Pencegahan Korupsi

1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Stranas PK) 2021-2022
Kolaborasi dan Sinergi pencegahan korupsi
Tim Nasional Pencegahan Korupsi
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK KORUPSI

2. Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi
(Stranas PK)
Stranas PK adalah arah
kebijakan nasional yang
memuat fokus dan sasaran
pencegahan korupsi yang
digunakan sebagai acuan KLD
dan pemangku kepentingan
lainnya dalam melaksanakan
Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi
PK) di Indonesia
Tujuan
Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu
dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi
Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi
pada hasil (outcome) dan dampak (impact), bukan hanya
luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur
Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi
dengan kebljakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan
kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Dasar Hukum
Indonesia meratifikasi
Konvensi anti Korupsi
PBB (UNCAC) => UU
No. 7/2006
Perpres 55/2012
tentang Strategi
Nasional
Pemberantasan dan
Pencegahan
Korupsi
Perpres 54/2018
tentang Strategi
Nasional Pencegahan
Korupsi
SKB No: 01 Tahun 2020 ; No: 115/M.PPN/HK/12/2020 ; No:
356-4666 Tahun 2020 ; No: 7 Tahun 2020 ; No: 03/KSP/12/2020
oleh Pimpinan Timnas PK:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)
5. Kantor Staf Presiden (KSP)
Implementasi Perpres 54/2018
Tentang Stranas PK telah memasuki
periode kedua (2021-2022) dalam
pelaksanaan Aksi PK, sejak ditetapkan
pada tanggal 20 Juli 2018 (Aksi PK
ditetapkan setiap 2 tahun sekali)

4. PRESIDEN RI
TIM NASIONAL
KOORDINATOR TIM NASIONAL
Eselon I dari 5 K/L (Timnas) - Deputi
SEKRETARIAT NASIONAL
(berkedudukan di KPK)
Tenaga Ahli, Tim Teknis dari 5 K/L, Tim Admin
Struktur Organisasi
• Koordinasi
• Sinkronisasi
• Evaluasi
• Pendampingan dan
koordinasi rutin dengan
K/L/D
• Monitoring dan evaluasi
capaian output, outcome,
dan dampak
• Komunikasi
1. Koordinator Harian
2. Tenaga Ahli Cegah
Korupsi
3. Tenaga Ahli Monev
4. Tenaga Ahli
Komunikasi
5. Tenaga Teknis

5. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) – Kolaborasi Sinergi
Stranas PK dikoordinasikan, disinkronisasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Tim Nasional
Pencegahan Korupsi (Timnas PK), yang terdiri atas:
Kementerian
PPN/Bappenas
Kemendagri Kemenpan RB KSP KPK
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang perencanaan
pembangunan
nasional
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang dalam
negeri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang aparatur
negara
yang
menyelenggarakan
dukungan kepada
Presiden dan Wakil
Presiden dalam
melaksanakan
pengendalian program
prioritas nasional dan
pengelolaan isu
strategis
yang
menyelenggarakan
pemberantasan
dan pencegahan
korupsi
Timnas PK berkolaborasi dan bersinergi tidak hanya dengan Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah, namun juga dengan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), seperti organisasi perwakilan masyarakat
(CSO), mitra pembangunan, akademisi, dan media

6. Fokus, Terukur, dan Berdampak
Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga
(menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di perizinan
menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja)
Fokus 2: Keuangan Negara
(menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik
dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran)
Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
(menjadi fokus karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat
kepercayaan publik kepada negara)

7. Aksi PK 1: Percepatan
implementasi kebijakan satu
peta (One Map)
*Ada Pemda sebagai Pelaksana Aksi
PK: 5 Pemprov dan 42 Pemkab/Kota)
Aksi PK 3: Pemanfaatan data
Beneficial Ownership (BO)
Aksi PK 2:Perbaikan tata kelola
impor/ekspor melalui sistem
database yang akurat dan mutakhir
serta mekanisme pengawasan
melekat di sektor pangan strategis
dan kesehatan
Aksi PK 5: Implementasi e-
payment , e-katalog dan
Bela Pengnadaan
*Ada Pemda sebagai
Pelaksana Aksi PK: 34
Pemprov
* Ada 12 Kementerian dan
Lembaga
Aksi PK 7:Pemanfaatan Data
Kependudukan untuk Efektivitas
dan Efisiensi Kebijakan Sektoral
Berbasis NIK
Aksi PK 8: Penguatan Tata
Laksana di Kawasan
Pelabuhan
Aksi PK 9: Penguatan peran
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dalam
pengawasan program
pemerintah
Aksi PK 10:Tersedianya
Arsitektur SPBE di K/L/Pemda
yang mengacu pada Arsitektur
SPBE Nasional
Aksi PK 11: Penguatan sistem
penanganan perkara tindak
pidana
Aksi PK 12: Penguatan
integritas Aparat Penegak
Hukum (APH)
FOKUS 1 FOKUS 2 FOKUS 3

8. APBN
>50% untuk
Pengadaan
Barang/Jasa
2020
>Rp 1.200
Triliyun
2021
. . . . .
Korupsi Pengadaan
Barang & Jasa
>70%
Suap menyuap
(modus terbanyak)
Upaya-upaya Pencegahan Korupsi
• Menitikberatkan pencegahan korupsi
dalam pengadaan barang/jasa
• Memberi arahan yang jelas dan kuat
agar proses pengadaan lebih
transparan dan terbuka
• Melakukan perbaikan regulasi,
kelembagaan dan pelaku pengadaan
• Mendorong proses pengadaan dengan
memanfaatkan teknologi digital
Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9. Direct Payment dan auditable dan mudah di monitor
Keterlibatan secara maksimal UMK
Transparansi, semua transaksi tercatat
Menekan markup anggaran dan transaksi
Pasar terbuka dan banyak pilihan penyedia yang diinginkan
Implementasi BeLa Pengadaan Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi
Waktu yang lama untuk belanja
Pencatatan dalam aplikasi SPSE
sangat rendah
Tidak adanya monitoring secara real
time untuk pengadaan langsung
Lambat dan Rendahnya Serapan
Anggaran
Belanja Langsung sampai Rp. 200
juta rentan terhadap
penyimpangan, karena selama ini
proses masih manual dan bukti
transaksi masih berupa struk dan
kuitansi
LATAR BELAKANG MANFAAT BELANJA LANGSUNG SECARA ONLINE
1
2
3
4
5

10. Kerjasama
E-Marketplace
Perkembangan Proses Pengadaan di Masa Depan
Tender Konvensional
akan ditinggalkan
beralih
ke...
beralih
ke...
DLL
Elektronik
Katalog
Nasional,
Sektoral, Lokal DLL
Tender umum hanya dilakukan untuk
pekerjaan konstruksi atau barang khusus
KENAPA MENGGUNAKAN KATALOG
ELEKTRONIK DAN BeLa Pengadaan
Melalui E-MARKETPLACE
Mudah
Cepat
Aman dan
Akuntabel
Transparansi
Harga Terbaik
dan Kompetitif
Tercatat secara
Elektronik dan
mudah dimonitor
Persaingan Sehat
Kedepan Pengadaan Barang Jadi, Pabrikan, Barang Standar
atau yang bisa distandarkan tidak di TENDER

11. 9
SURATEDARAN KETUAKPK
NOMOR 11/2021
NOMOR 027/2929/SJ
TENTANG
Pencegahan Korupsi
Pengadaan Barang dan
Jasa melalui Aplikasi BELA
(BelanjaLangsung)
KOMITMENDUKUNGANTERHADAPIMPLEMENTASIBELAPENGADAAN

12. 2019 2020
Perbaikan ekosistem
pengadaan melalui
pemanfaatan
elektronik katalog di
lingkungan KLPD
2021 2022
Mendorong
penggunaan
teknologi e-
marketplace melalui
Bela Pengadaan
khusus belanja
langsung
<Rp. 200 juta
Upaya pencegahan korupsi
pengadaan barang/jasa
AKSI STRATEGIS
Manfaat E-marketplace dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Mencegah korupsi pengadaan
barang/jasa
Pengadaan menjadi
mudah, cepat, tercatat
secara elektronik, mudah
dilakukan audit dan
pengawasan
Proses pengadaan lebih
transparan, terbuka, efektif,
efisien dan terkendali