tugas dan kewenangan KPA-PPK dalam proses PBJ serta mitigasi risiko PBJ

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN
Pelatihan Penatausahaan Keuangan Kabupaten Bekasi
Budy Hermawan- Widyaiswara BPSDM Jawa Barat
Fasilitator PBJ LKPP
Bandung, 20 Mei 2024

2. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
2
PENGADAAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya
sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 2
0
“
”

3. PELAKU PBJ
Agen Pengadaan
Penyelenggara
Swakelola
Penyedia
PPK Pejabat Pengadaan Pokja Pemilihan
PA/KPA
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 3
0

4. PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 4
0

5. PENGGUNA ANGGARAN (PA)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 5
0
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
Tugas dan Kewenangan PA

6. PENGGUNA ANGGARAN (PA)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 6
0
8. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, tim teknis, dan
tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
9. Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi KKN yang melibatkan Pokja
Pemilihan/PPK;
10. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan.
● Tender/Penunjukan Langsung/e-purchasing untuk paket Pengadaan B/PK/JL
dengan nilai Pagu Anggaran > Rp.100 miliar atau
● Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai Pagu Anggaran > Rp. 10 miliar rupiah.
Tugas dan Kewenangan PA

7. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada K/L
yang bersangkutan
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
APBN
APBD
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 7
0

8. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 8
0

9. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 9
0
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan
kontrak, HPS, dan besaran uang muka
4. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
5. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200 juta
rupiah
6. Mengendalikan kontrak;
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;
8. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
9. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
10. Menilai kinerja Penyedia;
11. Menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli; dan Surat
Tugas PPK, antara lain:

10. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 10
0
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan
kontrak, HPS, dan besaran uang muka
4. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
Tugas PPK, PERENCANAAN

11. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 11
0
1. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200 juta
rupiah
Tugas PPK, PEMILIHAN

12. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 12
0
1. Mengendalikan kontrak;
2. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
4. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
5. Menilai kinerja Penyedia;
6. Menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli; dan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Tugas PPK, PELAKSANAAN KONTRAK

13. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG/JASA
Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan:
1. Prinsip efisien dan efektif
2. Pengadaan berkelanjutan
3. Prioritas kebutuhan
4. Barang/jasa pada katalog elektronik
5. Konsolidasi
6. Barang/jasa yang tersedia/dimiliki/dikuasai
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA PADA PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 13
0
FORM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

14. PERTIMBANGAN PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK menggunakan:
❑ Produk dalam negeri
❑ Produk bersertifikat SNI
❑ Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi
❑ Produk ramah lingkungan hidup
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 14
0
Sumber penyusunan Spesifikasi Teknis dapat diperoleh dari:
❑ Pengguna akhir (end user)
❑ Industri barang/jasa seperti brosur, katalog, dsb
❑ Standar dan Informasi Pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional
atau peneliti
❑ Instansi Pemerintah
❑ SDM Pendukung Ekosistem Pengadaan
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: Komponen
barang/jasa, suku cadang, dan Barang/jasa dalam katalog elektronik

15. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh PPK di tahap Persiapan Pengadaan.
Kegunaan HPS adalah
1. untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan,
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan
dalam penyusunan HPS.
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 15
0

16. Tim Pengelola Kontrak
1. Tim Teknis
2. Tim/Tenaga Ahli
3. Tim Pendukung
“Perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau Pelaksana
Swakelola”
Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 44
PPK
Pihak Pertama :
Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang
telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan
Pihak Kedua :
DEFINISI, PARA PIHAK, & TIM PENGELOLA KONTRAK DAN
KEWENANGAN
Pejabat yang berwenang
menandatangani kontrak
Kewenangan
Pengguna Anggaran (PA) PA sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah
mendapatkan pendelegasian dari PA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah
mendapatkan penugasan dari PA/KPA
0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 16
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
0

17. Tim/Tenaga Ahli berbentuk tim atau perorangan memberi
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan
terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
TIM PENGELOLAAN KONTRAK
0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 17
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
0
Tim Pengelola Kontrak terdiri dari:
Tim Teknis membantu menyusun perencanaan pengadaan,
spesifikasi teknis/KAK, menyusun HPS, menyusun rancangan
kontrak, dan melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan
kontrak.
Tim Pendukung membantu urusan PPK yang bersifat
administrasi/keuangan.

18. JENIS KONTRAK PBJP
Jenis Kontrak Barang
Lumsum
Harga Satuan
Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan
Kontrak Payung
Biaya Plus Imbalan
Putar Kunci
Waktu Penugasan
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa
Lainnya
Jasa
Konsultansi
Jasa
Konsultan
Konstruksi
Jenis Pengadaan
0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 18
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
0

19. BENTUK KONTRAK PBJP
Bentuk Kontrak Barang
Pekerjaan
Konstruk
si
Jasa
Lainnya
Jasa
Konsultan
si
Bukti pembelian/
pembayaran
≤ 10 juta - ≤ 10 juta -
Kuitansi ≤ 50 juta - ≤ 50 juta -
Surat Perintah
Kerja (SPK)
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 200 juta
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanan
Tidak ada batasan nilai kontrak untuk E-
Purchasing/Toko Daring
0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 19
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
0

20. 0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 20
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
0
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
Pengendalian
Kontrak
Pengendalian Kontrak merupakan
tahapan pelaksanaan PBJ yang
dilakukan setelah dokumen
kontrak ditandatangani oleh kedua
belah pihak
Pengendalian kontrak dilakukan terhadap, antara lain:
❏ Biaya
❏ Mutu
❏ Waktu
❏ Kuantitas
❏ Fungsionalitas Hasil Pekerjaan
Terjadi deviasi antara realisasi dengan
target pelaksanaan Kontrak atau terjadi
Kontrak Kritis, maka para pihak melakukan
Rapat Pembuktian (Show Cause
Meeting/SCM)
PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP)
kepada Penyedia.
Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak)
Perubahan kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan nilai kontrak akhir
tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal.
Dalam keadaan kahar
pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan
atau dilanjutkan setelah kondisi kahar
berakhir

21. 0 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 21
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
0
No Tahapan
Mei Juni Juli
1 2 1 2 1 2
1 Pemesanan Produk (Penerbitan Purchase order)
2 Perakitan Barang
3
Penerbitan Delivery Order dan Pengiriman
Barang
4 Bongkar Muat Barang di Lokasi
5 Inspeksi Barang
6 Berita Acara Serah Terima Barang
Diagram Batang
(Bar Chart Diagram)
Kurva S
METODE/INSTRUMEN PENGENDALIAN KONTRAK PBJP

22. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BARANG/JASA PEMERINTAH
P3DN

23. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Pasal 58
kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap
perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan atau
pemilihan penyedia.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
Pasal 66 angka 3a
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan
pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan
Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia. Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam
RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokurnen Pemitihan

24. PENERAPAN P3DN PADA TIAP
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
Penerapan P3DN pada kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri dari aktivitas:
1. Perencanaan Pengadaan
Menyusun perencanaan, Menetapkan
Estimasi target TKDN & besaran preferensi,
Menentukan wajib/tidak PDN dan
menetapkan RUP
2. Persiapan Pengadaan
oleh PPK
Reviu Dok Perencanaan (memastikan tag PDN di
RUP, target TKDN, preferensi); Menetapkan Spek /
KAK, Menetapkan HPS dan Draft Kontrak,
Menyusun dok persiapan
3. Persiapan Pemilihan oleh
Pokja/Pejabat Pengadaan/PPK
Reviu Dok Persiapan, Menyusun dokumen
pemilihan (memasukan persyaratan P3DN
dalam dok. Pemilihan)
55
5. Pelaksanaan dan
Pengendalian Kontrak
Monitoring pelaksanaan pekerjaan
(mencatat setiap ketidaksesuaian
pelaksanaan pekerjaan; mengumpulkan
bukti untuk menghitung Capaian TKDN)
4. Pemilihan Penyedia oleh
Pokja/Pej. Pengadaan/PPK
• Evaluasi Dokumen Penawaran
• Memeriksa data dukung TKDN, cek Daftar
inventaris B/J, cek perhitungan TKDN Gabungan
B&J, hitung preferensi harga (HEA)
6. Serah Terima Hasil Pekerjaan
• Memeriksa & menerima pekerjaan
(Evaluasi Capaian TKDN vs penawaran TKDN)
• Menetapkan Sanksi jika ada ketidaksesuaian/
pelanggaran

25. PA/KPA MENETAPKAN PERENCANAAN
PENGADAAN DAN MENGUMUMKAN
RUP
PA/KPAmenetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi RUP
(SiRUP).
Dalam menetapkan dan mengumumkan RUP, PA/KPAmemastikan bahwa dalam rangka
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, RUP yang dimaksud telah mencantumkan
kebutuhan penggunaan produk dalam negeri di Instansinya, dengan men-tag “Ya” pada
pilihan “Penggunaan Produk Dalam Negeri” apabila pengadaan Wajib PDN.

26. MODUS PENYIMPANGAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

27. Penyebab Terjadinya Penyimpangan :
1. Sistem perencanaan anggaran yang kurang tepat
dan tidak realistis;
2. Niat dari para pelaksana pengadaan;
3. Adanya tekanan dari pihak luar kepada pelaksana
pengadaan dari luar.

28. PELAKU PENYIMPANGAN :
PELAKU PENYIMPANGAN BIASANYA DILAKUKAN SECARA
JAMA’AH (BERSAMA-SAMA).
PPK
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN/ANGGOTA
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA BARANG
BENDAHARA
PENYEDIA BARANG/JASA
PEJABAT ATASAN PELAKSANA
PENGADAAN
ANGGOTA DEWAN

29. MODUS-MODUS PENYIMPANGAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA SETIAP TAHAPAN

30. A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN
Modus :
a. Perencanaan kegiatan/proyek yang amburadul/sembarangan;
b. Perencanaan kegiatan/proyek tidak sesuai dengan kebutuhan;
c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan/proyek yang tidak
logis/realistis;

31. A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN (LANJUTAN)
a. Tidak ada dokumen perencanaan : FS atau Kerangka Acuan
Kerja;
b. Tidak ada analisis kebutuhan;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan terlalu cepat yang secara logika
kegiatan/proyek tidak akan selesai (Kegiatan yang didanai dari
APBN/APBD Perubahan);
d. Penyusunan RAB/HPS kegiatan/proyek yang tidak ada data
pendukungnya;
e. Spesifikasi teknis sudah diarahkan kepada produk/perusahaan
Bukti/Tanda Penyimpangan :

32. B. PERSIAPAN PENGADAAN
a. Penyusunan spesifikasi/gambar yang sudah diarahkan kepada satu merk/produk
tertentu;
b. Penyusunan persyaratan penyedia barang/jasa yang diskriminatif (membatasi
peserta);
c. Pemilihan sistem pengadaan (metoda pemilihan, metoda penyampaian
dokumen, metoda evaluasi, jenis kontrak) yang sudah diarahkan pada satu
penyedia barang/jasa;
d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan yang terlalu cepat;
e. Pemecahan paket pengadaan dengan tujuan menghindari pelelangan;
f. Penyatuan beberapa paket pekerjaan untuk membatasi peserta pelelangan;
g. Dokumen pengadaan yang tidak lengkap dan tidak disahkan oleh PPK.
Modus :

33. B. TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
(LANJUTAN)
a. Spesifikasi sudah menyebut atau mengarah pada merk/produk
tertentu;
b. Beberapa persyaratan penyedia barang/jasa yang diskriminasi atau
diarahkan kepada perusahaan tertentu;
c. Metoda pemilihan diarahkan supaya dapat dilaksanakan dengan
Penunjukan Langsung (PL), metoda evaluasi diarahkan dengan
menggunakan sistem nilai, jenis kontrak diarahkan dengan kontrak
lum sum yang seharusnya harga satuan;
d. Dokumen pengadaan tidak sesuai standar dan tidak ada
Bukti/Tanda Penyimpangan :

34. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Tidak mengumumkan rencana pengadaan di awal tahun anggaran
setelah dok anggaran disahkan;
2) Tidak mengumumkan proses pelelangan/seleksi penyedia
barang/jasa;
3) Mengumumkan proses pelelangan/seleksi penyedia tetapi
pengumumannya palsu;
4) Mengumumkan proses pelelangan/seleksi hanya proforma saja;
5) Memalsu pengumuman pelelangan/seleksi
“Tahap Pengumuman”
Modus :

35. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
(LANJUTAN)
1) Tidak ada pengumuman rencana pengadaan;
2) Tidak ada pengumuman pelelangan/seleksi penyedia
barang/jasa;
3) Pengumuman pelelangan/seleksi palsu;
4) Surat kabar tempat pengumuman salah;
5) Isi pengumuman pelelangan/seleksi tidak lengkap.
Bukti/Tanda Penyimpangan :
“Tahap Pengumuman”

36. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Penjelasan yang sangat singkat dan peserta dibatasi mengajukan pertanyaan;
2) Membuat kesepakatan yang melanggar prosedur;
3) Mengubah dokumen pengadaan tanpa addendum dokumen dan pengesahan
dari PPK.
“Tahap Penjelasan”
Modus :
1) Bukti dan pengakuan peserta pengadaan yang hadir dalam acara penjelasan;
2) Isi Berita Acara Penjelasan (BAP) dan addendum dokumen yang melanggar
prosedur;
3) Tidak ada addendum dan pengesahan addendum sebagai bukti ada
perubahan isi dokumen pengadaan.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

37. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
1) Memperpanjang waktu batas akhir pemasukan penawaran steelah batas akhir
pemasukkan penawaran;
2) Menerima penawaran yang terlambat.
“Tahap Penyampaian Dokumen Penawaran”
Modus :
1) Bukti dan pengakuan peserta pengadaan yang hadir dalam acara penjelasan;
2) Isi Berita Acara Penjelasan (BAP) dan addendum dokumen yang melanggar
prosedur;
3) Tidak ada addendum dan pengesahan addendum sebagai bukti ada
perubahan isi dokumen pengadaan.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

38. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen
pengadaan;
2) Panitia menambah, mengurangi, mengubah dokumen pengadaan khusunya
kriteria evaluasi;
3) Panitia meluluskan penawaran yang semestinya tidak lulus dan sebaliknya;
“Tahap Evaluasi Penawaran”
Modus :
1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan dokumen
pengadaan;
2) Adanya perubahan kriteria evaluasi tidak sesuai dengan yang tertulis dalam
dokumen pengadaan.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

39. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen
pengadaan;
2) Panitia menambah, mengurangi, mengubah dokumen pengadaan
khusunya kriteria kualifikasi;
3) Panitia meluluskan penawaran yang semestinya tidak lulus
kualifikasi dan sebaliknya;
4) Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi secara nyata;
“Tahap Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi”
Modus :
1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan
dokumen kualifikasi;
2) Adanya perubahan kriteria kualifikasi tidak sesuai dengan yang
tertulis dalam dokumen kualifiaksi.
3) Tidak ada berita acara pembuktian kualifikasi.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

40. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Isi berita acara evaluasi tidak jelas dan lengkap;
2) Penetapan pemenang oleh PPK tidak sesuai dengan hasil evaluasi
dari panitia pengadaan;
3) Penetapan pemenang lelang bukan penawaran yang terendah
responsip.
“Tahap Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang”
Modus :
1) Ketidaksesuaian hasil evaluasi (Berita Acara Evaluasi) dengan
dokumen kualifikasi;
2) Adanya perubahan kriteria kualifikasi tidak sesuai dengan yang tertulis
dalam dokumen kualifiaksi.
3) Tidak ada berita acara pembuktian kualifikasi.
Bukti/Tanda Penyimpangan

41. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Pengumuman pemenang ditunda-tunda tidak sesuai jadwal;
2) Pengumuman pemenang yang tidak lengkap/jelas;
3) Tidak merespon sanggahan dari peserta;
4) Menjawab sanggahan sembarangan (hanya sebagai
proforma saja).
“Tahap Pengumuman Pemenang dan Sanggahan”
Modus :
1) Tanggal pengumuman pemenang tidak sesuai jadwal;
2) Isi pengumuman pemenang tidak sesuai dengan ketentuan;
3) Tidak ada jawaban sanggahan;
4) Isi jawaban sanggahan sembarangan (tidak ada dasarnya).
Bukti/Tanda Penyimpangan :

42. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda;
2) PPK tidak mau menandatangani kontrak dengan alasan tidak jelas;
3) Isi kontrak tidak sesuai dengan drfat kontrak yang ada dalam dokumen
pengadaan.
“Tahap Penandatanganan Kontrak”
Modus :
1) Tanggal tanda tangan kontrak tidak sesuai dengan jadwal;
2) Pembatalan SPPBJ dan kontrak tidak ditandatangani;
3) Isi kontrak tidak sesuai dengan drat kontrak yang telah ditetapkan
dalam dokumen pengadaan.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

43. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Kriteria pemilihan/seleksi langsung tidak sesuai dengan
ketentuan;
2) Proses pemilihan/seleksi langsung tidak sesuai dengan
ketentuan;
“Proses Pemilihan/Seleksi Langsung”
Modus :
1) Pemilihan/Seleksi Langsung untuk pekerjaan diatas 100 juta.;
2) Proses pemilihan/seleksi langsung tidak sesuai prosedur.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

44. 1. Kriteria Pemilihan/Seleksi Langsung Pasal 17 dan 22 dapat
dilakukan untuk pekerjaan dengan nilai s.d Rp. 100 juta.
2. Lampiran I Bab I Huruf 3 : Proses Pemilihan Langsung tahapannya
sebagai berikut:
1) Pengumuman prakualifikasi di papan pengumuman resmi.
2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi.
3) Evaluasi prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi.
4) Undangan permintaan penawaran.
5) Pemasukkan dan pembukaan penawaran.
6) Evaluasi.
7) Penetapan pemenang.
8) Sanggahan dan Pengaduan.
8) SPPBJ dan tanda tangan kontrak. .
“PROSES PEMILIHAN LANGSUNG”

45. 1) Kriteria PL tidak sesuai dengan ketentuan;
2) Proses PL tidak sesuai dengan ketentuan;
“Proses Penunjukan Langsung (PL)”
Modus :
1) PL tidak sesui dengan kriteria yang ditetapkan ;
2) Proses PL tidak sesuai prosedur.
Bukti/Tanda Penyimpangan :

46. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1) Seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada pihak lain;
2) Pengalihan sebagian pekerjaan melalui sub kontraktor yang tidak ijin dan sesuai kontrak;
3) Pembayaran tidak sesuai pretasi kerja dan tidak sesuai dengan kontrak;
4) Pembayaran tidak dipotong porsi uang muka yang telah dibayar;
5) PPK memperpanjang kontrak padahal keterlabatan pekerjaan karena kesalahan dari Penyedia
Barang/Jasa;
6) PPK tidak memberikan sanksi denda kepada penyedia yang terlambat melaksanakan pekerjaaan
akibat kesalahan penyedia barang/jasa;
7) PPK tidak memutus kontrak dan tidak memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak;
8) Serah terima hasil pekerjaan tanpa dilakukan pengecekan spesifikasi dan jumlah barang/jasa
apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.
“Tahap Pelaksanaan Kontrak”
Modus :

47. C. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
(LANJUTAN)
1)Bukti lapangan yang mengerjakan ternyata bukan perusahaan yang ditunjuk
sebagai pemenang lelang;
2)Tidak ada ijin dari PPK tentang pengalihan sebagai pekerjaan kepada pihak lain;
3)Kwitansi pembayaran tidak cocok dengan laporan pelaksanaan pekerjaan;
4)Tidak ada bukti pemotongan pembayaran untuk uang muka;
5)PPK tidak memberikan sanksi denda sebesar 1/00 per hari keterlambatan dari
nilai kontrak;
6)Tidak ada pemutusan kontrak dan PPK tidak menyita jaminan pelaksanaan dan
tidak memberikan sanksi denda sebesar 1/00 per hari keterlambatan dari nilai
kontrak;
7)Berita acara serah terima hasil pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dan tidak
Bukti/Tanda Penyimpangan :
“Tahap Penunjukan Langsung”

48. LIVE