FKP

1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK

2. Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara
layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain : (a) Rancangan Kebijakan,
(b) Penerapan Kebijakan, (c) Dampak Kebijakan, (d) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan,
ataupun (e) Permasalahan terkait Pelayanan Publik.
DASAR HUKUM
✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
✓ PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009
✓ Peraturan Menteri PANRB No 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi
Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
✓ Surat Edaran Menpan Menteri PANRB No 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Bidang
Koperasi
Surat Keterangan
Pengurus dan Pengawas
Koperasi (SSW)
Konsultasi
Perkoperasian
Bidang
PUM
Ijin Pemakaian Stan
Sentra Makanan dan
Minuman (SSW)
Pendaftaran UKM
Binaan
Pendaftaran Peken UKM
Pendaftaran Sertifikat
Halal
Pendaftaran Merk
Bidang
PUP
SKPL B dan SKPL C
(OSS)
TDG (OSS)
STPW (OSS)
Usaha Toko Swalayan
(OSS)
Usaha Pusat
Perbelanjaan (OSS)
Bidang
Distribusi
Pendaftaran Peken
Toko Kelontong
Pendaftaran Pedagang
Pasar Rakyat
UPTD
Metrologi
Legal
Tera/Tera Ulang (SSW)
Pendftaran NPWRD
(SSW)
Surat Rekomendasi
Tanda daftar reparasi
OSS SSW Tatap muka langung

4. OSS
- SKPL B dan SKPL C (OSS)
- TDG (OSS)
- STPW (OSS)
- Usaha Toko Swalayan (OSS)
- Usaha Pusat Perbelanjaan (OSS)
Persetujuan
Teknis
SSW
- Surat Keterangan Pengurus dan
Pengawas Koperasi (SSW)
- Ijin Pemakaian Stan Sentra
Makanan dan Minuman (SSW)
- Tera/Tera Ulang (SSW)
- Pendftaran NPWRD (SSW)
Persetujuan
Teknis
Tatap Muka Langsung, WA, Website
Dinas
(kantor Dinkopdag/Keg. Baksos)
- Konsultasi Perkoperasian
- Pendaftaran UKM Binaan
- Pendaftaran Peken UKM
- Pendaftaran Sertifikat Halal
- Pendaftaran Merk
- Pendaftaran Peken Toko Kelontong
- Pendaftaran Pedagang Pasar Rakyat
- Surat Rekomendasi Tanda daftar reparasi
JALUR PELAYANAN
DPMPTSP

5. SURAT KETERANGAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI (SSW)

6. PENDIRIAN KOPERASI

7. PELAYANAN PEMAKAIAN STAN SENTRA MAKANAN DAN MINUMAN (SSW)

9. KONSUTASI PEKEN
https://peken.surabaya.go.id/
Peken Toko Kelontong
Peken UKM

11. METROLOGI LAYANAN TERA/TERA ULANG DAN NOMOR POKOK
WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)
TERA/TERA ULANG
SIDANG PASAR
TERA/TERA ULANG DI TEMPAT
TERPASANG UTTP (LOKO)
NPWRD
TERA/TERA ULANG
KANTOR UPTD Persyaratan
Copy NPWRD.
Persyaratan
1. Copy NPWRD
2. Surat Izin Tipe / Tanda Pabrik.
3. Surat kuasa (bagi pemohon
yang bukan pemilik alat ukur)
atau Surat pernyataan (bagi
pemilik alat ukur) .
NPWRD PERORANGAN
NPWRD BADAN
Persyaratan :
Jika Perorangan :
KTP Pemohon
Jika Badan :
1. KTP Pemohon (untuk
penduduk luar Surabaya)
2. Copy SIUP /SIA/bila SIUP
Pusat dilampirkan SIUP
Cabang
Persyaratan
1. Copy NPWRD
2. Surat Izin Tipe / Tanda Pabrik.
3. Surat kuasa (bagi pemohon yang bukan pemilik
alat ukur) atau Surat pernyataan (bagi pemilik
alat ukur)
PERWALI 30/
2022 Tentang
Perubahan
Tarif Retribusi
Pelayanan
Tera/Tera
Ulang
RETRIBUSI
ALUR PELAYANAN :
https://sswalfa.surabaya.go.id/
DURASI PEMROSESAN
5 HARI KERJA

12. SURVEY
KEPUASAN
MASYARAKAT
Penilaian pelayanan, kritik dan saran
dapat diakses melalui
https://s.id/survey-kepuasan-dinkopdag
12

13. INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT(IKM)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA SURABAYA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
Persyaratan 3,76
Prosedur pelayanan 3,67
Waktu 3,6
Biaya/tarif 3,99
Produk pelayanan 3,69
Kompetensi/ kemampuan 3,68
Perilaku petugas sopan dan ramah 3,76
Kualitas sarana dan prasarana 3,72
Penanganan pengaduan 3,77
Jumlah Responden Bulan
Februari
178orang

14. TERIMA
KASIH

15. PELAYANAN PUBLIK
Forum Konsultasi Publik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, dan Perdagangan
Pemerintah Kota Surabaya

16. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
• Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
penyelenggara pelayanan publik.
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 2

17. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012
• Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa
dan administratif.
• Pelayanan barang dan jasa à pengadaan dan penyaluran barang
dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh
dananya bersumber dari anggaran negara.
• Pelayanan administratif à sebagai pelayanan oleh penyelenggara
yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi (perijinan dan
non perijinan) yang diperlukan masyarakat
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 3

18. Standar Pelayanan Publik
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 4
Tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan public
Menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat
saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara
Landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar
penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau
dan terukur

19. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Undang Undang No 25 Tahun 2009

20. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 6
14
STANDAR
7. Sarana,
Prasarana atau
Fasilitas
Memadai & memberikan rasa
nyaman bagi pengguna
1. Dasar Hukum
5. Biaya/Tarif
Menampilkan besaran biaya/tarif yang
harus dikeluarkan penerima layanan
public, termasuk GRATIS
3. Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur
Jelas dan pasti à berbentuk bagan
dan secara tegas menggambarkan
tata cara
2. Persyaratan
Efektivitas dan efisiensi à tidak
mempersulit tetapi tetap selaras dgn
dasar hukum yg berlaku
6. Produk Pelayanan
Mempublikasikan jenis produk
layanan yang ada
4. Jangka Waktu
Layanan
Kejelasan dan kepastian waktu
layanan

21. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 7
14
STANDAR
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Umpan balik dari pengguna layanan
8. Kompetensi
Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
Kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan
10. Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukkan
9. Pengawasan Internal
13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
Komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya, dan risiko
keragu-raguan
11. Jumlah
Pelaksana

22. 1. Dasar Hukum
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 8
Bisa dicantumkan
link pada Dasar
Hukum

23. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 9
2. Persyaratan:
Efektif & Efisien
Bagaimana dengan
penduduk Surabaya
à tanpa KTP?

24. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 10
2. Persyaratan:
Efektif & Efisien
Warna background
pas photo? Bebas?

25. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 11
2. Persyaratan:
Efektif & Efisien
Template surat
rekomendasi?

26. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 12
2. Persyaratan:
Efektif & Efisien
Template surat
pernyataan?

27. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 13
2. Persyaratan:
Efektif & Efisien
Template surat
permohonan?

28. 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Jelas dan Pasti
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 14
Pemberian nomor
alur dan keterangan
pada panah dapat
memperjelas

29. 4. Jangka Waktu Layanan: Jelas dan Pasti
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 15
Waktu proses jelas
& pasti

30. 5. Biaya/Tarif
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 16
TIDAK ADA keterangan besaran biaya
pengurusan ijin (termasuk keterangan GRATIS)

31. 5. Biaya/Tarif
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 17
Simulasi Retribusi

32. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 18
5. Biaya/Tarif
Crosscheck dengan
Nilai Retribusi
sesungguhnya

33. 6. Produk Pelayanan
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 19
Jenis layanan yang
belum masuk di
sswalfa?

34. 8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 20
7. Sarana, Prasarana
atau Fasilitas
Standarisasi
fasilitas/sarpras di semua
kantor layanan publik?

35. 7. Sarana, Prasarana atau Fasilitas
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 21
1. Kehandalan
2. Kemudahan
penggunaan
3. Desain tampilan
4. Kecepatan akses
5. Keamanan
Dst…

36. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 22
a) Sarana Pengaduan (berbasis digital dan non digital)
b) Pejabat/petugas pengelola pengaduan
c) Informasi prosedur pengaduan
d) Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang
pengelola pengaduan dan/atau di ruang pelayanan

37. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 23

38. 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
(Umpan Balik dari Pengguna Layanan)
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 24
• Penilaian dari
pengguna
layanan: survey
kepuasan, kotak
saran
(manual/digital)

39. 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
(Umpan Balik dari Pengguna Layanan)
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 25

40. Maklumat (Janji) Pelayanan
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 26
1) Kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan
pelayanan;
2) Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan
kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara
terus-menerus; dan
3) Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi,
dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan
yang diberikan tidak sesuai standar
WAJIB
dipublikasikan
secara jelas dan
luas

41. Pelayanan Khusus
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 27
1. Akses layanan
dipermudah
2. Penyediaan
sarana &
prasarana khusus

42. Terimakasih
Naning Aranti Wessiani
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya
8/03/23 Forum Konsultasi Publik 2023 – Dinkopdag Pemkot Surabaya 28

43. SELAMAT DATANG PARA PESERTA
SOSIALISASI PENGEMASAN HASIL USAHA BAGI
UMKM BERDASARKAN PERATURAN BARANG DALAM
KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) UNTUK
PELABELAN/PENANDAAN DAN KUANTITAS.
SURABAYA, 08 MARET 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

44. Sarana
Komunikasi
dengan
Konsumen
Menjaga
kualitas produk
Simbul Estetika Membantu
meningkatkan
penjualan
FUNGSI
KEMASAN
2 3
1 4

45. 2 3 4
1
Aspek
Kebenaran
Kuantitas
• Kebenaran
Penandaan
• Kebenaran
Kuantitas
Aspek
Kesehatan /
Kualitas
▪ Kebersihan /
Hygiene (CHSE),
(HACCP), ISO TS
13027
▪ Komposisi
Aspek
Keamanan
▪ Kadaluarsa
▪ Halal
Aspek
Keselamatan
▪ NIB / perijinan
▪ Aspek Kebenaran
▪ Aspek Kesehatan
▪ Aspek Keamanan
KEMASAN

46. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
(BDKT)
DASAR HUKUM ADALAH :
1. UU RI NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
2. UU RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
3. SK. MENDAG No. 31/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG BARANG DALAM KEADAAN
TERBUNGKUS ( BDKT )
DEFINISI BDKT
ADALAH BARANG DALAM BUNGKUSAN ATAU KEMASAN TERTUTUP YANG UNTUK
MEMPERGUNAKANNYA HARUS MERUSAK PEMBUNGKUSNYA ATAU SEGEL
PEMBUNGKUSNYA.
. YANG DIMAKSUD BARANG DISINI, TERMASUK MAKANAN ATAU
BARANG LAIN YANG TIDAK MUDAH BASI ATAU TAHAN LEBIH LAMA
DARI 7 (TUJUH) HARI.

47. 2
3
4
1
6
7
5
NETTO SAMA DENGAN ATAU
LEBIH DARI 5g , 5mL, 5mm –
50 kg, 50 L
BDKT MAKANAN/MINUMAN
TIDAK MUDAH BASI ATAU
TAHAN LEBIH LAMA DARI 7
(TUJUH )HARI
KURANG DARI 25g,20mL,dibolehkan
tidak menuliskan kata
Netto,isi bersih,berat bersih
PRODUK KEMASAN NYA YANG
TERAKHIR
TIDAK DIDASARKAN ATAS
UKURAN TETAPI DICANTUMKAN
JUMLAH DALAM HITUNGAN
KEMASAN DALAM KEMASAN
BARANG TIDAK DIBUNGKUS
TETAPI PENETAPAN BARANGNYA
DIDASARKAN SATU KESATUAN
UKURAN
PENERAPAN KETENTUAN BDKT

48. 2
3
1
BDKT YANG PEMBUNGKUSANNYA DILAKUKAN DI DALAM NEGERI
BDKT ASAL IMPORT:
-BILA TIDAK TERDAPAT KETERANGAN TENTANG UKURAN ISI BERSIH,
BERAT BERSIH, JUMLAH MAKA IMPORTIR WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN
-BILA MENGGUNAKAN SATUAN BUKAN SI, IMPORTIR WAJIB MEMBERIKAN KONVERSINYA
BARANG – BARANG YANG SECARA NYATA TIDAK DIBUNGKUS TETAPI PENETAPAN BARANGNYA
DINYATAKAN DALAM SATU KESATUAN UKURAN
BERLAKUNYA KETENTUAN BDKT

49. PENANDAAN YANG WAJIB PADA BDKT
Ps. 22, 23 dan 24 UURI No.2 Th 1981
WAJIB MENCANTUMKAN PADA PEMBUNGKUS / LABEL TENTANG :
1.NAMA BARANG
2.UKURAN : ISI BERSIH, BERAT BERSIH dengan
SATUAN atau LAMBANG SATUAN SISTEM INTERNASIONAL
3.ATAU JUMLAH BARANG JIKA DALAM HITUNGAN
4.TULISAN : ANGKA DAN HURUF LATIN YANG MUDAH
DIBACA
5.NAMA DAN TEMPAT PERUSAHAAN YANG MEMBUNGKUS
I. KEBENARAN PENANDAAN BDKT

50. SATUAN-SATUAN SISTEM INTERNASIONAL (SI)
Ps.3 Besaran : satuan dasar : lambang satuan(ps.4):
Panjang meter m
Massa kilogram kg
Waktu sekon s
Arus listrik amper A
Suhu termodinamika kelvin K
Kuat cahaya kandela cd
Kuantitas zat mole mol
Ps.5 Awal kata nilai lambang
deka 10¹ da
hekto 10² h
kilo 10³ k
desi 10-¹ d
senti 10-² c
mili 10-³ m
dan seterusnya

51. CARA PENULISAN PADA LABELNYA
. NAMA BARANG
. ISI BERSIH / BERAT BERSIH / NETTO ………. (ANGKA )……………(SATUAN SI)
- PENULISAN KATA ISI BERSIH/BERAT BERSIH/NETTO DIKECUALIKAN
TERHADAP BDKT KURANG DARI 20 mL atau 25 g
- NAMA DAN TEMPAT PERUSAHAAN PEMBUNGKUS
. CONTOH : 1. KOPI MEDAN 2. AGAR-AGAR
- NETTO : 100 g 20 g
- PT. UCOK, JL. DELI No. 30 MEDAN PT. ANU
SURABAYA

52. SKEMA PENGAWASAN BDKT
KEBENARAN
KUANTITAS
Pengawasan
BDKT
KESESUAIAN
PELABELAN
PENGGUNAA
N
SATUAN S.I.
represif
preventif
Edukasi,
penyuluhan
pada Pelaku
Usaha
Penegakan
Hukum

53. Kontrol Internal BDKT : 1. Kesesuaian Pelabelan
BDKT dengan
kuantitas :
Berat atau
Volume
BDKT dengan
kuantitas
panjang, luas,
jumlah hitungan
BDKT bersifat
padat dalam
suatu media cair
BDKT Gas Cair KETERANGAN
PADA LABEL
a. Mencantumkan
kata dan Nilai isi
bersih, berat bersih
atau netto.
b. Mencantumkan
kata dan nilai
panjang, jumlah, isi,
ukuran atau luas
c. Mencantumkan
kata dan nilai bobot
tuntas atau berat
tuntas atau drained
weight dan sesuai
huruf a.
d. Mencantumkan
kata dan nilai berat
tabung kosong dan
sesuai huruf a.
e. Meliputi nama
barang; kuantitas
barang dalam satuan
dan lambang satuan;
serta nama dan
alamat produsen,
importir dan/atau
pengemas BDKT

54. II.
KEBENARAN
KUANTITAS
1. Melalui pengujian sesuai Juknis Dirjen SPK No. 26/2015
2. Tanpa merusak kemasan dan dengan metoda sampling
3.Sample BDKT di tempat usaha secara acak berdasarkan prinsip
statistk;
di lokasi produksi/pengemasan dilakukan setelah proses pengemasan.
Kontrol Internal BDKT : 2. Kebenaran kuantitas

55. SUBYEK PENGAWASAN BDKT
• Semua barang yang
disimpan, diedarkan,
ditawarkan atau
dipamerkan untuk dijual
didalam negeri

56. OBYEK PENGAWASAN
• Kebenaran Penandaan
➢Nama Barang
➢Kwantitas
➢Nama dan Alamat
perusahaan yang
memproduksi / melakukan
pembungkusan
• Kebenaran ukuran, isi bersih,
berat bersih, atau jumlah
hitungan

57. TEMPAT PENGAWASAN BDKT
• Tempat pengemasan
• Agen
• Distributor
• Gudang
• Penjualan eceran
• Laboratorium Metrologi

58. PEMERIKSAAN
BDKT DALAM UKURAN BERAT/ VOLUME
➢ Alat Timbang yang digunakan
Bruto bdkt (g) Skala Terkecil (g)
Kurang dari 25
25 s/d 1000
1001 s/ d 5000
5001 dan lebih
0,01
0,1
1,0
2,0

59. PENGAMBILAN SAMPEL
• Pengambilan sampel dengan tidak sistematik
• Metode : Sampling Acak
• Pemeriksaan Sampling Tunggal dengan tanpa
merusak
Ukuran lot Jumlah
Sampel
Jumlah BDKT yang
mempunyai
kesalahan Negatif
Faktor
Keamanan
N n Diterima (C) Ditolak (d) k
100 s/d 500
501 s/d 3200
3201 s/d lebih
50
80
125
3
5
7
4
6
8
0,379
0,295
0,234

60. PENGAMBILAN SAMPEL
• Pemeriksaan Sampling Tunggal dengan merusak
Ukuran lot Jumlah
Sampel
Jumlah BDKT yang
mempunyai kesalahan
Negatif
Faktor
Keamanan
N n Diterima (C) Ditolak (d) k
100 s/d 500
501 s/d 3200
3201 s/d lebih
50
80
125
3
5
7
4
6
8
0,379
0,295
0,234

61. PENGAMBILAN SAMPEL
• Pemeriksaan Sampling Ganda dengan Tanpa
merusak
Ukuran lot Bagian Jumlah
sampel
BDKT yg punya
kes. negatif
FK
N n1,n2 nk Terima
(c1, ck)
Tolak
(d1, dk)
k
100 s/d 500
501 s/d 3200
3200 s/d lebih
1
2
1
2
1
2
30
30
50
50
80
80
60
100
160
1
4
2
6
3
8
3
5
5
7
7
9
0,503
0,344
0,379
0,262
0,295
0,207

62. PENEGAKAN HUKUM : TENTANG BDKT
UUML: Ps.22
wajib
diberitahukan
atau dinyatakan
pada
bungkus atau
pada labelnya :
-nama barang
dalam
bungkusan itu;
-ukuran, isi, atau
berat bersih
barang dalam
bungkusan itu
dengan
satuan atau
lambing satuan;
-jumlah barang
dalam
bungkusan itu
jika barang itu
dijual dengan
hitungan.
UUML:
Ps.23
1.wajib
dicantumkan
nama dan
tempat
perusahaan
yangmembungk
us.
2.perusahaan
yang melakukan
pembungkusan
diwajibkan
memenuhi
ketentuasebagai
mana dimaksud
dalam Pasal 22.
UUML:
Ps.24
Pengaturan
mengenai
barang dalam
keadaan
terbungkus
diatur lebih
lanjut dengan
Keputusan
Menteri:
(1.Permendag
31/2011.
2.Dirjen SPK:
26/2015)
UUML:
Ps.30
UUML:
Ps.31
UUML:
Ps.32 (2)
Barangsiapa
melakukan
perbuatan yang
tercantum dalam
Pasal 30 dan
Pasal
31
Undangundang
ini dipidana
penjara selama-
lamanya 6
(enam) bulan
dan
atau denda
setinggitingginya
Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu
rupiah).
UUML:
Ps.33(1)
PERBUATAN YANG DILARANG SANKSI
Dilarang
menjual,
menawarkan
untuk dibeli, atau
memperdagangk
an dengan
cara apapun
juga, semua
barang menurut
ukuran, takaran,
timbangan atau
jumlah
selain menurut
ukuran yang
sebenarnya, isi
bersih, berat
bersih atau
jumlah yang
sebenarnya.
Perbuatan
sebagaiman
a yang
dimaksud
dalam Pasal
32 ayat (1)
dan ayat
(2) Undang
undang ini
adalah
kejahatan.
Dilarang
membuat,
mengedarkan,
membungkus
atau menyimpan
untuk
dijual, atau
menawarkan
untuk dibeli,
semua barang
dalam keadaan
terbungkus
yang ukuran, isi
bersih, berat
bersih atau
jumlah
hitungannya:
-,kurang
daripada yang
tercantum
pada bungkus
atau labelnya;
-menyimpang
dari ketentuan
yang ditetapkan
dalam Pasal 22
Undangundang
ini.

63. Terima Kasih