereka mengeluhkan realisasinya
yang belum jelas. Sampai saat ini para petani masih membeli pupuk sesuai harganya di toko penyedia pupuk
pertanian dan kurang mengetahui peredaran pupuk subsidi.
Berkenaan dengan hal tersebut LPKSM-YLBK Majalengka dengan ini memohon informasi kepada pihak
terkait melalui Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka menyangkut : 1) Keberadaan Pupuk Subsidi, 2) Upaya
pengawasan atas peredaran pupuk subsidi khusunya di Kabupaten Majalengka.
Pelaporan
tersampaikan
10 Permohonan
Audience
Pembentukan
BPSK Kab.
Majalengka
dengan DPRD
14 Februari 2020
Audiens BPSK bersama DPRD
Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya jaminan atas kepastian hak-hak dan
kewajiban konsumen yang setara kedudukannya di dalam hukum. Pasal 1 Ayat (1) UUPK No 8/1999 bahwa
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota yaitu Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Pasal 49 ayat (1) UUPK No 8/1999, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen di daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Selanjutnya pada Ayat (3) Anggota terdiri
Tidak terealisasi
reschedule
PSBB masa pandemic

10. Ylbk Majalengka, 2018 9
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
YLBK Majalengka merupakan salah satu LPKSM yang merupakan bagian dari unsur konsumen, bersama
unsur pemerintah dan pelaku usaha dalam struktur keanggotaan BPSK. Dalam upaya proses pembentukan BPSK
di Kabupaten Majalengka, pada bulan Mei-Agustus 2019 ketiga unsur tersebut telah mengikuti serangkaian Tes
Seleksi dan Seleksi Lanjutan Ujian Calon Anggota BPSK bersama dengan kabupaten lainnya yang diadakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Dari hasil ujian seleksi tersebut diperoleh calon anggota BPSK untuk Kabupaten Majalengka sebanyak 9
orang yang masing-masing terdiri dari 3 orang setiap unsurnya dinyatakan lulus. Maka untuk BPSK Kabupaten
Majalengka dianggap telah memenuhi persyaratan dengan terbentuknya struktur keanggotaan BPSK setingkat
Kabupaten/Kota.
Namun, sejak ujian calon anggota BPSK sampai saat ini, pembentukan BPSK Kabupaten Majalengka
masih dalam tahapan proses panjang. Sedangkan keberadaan BPSK di Kabupaten Majalengka semakin urgen. Hal
ini seiring bertambah banyaknya keluhan, pengaduan sampai gugatan atas hal-hal yang dipersengketakan oleh
konsumen atas kerugian yang diakibatkan tindakan para pelaku usaha.
Permasalahan konsumen di Kabupaten Majalengka amatlah penting untuk ditangani, terutama mengenai
kasus yang perlu diselesaikan di luar pengadilan. Selama belum terbentuknya BPSK di Kabupaten Majalengka,
LPKSM YLBK Majalengka berupaya melakukan bantuan konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan
menumpang melalui BPSK Kabupaten lain salah satunya BPSK Cirebon. Sehingga ketiadaan BPSK di Kabupaten
Majalengka merupakan faktor kendala yang menghambat upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen di
Kabupaten Majalengka sesuai amanat undang-undang.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka LPKSM YLBK Majalengka mengajukan permohonan atas
kesediaan waktu dan tempat kepada yang terhormat ketua DPRD Kabupaten Majalengka dan komisi terkait yang
membidanginya, kiranya berkenan mengadakan “Audience Bersama” untuk mendiskusikan penyelenggaraan
atas pembentukan BPSK Kabupaten Majalengka, dengan melibatkan ketiga unsur struktur calon anggota BPSK
yang telah lulus seleksi bersama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka.
11 Permohonan
Pergeseran Tihang
Listrik
Direkt
ur PLN Cabang
PLN
17 Februari 2020
Bantuan : Pergeseran Tihang Listrik
Jenis : Tihang Beton
Kronologis : Semula titik tihang listrik berada di area sawah, lambat laun dengan semakin berkembangnya
usaha rumah makan, maka telah beralih fungsi menjadi bangunan. Keberadaan titik tihang listrik
kini perlu disesuaikan seiring dengan lokasi parkir khusus yang kurang optimal bagi parkir
konsumen pengunjung
Harapan : Tihang listrik digeserkan ke titik yang sesuai
Kendala : Biaya pemasangan terlalu mahal
Belum terealisasi

11. Ylbk Majalengka, 2018 10
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
12 Pengaduan
Leasing Roda Dua
Otto Finance
17 Februari 2020
Sampel Pengaduan
Nama Konsumen : SUGENG BAMBANG SAPARI
NIK : 3210181003740041
Jenis Aduan : Penarikan Leasing Kendaraan Roda Dua
Subjek : Otto Finance Kadipaten
Kronologis : Sdr S melaporkan keluhannya ke YLBK mengenai motor yang dikreditnya telah ditarik
oleh pihak Otto Finance. Ia menjukkan kartu pembayaran bahwa ia melakukan angsuran
selama 7 bulan. Namun pada bulan berikutnya ia terlambat membayar angsuran bulan
ke-8 dan ke-9, sehingga dilakukan penarikan oleh petugas. Dengan itikad baik Sdr
Sugeng mengembalikan motor yang dikreditnya ke pihak Otto dengan melakukan
penandatanganan berkas-berkas sesuai prosedur.
Keluhan/Pengaduan: Sdr S merasa rugi, disebabkan uang angsuran cicilan motor yang telah dibayarkannya
selama 7 bulan hilang begitu saja, dan tidak memperoleh sepeser apapun dari uang yang
dikeluarkannya
Anggapan : Perjanjian dan penarikan menurut kreditur dianggap merugikan, karena ia berencana
membayar tunggakannya, karena saat penarikan terkendala sesuatu hal.
Harapan : Kreditur Sdr S mengharapkan agar dapat kembali memiliki motor seperti sedia kala; dan
atau dengan meneruskan angsuran/cicilan berikutnya; dan atau memperoleh kompensasi
pengembalian dari sisa uang yang telah diangsurnya; dan atau dari uang motor kredit
yang telah diover/dilelang ke kreditur lain.
Dasar Hukum : - Pasal 4 Ayat (8) UUPK No 8/1999 Hak konsumen salah satunya hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- PMK No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pertimbangan : Penarikan motor oleh pihak Otto dianggap dapat dimaklumi sesuai prosedur. Namun
permasalahannya bukanlah terletak dari objek motornya, tetapi hilangnya kesempatan
waktu bagi konsumen kreditur untuk melakukan upaya penyelesaian melalui jalur
hukum maupun mediasi. Mengingat keterlambatan kreditur S. dalam pembayaran
angsuran maupun denda lamanya belum berbulan-bulan (hanya baru 2 bulan), sehingga
seharusnya dapat ditolerir secara fidusia.
Hasil Analisis : Penarikan yang dilakukan terlalu cepat, sehingga hilangnya kesempatan kreditur untuk
berbuat secara hukum dalam menuntut keadilan, karena lemahnya konsumen yang
seharusnya dilindungi, karena besarnya pelaku usaha tiada lain oleh konsumen.
Tidak tercapai

12. Ylbk Majalengka, 2018 11
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
13 Higienitas Sanitasi
Automiatic Teller
Machines (ATM)
Penanganan
Pandemic Covid-
19 para pihak
perbankan
penyedia ATM
20 Maret 2020
Himbauan Sosial Edukasi Konsumen Masa Pandemi
Sehubungan dengan meluasnya kasus pendemic covid-19 secara global yang sampai ke beberapa wilayah daerah
Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Majalengka. Maka dengan ini Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen
(YLBK) Majalengka turut berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten
Majalengka.
Hal ini berdasarkan atas Surat Edaran Pemerintah Pusat No Hk.02.01/Menkes/ 199/2020 tentang
Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Panduan Pelaksanaan Penanganan
Coronavirus di Pemerintah Daerah; melalui Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
No 004.5/153.1/Bangda tentang himbauan penanganan Covid-19.
Melalui surat ini, YLBK Majalengka dalam melaksanakan fungsinya berupaya melakukan sosialisasi
dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait sektor perdagangan dan pemasaran produk barang maupun jasa.
Salah upaya kemitraan di sector perbankan diantaranya mengembangkan alternative dini pelayanan yang aman
nyaman sesuai UUPK No 8/1999, atas jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Upaya khusus terhadap layanan ATM, YLBK menghimbau pihak-pihak terkait melakukan upaya
Higienitas Sanitasi Automatic Teller Machines (ATM) dalam Penanganan Pandemic Covid-19. Mengingat ATM
merupakan bagian titik interaksi penyebaran virus. Upaya yang dihimbau meliputi :
1. Higienitas :
Menyediakan akses cuci tangan di ATM :
a. Kelengkapan Hand Sanitizer di setiap bilik ATM
b. Penyediaan Sarung tangan plastic bagi pengguna ATM
c. Himbauan sosial instruksi penggunaan mesin yang higien dengan stiker informasi Covid-19
2. Sanitasi
Menjaga area ATM tetap bersih dan higienis :
a. Upaya Disinfektan melalui pembersihan rutin secara berkala alat-alat yang disentuh konsumen oleh
petugas setiap hari
b. Penyediaan Bak sampah tertutup yang higien dalam bilik ATM, berikut pengambilan dan pembuangan
sampah secara rutin
3. Dukungan Sistem:
a. Penempatan petugas resmi/relawan di setiap ATM
b. Penerapan Sosial Distensing; manakala terjadi antrian
Tersampaikan dan
dilaksanakan

13. Ylbk Majalengka, 2018 12
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
14 Himbauan
Konsumen
Tentang
Kesediaan produk
aseptic dan APD
Penanganan
Covid-19
Keperluan
Konsumen thd
Apotek-apotek
20 Maret 2020
Sehubungan dengan meluasnya kasus pendemic covid-19 secara global yang sampai ke beberapa
wilayah daerah Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Majalengka. Maka dengan ini Yayasan Lembaga
Bantuan Konsumen (YLBK) Majalengka turut berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam penanganan Covid-
19 di Kabupaten Majalengka.
Hal ini berdasarkan atas Surat Edaran Pemerintah Pusat No Hk.02.01/Menkes/ 199/2020 tentang
Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Panduan Pelaksanaan Penanganan
Coronavirus di Pemerintah Daerah; melalui Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka
No 004.5/153.1/Bangda tentang himbauan penanganan Covid-19.
Melalui surat ini, YLBK Majalengka menghimbau kepada seluruh perusahaan farmasi distributor
maupun retailer termasuk toko Famasi maupun Apotek di wilayah Kabupaten Majalengka agar
1) Tidak menghalang-halangi konsumen yang hendak dan ingin membeli alat pelindung diri; masker, aseptic,
disinfektan dan berbagai keperluan higienis konsumen termasuk sterilisasi dalam penanganan covid-19 sesuai
anjuran pemerintah
2) Memberikan stock yang dibeli, bila barang farmasi tersebut ada, secara simbang dan dalam batas-batas
kewajaran atau tidak berlebihan
Memberi informasi penjelasan secara baik-baik, manakala stock barang yang hendak dibeli konsumen tersebut
tidak tersedia
Sosilasasi
tersampaikan
15 Bantuan klaim
asuransi
Bumiputera
20 Maret 2020
Klaim-klaim asuransi para nasabah asuaransi Bumiputera yang belum dibayar lebih dari satu tahun Tersampaikan
kasus belum selesai
dampak pandemi
16 Operasi Pasar
Dampak
Pandemic
Terhadap
Masyarakat
Kurang Mampu
Indag
26 Maret 2020
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka akhir-akhir ini mulai memburuk. seiring adanya
kebijakan nasional dalam penanganan pandemic covid-19 secara global melalui pemberlakuan kerja di rumah,
sosial distensing, dan higienitas perlindungan diri dari penyebaran virus. Beberapa sektor perdagangan terdampak
kurang menguntungkan terutama para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun Industri Kecil
Menengah (IKM) pada berbagai produk barang maupun jasa yang menyentuh level darurat kebutuhan pokok.
Dengan adanya pandemic, masyarakat diam di rumah, kerumunan orang dibubarkan sehingga
membatasi ruang bauran interaksi pemasaran dalam hal jual beli yang lebih lambat. Konsumen memilih lebih irit
secara finansial untuk antisipasi tidak terduga kapan berakhirnya pandemic, dan memilih pembelian bahan pokok
primer dibandingkan kebutuhan sekunder dan tertier. Akibatnya para pelaku usaha masyarakat kecil yang kurang
beruntung merugi karena lonjakan harga yang terus merangkak naik ke level siaga.
Berkenaan dengan kelesuan ekonomi dan kurangnya pendapatan masyarakat kecil seiring dampak
Tidak terealisasi

14. Ylbk Majalengka, 2018 13
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
kebijakan penanganan covid-19, maka Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen (YLBK) Majalengka mengajukan
permohonan agar pemerintah secara dini melakukan upaya stabilisasi ekonomi terhadap harga-harga kebutuhan
bahan pokok melalui upaya Operasi Pasar Murah Tidak Langsung dalam upaya pencegahan pandemic covid-
19.
Operasi pasar ini difokuskan terhadap sasaran masyarakat kurang mampu yang teknis
pendistribusiannya melalui pemerintahan Desa/Kelurahan setempat yang diinformasikan dan diantarkan oleh para
petugas RT/RW kepada konsumen di rumah masing-masing sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam upaya
penanganan dan pencegahan pandemic covid-19. Pasal 2 UUPK No 8/1999 bahwa perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
17 Himbauan/
Nasehat
Proses Acara
Kegiatan Lelang
dalam
Antisipasi
Penularan Covid-
19 di Dishub
Majalengka
3 April 2020
Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/Hukum tentang Kewaspadaan
terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (Covid-19), yang mana salah satunya disebutkan
mengenai gedung perkantoran. Mencermati kegiatan acara lelang parkir yang akan diselenggarakan di lingkungan
pemerintah, maka dengan ini YLBK Majalengka mengajukan saran konsumen, berupa penatalaksanaan kegiatan
acara lelang yang aman dan nyaman, dengan memenuhi beberapa upaya teknis sebagai berikut:
1. Sterilisasi lokasi tempat acara dengan disinfektan
2. Pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam acara lelang sesuai kebutuhan dan kapasitas ruangan tempat
tertentu
3. Melakukan deteksi suhu peserta yang hadir melalui alat thermal
4. Penataan letak tempat duduk dengan jarak interaksi yang sesuai
5. Penyediaan hand sanitizer dan alat pelindung diri (masker); dan
6. Hal-hal lainnya berkenaan dengan standar pencegahan covid-19 dan standar pelaksanaan komunikasi publik
yang dianjurkan pemerintah saat ini.
Terelasisasi
18 Ajuan Penundaan
Kegiatan Lelang
Parkir
Penularan Covid-
19
6 April 2020
Sesuai dengan instruksi Presiden melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/Hukum
tentang Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (Covid-19). Surat Bupati
Majalengka Nomor 443/131/Pem tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majalengka,
dan dihubungkan dengan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang secara inti
menginstruksikan bahwa melarang semua kegiatan yang berpotensi bisa mengumpulkan orang banyak atau masa
yang bertujuan agar penyebaran wabah tidak meluas.
YLBK Majalengka mengajukan usulan saran konsumen berupa upaya Penangguhan/Penundaan untuk
sementara waktu sampai dengan kondusifnya keadaan terhadap proses penyelenggaraan Lelang Parkir oleh
Dishub dan ULP. Hal ini tiada lain sebagai anstisipasi menghindari penularan covid-19 agar tidak meluasnya
wabah sesuai upaya social distencing dan physical distencing di Kabupaten Majalengka.
Hasil ajuan tidak dikonfirmasi dan proses lelangtepa dilaksanakan oleh Dishub dan ULP
Tidak dikonfirmasi
oleh pihak
penyelenggara

15. Ylbk Majalengka, 2018 14
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
19 Penarikan Dana
Simpanan KSP
Sejahtera
1 Mei 2020
Objek Sampel Pengaduan Dampak Pandemi
Jenis Pengajuan Penarikan Kembali Dana Simpanan Seluruhnya dari Nasabah Sdr XXX
Alasan Darurat Corona Virus
Dasar Hukum Pasal 4 UUPK No 8/1999 Hak konsumen 1). hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan; dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) hak untuk memilih barang
dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dst
Tinjauan Konsumen menginginkan hak tanggung jawab untuk penarikan atas dana yang disimpan
seluruhnya, demi keselamatan dan keamanan assetnya sesuai prosedur dan peraturan yang
berlaku, sehubungan kondisi darurat virus corona dan dampaknya terhadap sektor
perekonomian yang tidak kondusif.
Terleasisasi
Survei RSUD
Majalengka
Juni-Agustus 2020
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (Angka Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan Kesehatan di
RSUD Majalengka Tahun 2020)
1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Majalengka tahun 2020 lebih dari setengahnya
menyatakan mutu pelayanan baik (B) 60.7%, kurang baik (C) 38.7%, sangat baik (A) 0.4% dan tidak baik (D)
0,1%.
2. Kumulatif Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan di RSUD Majalengka tahun 2020 dengan IKM sebesar
76,67 (rentang 76,61-88,30 kategori huruf mutu B dengan tingkat kinerja Baik. Unsur pelayanan urutan
paling tinggi sampai terendah yaitu unsur penanganan pengaduan (87.05) dan biaya (80.86) dalam kategori B,
sedangkan unsur kompetensi pelaksana (75.55), produk (75.39), persyaratan (75.06), perilaku (74.97), waktu
(74.59), prosedur (73.87), dan sarana (72.72) masing-masing dalam kategori C.
3. Komposit Indeks Kepuasan Masyarakat menurut instalasi di RSUD Majalengka Tahun 2020 yaitu IKM
pelayanan medik dan perawatan; instalasi rawat inap sebesar 75,55 (C), instalasi rawat jalan 75,79 (C),
instalasi gawat darurat 77,9 (B), sedangkan IKM penunjang; instalasi laboratorium 78,73 (B), radiologi 76,75
(B), farmasi 78,95 (B) Berdasarkan unit IKM ICU 77,45 (B), hemodialisa 76,75 (B), rehabilitasi medik 76,68
(B), dan perinatologi 75,62 (C).
4. Perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokoler covid-19 meliputi pembatasan sosial sebesar 97,25%,
jaga jarak fisik dalam duduk dan antrian 96,15%, penggunaan masker 96,59%, dan kebiasaan memakai hand
sanitizer (cuci tangan) 95,38%.
Pelaksanaan dengan
Protokoler Kesehatan

16. Ylbk Majalengka, 2018 15
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
Survei RSUD
Cideres Juni-
Agustus 2020
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DAN STAF PADA UNIT PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) CIDERES KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020
1. Indeks kepuasan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2020
dengan IKM 77,09 kategori huruf mutu (B) dengan kualitas kinerja pelayanan Baik. Indeks kepuasan
masyarakat menurut instalasi meliputi gawat darurat (82,99), laboratorium (81,75), radiologi (79,95), farmasi
(79,52), rawat inap (77,20) masing-masing dalam kategori baik (B), dan rawat jalan (75,51) dalam kategori
kurang baik (C).
2. Unsur kepuasan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dari
9 unsur terdapat 6 unsur telah memenuhi standar; unsur penanganan pengaduan (83,48), perilaku pelaksana
(79,32), kompetensi (77,91), persyaratan (77,83), produk (77,54) dan sarana prasarana (77,21) dalam kategori
baik (B), sedangkan 3 unsur masih belum memenuhi standar; unsur biaya (76,49), waktu (73,10), dan
prosedur (71,0) dalam kategori kurang baik (C).
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 lebih dari setengahnya menyatakan kategori kurang baik (54,0.%), baik (33,4%),
sangat baik (10,2%), dan tidak baik (2,4%).
4. Indeks kepuasan staf terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 dengan Indeks 74,46 kategori huruf mutu (C) dengan kualitas kepuasan kerja Kurang Baik.
Indeks kepuasan staf menurut unit/ruang kerja paling tinggi pada unit Rekam Medis 85,48 (B) dengan kriteria
Baik, sedangkan terendah di ruang Poned 63,25 (D) kriteria Tidak Baik.
5. Unsur kepuasan staf di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2020 meliputi
unsur kecepatan kerja (73,12), ketepatan (73,43), kenyamanan (74,15) belum memenuhi standar dalam
kategori kurang baik (C), sedangkan unsur keramahan (77,14) memenuhi srandar dalam kategori baik (B).
6. Tingkat kepuasan staf terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 menyatakan lebih dari setengahnya kategori kurang baik (76,8%), baik (16,2%), tidak baik
(5,7%) dan sangat baik (1,3%).
7. Kepatuhan masyarakat terhadap protokoler kesehatan dalam tatanan adaptasi kenormalan baru di Rumah
Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2020 pada masyarakat rata-rata 65,47% masih
rendah; penggunaan masker (77,06%), mencuci tangan (74,47%), tidak berkerumun (58,64%), dan menjaga
jarak (51,70%).
8. Kepatuhan staf terhadap protokoler kesehatan dalam tatanan adaptasi kenormalan baru di Rumah Sakit
Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2020 pada masyarakat rata-rata 79,04% kategori baik;
penggunaan masker (97,61%), kebiasaan mencuci tangan (96,69%), tidak berkerumun (59,74%), dan menjaga
jarak fisik (62,13%).
Pelaksanaan dengan
Protokoler Kesehatan

17. Ylbk Majalengka, 2018 16
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
20 Permohonan
Keringanan
Pelunasan
Perumda BPR
2 Juni 2020
Contoh Aduan Relaksasi
Jenis Pengajuan Keringanan Nasabah Sdr XXX
Keluhan/Pengaduan: Konsumen mengeluhkan karena dirinya tidak dapat melakukan pelunasan sebagaimana
mestinya sesuai jadwal pembayaran. Terkendala kondisi darurat virus corona dan
dampaknya terhadap pendapatan konsumen, sehingga menghambat proses pelunasan
yang menjadi kewajibannya.
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (4) UUPK No 8/1999 Hak konsumen salah satunya hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Ayat (5) hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
sebagai Kebijakan Countercyclical yang mengatur kebijakan relaksasi kredit bagi debitur
yang terdampak akibat covid-19
Harapan Konsumen dapat melakukan proses pelunasan dengan keringanan yaitu sesuai dengan
kemampuan konsumen
Tercapai
21 Permohonan
Restrukturisasi
BRI Syariah
2 Juni 2020
Jenis Pengajuan Keringanan Angsuran/Cicilan Nasabah XXX
Status Nasabah Dirumahkan untuk jangka waktu tertetnu sesuai keadaan
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (4) UUPK No 8/1999 Hak konsumen salah satunya hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;;
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
sebagai Kebijakan Countercyclical yang mengatur kebijakan relaksasi kredit bagi debitur
yang terdampak akibat covid-19
Penilaian Berdasarkan penilaian lembaga konsumen, bahwa Sdr Herik Diana adalah benar-benar
terdampak akibat covid-19, sehingga layak memperoleh relaksasi/keringanan angsuran
dengan perlakuan restrukturisasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak BRI Syariah.
Di ACC
22 Pengawasan
Sembako Bansos
Dampak-Akibat
Covid -19 Kesra
Mjl
9 Juni 2020
Berdasarkan laporan atas komplain masyarakat penerima bansos dampak akibat covid-19 diketahui
sebagian masyarakat penerima bantuan mengeluhkan adanya bahan-bahan yang tidak sesuai. Sehingga mereka
merasa kurang nyaman dan aman dalam mengkonsumsinya. Salah satu bahan pokok yang dikeluhkan diantaranya
telur yang rusak kategori tidak layak konsumsi sehingga dibuang, dan bahan pokok lainnya yang kurang sesuai
ukuran/takaran.
Sekalipun mereka tidak membeli, tanpa mengurangi esensi nilai bantuannya, masyarakat penerima
bantuan adalah konsumen yang sesuai haknya, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UUPK No 8/1999, hak konsumen
salah satunya hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Sebagai antisipasi ke depan, maka dengan ini ylbk Majalengka mengajukan upaya-upaya pengawasan
Terealisasi oleh
aparatur penegak
hukum

18. Ylbk Majalengka, 2018 17
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
bekerjasama dengan pemerintah. Dalam mengawasi jenis produk bahan sembako dan kesesuaiannya yang
digulirkan melalui program bantuan dampak akibat covid-19. Dengan tujuan agar masyarakat penerima bansos
memperoleh perlakuan yang layak atas bahan sembako yang diterimanya benar-benar dapat dirasakan
manfaatnya.
23 Penarikan
Tabungan Beku
Nasabah BJB
Majalengka
10 Juni 2020
Contoh Pencairan Tabugan Beku Masa Pandemi
Jenis Bantuan Permohonan Penarikan Tabungan Beku Nasabah Sdr XXX
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (4) UUPK No 8/1999 Hak konsumen salah satunya hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
sebagai Kebijakan Countercyclical yang mengatur kebijakan relaksasi kredit bagi debitur
yang terdampak akibat covid-19
Penilaian Berdasarkan penilaian lembaga konsumen, bahwa Konsumen Sdr/i XXX adalah layak
untuk memperoleh pencairan dana Tabungan Beku yang ditarik sesuai dengan Hak-Hak
Konsumen agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak BJB secara positif.
Terealisasi
24 Penyaluran 1000
Bansos
Masyarakat
Terdampak covid
19 BPKH-YLBK
12-30 Juni 2020
Penyaluran Bansos Masyarakat Terdampak covid 19 BPKH
A. Latar Belakang
Sektor perekonomian merupakan aspek penting dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam upaya
pemenuhan hidup manusia secara asasi, baik secara individu maupun social. Terutama di masa pandemic
corona virus disease 2019 (covid-19) semenjak akhir tahun hingga berbulan-bulan di tahun 2020. Hal ini
yang sedikit banyaknya telah mengkibatkan dampak kelesuan terhadap ekonomi masyarakat.
Seiring dengan beragamnya kebijakan dalam upaya percepatan penanganan covid-19, mulai dari
social distencing, stay at home, physical distencing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
perpanjangannnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya reaktif yang positif dari pemerintah dan
masyarakat secara tanggap dalam upaya percepatan penanganan dalam mempersempit penularan corona
virus.
Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus melalui
himbauan; cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak fisik maupun menghindari kerumunan, merupakan
suatu prestasi yang menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan kemauan untuk beradaptasi dalam interaksi
komunikasi social kemasyarakatan yang perlu terus dan terus digaungkan secara berkelanjutan.
Dalam upaya memotivasi masyarakat terhadap budaya positif tersebut, maka perlu diimbangi salah
satunya melalui dorongan mental dan fisik terhadap upaya penyelesaian dilema ekonomi yang dialami
masyarakat dari dampak kebijakan tersebut, khususnya di sector ekonomi mikro setingkat konsumen.
Keluarga kurang mampu merupakan target sasaran konsumen sebagai masyarakat penerima bantuan
Terlaksana kerjasama
BPKH RI, DT Peduli
dan ylbk

19. Ylbk Majalengka, 2018 18
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
dampak covid-19 sesuai haknya, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UUPK No 8/1999, hak konsumen salah
satunya hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Sehingga masyarakat terdampak perlu diperhatikan pemerintah dengan memperoleh perlakuan yang layak
yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.
Melihat upaya-upaya pemerintah tersebut, maka perlu ada konsekwensi kebijakan dari dampak covid
tersebut, diantaranya melalui upaya kompensasi moral yang sesuai dalam mengantisipasi gejala kerawanan
ekonomi keluarga setingkat ekonomi mikro konsumen, salah satunya melalui kegiatan bantuan sosial peduli
konsumen..
B. Dasar Pemikiran
Dampak pandemic covid-19 dan kebijakannya telah menjelma menjadi sebuah rantai kebutuhan yang
saling bersinggungan, diantara hierarki elemen status sosial yang saling mempengaruhi. Manakala status
social konsumen menengah ke atas terdampak, maka di lapisan bawahpun akan terdampak pula.
Seiring dengan terhentinya berbagai proyek pekerjaan dan penutupan usaha sementara, tidak sedikit
dari mereka para buruh/kuli yang biasa bekerja musiman, kini menjadi pengangguran dan terpaksa diam di
rumah dan bingung untuk mencari pekerjaan lain, termasuk karyawan pabrik yang banyak dirumahkan tanpa
gaji.
Buruh tani/kebun yang belum dibayar karena petani mengalami kesulitan mendistribusikan
penjualannnya ke luar daerah akibat akomodasi transportasi dengan biaya yang lebih mahal. Buruh lepas
pasar karena pasar sepi, buruh harian home industry dan toko yang mengalami pailit/gulung tikar, dan buruh
lainnya.
Di sektor profesi bawah diantaranya tukang rongsok dan pemulung yang terdampak, karena pengepul
merugi akibat terhambat distribusi penjualannya, sehingga mengurangi pembelian hasil rongsok pemulung.
Selain itu profesi tukang becak yang lesu, karena kurangnya konsumen langganan yang keluar rumah. Profesi
para pedagang keliling penjaja makanan kecil menggunakan sepeda dan/sepeda motor yang merasa rugi
karena sekolah-sekolah diliburkan,atau mengunjungi rumah-rumah konsumen kurang membeli karena
berhemat.
Selain itu sektor wirausaha, para pedagang rumahan (warung kecil) yang harus mengeluarkan modal
dua kali karena banyaknya konsumen yang membatasi pembeliannya dan memilih berhutang, ikut terdampak
pula secara tidak langsung, terutama di pedesaan. Serta sektor lainnya yang secara umum terdampak covid-19
berkaitan erat dengan terhambatnya penghasilan dan pendapatan konsumen sebagai tulang punggung
keluarga.
Sebagai sebuah mata rantai konsumen terdampak covid dan kebijakan mengakibatkan beberapa
anggota keluarga yang ditanggungnya ikut terdampak pula. Terutama dari kalangan mereka yang memiliki
lansia, jompo, anak kecil, dan yatim piatu yang harus dirawatnya, mau tidak mau mereka tetap harus

20. Ylbk Majalengka, 2018 19
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
membiayai dan memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya.
Kerawanan ekonomi semakin meningkat dengan upaya-upaya pinjaman dan utang konsumen kesana
kemari, karena demi untuk memenuhi kebutuhan mellaui pembelian konsumen. Sekalipun pembiayaan
relative tetap atau dikurangi setiap harinya (hemat), namun manakala pendapatan dan penghasilan berkurang
terus dan bahkan terputus, maka lambat laun menyebabkan persediaan financial habis dan transisi diambang
masalah ekonomi pada tatanan mikro. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah pengangguran, dan
bertambahnya masyarakat miskin.
Sebagai upaya untuk meraih kembali, gairah berusaha dan bekerja diantaranya dengan revolusi
mental dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan konsumen. Salah satunya melalui upaya motivasi dan
perhatian pemerintah sebagai bentuk uluran tangan, yang sekalipun tidak mengobati ekonomi mereka, namun
sedikit banyaknya memotivasi gairah mereka untuk berusaha dan bekerja melalui stimulasi/rangsangan;
sedikit rasa peduli, sedikit rasa persaudaraan dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradan serta
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam melawan covid-19 melalui adaptasi baru yang sehat
secara fisik maupun psikis.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud program ini yaitu mendistribusikan dan menyalurkan bantuan social kemanusiaan berupa
bahan sembako untuk keperluan hidup sehari-hari terhadap sasaran konsumen terdampak covid-19. Adapun
tujuannya yaitu :
1) Memfasilitasi kebijakan pemerintah dalam upaya-upaya bantuan social kemanusiaan terhadap sasaran
konsumen terdampak pandemic covid-19
2) Memotivasi kesadaran masyarakat untuk terus mematuhi program pemerintah dalam antisipasi penularan
covid-19, seperti cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak dan lainnya melalui upaya
stimulasi/rangsangan langsung.
3) Meningkatkan kemauan berusaha untuk bangkit dan bekerja lebih bergairah, dengan mematuhi panduan
protokoler-protokoler keamanan covid-19.
D. Manfaat
Diharapkan melalui upaya kegiatan ini dapat bermanfaat diantaranya:
1) Menunjukkan peran aktif dan eksistensi pemerintah secara serius dalam mengatasi covid-19, sekaligus
peduli dalam memperhatikan masyarakat yang terdampak akibat covid-19.
2) Mengatasi gejala-gejala kerawanan pangan dan ketimpangan sosial ekonomi, sebagai antisipasi
menghindari polemic yang timbul di kemudian hari.
3) Mengupayakan alternative dalam menekan angka jumlah pengangguran dan kemiskinan baru melalui
penguatan kembali kemauan kesadaran dan gairah sebagai konsumen yang cerdas dan berdaya.

21. Ylbk Majalengka, 2018 20
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
E. Pelaksanaan
Program kegiatan ini bernama Bantuan Sosial Konsumen Peduli.
Jenis program yang dilaksanakan yaitu Stimulasi Bantuan Sosial Kemanusiaan. Dengan bentuk
kegiatan berupa penyaluran dan pendistribusian sembako terhadap konsumen terdampak covid-19.
Sasaran program ini meliputi sasaran khusus yaitu konsumen dalam kategori kurang mampu seperti
fakir miskin, lansia/jompo, anak yatim piatu. Sasaran umum yaitu konsumen yang terdampak pandemic
covid-19 masyarakat menengah ke bawah. Meliputi
1) Buruh : Buruh bangunan, buruh lepas, buruh tani kebun/ternak, buruh angkut/jasa, buruh toko dan buruh
lainnya.
2) Wiraswasta : pedagang kecil/warung rumahan, pedagang sayur, jamu,, pedagang makanan kelililing jalan
kaki, bersepeda/sepeda motor
3) Profesi : tukang parkir, tukang becak, pemulung/rongsok, tukang cuci rumahan, asisten rumah tangga dan
lainnya kategori kurang mampu.
Target program ini diupayakan terhadap target daerah yang kurang terback up bantuan sosial
dampak covid-19. Lokasi yang menjadi sasaran yaitu secara terkumpul di sekitar Kecamatan Majalengka
dan Kecamatan Panyingkiran serta beberapa jumlah individu .wilayah lainnya di Kabupaten Majalengka
sesuai alokasi kebutuhan konsumen.
25 Pengawasan
Klarifikasi
Alokasi CSR
Masa Pandemi
22 Juli 2020
Hasil laporan pengaduan konsumen yang berkembang kini, tercatat bahwa banyaknya masyarakat yang
mempertanyakan keberadaan pekerjaan-pekerjaan fisik penunjang pelayanan publik dan perbaikannya dalam tata
kota Majalengka. Masyarakat memandang bahwa kondisi sekarang masih dalam status pandemic covid-19, tetapi
pemerintah daerah justru lebih gencar melakukan pekerjaan fisik melalui penataan kota, dibandingkan dengan
upaya penanganan pendemic covid-19 dan pemulihannya (new normal), sehingga terkesan kurang tepat sasaran.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka ylbk Majalengka mengajukan permohonan klarifikasi dan
informasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan pihak-pihak Dinas, lembaga maupun
Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan CSR. Hal ini mengenai :
1) Substansi hukum dan kebijakan keuangan secara yuridis yang dipakai dalam pengimplementasian pekerjaan
fisik penunjang pelayanan public dalam pengalokasian pekerjaan yang bersumber dari anggaran keuangan
CSR Daerah Kabupaten Majalengka
2) Transparansi dana CSR dan alokasinya terhadap penanganan pandemic covid-19 secara informative yang
harus diketahui publik.
3) Kesesuaian jenis maupun spesifikasi pekerjaan yang sedang dikerjakan yang bersumber dari dana CSR,
terhadap refocusing dalam upaya pemulihan ekonomi dan relevansinya terhadap kebijakan-kebijakan
mengenai penanganan covid-19.
Tersampaikan

22. Ylbk Majalengka, 2018 21
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
26 Audience
Layanan
Konsumen/Pelang
gan Listrik
28 Agustus 2020
Hasil laporan dari proses pengaduan konsumen yang berkembang kini, tercatat bahwa banyaknya
masyarakat yang mempertanyakan dan mengeluhkan sekitar persoalan tarif pembayaran listrik; pasca bayar dan
pra bayar di masa pendemic ini, seiring terbitnya kebijakan pemerintah atas restrukturisasi dalam pemulihan
ekonomi tahun 2020.
Sebagai langkah dalam rangka pemenuhan upaya kebijakan public atas pengaduna konsumen pelanggan listrik
yang tidak mungkin dilakukan satu per satu, maka cara yang paling efektif adalah melalui musyawarah secara
mufakat sesuai Norma dan Nilai Pancasila.
ylbk Majalengka melakukan “Audience” dengan pihak Cabang PLN Majalengka dengan tujuan untuk
memperoleh kejelasan sekitar permasalahan yang diadukan konsumen, dalam kerangka pelayanan publik yang
tiada lain semata-mata untuk kepentingan umum.
Proses audience terlaksana atas kerjasama Pimpinan PLN Cabang Majalengka, yang dihadiri dengan
elemen masyarakat komunitas facebook Suara Masyarakat Majalengka. Hasil berupa penjelasan restrukturisasi
penentuan dan perhitungan tarif listrik masa pandemic dan pengaduan lainnya..
Terlaksana
27 Penyelesaian
Perkara Nasabah
BRI Mjl Kulon
1 September
Contoh Penanganan Nasabah BRI
Kasus Konsumen
Nasabah/Kreditur : BRI Unit Majalengka Kulon
Mulai : Tahun 2013
Agunan : BPKB Kendaraan Roda Dua No Pol E 5298 WR
Status Kredit : LUNAS
Jenis Aduan : BPKB yang diagunkan belum dikembalikan
Akibat/Kerugian : Kendaraan Roda Dua tersebut ditarik Debet Collector Cirebon pada 19 Agustus
2020 dengan alasan tunggakan dari BPKB yang diagunkan di FIF Grup
Kadipaten belum dilunasi
Dasar Hukum : Pasal 4 UUPK No 8/1999 Hak konsumen salah satunya Ayat (3) hak atas
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut; Bilamana terdapat indikasi kerugian berkenaan dengan Ayat (8) hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
Penilaian : Berdasarkan penilaian lembaga konsumen, bahwa Sdr Euis Setiawati adalah
benar-benar telah melaksanakan kewajiban pelunasan kreditnya, sehingga demi
Terkabul

23. Ylbk Majalengka, 2018 22
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
keadilan, berhak untuk memperoleh surat berharga yang diagunkan sekaligus
memperoleh kembali objek benda yang hilang akibat keterlambatan
pengembalian surat berharga yang diagunkan sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Hasil : Konsumen memperoleh pergantian yang sesuai
28 Kelangkaan Air
dan Pelanggan
PDAM
10 September
2020
Air merupakan kebutuhan vital bagi manusia dalam upaya pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Pasal
33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlindungan konsumen merupakan salah
satu bentuk bagian dari upaya pengawasan atas tersampaikannya kemanfaatan hasil pengelolaan alam bagi
pengguna/penerimanya. Sesuai Pasal 3 Ayat (6) UUPK No 8/1999 bahwa perlindungan konsumen bertujuan
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa. Termasuk didalamnya ketersediaan air bagi masyarakat khususnya di
Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada lembaga konsumen (ylbk) Majalengka menyatakan sejak
awal bulan September 2020 telah terjadi kekeringan di sebagian wilayah Majalengka. Diantara pengaduan yang
melaporkan diantaranya para pelanggan PDAM yang berada di kawasan Panyingkiran, Cijati dan sekitarnya.
Dengan keluhan air tidak mengalir, kecil dan tidak normal seperti biasanya, sedangkan kebutuhan terhadap air
tersebut sangatlah urgen yang tidak hanya untuk mandi dan mencuci saja, tetapi juga untuk kebutuhan masak dan
minum.
Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka dengan ini ylbk Majalengka mengharapkan pihak pengelola
yang bersangkutan yaitu PDAM Majalengka, untuk mengklarifikasikan kejelasan informasi kepada para
pelanggannya agar dapat difahami dengan benar. Berikur melakukan upaya-upaya penyelesaian yang tepat,
seperti mobilisasi pendistribusian air kepada area-area permukiman yang kurang tersedia air, sebagai wujud
komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Hasil : PDAM mendistribusikan air menggunakan mobil tangki air di beberapa daerah yang kekurangan
Terealisasi dengan
baik
29 Temuan Karcis
Parkir-Koperasi di
Disdukcapil
11 September
2020
Instansi publik dalam kerangka aparatur kepemerintahan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat. Namun dari hasil laporan pengaduan masyarakat kepada lembaga konsumen (ylbk)
Majalengka, diperoleh bahwa: Di salah satu instansi publik pelayanan masyarakat yaitu di Kantor Disdukcapil
Kabupaten Majalengka, pada 10 September 2020, ditemukan pengelolaan parkir khusus yang tidak sebagaimana
mestinya. Hal ini terkait dengan adanya alat bukti pembayaran parkir kendaraan yaitu karcis tanda masuk yang
diberikan kepada pengguna parkir di Kantor tersebut, dengan mempergunakan karcis lain yang tidak sesuai
standar legalisasi Parkir maupun Retribusi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Kondisi tersebut menurut pengakuan masyarakat sangat disayangkan. Berkenaan dengan timbulnya
persepsi keliru pada pengunjung, yang tidak hanya warga Majalengka, tetapi juga dimungkinkan adanya warga
Tersampaikan

24. Ylbk Majalengka, 2018 23
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
dari Kota/Kabupaten lain. Asumsi kekeliruan tersebut menurut masyarakat berasal dari; 1) nama yang tertera pada
karcis, tidak sesuai dengan area Tujuan yang dimasuki pengguna parkir yaitu area pemerintahan; 2) terkesan
bahwa uang Hasil Pembayaran parkir tersebut masuk sepenuhnya bagi pendapatan pihak pengelola yang
namanya tercantum dalam karcis yang dimaksud, 3) seolah-olah memastikan apabila kendaraan yang diparkir itu
rusak atau hilang, maka pengelola parkir yang namanya tertera dalam karcis tersebut sebagai Penjamin.
Pengelola parkir merupakan bagian dari pelaku usaha yang memperdagangkan jasa penyedia parkir. Hal
ini ditegaskan bahwa sesuai UUPK pasal 8 Ayat (1) Huruf a, dinyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini terdapat dugaan
bahwa karcis tanda masuk parkir yang dimaksud tidak relevan sesuai standar; bukan karcis alat bukti
pembayaran retribusi parkir; tidak tercantum besaran harga yang ditarif; karcis yang dimaksud harus ditarik/tidak
diedarkan kembali, dan wajib diganti dengan karcis sesuai standar yang dipersyaratkan, minimal berkekuatan
hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Hasil : penarikan kembali karcis yang tidak sesuai
30 PUTAR ARAH
SOSIALISASI
EDUKASI
KONSUMEN
LEWAT
MEDSOS
Sulitnya sosialisasi informasi edukasi konsumen di masa pandemik dan kebijakannya. Sebagailangkah dilakukan
terobosan lewat status positif di medsos Beberapa contoh ; status
1. SAMPAH MASKER; LIMBAH MEDIS ATAU BUKAN ?
2. STOP BUANG MASKER SEMBARANGAN ?
3. TIP BUANG MASKER RUSAK ATAU TIDAK LAYAK PAKAI
4. SELALU PERIKSA MAKANAN/MINUMAN YANG ANDA BELI DI SWALAYAN
5. PATUHI LALU LINTAS DAN BERMASKER
6. SEPTEMBER BIJAK BULAN EFISIEN ENERGI
7. YUK BANTU PEMERINTAH TUNTASKAN COVID-19
Terlaksana

25. Ylbk Majalengka, 2018 24
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
8. SEMPURNAKAN TAKARAN DAN TIMBANGAN DENGAN ADIL (QS AL –AN’AM, 152)
9. CERDAS MEMBELI KOSMETIK
10. MENJADI WARGA YANG TAHAN BANTING
11. SIAGA KETAHANAN PANGAN
12. TINJAUAN EQUILIBIRUM SEBUAH ENTITAS HARGA
13. TABUR KEBAHAGIAAN DI MEDSOS
14. BANGUN KEPERCAYAAN MENJADI MANUSIA INDONESIA
15. YANG MANDIRI
16. TUKANG MEDSOS DAN TUKANG ANYAMAN BAMBU ”SEPETIK PELAJARAN”
17. INGAT 3M
18. USAH TANYAKAN APA HAK-MU PADA NEGARA INI
19. TAPI JAWABLAH SEJAUHMANA KEWAJIBAN KAU TUNAIKAN UNTUK NEGARA-MU
Dan lain-lain
31 Audience Ulang
Terkait BPSK
Majalengka
21 September
2020
Permohonan audience ulang terkait BPSK atas hasil seleksi calon yang telah lulus pada testing BPSK oleh Indag
Bandung dan rekomendasi Pemkab Majalengka sebagai persiapan pembentukan penyelenggaranaan BPSK
Majalengka melalui surat dilayangkan kepada DPRD Majalengka dan Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka
Tidak terealisasi
32 Pencabutan plang
atas pencantuman
nama-nama
nasabah
bermasalah pada
BRI Unit
Banjaran
6 Oktober 2020
Dari hasil laporan konsumen diperoleh adanya upaya TIDAK BIASA yang dilakukan salah satu BRI Unit
dalam memperlakukan NAMA dan STATUS nasabah dengan menampilkannya di MUKA UMUM. Kondisi
demikian menimbulkan beragam persepsi pertanyaan masyarakat, mempermalukan nasabah, merendahkan
martabat status kehormatan nasabah, bahkan membuat enggan calon nasabah khawatir memperoleh perlakuan
serupa.
Mencermati tindakan yang dilakukan salah satu BRI Unit tersebut, maka lembaga konsumen (ylbk)
Majalengka menilai terdapat dugaan adanya indikasi perbuatan di muka umum yang tidak sedap dipandang mata
bagi yang melihatnya, sekalipun orang yang bukan nasabah. Karena pada hakekatnya setiap masyarakat adalah
nasabah sebagai subjek perbankan yang wajib memperoleh privacy atas informasi tentang dirinya dengan
perlakuan sama yang dilindungi konstitusi Pancasila dan UUD 1945, subs UU Perlindungan Konsumen; UU
Perbankan, UU ITE dan POJK.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka LPKSM Ylbk Majalengka memohon kiranya kepada pihak BRI
Unit yang dimaksud untuk mengklarifikasikan kedudukan dan tanggung jawab atas objek perbuatan yang
dilakukan yaitu penginfomasian nama-nama nasabah dengan status kenasabahannya sehingga DIKETAHUI
MASYARAKAT BANYAK. Berdasarkan : 1) Dasar hukum yang malandasi diterapkannya perbuatan tersebut, 2)
Tujuan perbuatan tersebut, dan 3) Dampak atau hasil kemanfaatan dari perbuatan tersebut bagi nasabah
BRI melakukan
pencabutan

26. Ylbk Majalengka, 2018 25
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
33 Klarifikasi Tiang
Listrik Miring
6 Oktober 2020
Listrik dan segala infrastruktur kelengkapan sarana prasarananya merupakan bagian dari kepentingan
pelayanan publik yang bersifat massal. Sehingga fungsi dan kedudukan listrik memegang peranan penting dalam
menjamin diperolehnya pemanfaatan energi oleh masyarakat secara berkelanjutan.
Dari hasil laporan konsumen diperoleh adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap beberapa
tihang listrik yang kondisinya tidak berdiri tegak, dan utamanya yang terletak dekat pemukiman warga. Hal ini
dimungkinkan risiko bahaya tidak terduga, terutama saat menghadapi musim penghujan, seperti roboh atau jatuh
yang dapat saja mengancam keselamatan jiwa manusia.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka LPKSM Ylbk Majalengka memohon kiranya kepada pihak PLN
dapat segera melakukan upaya perbaikan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan (k3).
Sebagaimana Pasal 4 (1) UUPK bahwa hak konsumen salah satunya berhak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Ditembuskan kepada koor PLN Jabar untuk dilakukan perbaikan dan pemindahan tidak hanya pada lokasi
tersebut tetapi juga pada tiang-tiang di berbagai jalan raya yang keududkannya tertanam di aspal.
Terelaisasi dan
tersampaikan tindak
lanjut
34 Sertifikasi Like
Higiene Sanitasi
DAMIU
Dan Pengawan
Pencegahan
Vektor Penyakit
Air Minum
kepada Dinkes
13 Oktober 2020
Air merupakan kebutuhan vital bagi manusia, terutama untuk pemenuhan minum sebagai sumber energi
bagi manusia. Seiring perkembangan sektor ekonomi dan perdagangan, maka bermuncullah penjualan produk-
produk air baik kemasan maupun isi ulang. Salah satunya dengan keberadaan Depot Air Minum (DAM), maka
masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari
depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi sesuai Permenkes RI
Nomor 43 Tahun 2018 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
Mencermati fakta di lapangan, kian hari para pelaku usaha DAM semakin bertambah jumlahnya, namun
tidak sedikit dari mereka yang kurang memenuhi Persyaratan Higiene Sanitasi sesuai Pasal 3. Diantaranya
banyaknya DAM yang tidak memiliki izin usaha dan Tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Kepala
Dinkes; atau memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi namun telah daluwarsa. Kondisi tersebut cenderung
mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat yang kurang terlindungi dalam pemanfaatannya. Akibat
kekurangjelasan asal sumber air yang dipergunakan, masih digunakannya galon-galon yang tidak layak, tempat
terkait dengan risiko vektor penyakit dan lainnya.
Tersampaikan
35 Permohonan
Bantuan
Penanganan Covid
15 Oktober 2020
Penanganan pendemi covid-19 belum berakhir, seiring dengan upaya pencegahan dalam mempersempit
penularan infeksi covid-19 yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui upaya ; jaga jarak, tidak berkerumun,
kebiasaan cuci tangan dan penggunaan masker.
YLBK sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kabupaten
Majalengka memiliki tugas berperan secara aktif dalam menjamin terlindunginya masyarakat dari penularan
covid-19. Tidak hanya melalui informasi dan nasehat, tetapi juga membantu konsumen (Pasal 44 (3) UUPK No
8/1999). Maka, dengan ini LPKSM-YLBK Majalengka mengajukan permohonan kerjasama kepada pemerintah
melalui Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, berupa bantuan masker sebanyak 5.000 buah untuk disalurkan
Tidak ada hasil

27. Ylbk Majalengka, 2018 26
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
terhadap sasaran masyarakat di Kabupaten Majalengka.
36 Sinkronisasi data
BPJS Disduk dan
instansi lainya
22 Oktober 2020
Kesehatan merupakan aspek penting sebagai bagian kebutuhan masyarakat dalam mengakses pengobatan
dan perawatan melalui kepastian hukum dalam jaminan sosial yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dari hasil laporan pengaduan konsumen kepada pihak ylbk Majalengka, diperoleh masih banyaknya pengguna
BPJS yang mengeluhkan tentang kekurang sinkronan data pengguna BPJS. Hal ini kartu kepesertaan BPJS yang
kurang sinkron dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP); yang kemudian berdampak terhadap
kekurangsinkronan dengan data-data perbankan. Kondisi demikian membuat hambatan bagi para pengguna BPJS,
terutama pada pembayaran iuran kepesertaan melalui akses perbankan.
LPKSM-YLBK Majalengka memiliki tugas berperan secara aktif dalam membantu konsumen. Sesuai
Pasal 44 (3) huruf c UUPK No 8/1999 bahwa tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
meliputi kegiatan salah satunya bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini instansi-instansi sebagaimana yang tercantum
namanya dalam surat, agar dapat melakukan upaya kerja sama dalam mengatasi kekurang sinkronan data.
Sehingga konsumen dapat secara mudah memanfaatkan kartu BPJS tanpa adanya halangan dengan data-data
tersinkronisasi secara jelas baik dalam kartu BPJS< KTP dan akes dalam perbankan.
Tersampikan
37 Kegiatan
Diseminasi
Pembatalan Haji
22 Oktober 2020
Acara kegiatan Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Haji Angkatan XVII yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hasil
diinformasikan kepada masyarakat.
Peserta
38 Bimtek Petugas
Parkir, 24
November 2020
Sosialisasi pembinaan petugas parkir bersama Dishub Majalengka dengan prokes bersam satlantas Polri dan
Dinkes
Pembicara
39 Diskusi Forum
LLAJ November
2020
Diskusi dan pertemuan kawasasan tertib lalu lintas majalengka dan upaya satu arah kawasan Pendopo Majalengka Peserta
40 Sosialiasi
penyuluhan
29 Desember
2020
Sosialisasi dan penyuluhan konsumen dan pelaku usaha dalam perintisan aplikasi Padi (apk) ; pasar digital (Padi
Raharja) bersama Indag Disperindag Majalengka
Pembicara dan
peserta
41 Sidak akhir tahun
30 Desember
2020
Sehubungan dengan kondisi keadaan dan kebutuhan konsumen terhadap produk dan barang selama
periode akhir tahun 2020, maka dengan ini lembaga konsumen LPKSM YLBK (Yayasan Lembaga Bantuan
Konsumen) Majalengka akan melakukan upaya kegiatan yang bernama Pengawasan Barang dan Jasa Yang
Beredar di Pasar Modern dan Tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengupayakan jaminan konsumen
terhadap keamanan dan keselamatan atas penggunaan dan pemanfaatan produk atau barang yang dibeli dengan
Terlaksana secara
mandiri oleh ylbk
Majalengka

28. Ylbk Majalengka, 2018 27
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
kualitas yang jelas sesuai peraturan, termasuk dalam situasi pandemic covid-19.
Kegiatan pengawasan ini berlandaskan atas UUPK Nomor 8 Tahun 1999 sebagai implementasi yang
direncanakan akan dilakukan pengawasan oleh lembaga konsumen terhadap subjek para pelaku usaha
perdagangan dengan sasaran pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Majalengka selama periode akhir
bulan tahun 2020. Target capaian hasil yang diharapkan terciptanya kondusifitas produksi dan perdagangan
terhadap stabilitas barang dan atau jasa yang beredar di pasar.
42 Sosialisasi Surat
Edaran Bupati
Majalengka
30 Desember
2020
Perlindungan konsumen di masa pandemic terus diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten
Majalengka dalam meningkatkan kewaspadaan dengan mempersempit ruang infeksi penularan virus corana di
sektor perdagangan. Salah satu bentuk upaya tersebut diantaranya dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
43.1/2285 tentang Pembatasan Waktu Operasional Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan/Toko Modern dan Pasar
Rakyat /Pasar Tradisional di Kabupaten Majalengka per tanggal 17 Desember 2020.
Kondisi yang terjadi di lapangan diperoleh masih banyaknya para pelaku usaha yang mengabaikan dan
tidak mengindahkan surat edaran tersebut. Sesuai Pasal 3 Ayat 5 UUPK No 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
perlindungan konsumen salah satunya bertujuan untuk.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
termasuk refleksinya dalam menaati aturan yang dikeluarkan pemerintah.
Berkenaan dengan hal tersebut, LPKSM-YLBK Majalengka mendukung upaya penerbitan surat edaran
dengan langkah sosialisasi edukasi para pelaku usaha oleh pemerintah beserta aparatur terkait dengan
menghadirkan berbagai elemen stakeholder para pemilik, pengelola, perwakilan para pelaku usaha, pasar, toko
modern maupun tradisional. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dengan protokoler kesehatan maupun
zoom meeting.
Terlaksana
Kegiatan-Kegiatan Rutin Lain Tidak Tercatat:
1. Penanganan dan Pengaduan Konsumen Pasien Rumah Sakit dan Puskesmas
2. Penanganan dan Pengaduan Konsumen Leasing
3. Penanganan dan Pengaduan atas Konsumen Nasabah Perbankan
4. Penanganan dan Pengaduan Pelanggan Listrik
5. Penanganan dan Pengaduan Pelanggan PDAM
6. Penanganan dan Pengaduan Bansos Covid-19
7. Penyelesaian Sengketa konsumen lewat Jalur BPSK Cirebon dan BPSK Kuningan
Kegiatan ylbk Majalengka dalam periode 2020 hampir sebagian besar tiudak berjalan mulus sedikit banyaknya pandemi dan status kebijakan yang
dibuat berpengaruh terhgadap pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen.