Publik Policy

1. KEBIJAKAN PUBLIK

2. ASAL MULA STUDI KEBIJAKAN
PUBLIK
⮚ JOHN DEWEY dalam bukunya LOGIC THE THEORY of INQUIRY ,
yang menjelaskan tentang bagaimana rencana-rencana tindakan
harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati
akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.
⮚ HAROLD. D.LASWELL, pada awal tahun 1970 dalam tulisannya yang
berjudul POLICY SCIENCES ( Ilmu Kebijakan), yaitu study tentang
proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan
mengevaluasiinformasi yang tersedia dan terkait untuk
memecahkan masalah-masalah tertentu dengan fokus utama
antara lain :
a.Penyusunan Agenda Kebijakan ; b. Formulasi Kebijakan ; c. Adopsi
Kebijakan ; d. Implementasi Kebijakan ; e. Evaluasi Kebijakan.
⮚ HERBERT. A. SIMON mengatakan study kebijakan menggunakan
semua ilmu-ilmu sosial sehingga dipandang dapat berintegrasi
denngan ilmu-ilmu sosial
Dengan demikian pada awal perkembangannya ditahun 1970-an ,
Study tentang Publik Policy merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial
khususnya Ilmu Administrasi Negara.

3. MENGAPA KEBIJAKAN PUBLIK PERLU
DIPELAJARI?
⮚ Alasan Ilmiah (Scientific reason)
⮚ Alasan Profesional (Professional reason)
⮚ Alasan Politik (Political reason)
⮚ Alasan Lainnya

4. LATAR BELAKANG LAHIRNYA
KEBIJAKAN PUBLIK
⮚ Untuk menjawab masalah yang dihadapi
masyarakat
⮚ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
⮚ Untuk merespons aspirasi masyarakat

5. PENGERTIAN KEBIJAKAN
⮚ Menurut James Anderson, kebijakan
adalah suatu langkah tindakan yang secara
sengaja dilakukan oleh seorang actor atau
sejumlah actor berkenaan dengan adanya
masalah atau persoalan tertentu yang
dihadapi
⮚ Menurut PBB, kebijakan adalah pedoman
untuk bertindak.

6. ⮚ Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah
suatu tindakan yang mengarah pada tujuan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya
hambatan tertentu seraya mencari peluang
untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan.

7. KEBIJAKAN MENURUT GRAYCAR
⮚ Perspektif/konsep filosofis
⮚ Sebagai produk
⮚ Sebagai proses
⮚ Sebagai kerangka kerja

8. PERBEDAAN KEBIJAKAN (POLICY) &
KEBIJAKSANAAN (WISDOM)
Kebijakan (Policy) lebih mengarah pada
adanya serangkaian alternative yang siap
dipilih berdasarkan prinsip tertentu.
Kebijaksanaan (Wisdom) berkenan dengan
suatu keputusan yang memperbolehkan
sesuatu yang sebenarnya dilarang atau
sebaliknya berdasarkan alasan atau
pertimbangan tertentu.

9. PENGERTIAN PUBLIK
Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris
PUBLIC yang dapat berarti : “Umum” ;
“Masyarakat” ; “Negara”
Publik adalah sejumlah manusia yang
memiliki kebersamaan berpikir, perasaan,
harapan,sikap dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang
dimiliki.

10. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
⮚ Menurut Wilson : Tindakan-tindakan,
tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan
pemerintah mengenai masalah-masalah
tertentu, langkah-langkah yang
telah/sedang diambil (gagal diambil) untuk
diimplementasikan, dan penjelasan-
penjelasan yang diberikan oleh mereka
mengenai apa yang terjadi (atau tidak
terjadi)

11. ⮚ Menurut W.I.Jenkins : Serangkaian
keputusan yang saling berkaitan yang
diambil oleh seorang aktor politik atau
sekelompok aktor, berkenaan dengan
tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara
untuk mencapainya dalam suatu situasi
dimana keputusan itu pada perinsipnya
berada dalam kewenangan kekuasaan para
aktor tersebut.

12. ⮚ Menurut Lemieux : Sebagai produk
aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan
untuk memecahkan masalah-masalah
publik yang terjadi dilingkungan tertentu
yang dilakukan oleh aktor-aktor politik
yang hubungannya terstruktur.

13. ⮚ Menurut RC.Chandler & JC.Plano :
Pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk
memecahkan masalah publik.
⮚ Menurut Thomas Dye : Apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan.

14. ⮚ Menurut Willy.N.Dunn : Rangkaian pilihan-
pilhan yang saling berhubungan yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat
pemerintah pada bidang-bidang yang
menyangkut tugas pemerintahan,
pertahanan keamanan, energi, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
kriminalitas, perkotaan dan lainnya.

15. ⮚ Menurut Peterson : Aksi pemerintah dalam
menghadapi masalah, dengan
mengarahkan perhatian terhadap siapa
mendapat apa, kapan dan bagaimana.

16. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK
MENURUT JAMES ANDERSON
⮚ Kebijakan Substantif
⮚ Kebijakan Prosedural
⮚ Kebijakan Distributif
⮚ Kebijakan Regulatori
⮚ Kebijakan Re-distributif
⮚ Kebijakan Material
⮚ Kebijakan Simbolis
⮚ Kebijakan Barang umum
⮚ Kebijakan Barang privat

17. TINGKATAN KEBIJAKAN PUBLIK
MENURUT NUGROHO
⮚ Kebijakan publik yang bersifat
makro/umum/mendasar
⮚ Kebijakan publik yang bersifat
meso/menengah/penjelas pelaksanaan
⮚ Kebijakan bersifat mikro

18. CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK
⮚ Dipikirkan
⮚ Didesain
⮚ Dirumuskan
⮚ Diputuskan oleh mereka yang memiliki
otoritas dalam sistem politik

19. PENGERTIAN KEPENTINGAN PUBLIK
⮚ Kepentingan publik diartikan sebagai
kepentingan yang dirumuskan oleh para
pembuat kebijakan yang dipilih
⮚ Menurut Denhard & Denhard : shared values
atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh
masyarakat dan dinyatakan langsung oleh
masyarakat itu sendiri.
⮚ Kesimpulan, kepentingan publik adalah apa
yang secara kolektif diinginkan atau
dibutuhkan oleh masyarakat

20. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN
⮚ Menurut Ericson : Penyelidikan yang
berorientasi kedepan dengan
menggunakan sarana yang optimal untuk
mencapai serangkaian tujuan sosial yang
diinginkan.
⮚ Menurut Dror : Suatu pendekatan dan
metodologi untuk mendesain dan
menemukan alternatif-alternatif yang
dikehendaki berkenaan dengan sejumlah
isu yang kompleks

21. ⮚ Menurut Kent : sejenis studi yang
sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan
kreatif yang dilakukan dengan maksud
untuk menghasilkan rekomendasi yang
handal berupa tindakan-tindakan dalam
memecahkan masalah-masalah politik
yang kongkret.

22. PROSES ANALISIS KEBIJAKAN
Identifikasi
masalah
Identifikasi
alternative
Seleksi
alternetive dan
pengusulan
alternative

23. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK
• KEBIJAKAN PUBLIK
• PEMERINTAHAN
• LUAR NEGERI
• POLITIK
• HUKUM
• PENDIDIKAN
• KESEHATAN
• PERTANIAN
• PERTAHANAN
• KEAMANAN

24. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN, ILMU
POLITIK, ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DAN ILMU KEBIJAKAN PUBLIK
Ilmu
Pemerintahan :
⮚Pendekatan
legalistic (aturan
yang mendasari)
⮚Pendekatan
empiric
(kenyataan yang
ada)
⮚Pendekatan
formalistic
(ketentuan resmi
yang berlaku)
Ilmu Administrasi
Publik :
⮚Pendekatan
ekologial
(keberadaan
lingkungan)
⮚Pendekatan
organisasional
(lembaga
keanggotaan)
⮚Pendekatan
structural
(pengaturan
Persamaan Ilmu
Pemerintahan
dengan Ilmu
Adminsitrasi Publik
adalah terletak pada
Objek Materialnya,
yaitu Negara,
sementara pada
Objek Formalnya
berbeda.
Ilmu Pemerintahan
Menjembatani
antara Ilmu
Adminsitrasi Publik
dengan Ilmu Politik

25. ILMU POLITIK & ILMU ADMINISTRASI
⮚ Menurut Pensioen pemerintah berperan
sentral dalam penetapan kebijakan, dan
proses penetapan kebijakan itu disebut
pemerintahan (menurut Apter) sementara
proses pelaksanaannya dinamakan
Administrasi Publik /Adminstrasi
Pemerintahan(menurut Waldo)
⮚ Penetapan Kebijakan adalah Fungsi Politik
dan pelaksanaan atau Implementasi
Kebijakan adalah Fungsi Adminsitrasi yang
seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah
⮚ Adminsitrasi Publik (Pfifner & Robert
Presthus) : Implementasi Kebijakan
Pemerintah yang telah ditetapkan oleh

26. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN, ILMU
POLITIK, ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DAN ILMU KEBIJAKAN PUBLIK
NAMA DISPLIN ILMU OBJEK MATERIAL OBJEK FORMAL
ILMU ADMINSITRASI
PUBLIK
NEGARA PELAYANAN PUBLIK,
ORGANISASI PUBLIK,
MANAJEMEN PUBLIK,
KEBIJAKAN PUBLIK
ILMU PEMERINTAHAN NEGARA HUBUNGAN
PEMERINTAHAN,
GEJALA-GEJALA
PEMERINTAHAN,
PERISTIWA
PEMERINTAHAN
ILMU POLITIK NEGARA KEKUASAAN, PARTAI
POLITIK, KELOMPOK
PENEKAN, KELOMPOK
KEPENTINGAN
ILMU KEBIJAKAN PUBLIK NEGERA PROSES DAN TAHAPAN

27. MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
PENGERTIAN MODEL
⮚ Bullock & Stallybrass : Representasi dari
sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan
tertentu, artinya model merupakan suatu
pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang
dirancang untuk tujuan tertentu
⮚ Thomas.R.Dye : Suatu upaya
menyederhanakan atau mengejawantahakan
kenyataan politik
⮚ Miftha Thoha : Abstraksi dari suatu kenyataan,
karena model merupakan suatu perwakilan
yang disederhanakan dari beberapa gejala
dunia kenyataan

28. MANFAAT ATAU KEGUNAAN & TUJUAN
PENGGUNAAN MODEL DALAM
KEBIJAKAN PUBLIK
⮚ Manfaat atau Kegunaan : Sebagai penjelasan
secara abstraksi atau perwakilan dari
kehidupan politik, dengan demikian manfaat
atau kegunaan sebuah model sangat
tergantung pada kemampuannya untuk
menyusun dan menyederhanakan kehidupan
politik
⮚ Tujuan : Untuk mengejawantahkan,
memperjelas, menyederhanakan,
mengartikan, meramalkan,dan menguji
hipotesis terkait hal-hal yang dianggap
penting dalam kebijakan publik maupun politik

29. MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
1. MODEL ELITE (Kebijakan Sebagai
Prefensi Elite)
Istilah elite berarti bagian yang terpilih,
dalam kehidupan kelompok maka elite
adalah bagian yang superior secara sosial
dari suatu masyarakat, sedangkan dalam
kehidupan politik maka elite berarti bagian
atau kelompok tertentu dari suatu
masyarakat yang sedang berkuasa
Teori model elite dalam kebijakan publik
adalah sebagai berikut :

30. ⮚ Dalam model elite, masyarakat suatu negara terbagi atas
dua bagian, yaitu bagian yang mempunyai kekuasaan
dalam jumlah sedikit (elite) dan bagian yang tidak
mempunyai kekuasaan yang jumlahnya banyak (massa)
⮚ Kebijakan yang mengalir dari kehendak elite melalui para
pejabat dan administrator yang melaksanakan kebijakan
tersebut dengan sasaran rakyat banyak sebagai objek dari
keinginan para elite sehingga jika ada gerakan-gerakan
nonelite/massa yang membahayakan posisi elite harus
dikendalikan secara continue
⮚ Elite membagi consensus atas nama nilai-nilai dasar dari
suatu sistem sosial yang ada seperti di Indonesia dasar
consensus elite adalah Falsafah dan Dasar Negara
Pancasila sebagai azas Tunggal
⮚ Kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan
masyarakat pada umumnya tetapi lebih menonjolkan nilai-
nilai kepentingan elite, sehingga elite lebih banyak
mempengaruhi massa daripada mempengaruhi elite

31. 2. MODEL KELOMPOK (Kebijakan sebagai
Keseimbangan Kelompok)
Dalam model ini yang menjadi pusat dari suatu
proses politik maupun kebijakan publik adalah
Interaksi diantara kelompok-kelompok.
Menurut teori model ini Kebijakan Publik pada saat-
saat tertentu dan kapanpun merupakan usaha
untuk menjaga keseimbangan dalam kelompok.
Keseimbangan dalam kelompok ditentukan oleh
pengaruh relative dari kelompok-kelompok
kepentingan (interest group) dan pengaruh dari
kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh :
jumlah anggotanya, kesejahteraannya, kekuatan
organisasinya, kepemimpinannya, akses terhadap
pembuatan keputusan, serta kohesif kedalam
organisasinya.

32. 3. MODEL KELEMBAGAAN (Kebijakan sebagai Hasil dari
Lembaga)
Terdapat tiga karateristik kebijakan publik dalam model
kelembagaan, yaitu :
⮚ Pemerintah memberikan legitimasi kepada kebijakan,
artinya bahwa setiap kebijakan pemerintah pada
umumnya dipandang sebagai sebuah kewajiban legal
yang harus dipatuhi oleh semua warga negara
⮚ Kebijakan-kebijakan pemerintah bersifat universal,
artinya hanya kebijakan pemerintah saja yang mampu
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan tak
seorangpun yang dapat menghindar dari suatu kebijakan
yang telah ditetapkan pemerintah
⮚ Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat,
artinya hanya pemerintah saja yang dapat melegalkan
setiap tindakan untuk menghukum seseorang jika
melawan atau melanggar kebijakan pemerintah.
Kekuasaan monopoli ini untuk mewujudkan atau
memaksakan loyalitas dari masyarakat.

33. 4. MODEL PROSES (Kebjiakan sebagai
Suatu Aktivitas Politik)
Dalam model proses, kebijakan publik
dilihat sebagai suatu rangkaian
kegiatan-kegiatan politik mulai dari
identifikasi masalah, perumusan,
pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi
kebijakan.
Model proses hanya menekankan pada
bagaimana tahapan aktivitas yang
dilakukan untuk menghasilkan
kebijakan publik tanpa melihat isi
substansi dari kebijakan yang dibuat.

34. 5. MODEL RASIONALISME (Kebijakan sebagai
Pencapaian Tujuan yang Efisien)
Menurut Miftha Thoha, suatu kebijakan yang
rasional adalah suatu kebijakan yang dirancang
secara tepat untuk memaksimalkan hasil nilai
bersih. Dan pengertian rasionalitas ini
digunakan secara bergantian dengan
pengertian efisiensi, maka dengan demikian
suatu kebijakan dikatan rasional jika kebijakan
tersebut amat efisien, artinya rasio antara nilai-
nilai yang dicapai dan nilai-nilai yang
dikorbankan adalah positif.
Untuk memilih kebijakan yang rasional, maka
pembuat kebijakan harus :

35. ⮚ Mengetahui semua preferensi nilai-nilai
dalam masyarakat secara keseluruhan serta
tekanan kecenderungannya
⮚ Mengetahui semua pilihan-pilihan atau
alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia
⮚ Mengetahui semua konsekwensi-
konsekwensi dari setiap pilihan-pilihan
kebijakan
⮚ Memperhitungkan rasio yang dicapai bagi
setiap nilai-nilai sosial yang dikorbankan
pada setiap alternatif kebijakan
⮚ Memilih alternatif kebijakan yang paling
efisien

36. Dengan demikian pembuatan kebijakan
yang rasional memerlukan :
⮚ Informasi tentang pilihan-pilihan
kebijakan
⮚ Kemampuan prediktif untuk mengetahui
secara tepat akibat-akibat dari pilihan-
pilihan kebijakan
⮚ Kecerdasan untuk menghitung secara
tepat perimbangan antara biaya dan
keuntungan

37. 6. MODEL INKREMENTALISME
(Kebijakan sebagai Kelanjutan Masa
Lalu)
Model ini lebih menekankan pada
kelanjutan dari kegitan-kegiatan atau
kebijakan-kebijakan pemerintah di
masa lalu dengan hanya melakukan
sedikit perubahan pada kebijakan atau
kegiatan tersebut.
Menurut Miftha Thoha ada beberapa
alasan mengapa pembuat kebijakan
memilih model inkrementalisem, yaitu :

38. ⮚ Pembuat kebijakan tidak memiliki waktu yang
cukup, kecerdasan maupun biaya untuk melanjutkan
penelitian atas semua kemungkinan alternatif dari
suatu kebijakan yang ada sehingga mereka lebih
memilih status quo dengan hanya sedikit melakukan
perubahan pada kebijakan yang sudah ada, dengan
demikian suatu kebijakan yang semula diharapkan
rasional berbalik menjadi tidak rasional
⮚ Pembuat kebijakan menerima legitimasi dari
kebijakan sebelumnya karena ketidakpastian akibat-
akibat yang bakal terjadi dari sebuah kebijakan baru
atau yang sama sekali berbeda dari kebijakan
sebelumnya
⮚ Adanya infestasi-infestasi yang menguntungkan
dari kebijakan sebelumnya sehingga jika kebijakan
itu diganti akan berdampak negatif bagi organisasi
untuk melakukan perubahan-perubahan yang radikal

39. ⮚ Kebijakan model incremental merupakan
suatu tindakan politik yang tepat karena
model kebijakan tersebut sebagai upaya
untuk menurunkan ketegangan yang
berpotensi konflik sekaligus menjaga
kestabilan serta melindungi sistem poltik
itu sendiri
⮚ Kebijakan model incremental sebagai
cerminan dari sifat manusia yang
cenderung mempertahankan stastus quo,
menjaga kestabilan atau kemampanan,
kurang menyukai konflik dan tidak mau
berupaya mencari hal-hal baru yang

40. 7. MODEL SISTEM (Kebijakan sebagai Hasil
dari Suatu Sistem)
Menurut Bobrow dan Dryzek bahwa dalam
berbagai literature kebijakan publik
terdapat 5 paradigma yang berkontribusi
terhadap perumusan suatu kebijakan
publik, yaitu :
⮚ Paradigma Welfare Economics
⮚ Paradigma Public Choice
⮚ Paradigma Social Structure
⮚ Paradigma Information Processing
⮚ Paradigma Filsafat Politik

41. Selanjutnya menurut Turner &
Hulme,bahwa untuk negara-negara
berkembang terdapat 2 paradigma yang
sangat populer yaitu :
⮚ Society Centered, yang menghasilkan 3
model kebijakan, masing-masing Social
Class Analysis, Model Pluralism dan
Model Public Choice.
⮚ State Centered, yang menghasilkan 3
model kebijakan, masing-masing Model
Rational Actor, Model Bureaucratic

42. ⮚ Model Social Class Analysis : Kebijakan
dipandang sebagai suatu perwujudan dari usaha
kelas dominan (kaum burjuis) dalam
mempertahankan dan melindungi
kepentingannya terhadap kelas bawah.
⮚ Model Pluralism : Kebijakan dilihat sebagai
suatu hasil konfilk, tawar-menawar, dan
pembentukan koalisi diantara berbagai
kelompok masyarakat.
⮚ Model Public Choice : Kelompok-kelompok
masyarakat yang disebutkan pada model
pluralism sangat peduli dengan kepentingannya
sehingga mereka mencari akses untuk
menggunakan sumber daya publik yang ada
dengan berperan sebagai konsumen agar

43. ⮚ Model Rational Actor : Beranggapan bahwa para
aktor (perorangan, pemerintah, lembaga)
bertindak sebagai pemilih yang rasional
terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang
tersedia karena mereka memiliki waktu dan
sumberdaya yang cukup serta pengetahuan
yang lengkap.
⮚ Model Bureaucrtatic Politics : Struktur negara
dipandang sebagai arena dimana para elit atau
petinggi negara melakukan manuver politik
dalam rangka memenangkan keinginan atau
kepentingannya, sehingga kebijakan
merupakan suatu bentuk kegiatan politik
mereka dengan melakukan koalisi, tawar-
menawar, kompromi, kooptasi, merahasiakan
informasi dan menyusun strategi guna
memenuhi kepentingan pribadi atau

44. ⮚ Model State Interests : Kebijakan
dipandang sebagai suatu prespektif
umum dimana negara memiliki otonomi
dan otoritas dalam merumuskan
hakekat dari masalah-masalah publik
dan mengembangkan solusinya
sehingga negara dianggap sebagai pihak
yang memiliki kepentingan sendiri
terhadap warga negaranya.

45. TAHAPAN PROSES PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
1. Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda
Setting)
Pada tahapan penetapan agenda kebijakan,
maka yang pertama-tama dilakukan adalah
menentukan apa yang menjadi masalah
publik
Yang dimaksud dengan masalah publik
adalah belum terpenuhinya kebutuhan, nilai,
atau kesempatan yang diinginkan oleh publik
dan pemenuhannya hanya melalui kebijakan
pemerintah.

46. THE AGENDA FORMATION PROCESS (AGENDA
SETTING)
-JAMES E ANDERSON-
Private
Problem
Institutional
Agenda
Systemic
Agenda
Issues
Public
Problem

47. Sifat-sifat atau Karateristik Masalah Publik
menurut William Dunn :
⮚ Saling Ketergantungan (Interdependence)
⮚ Subyektivitas dari Masalah Kebijakan
⮚ Artificiality Masalah
⮚ Dinamika Masalah Kebijakan

48. Tipologi Masalah Kebijakan ditinjau dari
tingkat Kompleksitasnya menurut
WilliamDunn:
⮚ Masalah Yang Terstruktur Dengan Baik
(Well Structured)
⮚ Masalah Yang Agak Terstruktur
(Moderately Structured)
⮚ Masalah Yang Tidak Terstrukutur (ILL
Structured)

49. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Untuk
Melakukan Identifikasi Masalah Publik
⮚ Masalah yang diusulkan harus berdasarkan
informasi atau data yang bebas dari rekayasa
(data yang real dan asli)
⮚ Jika ada data atau informasinya, maka perlu
diperhatikan cara pengolahannya yang harus
sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan
⮚ Cara membuat kesimpulan dari hasil
pengolahan data yang ada harus sesuai
dengan prinsip keilmuan, sehingga tidak
berlebihan atau kurang, maka harus
menggunakan tolok ukur yang dapat
diterima.

50. Data atau informasi yang digunakan untuk
merumuskan suatu masalah dapat bersifat
Kurun Waktu (Time Series) & Antar
Lokasi Yang Berbeda (Cross Sectional)
Selain itu data dan informasi juga dapat
diperoleh dari Data Sekunder & Data
Primer

51. Proses perumusan masalah publik terdiri
dari 4 tahap yakni : (1) Pencarian
Masalah/Problem search,
(2)Pendefinisian Masalah/Problem
Definition, (3) Spesifikasi
Masalah/Problem Specification, dan (4)
Pengenalan Masalah/Problem Sensing

52. PERUMUSAN
MASALAH
SITUASI MASALAH
META MASALAH
PENDEFINISIAN
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIVE
MASALAH
FORMAL

53. 7 Tahapan Merumuskan Masalah Publik
(Patton & Sawicki)
PIKIRKAN KENAPA
SUATU GEJALA
DIANGGAP SEBAGAI
MASALAH
TETAPKAN BATASAN
MASALAH YANG AKAN
DIPECAHKAN
KUMPULKAN FAKTA &
INFORMASI YANG
BERHUBUNGAN
DENGAN MASALAH
YANG TELAH
DITETAPKAN
RUMUSKAN TUJUAN &
SASARAN YANG AKAN
DICAPAI
IDENTIFIKASI
VARIABEL YANG
MEMPENGARUHI
MASALAH
TUNJUKAN BIAYA &
MANFAAT DARI
MASALAH YANG
HENDAK DIATASI
RUMUSKAN MASALAH
KEBIJAKAN DENGAN
BAIK

54. Metode Untuk Merumuskan Masalah
ANALISIS BATAS ANALISIS KLASIFIKASI
BRAINSTORMING
ANALISIS PERSPEKTIF
GANDA

55. 2. Tahap Formulasi Kebijakan
Pada tahap ini para analis mengidentifikasi
kemungkinan kebijakan yang dapat
digunakan dalam memecahkan masalah.
Prinsip dalam identifikasi alternative
kebijakan adalah menghadirkan sebanyak
mungkin alternative pemecahan/kebijakan
untuk dapat diukur, dibandingkan dan
dievaluasi.
Forcasting adalah kegiatan untuk
menentukan informasi faktual tentang situasi
dimasa depan atas dasar informasi yang ada
sekarang.

56. Tujuan Forecasting
MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI KEBIJAKAN DI MASA
DEPAN DAN KONSEKWENSINYA
MELAKUKAN KONTROL DAN INTERVENSI KEBIJAKAN GUNA
MEMPENGARUHI PERUBAHAN

57. Jenis-jenis Forecasting
PROYEKSI PREDIKSI
PERKIRAAN

58. Jenis-jenis Masa Depan
MASA DEPAN POTENSIAL MASA DEPAN MASUK AKAL
MASA DEPAN NORMATIF

59. Objek Forecasting/Peramalan
KONSEKWENSI KEBIJAKAN
SEKARANG
KONSEKWENSI KEBIJAKAN
BARU
ISI KEBIJAKAN BARU PERILAKU STAKEHOLDERS

60. 3. Tahap Adopsi Kebijakan
Rekomendasi Kebijakan adalah proses
untuk melakukan pilihan terhadap
berbagai alternative kebijakan
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan
Tujuan Rekomendasi Kebijakan adalah
memberikan alternative kebijakan yang
paling unggul dibanding dengan
alternative kebijakan yang lain

61. Variabel yang Perlu Dipertimbangkan Dalam
Memilih Alternative Kebijakan Publik
KESESUAIAN DENGAN VISI
DAN MISI ORGANISASI
APPLICABLE/DAPAT
DIIMPLEMENTASIKAN
MAMPU MEMPROMOSIKAN
PEMERATAAN DAN
KEADILAN PADA
MASYARAKAT
MENDASARKAN PADA
KRITERIA PENILAIAN YANG
JELAS DAN TRANSPARAN

62. Beberapa Kriteria Menurut Patton &
Sawichi
KELAYAKAN
TEKNIS/TECHNICAL
FEASIBILITY
KEMUNGKINAN EKONOMI
& FINANSIAL/ECONOMIC &
FINANCIAL POSSIBILITY
SUBCRITERIA
CHANGE IN NET
WORTH
(PERUBAHAN
DALAM NILAI)
SUBCRITERIA
ECONOMIC
EFFICIENCY
(EFISIENSI
EKONOMI)
SUBCRITERIA
PROFITABILITY
(KEUNTUNGAN)
SUBCRITERIA COST
EFFECTIVENESS
(EFISIENSI BIAYA)
KELAYAKAN
POLITIK/POLITICAL
VIABILITY
SUBCRITERIA
ACCEPTABILLITY
(TINGKAT
PENERIMAAN)
SUBCRITERIA
APPROPRIATENESS
(KEPANTASAN)
SUBCRITERIA
RESPONSIVENESS
(DAYA TANGKAP)
SUBCRITERIA
EQUITY (KEADILAN)
SUBCRITERIA
LEGAL
KELAYAKAN
ADMINSTRATIF/ADMINISTR
ATIVE OPERABILITY
SUBCRITERIA
AUTHORITY
(OTORITAS)
SUBCRITERIA
INSTITUTIONAL
COMMITMENT
(KOMITMEN
INSTITUSI)
SUBCRITERIA
CAPABILLITY
(KAPABILITAS)
SUBCRITERIA
ORGANIZATIONAL
SUPPORT
(DUKUNGAN
ORGANISASI)

63. 4. Tahap Implementasi Kebijakan
Impelementasi kebijakan berkenaan
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan
pada realisasi program (Gordon)
MENGORGANISIR INTERPRETASI
MENERAPKAN KEBIJAKAN
YANG TELAH DISELEKSI

64. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan
TEORI GEORGE.C.EDWARD
III
1. KOMUNIKASI
2. SUMBERDAYA
3. DISPOSISI
4. STRUKTUR ORGANISASI
TEORI MERLIEE.S.GRINDLE
1. ISI
KEBIJAKAN/CONTENT
OF POLICY
2. LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
TEORI GOW & MORS
1. HAMBATAN POLITIK, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN
2. KELEMAHAN INSTITUSI
3. KETIDAKMAMPUAN SDM DIBIDANG TEKNIS &
ADMINISTRATIVE
4. KEKURANGAN DALAM BANTUAN TEKNIS
5. KURANGNYA DESENTRALISASI & PARTISIPASI
6. PENGATURAN WAKTU
7. SISTEM INFORMASI YANG KURANG MENDUKUNG
8. PERBEDAAN AGENDA TUJUAN ANTARA AKTOR
9. DUKUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN

65. � ENAM FAKTOR YANG MENJADI PENENTU PROSES
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. KUALITAS KEBIJAKAN ITU SENDIRI
2. KECUKUPAN INPUT KEBIJAKAN (TERUTAMA ANGGARAN)
3. KETEPATAN INSTRUMENT YANG DIPAKAI
4. KAPASITAS IMPLEMENTOR
5. KARATERISTIK DAN DUKUNGAN KELOMPOK SASARAN
6. KONDISI LINGKUNGAN BAIK GEOGRAFI,SOSIAL,EKONOMI
DAN POLITIK
TEORI D.L.WEIMER & AIDAN.R.VINING
1. LOGIKA YANG DIGUNAKAN OLEH SUATU KEBIJAKAN
2. HAKEKAT KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN
3. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA MANUSIA

66. Tujuan Monitoring
MENJAGA AGAR
KEBIJAKAN YANG SEDANG
DIIMPLEMENTASIKAN
SESUAI DENGAN TUJUAN &
SASARAN
MENEMUKAN KESALAHAN
SEDINI MUNGKIN
SEHINGGA MENGURANGI
RESIKO YANG LEBIH BESAR
MELAKUKAN TINDAKAN
MODIFIKASI TERHADAP
KEBIJAKAN APABILA HASIL
MONITORING
MENGHARUSKAN UNTUK
ITU

67. Metode yang Digunakan Untuk Memperoleh
Data & Informasi yang Dibutuhkan Dalam
Monitoring
METODE DOKUMENTASI METODE SURVEY
METODE OBSERVASI
LAPANGAN
METODE CAMPURAN
METODE FGD/FOCUS
GROUP DISCUSSION
METODE WAWANCARA

68. Jenis-Jenis Monitoring (William.N.Dunn)
KEPATUHAN/COMPILANCE PEMERIKSAAN/AUDITING
AKUNTASI/ACCOUNTING
PENJELASAN/EXPLANATIO
N

69. Empat Jenis Pendekatan yang Digunakan
Dalam Melakukan Monitoring (Dunn)
AKUNTASI SISTEM SOSIAL EKSPERIMENTASI SOSIAL
PEMERIKSAAN SOSIAL SINTESIS RISET & PRAKTEK

70. 5. Tahap Penilaian Kebijakan
Penilaian dilakukan melalui suatu proses
yang dinamakan Evaluasi
EVALUASI : KEGIATAN UNTUK MENILAI TINGKAT KINERJA
SUATU KEBIJAKAN

71. Mengapa Evaluasi Perlu Dilakukan?
UNTUK MENGETAHUI
TINGKAT EFEKTIFITAS
SUATU KEBIJAKAN
UNTUK MENGETAHUI
APAKAH SUATU
KEBIJAKAN BERHASIL
ATAU GAGAL
UNTUK MEMENUHI ASPEK
AKUNTABILITAS PUBLIK
UNTUK MENUNJUKAN
KEPADA
STAKEHOLDERS/KELOMPO
K SASARAN AKAN
MANFAAT DARI SUATU
KEBIJAKAN
AGAR TIDAK MELAKUKAN
KESALAHAN YANG SAMA

72. Tujuan Evaluasi
UNTUK MENENTUKAN
TINGKAT KINERJA SUATU
KEBIJAKAN
UNTUK MENGUKUR
TINGKAT EFISIENSI SUATU
KEBIJAKAN
UNTUK MENGUKUR
TINGKAT
KELUARAN/OUTCOME
SUATU KEBIJAKAN
UNTUK MENGUKUR
DAMPAK SUATU
KEBIJAKAN
UNTUK MENGETAHUI JIKA
ADA PENYIMPANGAN
YANG MUNGKIN SAJA
TERJADI
SEBAGAI BAHAN
MASUKAN/INPUT UNTUK
KEBIJAKAN YANG AKAN
DATANG

73. Jenis-jenis Pendekatan Dalam Evaluasi
(Willam. N.Dunn)
EVALUASI SEMU EVALUASI FORMAL
EVALUASI KEPUTUSAN
TEORITIS

74. Indikator Evaluasi (William.N.Dunn)
EFEKTIFITAS KECUKUPAN
PEMERATAAN RESPONSIVITAS
KETEPATAN

75. Kendala-kendala Dalam Melakukan
Evaluasi
KENDALA PSIKOLOGI KENDALA EKONOMI
KENDALA TEKNIS KENDALA POLITIS
KURANGNYA
TERSEDIANYA TENAGA
EVALUATOR

76. Masalah-masalah Dalam Evaluasi
Kebijakan
KELEMAHAN DALAM
PENYUSUNAN INDIKATOR
KEBIJAKAN, MERUMUSKAN
MASALAH DAN
MENGIDENTIFIKASI TUJUAN
ADANYA PERBEDAAN PERSEPSI
TERHADAP TUJUAN ANTARA
PENILAI DENGAN YANG DINILAI
ADANYA PERBEDAAN DALAM
ORIENTASI WAKTU
ADANYA SUBJEKTIFITAS DALAM
MELAKUKAN EVALUASI