SlideShare a Scribd company logo
Anggota :
Putri Pitriani Dafid (6520121030)
Anisa Putri Aulia (6520121034)
Indonesia adalah negara kesatuan yang
Republik dengan sistem pemerintahan
Presidensial yang berarti kepala pemerintahan
dan negara Indonesia dipegang oleh Presiden.
Trias Politica adalah konsep pemisahan
atau pembagian kekuasaan, dimana
kekuasaan dalam suatu pemerintahan
negara dibagi ke dalam 3 bagian yaitu
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
Kekuasaan
Yudikatif
Mengawasi berjalannya
penerapan hukum dan
penindak pelanggarnya,
Yaitu: Mahkamah Agung
dan Mahkamah
Konstitusi
Kekuasaan
Legislatif
Membuat undang-
undang. Yaitu:
MPR, DPR dan DPD
Kekuasaan
Eksekutif
Melaksanakan undang-
undang. Yaitu: Presiden
dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri
Proses pembuatan undang-undang:
Perencanaan
Persiapan
Penyusunan
Perumusan
Pembahasan
Pengesahan
Pengundangan
Penyebarluasan
Melaksanakan undang-undang ujuan utama dan
menjalankan pemerintahan dan mengelola negara secara
efektif:
Pelaksanaan kebijakan
Penegakan hukum
Pembangunan dan perekonomian
Hubungan luar negeri
Terdiri dari berbagai pengadilan dan lembaga yang berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hukum
• Pengadilan Tinggi. memeriksa perkara-perkara dalam tingkat
banding atau kasus yang lebih kompleks
• Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum, memeriksa perkara-
perkara dalam tingkat pertama atau perkara-perkara yang lebih
sederhana
• Pengadilan khusus yang didedikasikan untuk menangani jenis
perkara tertentu
Indonesia menggunakan konsep
pembagian kekuasaan sehingga provinsi-
provinsi di Indonesia lebih terikat dengan
pemerintah pusat dalam membuat dan
menentukan kebijakan daerahnya.
Pembagian kekuasaan memungkinkan
adanya koordinasi dan kerja sama
antarpemangku bagian kekuasaan dalam
menjalankan kekuasaannya.
Amerika Serikat menggunakan konsep
pemisahan kekuasaan. Hal ini menyebabkan
negara-negara bagian di Amerika Serikat
bebas dalam mengurusi daerahnya,
Pemisahan kekuasaan memungkinkan
pemangku bagian kekuasaan berdiri sendiri
tanpa memerlukan koordinasi dan kerja
sama.
Adanya sinergi dan kolaborasi antara Lembaga
Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga
Yudikatif
Adanya intervensi dari suatu
lembaga kepada lembaga lainnya.
KEBUDAYAAN NASIONAL
Budaya yang dimiliki oleh
suatu negara sebagai
warisan turun temurun,
mencerminkan jati diri
bangsa, dan biasanya telah
diresmikan pemerintah yaitu
Upacara Adat dan Pakaian
tradisional.
KEBUDAYAAN
DAERAH
Kesenian tradisional
yang dimiliki oleh setiap
daerah, maupun suku
yang ada di Indonesia.
Seperti di Papua budaya
upacara potong jari.
KEBUDAYAAN LOKAL
nilai-nilai lokal hasil budidaya
masyarakat suatu daerah yang
terbentuk secara alami dan
diperoleh melalui proses belajar
dari waktu ke waktu. Budaya
lokal dapat berupa hasil seni,
tradisi, pola pikir, atau hukum
adat.
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia

More Related Content

Similar to Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia

Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Hikmatusaadah13
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Hikmatusaadah13
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Diana Nova
 
Konsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahanKonsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahan
Senior High School 1 Karanganyar
 
Tugas pkn kelompok 3
Tugas pkn kelompok 3Tugas pkn kelompok 3
Tugas pkn kelompok 3
tikalestari06
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
Awis Mirad
 
Tugas PKN - Sistem Pemerintahan
Tugas PKN - Sistem PemerintahanTugas PKN - Sistem Pemerintahan
Tugas PKN - Sistem Pemerintahan
wylson123
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanskaw87
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
CandraAdikurnia1
 
Tugas pkn kelompok 7
Tugas pkn kelompok 7Tugas pkn kelompok 7
Tugas pkn kelompok 7
Maryati24
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12
Andi Widya
 
Materi kelas x pkn selasa
Materi kelas x pkn selasaMateri kelas x pkn selasa
Materi kelas x pkn selasa
SigitSurya3
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenasti_utami
 
pancasila m12.docx
pancasila m12.docxpancasila m12.docx
pancasila m12.docx
FitriCahyani17
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
Atika Fauziyyah
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
KangHaris6
 
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanTrias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Bambang Setiawan
 

Similar to Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia (20)

Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
 
Konsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahanKonsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahan
 
Tugas pkn kelompok 3
Tugas pkn kelompok 3Tugas pkn kelompok 3
Tugas pkn kelompok 3
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Tugas PKN - Sistem Pemerintahan
Tugas PKN - Sistem PemerintahanTugas PKN - Sistem Pemerintahan
Tugas PKN - Sistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatifBadan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
Tugas pkn kelompok 7
Tugas pkn kelompok 7Tugas pkn kelompok 7
Tugas pkn kelompok 7
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12
 
Materi kelas x pkn selasa
Materi kelas x pkn selasaMateri kelas x pkn selasa
Materi kelas x pkn selasa
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
pancasila m12.docx
pancasila m12.docxpancasila m12.docx
pancasila m12.docx
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
 
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanTrias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaan
 

Recently uploaded

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 

Recently uploaded (7)

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia

  • 1. Anggota : Putri Pitriani Dafid (6520121030) Anisa Putri Aulia (6520121034)
  • 2. Indonesia adalah negara kesatuan yang Republik dengan sistem pemerintahan Presidensial yang berarti kepala pemerintahan dan negara Indonesia dipegang oleh Presiden.
  • 3. Trias Politica adalah konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara dibagi ke dalam 3 bagian yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
  • 4. Kekuasaan Yudikatif Mengawasi berjalannya penerapan hukum dan penindak pelanggarnya, Yaitu: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Kekuasaan Legislatif Membuat undang- undang. Yaitu: MPR, DPR dan DPD Kekuasaan Eksekutif Melaksanakan undang- undang. Yaitu: Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
  • 6. Melaksanakan undang-undang ujuan utama dan menjalankan pemerintahan dan mengelola negara secara efektif: Pelaksanaan kebijakan Penegakan hukum Pembangunan dan perekonomian Hubungan luar negeri
  • 7. Terdiri dari berbagai pengadilan dan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hukum • Pengadilan Tinggi. memeriksa perkara-perkara dalam tingkat banding atau kasus yang lebih kompleks • Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum, memeriksa perkara- perkara dalam tingkat pertama atau perkara-perkara yang lebih sederhana • Pengadilan khusus yang didedikasikan untuk menangani jenis perkara tertentu
  • 8. Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan sehingga provinsi- provinsi di Indonesia lebih terikat dengan pemerintah pusat dalam membuat dan menentukan kebijakan daerahnya. Pembagian kekuasaan memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama antarpemangku bagian kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya. Amerika Serikat menggunakan konsep pemisahan kekuasaan. Hal ini menyebabkan negara-negara bagian di Amerika Serikat bebas dalam mengurusi daerahnya, Pemisahan kekuasaan memungkinkan pemangku bagian kekuasaan berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama.
  • 9. Adanya sinergi dan kolaborasi antara Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif Adanya intervensi dari suatu lembaga kepada lembaga lainnya.
  • 10. KEBUDAYAAN NASIONAL Budaya yang dimiliki oleh suatu negara sebagai warisan turun temurun, mencerminkan jati diri bangsa, dan biasanya telah diresmikan pemerintah yaitu Upacara Adat dan Pakaian tradisional. KEBUDAYAAN DAERAH Kesenian tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah, maupun suku yang ada di Indonesia. Seperti di Papua budaya upacara potong jari. KEBUDAYAAN LOKAL nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat.