LPK-ylbk 2018.pdf

LAPORAN KEGIATAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN MAJALENGKA
TAHUN 2018
Disusun Sebagai Salah Satu Upaya Pelaporan
Dalam Kegiatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Majalengka
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN KABUPATEN MAJALENGKA
SK Menkeh RI Nomor : C.1702 HT.03.01 Th. 1999 Tgl 18 Agustus 1999
TDLPKSM No 517/860 tanggal 20 Maret 2007
Sekretariat: Jl. Babakan No. 292 Majalengka 45411
Email: ylbk@outlook.co.id. Tlp. 085335941999

Ylbk Majalengka, 2018 1
LAPORAN KEGIATAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN MAJALENGKA
PERIODE TAHUN 2018
NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
1. Pembinaan dan
Pengawasan
Depot Air
Minum Isi Ulang
Januari 2018
Seluruh Depot
Air Minum Isi
Ulang di
Majalengka
A. Latar Belakang
Air merupakan karunia Tuhan, ibaratnya sebagai esensi kehidupan yang dibutuhkan umat manusia.
Bisnis air merupakan bisnis yang menggiurkan, karena setiap orang membutuhkan dan tentu akan
membelinya. Pertumbuhan tersebut kian pesat seiring dengan munculnya pabrikasi air isi ulang
menggunakan kemasan. Tidak hanya di perkotaan, budaya air isi ulang pun merebak hingga ke pelosok
daerah pedesaan. Paradigma tersebut telah mengubah sebagian orang akan tatanan tradisi kebiasaan
meminum air matang hasil masak di dapur, dan mengubahnya ke arah pematangan air melalui pengolahan
melalui mesin yang rentan kehigienisannya jika tanpa adanya penerapan prosedur standar.
Masyarakat selaku konsumen merespon secara positif keberadaan perubahan budaya air isi ulang
yang muncul, namun di sisi lain masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengayomi jaminan atas
perlindungan higienisnya air isi ulang tersebut. Walaupun bagaimana air serat dengan arti kesehatan terutama
bakteriologi, sehingga kelayakan air yang dijual tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah kesehatan yang
berlaku sehat dan higien untuk dimanfaatkan.
B. Implementasi Program Kegiatan
Pemerintah dalam meregulasi keberadaan Depot Air Minum atau disingkat DAMIU maka
dikeluarkanlah Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum. Melalui
pasal 20 (5) berkenaan dengan upaya pembinaan, maka lembaga konsumen melakukan terobosan dalam
upaya implementasi kegiatan untuk mengawasi, mengamati dan membina DAMIU dalam perpektif
konsumen pengguna air isi ulang.
1. Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha DAMIU
2. Pengamatan terhadap tarif , mesin dan produk mutu Air Isi Ulang
3. Pembinaan terhadap konsumen pengguna dalam memilih produk DAMIU yang terjamin secara higien
dan pembinaan kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas jaminan terhadap produk yang
dijualnya untuk kemasalahatan konsumen
Realisasi yang diupayakan dilakukan melalui 2 mekanisme:
1. Observasi : kunjungan pemeriksaan DAMIU secara random
2. Service : pengaduan konsumen terkait DAMIU
3. Investigasi : tindak lanjut temuan service pengaduan dari kronologis laporan konsumen berkadar untuk
diawasi
Kegiatan LPKSM –
YLBK Majalengka
Sasaran : DAMIU di
wilayah Kabupaten
Majalengka
Hasil laporan
ditembuskan pada
Setda Majalengka;
Dinkes Majalengka;
Puskesmas, PDAM,
dan Labkesda
Target : capaian
terbentuknya Raperda
DAMIU

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
C. Dampak/Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan
Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. DAMIU belum terkelola; tidak tertera Id Depot Number yang legal
2. Mutu air hasil pengaduan konsumen pengguna beragam klasifikasinya, bahkan ada yang mengadukan
kurang bermutu berdasarkan perspektif konsumen pelapor
3. Harga beragam, alasan pengusaha karena mesin yang berbeda kualitasnya, dan lain-lain
4. Sumber bahan dasar ada yang bersumber dari sumur, bor yang tidak jelas dari hasil ketidaktahuan
pengusaha terhadap standar kualitas air tanah selain distribusi PDAM
5. Ada sebagian pelaku usaha yang tidak tahu keharusan pemeriksaan lab sampel produk air isi ulangnya ke
labkesda atau puskesmas terdekat secara kontinyu sesuai prosedur
6. Banyaknya DAMIU yang mengadu berhadap agar Petugas jemput bola memeriksa produknya agar
meraih pengakuan konsumen terhadap jaminan produknya secara higien
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang esensi higien dari air yang dibelinya yang penting beli
dan beli karena butuh, tanpa mengetahui prosedur penggunaannya
D. Evaluasi/Tindak Lanjut yang Telah dilaksanakan
Hasil evaluasi yang terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap kelayakan air
oleh instansi pemerintah terkait dengan DAMIU sesuai tupoksinya masih lemah, dapat terkendala oleh
beberapa hal elemen yang belum sinkron secara mekanisme (link match). Elemen tersebut seharusnya dapat
terkoordinasi dengan baik antara pengusaha depot, penyedia air (PDAM), dinas kesehatan melalui labkesda,
dan pemerintah daerah melalui payung hukum yang jelas.
Dalam tahap perkembangan ekonomi, depot air minum semakin berkembang lagi dan lagi yang
seharusnya sudah ada yang mengatur dan mengelolanya. Beberapa mekanisme yang mungkin dapat disiasasti
oleh aparatur terkait diantaranya :
1. Pendataan kembali jumlah depot air minum isi ulang lama dan baru
2. Pencacatan administrasi depot agar berkekuatan hukum melalui legalisasi penempelan Id Depot Number
di setiap depot secara jelas
3. Pengecekan kelayakan usaha DAMIU berikut Labelisasi Hasil Lab atas Mutu air, melalui kategorisasi
peringkat level, seperti melalui warna-warna Ph air, agar diketahui pengguna
4. Pengecekan standar alat dan mesin produksi DAMIU oleh aparatur yang kompeten di bidangnya
5. Pengawasan peredaran produk terhadap pengguna dan kerentanana penyakit
6. Penentuan regulasi dan tarif yang sesuai
Masyarakat pun menuntut atas jaminan air yang sehat, pengusaha depot pun menuntut pengelolaan yang
terakui legal dan sah. Simpel saja mekanisme secara sinergi yang harus ditempuh

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
1. Perizinan dan pendataan usaha Depot melalui Perindustrian dan Perdagangan serta standarisasi
penggunaan alat/mesin produksi pengolahan air isi ulang
2. Penyerahan berkas data Depot dari Indag ke dinas kesehatan untuk ditindaklanjuti melalui cek
laboratorium kelayakan higien air dan like sehat sanitasi tempat produksi
3. Pengarahan pelaku DAMIU agar distribusi airnya dari PDAM sesuai standar dan atau jika penggunaan
air dari sumber sumur bor sesuai standar harus tersertifikasi oleh instansi yang kompeten
4. Pengawasan produk dan tarif harga melalu asosiasi komunitas pengusaha depot
2. Pemberdayaan
Pengusaha
Agen/Pangkalan
Elpiji Subdisi 3
Kg Terhadap
Perlindungan
Konsumen
Periode Bulan
Februari 2018
Di Seluruh
Pangkalan Gas
Penyedia LPG 3
Kg
A. Latar Belakang
Gas merupakan sumber energi dan kebutuhannya yang urgen di masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam kedudukan inflasi dari sektor ekonomi, gas merupakan salah satu pemicu terhadap keragaman
harga penjualan panganan, tidak hanya kebutuhan lingkup rumah tangga, melainkan juga usaha-usaha terkait
makanan minuman. Subsidi LPG merupakan program pemerintah yang wajib didukung dalam upaya
pengendalian inflasi yang mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Kesenjangan yang terjadi muncul sebagai dampak konversi gas sebelumnya dalam hal kepemilikan tabung
LPG 3 kg yang menyebabkan tidak hanya masyarakat kurang mampu kategori prasejahtera yang memiliki
tabung LPG 3 kg, melainkan juga kategori masyarakat kategori sejahtera. Akibat yang ditimbulkan
setelahnya dengan adanya kategorisasi subsidi yang membengkak, dapat diindikasi sebagai akibat penyertaan
kepemilikan tabung LPG 3 Kg pada masyarakat yang mampu menyebabkan distribusi meningkat.
Menanggapi hal tersebut di atas, permasalahan subsidi gas merupakan hal krusial yang selayaknya
ada upaya-upaya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam hal ini terhadap agen dan pangkalan untuk tujuan
mensinergiskan upaya pendistribusian yang merata terhadap penerima haknya dalam mengendalikan laju
inflasi. Berdasarkan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2017 tentang Harga Eceran
Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di
Kabupaten Majalengka
. Implementasi kegiatan dilakukan secara berkelanjutan secara berproses melalui upaya terjun
langsung lapangan di berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka. Upaya yang dilakukan diantaranya berupa
himbauan agar pangkalan :
1. Mensosialisasikan mengenai peraturan tersebut ke berbagai pangkalan secara langsung maupun
terkoordinasi dengan agen migas
2. Anjuran memasang HET di setiap pangkalan sesuai peraturan tersebut
3. Menginstruksikan setiap pangkalan untuk lebih mengutamakan konsumen penerima hak subsidi yang
berada di lingkungan
Tindak Lanjut dalam
sosialisasi Perbup
Majalengka No
17/2017 tentang HET
LPG 3 Kg
Dilaksanakan oleh
YLBK Majalengka
koordinasi dengan
Hiswana Migas
Majalengka
Laporan hasil
ditembuskan kepada
Bupati Majalengka cq
Bag. Kesra Setda
Majalengka, Tim
Pengendali Inflasi
Daerah Majalengka
dan Indag Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
4. Mempublikasikan peraturan tersebut kepada masyarakat melalui media tertentu, seperti spanduk,
baligho, banner dan lainnya
Realisasi upaya perlindungan konsumen penerima manfaat subsidi lpg 3 kg :
1. Ketepatan subsidi sesuai sasaran; himbauan masyarakat termasuk pengusaha kriteria menengah ke atas
untuk menggunakan subsidi yang bukan haknya
2. Keterlibatan melakukan pengawasan ketat atas kesesuaian produk dan harga, keseragaman pola
distribusi, kesediaan stock
3. Menghindari kelangkaan dengan inpeksi pangkalan secara kontinyu, anjuran alokasi distribusi sesuai
dengan statistik area penerima, batasan kepemilikan per kk penerima subsidi terhadap jumlah tabung gas
4. Keamanan produk dalam menghinventarisir tabung layak dan tidak layak, penarikan tabung tidak layak
(masih adanya tabung tidak layak jual tetapi masih dijual, seperti penutup regulator ataupun
karat/kebocoran
5. Sosialiasi konsumen, atas peraturan tentang elpiji, kampanye keunggulan blue gas secara langsung
terhadap masyarakat dan informasi adanya penerapan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha
sesuai peraturan
Hasil pelaksanaan yang telah dilakukan dapat terelasiasi dengan baik, dinyatakan hampir setiap
pangkalan menerapkan HET sesuai peraturan dari plank yang ditempelkannya. Kenyataan yang ditemukan
beragamnya harga LPG subsidi 3 kg hasil pembicaraan dengan penerima subsidi masyarakat dengan analisis
pengaruh :
1. Jarak akses pusat agen ke pangkalan di pelosok daerah pedesaan
2. Adanya kurir-kurir langsung ke konsumen yang tidak jelas, ibaratnya barang gelap, pesan, harga deal,
antar dan pasang
3. Adanya beberapa daerah wilayah dusun/lingkungan dengan subjek sasaran subsidi, namun pangkalan
tidak tersedia, sehingga harus memasok sendiri ke luar lingkungannya
4. Kurangnya pemahaman konsumen antara standar harga di toko dan pangkalan
5. Tingginya penggunaan LPG subsidi oleh pedagang kecil dibandingkan penggunaan rumah tangga
6. Masih banyaknya home industri maupun restoran memiliki banyak tabung dan mempergunakan subsidi
untuk perusahaannya
D. Evaluasi/Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan
Hasil evaluasi dipandang perlu melakukan upaya pemberdayaan pengusaha terhadap perlindungan

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
konsumen, yang salah satunya melalui tahapan pengawasan subsisi LPG 3 KG. Sebagaimana tercantum
dalam Bab IV Pengawasan Pasal 8 ayat (1) bahwa Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan LPG Tabung
3 Kilogram, selang dan regulator pada tingkat konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan ayat (2) bahwa Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Agen, dan Pangkalan serta unsur terkait lainnya.
Menindaklanjuti hal tersebut dipandang perlu membentuk segera Tim Satgas LPG 3 Kg dengan
unsur-unsur elemen terkait; pemerintah, swasta hingga aparatur penegak hukum dalam penerapan sanksi-
sanksi yang berkekuatan hukum.
3. Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
Terhadap
Pengelolaan
Destinasi
Pariwisata
8 Februari 2018
Aula Disparbud
Majalengka
A. Latar Belakang
Secara obyektif Destinasi Pariwisata di Kabupaten Majalengka sekitar 70% merupakan obyek wisata
alam, dan hampir sebagian besar berada di kawasan kehutanan dan konservasi alam yang patut dilindungi,
dan selain itu kawasan wisata alam merupakan daerah berbahaya, sehingga selain perlindungan alam dan
hutan juga diperlukan upaya perlindungan terhadap konsumen wisatawan menyangkut kemudahan,
kenyamanan, dan keselamatan.
Kemudahan
Sebagian besar akses perjalanan menuju destinasi wisata mulai dilakukan perbaikan dan
pembangunan oleh pemerintah daerah, demi memenuhi kemudahan dan kenyamanan pengunjung. Namun di
sisi lain akses yang telah diberikan tidak sebanding dengan penerimaan kas pemerintah daerah (PAD) untuk
rertibusi karcis masuk maupun Parkir disebabkan kawasan obyek wisata tersebut sebagian besar dari obyek
wisata berada dalam pengelolaan pemerintah pusat melalui KLHK dan ataupun Dirjen Konservasi SDAE
yang ditentukan dengan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Berdasarkan hal tersebut diperlukan
suatu upaya kesetimbangan dalam hal sosialisasi pengembangan arah, persepsi, dan strategi sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kenyamanan
Pendapatan dari hasil pengembangan pariwisata alam dan hutan (ekologi) di lokasi wisata terutama
hutan dan taman nasional yang dikembangkan oleh pengelola selama ini, sebagiannya telah distimulasikan
untuk kontribusi masyarakat langsung dalam berbagai sektor. Tetapi di sisi lain masih kurangnya tingkat
pengembalian terhadap kenyamanan pengunjung wisata terkait dengan kelengkapan sarana prasarana
pendukung utama sesuai standar seperti fasilitas air/toilet, peribadatan, posko wisata, informasi wisata,
pemandu, dan lainnya sampai dengan tarif masuk maupun parkir dengan harga yang masih beragam.
Sehingga dalam upaya pengembangannya diperlukan koordinasi stakeholder terkait pariwisata secara
sinergis agar membuat wisatawan merasa nyaman.
Keselamatan
Kawasan wisata alam sebagiannya tidak luput dari bahaya kecelakaan di lokasi wisata yang
Kegiatan Pertemuan
(mediasi)
Dipimpin oleh Ketua
Ylbk Majalengka
Dihadiri oleh :
Disparbud
Majalengka; Dinas
Perhubungan; Perum
Perhutani KPH
Majalengka; Balai
TNGC; Komunitas
CKM (Cinta
Kabupaten
Majalengka)

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
cenderung berada di daerah aliran sungai, hutan danau dan pegunungan, dengan kontur tanah bebatuan,
miring, ngarai maupun lembah curam yang cenderung menimbulkan bahaya bagi pengunjung terutama di
musim penghujan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya rambu-rambu kehati-hatian/kewaspadaan
untuk dipedomani pengunjung agar merasa aman, termasuk atas jaminan keselamatan jiwa wisatawan
(asuransi).
Implementasi yang dikembangkan atas payung hukum Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun
2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Pasal 1
ayat 20; bahwa Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk
mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan
ke Destinasi Pariwisata.
Bentuk upaya awal dilakukan kegiatan koordinasi, informasi dan penyamaan persepsi stakeholders
terkait dengan pengelolaan Destinasi Pariwisata berupa Diskusi Pertemuan dan Koordinasi Stakeholder
Terkait Destinasi Pariwisata Kabupaten Majalengka Tanggal 08 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. Peserta yang hadir/perwakilan meliputi:
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
3. Perum Perhutani KPH Majalengka
4. Balai TNGC
5. Komunitas CKM (Cinta Kabupaten Majalengka)
6. YLBK Majalengka (Pemediasi)
Beberapa point penting dari hasil pertemuan :
1. Peningkatan sarana prasarana dan SDM pengelolaan pariwisata
2. Standarisasi tarif harga tiket, pembagian hasil/PAD, dan asuransi wisata
3. Ketentuan tarif parkir wisata atas parkir daerah
4. Informasi wisata dan rambu-rambu wisata
5. Makanan dan minuman terstandarisasi
6. Perancangan Perda Pariwisata Kab. Majalengka
Pencapaian pengelolaan pariwisata di Kabupaten Majalengka salah satunya bertujuan untuk

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan
ke Destinasi Pariwisata di Kabupaten Majalengka. Dengan Prioritas melakukan Pengkajian Model DPP Kab.
Majalengka dikhususkan terhadap keberadaan Warisan Budaya Dunia Terassering Panyaweuyan Argamukti
KAJIAN : KEARIFAN LOKAL OBJEK PENYAWEUYAN (SUWAK SAWEUY)
Agrowisata dan Budaya
Kawasan Panyaweuyan Argapura merupakan daerah perbukitan terjal dengan ketinggian antara 400-
2000 meter dpl, dan kemiringan tanahnya berkisar antara 25 – 40 persen. Mengikuti kontur tanah yang
miring, maka beberapa lahan dijadikan berundak-undak, sehingga terciptalah sawah terasering yang dapat
dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Beberapa hasil bumi unggulan yang dapat kita temukan di
kawasan ini, diantaranya seperti: bawang daun, padi, boled (ubi jalar), bawang merah, dan sebagainya.
Di Panyaweuyan keluasan perbukitan yang didominasi oleh sawah terasering yang membentuk pola
serupa yang indah nan menawan menjadi sajian utama yang tak ada habisnya. Mulai banyaknya para
wisatawan yang berkunjung berdampak positif bagi pengembangan pariwisata di Majalengka. Seyogyanya
diiringi pula dengan penataan lingkungan yang tepat, baik itu wawasan masyarakat petani setempat sebagai
tuan rumah sekaligus pemilik sawah yang harus menerima kedatangan pengunjung, maupun pemerintah
setempat dalam penataan agrowisata agar pengunjung tidak sembarangan menginjak tanaman milik petani.
Fakta Sejarah
Di Indonesia, terasering dengan sistem subak sudah menjadi sistem pertanian yang ada sejak lama.
Sistem pengairan dan subak dapat dilacak dalam beberapa prasasti dari abad 9 dan 10. Di antaranya
a. Prasasti-prasasti Sukawana (882M) menunjukan bahwa sistem pertanian sawah dan tegalan telah ada
pada masa itu.
b. Prasasti Bebetin (896 M) menyebut kata- “Undagi Pangarung “ (tukang membuat terowongan air). Pada
masa itu sudah ada ukuran pembagian air untuk persawahan yang disebuat “Kilan” yakni ukuran air
untuk persawahan.
c. Prasasti Pandak Bandung (1071 M) menyebut kata Subak yang berasal dari kata Suwak asal kata dari
“Asuwakan” yang sekarang menjadi kata “Kasubakan atau Subak”.
d. Prasasti Klungkung (1072 M) terdapat kata “Kasuwakan Rawas” yang artinya “Kasubakan Atau Subak
Rawas”.
Budaya Suwak dan Saweuy
Suwak
Suwak diambil dari asal kata fonem yang berkembang sekarang yaitu subak. Suwak merupakan salah
satu Ritual Budaya Nusantara termasuk Sunda. Masyarakat Sunda dahulu memiliki tradisi hidup di dataran
Kajian Model
Destinasi Pariwisata

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
tinggi, sehingga dari segi ekonomi penghidupannya cenderung mengandalkan sektor pertanian, perkebunan
dan peternakan. Suwak merupakan salah satu teknik pertanian di dataran tinggi yang berkembang pada
zaman itu. Sistem yang dikembangkan pada lahan pertanian area perbukitan digunakan sistem ’Undak’
dengan sengkedan petak atau ’Undagi’ ist. kemudian dengan fonem kata ’Pendakian’ berupa cocok tanam
dengan upaya pendakian dan hasilnya berupa ’daki’ atau hasil kerja keras. Dalam teknik suwak untuk
memudahkan undakan diterapkan sengked dengan perlakuan sama atau dikenal dengan ”Sawa’ fonem
’Sawah’ maknanya sama saja. Sehingga terasering pertanian akan terlihat serupa. Tradisi budaya suwak
berkembang menjadi beberapa kawasan ”Argo’ atau zona kawasan, seperti kawasan pertanian; padi, teh,
kopi, sayuran, dan lainnya, perekonomian bahkan sampai dengan kawasan spiritual.
Panyaweuyan merupakan sebuah kawasan pertanian dan perkebunan di dataran tinggi sebagai sebuah
kenampakan alam buatan tradisi kultur budaya leluhur di masa silam. Berdasarkan fakta kultural yang
terdapat di daerah tersebut secara kongkrit hanya terdapat dua zona yaitu Arga Pura dan Arga Mukti dari
sekian Arga lainnya. Dengan dasar tersebut jelaslah terdapat bukti jejak Hindu yang nampak dari segi kultur
budaya; Arga Pura zona kawasan Peribadatan, sedangkan Arga Mukti yaitu kawasan Kemukten
dan/Kesejahteraan.
Saweuy
Saweuy merupakan kata yang mengandung istilah dengan arti jaring. Dalam uga peribahasa sunda
dikenal dengan ”Mipindingan Beunget Ku Saweuy” yang artinya menutup muka yang malu dengan jaring,
ist. peribahasa janaka; mentertawakan, maknanya segala kelakuan memalukan yang ingin disembunyikan
jika hanya ditutup dengan jaring akan terlihat pula. Kawasan Panyaweuyan secara kultur silam termasuk
dalam Argo Mukti tempat pertanian, sehingga secara alamiah burung-burung pun cenderung datang memetik
makanan di sana. Maka Panyaweuyan konotasinya sebagai tempat menjerat burung di malam hari
menggunakan jaring.
Tujuan dari kajian ini yaitu mengembangkan destinasi pariwisata dalam traveloka Agrowisata
Budaya Panyaweuyan Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Sasaran yang hendak dicapai sesaui
tujuan dengan prioritas utama sebagai berikut :
a. Menggali daya tarik konsumen wisata terhadap Agrowisata Budaya Panyaweuyan
b. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen wisata di Agrowisata Budaya Panyaweuyan
c. Merencanakan aksesibilitas traveloka kawasan Agrowisata Budaya Panyaweuyan
Teknik yang dikembangkan dalam kajian ini menerapkan teknik pendekatan Consumer Based
Tourism merupakan suatu model pengembangan pariwisata berbasis konsumen. Hal ini dimaksudkan bahwa
pariwisata merupakan jasa pelayanan publik yang diberikan pelaku kepariwisataan terhadap wisatawan,
sehingga wisatawan merupakan konsumen yang kedudukannya secara hukum dilindungi oleh peraturan
Provinsi di Kab.
Majalengka
Argowisata
Panyaweu-yan
dengan tema meraih
predikat WBD
(Warisan Budaya
Dunia) Terasseres
dalam perspektif
berbasis konsumen
Hasil pertemuan
ditindaklanjuti
dengna upaya paper
konsumen berupa
draft perencanaan
diserahkan kepada
Disparbud
Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
perundang-undangan.
Dasar
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 2 : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan.
Pasal 4 Hak konsumen adalah : 1). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Pasal 1 ayat 20; bahwa Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis
sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan
keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
Kebijakan
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Pasal 13 bahwa Kebijakan pembangunan destinasi
pariwisata, meliputi:
a. pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta
mewujudkan
visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi;
b. pembangunan destinasi pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah Provinsi sebagai
destinasi pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
c. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah
Provinsi; dan
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi
standar-standar nasional dan internasional, terutama di DPP
Strategi
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Pasal 14
Ayat (3) Strategi untuk perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf c, meliputi:
a. meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan transportasi darat, laut, dan udara ke destinasi pariwisata
utama bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara di Indonesia;

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan DPP, KSPP, dan KPPP; dan
c. meningkatkan aksesibilitas internasional melalui jaringan laut dan udara yang memenuhi standar
pelayanan internasional
Ayat (4) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di
DPP;
b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi,
keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan
c. mengembangkan fasilitas pariwisata berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dan internasional
dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal
Konsep Permodelan
Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung
penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi
pariwisata sesui standar. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sehingga akses sarana jalan
menuju dan di tempat wisata merupakan faktor utama keselamatan yang harus diupayakan
pengembangannya melalui pembangunan infrastruktur secara unggul.
Penciptaan kemudahan wisata dalam aksesibilitas pariwisata berperan penting terhadap traveloka
meliputi semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah
asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam
kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
Dalam mendukung kenyamanan traveloka dalam pergerakan wisatawan di desitanasi wisata
diperlukan kelengkapan fasilitas umum berupa sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
Deskripsi Lingkungan
Situasi sekarang perlu diperhatikan sebelum perencanaan dibuat, kemudian diukur menurut
kemampuan organisasi dari seluruh komponen yang ada secara sistemik. Hal ini didasari bahwa kondisi saat
ini perkembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka dalam persepektif konsumen mulai berdampak positif
seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen wisatawan, seperti ; kecelakaan
kunjungan, pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi berbagai fasilitas dan

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
sarana pariwisata seperti hotel, restoran, objek wisata dan lain-lain. Menanggapi kondisi tersebut diperlukan
perencanaan konsep destinasi wisata yang matang, handal, dan akurat, sehingga dapat meminimalisir dampak
negatif pembangunan pariwisata yang dikembangkan.
Geografis & Contoh Galian Domain Destinasi
No
Subjek
Alam
Sumber Domain Media
Objek
sarana
Hotspot
Wisata
Recommen
ded
Gejala
Negatif
Safe
Mata air Pipa Terminal
Air
Kanal
Hujan Irigasi Bendungan Pompa
1. Air
Embun Penyaring Penampung Torn
Fresh Water Erosi air,
kekuranga
n air
Air
bersih
Musim hujan Puncak Pos, villa Brainstorm Tornado
halilintar
& petir
Awan &
Angin
Musim
kemarau
Puncak Pos, villa Cloudly -
Langit Malam
Pagi sore
Puncak
Gunung
Pos,
Villa
Nightstar,
Meteorpark
Panoramio
Sunset,
Sunrise
-
2. Udara
Kabut Musim hujan Natur Sholarsel
l
Mercusuar Laka
Udara
Bersih
Hutan Kawasan Pohon dan
binatang
Suaka
Alam
Junglepark Kebakaran
, kerusakan
hutan
Suaka
hutan
Bukit Pertanian &
perkebunan
Lembah &
ngarai
Pos, villa Terasering
Watch
Terraseres
Longsoran
tanah
Suaka
budaya
3. Tanah
Permukaan Akses
perjalanan
Kelokan,
tanjakan-
Jalan dan
Rambu
Mountain
Street
Laka Kesela
matan

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
turunan Lalin travelok
a
4. Api Kayu bakar
kering
Dingin
Malam
Api unggun Area
perkema
han
Buper
(tidak
dianjurkan)
Kebakaran
lahan
Waspad
a api
5. Binatan
g
Burung
Kuda, etc
Keindahan
Efektivitas
Ternak,
Kontes,
Lomba
Zoo park Safe
Bird/Love
Bir
Horse
Travel
Perburuan Perlindu
ngan
Hewan
6. Tanama
n
Pangan Sayuran
Unggulan
(Rec;
Brokoli)
Agribisnis Pasar
senggol
Oleh-oleh Limbah.
Kerusakan
tanah
Suaka
pangan
& bumi
7. Human Pengunjun
g
Wisatawan Traveloka Standar
Fasilitas
Destinasi Laka Mudah,
nyaman,
selamat
IDENTIFIKASI HASIL
Pendukung
a. Daya tarik destinasi wisata : Kenampakan alam : Panoramio, dan kenampakan buatan : Warisan Budaya
suwak/subak Terraseres
b. Kebijakan pemerintah melalui pariwisata dan budaya, SDM, regulasi dan mekanisme pariwisata
c. Stakeholder pelaku pariwisata masyarakat dan swasta
d. Ekonomi kreatif ; ajang promosi cyber destinasi wisata
Penghambat
a. Kondisi geografi ; kontur tanah dataran tinggi, perbukitan bebatuan, lembah dan ngarai
b. Kondisi Iklim dan cuaca ; risiko bencana alam erosi air, longsoran tanah. Cuaca ekstrem; kabut dan petir
dimusim hujan, angin dimusim kemarau.
c. Fasilitas sarana kurang; pos, posko, persinggahan, peristirahatan, toilet, peribadatan, akses komunikasi
dan fasilitas umum lainnya
d. Akses sarana jalan; kecil, berliku, berkelok, tanjakan turunan, keadaan rusak, penerangan kurang

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
Esensi Alternatif Solusi
Beberapa alternatif permasalahan sesuai pencapaian standar meliputi kemudahan, kenyamanan, dan
keselamatan dengan prioritas utama yaitu pembangunan kelengkapan infrastruktur jalan dan lalu lintas ;
1. Perlunya Identitas Informasi yang mendukung kemudahan Arah konsumen wisata ke Destinasi
Pariwisata dari jalur jalan utama Kabupaten
2. Pentingnya kelengkapan fasilitas umum tourism untuk kenyamanan kunjungan destinasi wisata; pos,
posko, persinggahan, guide, map dan lainnya
3. Kewajiban rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan lainnya untuk keselamatan traveloka wisata di
kunjungan destinasi wisata
Real Point
Kelengkapan awal yang realistis dalam aksesbilitas minimal perlu dibangun menuju dan di destinasi
wisata;
1. Plang Arah Wisata dari jalur utama sampai ke titik destinasi wisata
2. Gapura/Plang Identitas Masuk Lokasi Destinasi Wisata, dapat dilengkapi pos, posko, parking area, rest
area, dll.
3. Plang Informasi Peta Destinasi (Landscape Map) dan Plang Sosial; seperti larangan, awas dan waspada
4. Rambu Lalu Lintas Standar di Destinasi Wisata, seperti Rambu Lalin Inti ; tanda belokan tajam, tanda
naik/turunan tajam, dilarang parkir, jalan licin/berbatu, dan lainnya
5. Marka jalan, perlindungan jurang/lembah dan ngarai, dan;
6. Penerangan jalan malam dan/ siang dalam kondisi kabut
Harapan-harapan dan Opini
Disematkannya Panyaweuyan sebagai Cultural Landscape Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Barat
dengan Predikat WBD Warisan Budaya Dunia.
4. Hari Bumi
Nasional dan
Perlindungan
Konsumen
Maret 2018
Kantor Balai
TNGC
Majalengka
A. Latar Belakang
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) merupakan suatu kawasan konservasi yang harus dijaga
kelestariannya sebagai bagian dari paru-paru dunia yang perlu diupayakan perlindungannya terhadap tanah,
air, hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya. TNGC merupakan asset yang bernilai tinggi terhadap
manusia sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga kelestarian dan pemanfaatannya secara arif untuk
kepentingan hidup orang banyak.
Pemanfaatan dan penggunaan kawasan TNGC akhir-akhir ini semakin meningkat seiring
perkembangan pariwisata, maka dalam pengelolaannya selain perlindungan terhadap alam, juga diperlukan
Koordinasi Terhadap
Pembinaan dan
Pengawasan
Penerima Manfaat
Ylbk Majalengka
bersama dengan Balai
TNGC SPTN
Wilayah II

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
upaya perlindungan terhadap para pengguna jasa dalam hal jaminan kenyamanan, kamanan dan keselamatan
pengunjung sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 2 : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 4 Hak konsumen adalah: 1). hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Implementasi dilakukan koordinasi empowering dengan Balai TNGC dalam mengelola dan menata
kawasan TNGC berbasis alam. Hasil impmenetasi diperoleh temuan perlunya merealisasikan suatu titik
sentra berupa bangunan pos-pos sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai tempat interaksi
berkumpulnya para pelaku orang-orang dalam melakukan upaya dan tindakan pelestarian dan perlindungan
terhadap kawasan TNGC. Pembangunan pos-pos tersebut dilakukan sesuai prosedur penataan kawasan yaitu
hanya dilakukan di jalur pendakian atau di luar zona inti. Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 22 (3) Penataan kawasan di
Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. suaka
margasatwa; b. taman nasional kecuali zona inti; c. taman wisata alam; dan/atau d. taman buru.
Pembangunan pos-pos yang direncanakan yaitu pada jalur pendakian Apuy berguna sebagai 1) posko
bantuan penyelamatan kecelakaan dan pertolongan pertama kegawat daruratan pendakian, 2) rumah singgah
para atlet olah raga pendakian dan penelitian, 3) posko bantuan darurat bencana, 4) sentra pengelolaan
konservasi alam dalam menjaga kebersihan dari pencemaran dan kerusakan kawasan Taman Nasional
Gunung Ciremai
Dalam hal penataan kawasan melalui upaya pembangunan pos-pos TNGC merupakan penerima
manfaat sesuai Pasal 33 (2) Penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air meliputi sumber daya alam
tanah dan air, baik yang alami maupun hasil Konservasi Tanah dan Air. Maka dari pasal iyu dipandang perlu
pendanaan dari pelaku pemberi manfaat berupa Coorporate Social Responsibility (CSR) dari
lembaga/instansi/perusahaan swasta nasional dan stakeholders lainnya.
Pos dibangun sebagai pusat penyelematan guna kepentingan korban bencana, tim sar,
kegawatdaruratan, dan sarana singgah pendakian untuk kemudahan, kenyamanan,keselamatan dan keamanan
pelestarian kawasan tngc, mengingat seringkalinya kejadian bencana seperti erosi/longsor di musim
penghujan, kebakaran kawasan di musim kemarau, kerusakan tanah, dan kecelakaan pendakian Gunung
ciremai merupakan salah satu kawasan yang harus dijaga dan dilestarikan secara alamiah yang berfungsi
sebagai bagian paru-paru dunia, sehingga dilakukan perlindungan kawasan terhadap hutan dan ekosistem
Majalengka
Tindak lanjut;
penyerahan draft Hari
Bumi Nasional

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
yang ada di dalamnya.
HAMBATAN
Akses pegunungan yang curam, bebatuan ngarai dan lembah, rawan erosi dan longsor, serta pergerakan tanah
dengan gempa dampak vulkanologi
TANTANGAN
Dengan meningkatnya pengembangan wisata, maka dibutuhkan wisata yg terkait alam yg terstandar tanpa
merusak habitat alam
PELUANG :
Diperlukan adanya upaya filterisasi pengunjung secara terbatas sesuai prosedur pemerintah, mengamankan
manusia dan menselamatkan kawasan alam melalui upaya pembangunan pos komando di pintu gerbang
pendakian
PENDANAAN;
Dibutuhkan donasi sponshorsip CSR (Corporate Social Responsibility) dari badan nasional ataupun
perusahaan swasta nasional untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kawasan TNGC dan
penduduk di area sekitarnya sesuai standar kementerian kehutanan
Meraih Investor Pemberi Manfaat tahap awal melalui Rencana Talk Show Ekspedisi 28 Gunung
Eiger Indonesia Di Basecamp Berod Jalur Pendakian Apuy Taman Nasional Gunung Ciremai SPTN Wilayah
II Majalengka. Evaluasi tindak lanjut digagaslah rencana Peringatan Hari bumi nasional merupakan
peringatan besar dalam mengaktualitakan respon kita terhadap kondisi keadaan bumi dan alam secara utuh.
Bumi adalah sumber kehidupan dan gunung adalah bagian dari rumah kita. Eiger Adventure dalam upaya
memaknai Sumpah Pemuda telah menerjunkan Tim Ekspedisi 28 Gunung di Indonesia. Pendakian tersebut
salah satunya dilakukan di Gunung Ciremai, melalui jalur pendakian Apuy pada tanggal 28 Oktober 2017
yang lalu. Sehubungan dengan hasil yang telah dicapai tim tersebut selama ekpedisinya, maka diperoleh
beberapa informasi penting mengenai situasi kelestarian Gunung Ciremai sekarang yang patut diketahui
untuk khalayak umum. Sebagai implementasi mencoba terobosan melalui upaya sosialisasi edukasi sosial
masyarakat terhadap kepedulian alam berupa kegiatan: Talkshow Ekspedisi 28 Gunung Eiger Indonesia
dalam meraih pemberi manfaat yang bertujuan menggiatkan kembali pariwisata alam guna menyokong
pertumbuhan ekonomi daerah
5 Pengawasan dan
Pembinaan
Terhadap
A. Latar Belakang
Tatanan demokrasi dan keterbukaan tersebut tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik
melainkan juga pada bidang-bidang publik, seperti di bidang pelayanan kesehatan. Hal ini tidak lain karena
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelayanan Kesehatan

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
Penyelenggaraan
Ruang
Pengaduan di
RSUD
Majalengka dan
RSUD Cideres
Periode Bulan
Maret 2018
kinerja pemerintah salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan layanan publik yang efisien,
efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Salah satu
wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk
menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai
dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan, teramsuk pada pelayanan
kesehatan.
Rumah sakit umum daerah sebagai salah satu fasilitas kesehatan unggulan pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab moril kepada masyarakat dalam menginformasikan kualitas pelayanan yang
diberikannya. Respon dan tanggapan masyarakat selaku pasien terhadap pelayanan dilindungi hak-haknya
oleh pemerintah dalam menjamin upaya pelayanan yang berkualitas.
Seiring dengan upaya peningkatan mutu pelayanan maka dipandang perlu bagi rumah sakit umum
daerah untuk mengembangkan Ruang Pengaduan sebagai wujud dalam mengimplementasikan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan
Kewajiban Pasien Pasal 24 ayat (3) yang diantaranya point j. setiap Rumah Sakit menyediakan unit
pelayanan pengaduan. (4) Unit pelayanan pengaduan dengan melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi
dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga
Kesehatan di Rumah Sakit dan/atau prosedur pelayanan di Rumah Sakit. (5) Keluhan atau pengaduan
tersebut harus ditindaklanjuti secara cepat, adil dan objektif
Kondisi manajemen pengaduan selama ini masih belum berjalan secara optimal dan dianggap belum
efektif. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak
masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana
dan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan.
Masyarakat berhak untuk memperoleh tanggapan atas pengaduannya. Hal ini sebagaimana yang
diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat
berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi-kondisi ini memerlukan
perhatian serius dalam upaya memperbaiki manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik di samping
sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan
tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih
berkualitas kepada masyarakat.
Pertimbangan yang digunakan untuk memperbaiki menajemen pengaduan masyarakat untuk
pelayanan publik adalah masih lemahnya kondisi aktual elemen manajemen komplain yang dimiliki oleh
instansi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Hal-hal yang dianggap lemah diantaranya masih
banyaknya instansi belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanganan komplain; tim atau
bagian penanganan komplain belum tercantum dalam struktur organisasi ; koordinasi dan sinergi belum kuat
Non Teknis dalam
Pengaduan Pengguna
RS dilaksanakan oleh
YLBK Majalengka
kerjasama dengan
RSUD Majalengka
dan RSUD Cideres
Hasil ; upaya rencana
fasilitasi ruang
pengaduan dan
Pengerjaan fisik kotak
saran konsumen oleh
ylbk Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
sumber daya manusia dalam menangani kegiatan penanganan pengaduan juga menangani kegiatan lain;
belum ada fasilitasi merit system; sebagian besar sarana dan infrastruktur yang dimiliki masih terbatas pada
kotak saran dan hotline; pencatatan data pengaduan yang masuk sudah dilakukan tapi pelaporan penanganan
keluhan masih belum dicatat; pendanaan operasional masih terbatas; dan kesadaran masyarakat akan hak
mengadu masih kurang.
Secara umum masyarakat memahami bahwa keberadaan pelayanan pengaduan atas layanan,
diindikasikan dengan adanya kotak saran. Secara umum masyarakat belum banyak memahami saluran
pengaduan baik internal maupun eksternal. Disamping itu sebagian besar masyarakat masih memprioritaskan
bahwa pengaduan mereka tidak akan ditindak lanjuti. Hal ini berdampak terhadap kekurangpuasan pengguna
yang dapat menyebabkan kurangnya loyalitas dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, yang sebenarnya
disediakan untuk masyarakat.
Untuk itu, dalam lingkup RSUD Majalengka dipandang perlu menyediakan ruang pengaduan yang
juga diatur berdasarkan UU tersebut bahwa diperlukan suatu unit yang memediasi setiap permintaan
informasi publik dan sengketa informasi publik serta keluhan terhadap pelayanan di RSUD Majalengka.
Mencermati pentingnya keberadaan ruang pengaduan bagi masyarakat untuk mencapai kepuasan
pelayanan yang optimal, maka diimplementasikan anjuran pengelolaan Ruang Pengaduan pada Unit
Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik RSUD sesuai dengan kebijakan maupun peraturan
yang berlaku. Implementasi yang dilakukan dengan pengajuan pembinaan sebagai berikut:
1. Pengajuan fasilitas Ruang Pengaduan pada sebagian Unit Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan
Informasi Publik RSUD oleh institusi atau lembaga masyarakat sesuai kebijakan
2. Penggunaan Ruang Pengaduan oleh petugas pelaksana atau personalia yang ditunjuk untuk
mengumpulkan informasi pengaduan maupun keluhan pelanggan
3. Pengelolaan manajemen pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan permintaan informasi dan
pelayanan keluhan pelanggan sesuai dengan pedoman dalam standar operasional prosedur yang
ditetapkan peraturan pemerintah.
Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya ruang pengaduan di RSUD Majalengka masih
belum terealisasikan. Selama ini Ruang pengaduan terkendala oleh penggunaan fasilitas BPJS Sedangkan di
RSUD Cideres telah tersedia.
Penyediaan dan penyelenggaraan sarana ruang pengaduan mutlak adanya utuk menangani masalah

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
dan keluhan konsumen. Sebagai alternatif koordinasi dengan pihak RSUD dilakukan inisiasi awal dengan
alternatif meraih keluhan melalui pembuatan kotak saran.
Implementasi terhadap pelayanan dalam menerima keluhan atau pengaduan salah satunya secara
fisik dapat dikembangkan dalam upaya pengadaan aplikasi kesehatan berbasis masyarakat yang efektif dan
efisien yaitu pembuatan kotak saran untuk menampung kritik dan saran pasien, keluarga, maupun
pengunjung secara murni dala menampung otentikasi bukti atas arah perbaikan mutu pelayanan kesehatan di
masa mendatang.
Projek ini secara umum bertujuan untuk mengoptimalisasikan sarana pendukung layanan publik
dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien RSUD Majalengka, secara khusus :
1. Mengembangkan perancangan ide dan konsep gagasan dalam pembuatan kotak saran layanan pengaduan
pasien RSUD Majalengka
2. Merencanakan teknis dan prosedur pelaksanaan pembuatan kotak saran layanan pengaduan pasien RSUD
Majalengka
3. Mengimplementasikan pekerjaan secara kongkrit dalam pembuatan kotak saran layanan pengaduan
pasien RSUD Majalengka
Beberapa konsep projek pembuatan kotak saran layanan pengaduan ini memuat konsep:
1. Objek
Objek pembuatan kotak saran ini mengacu pada konsep Customer Oriented Service
bahwasanya layanan publik dalam hal ini rumah sakit berniat ingin membantu atau melayani pasien
penggunanya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sehingga melalui kotak saran ini diusahakan agar
diketahui apa kebutuhan mereka untuk segera dipenuhi oleh pihak layanan.
2. Media
Media pengadaan kotak saran dengan format/blangko slip pengaduan terstandarisasi sesuai
dengan klasifikasi rumah sakit Edukasi, bahwasannya sakit, berobat, dan merawat kesehatannya setiap
individu masyarakat secara umum pada semua kalangan diperlukan adanya bimbingan dan pendidikan,
maka layanan rumah sakit salah satunya berperan serta secara aktif dalam memberikan informasi
kesehatan dalam mencerdaskan hidup sehat para pasien dan pengunjungnya.
3. Proses
Pengadaan dan pembuatan kotak saran dalam layanan pengaduan ini mengacu perbaikan layanan
secara proses demi terwujudnya Customer Satifaction, bahwasannya mutu dan/ kualitas layanan yang
diperuntukkan secara publik, maka yang menilai dan mengamati adalah publik penggunanya itu sendiri
berdasarkan persepsi kepuasannya. Maka dalam hal pertumbuhan mutu dibutuhkan umpan balik secara
berproses salah satunya melalui pembuatan kotak sarana layanan pengaduan publik.
4. Desain dan Teknis

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
Area lokasi yang ditargetkan peruntukan kotak saran secara teknis penting ditempatkan sesuai
dengan fungsinya. Adapun beberapa target lokasi penempatannya memenuhi asumsi berikut ini.
a. Terbuka
Penempatan lokasi kotak saran mengingat fungsinya untuk keperluan publik, maka perlu
ditempatkan di area terbuka yang mudah dilihat dan/terlihat oleh pengunjung sehingga
memanfaatkannya
b. Strategis
Area kotak saran hendaknya ditempatkan di tempat strategis, dalam arti yang terjangkau oleh
pengunjung, sehingga mudah mendekatinya, salah satunya berada di kawasan ramai pengunjung/area
tunggu
c. Interaktif
Kotak saran hendaknya ditata secara interaktif selain halnya mengisi saran dan kritik
pengaduan, juga disediakan pamflet-pamflet informasi layanan, brosur kesehatan dan penyakit,
informasi biaya, kelas perawatan, dan lainya, sehingga pengunjung dapat mengambil manfaat secara
seimbang dengan saran yang telah ia berikan.
d. Etis
Letak kotak saran hendaknya sesuai prosedur dan etika pelayanan, dimana ditempatkan on
publik/khalayak ramai, dan tidak ditempatkan pada area khusus yang tidak memungkinkan pasien
pengguna memanfaatkannya, seperti ruang perawatan, IGD, ruang operasi dan ruang khusus lainnya,
karena selain pasien tidak memungkinkan memanfaatkannya, dikhawatirkan dapat mengganggu
kinerja petugas.
6 Kunjungan
Kapolres
Majalengka
Pengawasan
pengendalian
keamanan
selama pilkada
Maret 2018
Kantor Ylbk
Majalengka
Amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1) bahwa
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen; 2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks hukum adminsitratif, maka konsumen merupakan
bagian individu warga Negara yang menerima manfaat jasa maupun barang, termasuk jasa pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diantaranya dalam konteks ini yaitu konsumen pemilih terhadap
penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Sehubungan dengan hal tersebut Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen (ylbk) Majalengka
merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-
Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan
konsumen (Pasal 1 ayat 9). Dalam memfungsingkan kelembagaan yang proaktif sebagaimana ayat tersebut,
Kegiatan kunjungan
dipimpin oleh
Kapolres Majalengka
dihadiri oleh personal
angggota ylbk
Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
ylbk majalengka turut berperan serta secara aktif memperjuangkan hak-hak dan kewajiban konsumen pemilih
dalam aspek politik secara murni tanpa adanya keterikatan politik praktis secara independent.
Implementasi yang dikembangkan yaitu menyangkut pengaduan konsumen pemilih berbasis
masyarakat dan perlindungannya secara hukum terhadap penyelenggaraan public dalam kegiatan pemilu
sesuai perundang-undangan konsumen dan undang-undang pemilu yang diantaranya meliputi:
1) Kepuasan konsumen pemilih dan/ pengguna hak pilih terhadap pemilu yang diselenggarakan
secara non diskriminatif
2) Kenyamanan konsumen pemilih terhadap fasilitas /infrastruktur maupun media penyelenggaraan
pemilu
3) Keramahan petugas personalia/individu penyelenggara pemilu terhadap konsumen pemilih
masyarakat
4) Kelengkapan atribut pemilu yang sah terhadap penyandang disabilitas secara layak
Hasil diharapkan dalam mengawasi informasi ini disampaikan sebagai sumbangsih dukungan moril
lembaga basis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang kondusif secara tertib, aman dan nyaman.
7 Pengawasan
Produk Makanan
Tidak Layak
Konsumsi
April 2018
Jenis Produk : Makarel
Sasaran Target : Pasar Modern dan Tradisional
Strategi : Sidak
Aktualiasi :
Kejadian baru-baru ini yang beredar mengenai adanya temuan “Produk Ikan dalam Kemasan Kaleng yang
mengandung Cacing Pita”, maka dengan ini Pihak lembaga konsumen ylbk Majalengka mengkonfirmasikan
atas status pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dinas dan/ instansi terkait. Mengingat proses
pendistribusian produk tersebut dirasakan membahayakan terutama terhadap keselamatan pengguna
konsumen masyarakat.
Hasil : tertangani barang beredar tidak diperjualbelikan
Sidak mandiri
8 Hari Konsumen
Nasional di
Kabupaten
Majalengka
Bulan April 2018
1. Peringatan Harkonas
a. Publikasi hari konsumen nasional melalui pemasangan spanduk konsumen pada beberapa titik
strategis di wilayah area Kabupaten Majalengka
b. Publikasi konsumen pada beberapa unit layanan produk/jasa melalui banner
c. Media layanan edukasi konsumen melalui pembagian sticker konsumen
d. Pemberian bantuan dana sosial konsumen kategori fakir miskin & anak terlantar
2. Sosialisasi Konsumen
a. Perlengkapan atribut personal lembaga konsumen meliputi baju seragam, kaos, dan topi konsumen
b. Identitas tag name legalitas personal penyelenggara
Fokus Kegiatan :
Pembinaan Pelaku
Usaha Terhadap
Momentum
Harkonas dalam
mengaktualitakan
Gerakan
Perlindungan
Konsumen

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
c. Campaign Consumen; edukasi dan publikasi secara langsung terhadap konsumen melalui informasi
muatan konsumen on the street.
3. Layanan Pengaduan
a. Kelengkapan kesekretariatan dan ATK bahan format draft layanan pengaduan langsung
b. Proses input layanan pengaduan langsung edisi Harkonas, mediasi dan eksekusi
c. Aktualisasi survey konsumen melalui investigasi dan / sidak langsung terhadap poin area spesifik;
Elpiji, Air Minum Isi Ulang, RS, Pasar/market & Kawasan Pariwisata
Diselenggarakan
oleh Ylbk
Majalengka dengan
mitra kerjasama para
pelaku usaha
9 Survei Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
RSUD
Majalengka
Tahun 2018
Bulan Mei-Juli
2018
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Kesehatan RSUD Majalengka Kabupaten
Majalengka Tahun 2018
Hasil yang diperoleh :
1. Karakteristik masyarakat pengguna pelayanan kesehatan di RSUD Majalengka tahun 2018 menurut jenis
kelamin lebih dari setengahnya perempuan (54,6%), usia paling besar rentang usia 35-49 tahun (36,0%),
pendidikan paling besar berpendidikan SMA (40,8), pekerjaan paling besar kategori pekerjaan lain-lain
(41,5%)
2. Mutu pelayanan di RSUD Majalengka tahun 2018 lebih dari setengahnya menyatakan mutu pelayanan
baik (B) (61,7%), kurang baik (C) (34.6%), dan sangat baik (A) (3,7%)
3. Kumulatif Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan di RSUD Majalengka tahun 2018 sebesar 78,79
(rentang 76,61-88,30) kategori mutu B dengan tingkat kinerja Baik. Unsur pelayanan kategori kurang (C)
yaitu waktu (74,65), dan perilaku (74,23), sedangkan unsur lainnya dalam kategori baik (B) meliputi
persyaratan (78.37), prosedur (78.30), biaya/tarif (76.88), produk layanan (80.64), kompetensi pelaksana
(81.30), penanganan pengaduan (80.52), dan palinggi yaitu sarana prasarana (84.89).
4. Komposit Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit layanan kesehatan di RSUD Majalengka Tahun 2018
secara keseluruhan dalam rentang kategori kinerja pelayanan yang baik (B). IKM terendah Intalasi Rawat
Inap (77,36) dan Instalasi Rawat Jalan (77,4) dengan nilai di bawah standar IKM kumulatif (78,79). IKM
HCU (80,1), Hemodialisa (78,62), Rehabilitasi Medik (79,52), IGD (79,55), Laboratorium (79,44),
Radiologi (80,99), Farmasi (79,69) dan tertinggi IKM Perinatologi (81,56).
5. Mutu pelayanan di RSUD Majalengka Tahun 2018 menurut karakteristik jenis kelamin lebih tinggi
kepuasannya pada responden laki-laki (79.08), usia lebih tinggi pada usia < 20 tahun (79.78), pendidikan
lebih tinggi pada lulusan S2 (80,63), pekerjaan lebih tinggi pada POLRI (81,94).
6. Tidak ada hubungan antara karakteristik masyarakat menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan
pekerjaan dengan mutu IKM secara signifikan.
7. Ada hubungan antara unsur-unsur kepuasan masyarakat dengan indeks kepuasan masyarakat sebagai
kontrol diperoleh korelasi prioritas tertinggi yaitu unsur persyaratan lebih besar dipengaruhi sarana
prasarana (5,2%), prosedur dipengaruhi sarana prasarana (5,1%), waktu dipengaruhi sarana prasarana
Kerjasama
Pelaksanaan SKM
RSUD Majalengka
oleh YLBK
Majalengka
Hasil : Laporan SKM
diserahkan kepada
pihak Litbang RSUD
Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
(4,1%), biaya dipengaruhi kompetensi (4,9%), produk dipengaruhi pengaduan (4,3%), kompetensi
dipengaruhi biaya/tarif (4,9%), perilaku paling dipengaruhi prosedur (1,9%), pengaduan dipengaruhi
produk (4,3%), dan sarana prasarana dipengaruhi biaya/tarif (6,6%) .
Upaya Pemberian Saran Konsumen yang diajukan :
1. Menjaga kualitas kinerja layanan rumah sakit untuk meningkatkan unsur waktu penyelesaian sesuai
standar maupun perilaku pelaksana pemberi layanan secara komprehensif
2. Memperbaiki kinerja layanan instalasi rawat inap maupun instalasi rawat jalan terkait unsur waktu
penyelesaian secara tepat, unsur pembiayaan yang lebih transparan, dan perilaku pelaksana yang lebih
baik lagi
3. Memperbaharui unit kerja layanan terkait dengan sarana peralatan medis yang lebih memadai dan
terkalibrasi guna pencapaian prosedur yang efektif dan waktu yang lebih efisien.
4. Mengintegrasikan kinerja layanan antar unit yang berhubungan secara sinergis dalam menjamin kualitas
pelayanan sesuai sistem yang berlaku
5. Menstimulasi respon positif masyarakat terhadap keterjangkauan akses sarana prasarana yang memadai
melalui dukungan perilaku pelaksana yang lebih produktif.
6. Menetapkan strategi berkelanjutan secara periodik dengan berbagai alternatif terbaik sesuai dengan
kondisi publik meliputi persepsi, pemahaman, opini maupun isu-isu yang berkembang.
10 Survei Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
RSUD
Majalengka
Tahun 2018
Bulan Juli –
September 2018
Indeks Kepuasan Pasien terhadap Keramahan Petugas dan Tingkat Kepuasan Staf terhadap
Kenyamanan Tempat Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres Kabupaten Majalengka
Tahun 2018
Hasil yang diperoleh :
1. Indeks kepuasan pasien terhadap keramahan petugas
a. Karakteristik pasien kelompok terbesar pada umur 35-49 tahun (33,7%), jenis kelamin perempuan
(50,1%), lulusan pendidikan menengah atas (41,8%), bekerja (74,7%), dan menggunakan akses BPJS
(81,4%)
b. Indeks kepuasan pasien terhadap keramahan petugas menurut unit pelayanan paling baik di IGD
(83,60), paling rendah di IRJ (77,17) dan Farmasi (77,81), sedangkan unit lainnya; Rehabilitasi
Medik (81,87), Radiologi (81,04), IRI (80,93), dan Laboratorium (80.23) dalam kategori Baik.
c. Total indeks kepuasan pasien terhadap keramahan petugas sebagai standar sebesar 79,49 (B) dengan
kinerja pelayanan kategori Baik. Unsur yang memenuhi standar meliputi Semangat (81,95), Sabar
(81,01), Sopan (79,95), Salam (79,89), Senyum (79,83), Sapa (79,50), Santun (78,82), sedangkan
Sah/Disiplin (74,97) belum memenuhi standar dengan kriteria Kurang Baik.
d. Rata-rata indeks kepuasan menurut karakteristik umur lebih puas pada kelompok 35-49 tahun,
menurut jenis kelamin lebih puas pada perempuan, menurut pendidikan lebih puas pada lulusan
Kerjasama
Pelaksanaan SKM
RSUD Cideres oleh
YLBK Majalengka
Hasil : Laporan SKM
diserahkan kepada
pihak Litbang RSUD
Cideres

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
Pendidikan Tinggi (PT), menurut pekerjaan lebih puas pada yang bekerja, dan menurut akses
pelayanan lebih puas pada pengguna BPJS.
2. Indeks kepuasan staf terhadap kenyamana tempat kerja
a. Tingkat kepuasan staf terhadap kenyamanan tempat kerja di RSUD Cideres Tahun 2018 lebih dari
setengahnya kurang baik (74,3%).
b. Indeks kepuasan staf terhadap kenyamanan tempat kerja menurut ruang tertinggi di Perlitbang
(82,25) dengan kriteria Baik, sedangkan terendah di fasilitas ruang Galatik (59,12) kriteria Tidak
Baik.
c. Indeks kepuasan staf berdasarkan unsur; 1) kecepatan, tertinggi di IPSRS (82,22) kategori Baik,
terendah di Galatik (57,64) kriteria Tidak Baik, 2) ketepatan tertinggi di Operator Mesin Produksi
(89,38) kriteria Sangat Baik, terendah di Galatik (53,13) kriteria Tidak Baik, dan 3) kenyamanan,
tertinggi di Perlitbang (86,22) kategori Baik, terendah di CSSD (59,69) kriteria Tidak Baik.
d. Total indeks kepuasan staf terhadap kenyaman tempat kerja sebagai standar 73,02 (C) dengan kinerja
unit pelayanan kategori Kurang Baik, diantaranya unsur kecepatan (73,08), ketepatan (73,28), dan
kenyamanan (72,70).
e. Hubungan unsur kecepatan dan kenyamanan (r -0,613) memiliki korelasi negatif secara signifikan (p
value 0,000 < 0,05), hubungan ketepatan dan kenyamanan (r -0,617) memiliki korelasi negatif secara
signifikan (p value 0,000 < 0,05), dan hubungan kecepatan dan ketepatan (r -0,244) dengan korelasi
tidak signifikan (p value 0,116 > 0,05).
Pemberian Saran konsumen :
1. Bagi Pemerintah Daerah
Guna meningkatkan pengembangan kualitas pelayanan Rumah Sakit yang unggul sebagai
andalan masyarakat di Kabupaten Majalengka maka diperlukan dukungan diantaranya melalui :
a. Perencanaan strategi sektor kesehatan dengan sektor lainnya secara integrasi dalam mempersiapkan
rintisan aktualisasi SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah.
b. Mengorganisasikan kembali sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang kompeten di
bidangnya sekaligus alokasi sumber daya sarana prasarana yang mendukung terhadap arah konsep
pelayanan unggul
c. Mengkoordinasikan elemen sektor pelayanan kesehatan, institusi, kelembagaan dan stakeholder
lainnya secara sinergis dalam mengaktualisasikan program kesehatan secara positif
d. Kontinuitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang integratif secara
berkesinambungan sesuai arah dan harapan konsumen
2. Bagi Pihak Rumah Sakit
Dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan rumah sakit sesuai acuan diantaranya dapat

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
diupayakan beberapa masukan agar:
a. Merencanakan kembali dan mensinergikan arah haluan manajemen pelayanan seiring dengan
bergulirnya SDGs
b. Mengembangkan pengelolaan manajemen sumberdaya manusia yang unggul dengan softskill dan
hardskill karyawan secara kompetitif pada setiap unit pelayanan
c. Menyeimbangkan kondisi pembaharuan infrastruktur sarana dan prasarana dengan anggaran
pemeliharaan berkelanjutan yang efektif dan efisien, demi loyalitas kepuasan dan kenyamanan
masyarakat
d. Menambah perangkat/peralatan baru sesuai kemajuan teknologi yang dibutuhkan dalam
memberdayakan perangkat cadangan, ataupun mengganti perangkat sesuai standar.
e. Mengelola manajemen informasi dan publikasi layanan kesehatan secara terbuka untuk memperoleh
citra pengakuan dan dukungan publik dalam menentukan arah kebijakan strategis yang handal secara
berkelanjutan.
f. Mengembangkan tindak lanjut arah eksplorasi melalui riset pelayanan prima sebagai dasar
pertimbangan publik terhadap keunggulan-keunggulan rumah sakit.
3. Bagi Petugas
Sebagai fungsi pelayanan masyarakat dalam sektor kesehatan, maka dibutuhkan kinerja yang
terpercaya, diantaranya dapat diupayakan beberapa masukan agar:
a. Mengembangkan kompetensi diri secara behavioral termasuk kedisiplinan kerja dalam meningkatkan
loyalitas konsumen
b. Meningkatkan harmonisasi kerja tim dalam membentuk mekanisme kerja dengan unit pelayanan
secara solid.
c. Mengembangkan fungsi pemanfaatan alat dan sarana untuk kenyamanan kerja secara efektif dan
efisien.
d. Lebih melayani pasien dengan mengutamakan rasa humaniora yang tinggi sesuai dengan norma dan
nilai budaya keramahtamahan masyarakat tanpa adanya diskriminatif.
4. Bagi Masyarakat Pasien
a. Turut serta berpartisipasi secara aktif dengan memberdayakan rumah sakit yang ada di Kabupaten
Majalengka.
b. Menggunakan pelayanan rumah sakit secara teknis dengan mengikuti prosedur tahapan-tahapan
pelayanan yang ada.
c. Meningkatkan kesadaran dan respon positif terhadap kinerja rumah sakit sebagai basis pelayanan
kesehatan milik masyarakat.
d. Ikut memelihara kebersihan, ketertiban dan kenyamanan rumah sakit dalam menciptakan suasana

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
yang nyaman dan tidak merokok di area.yang telah ditentukan.
e. Memanfaatkan fasilitas dan ruang pengaduan yang disediakan untuk memperoleh kejelasan
mengenai informasi pelayanan
11 Pertemuan
Konsumen
terhadap
Rencana
Pekerjaan
Rehabilitasi
Jembatan Sungai
Cimanuk
Majalengka Jalan
Provinsi Jawa
Barat
10 Juli 2018
Dasar Hukum : Pasal 2 UUPK No 8/1999
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum
Terkait dengan rencana proyek rehabilitas jembatan Cimanuk perlu memperhatikan hak-hak konsumen :
Pasal 4 Hak konsumen Maka dengan perbaikan jembatan jalan provinsi hendaknya mengutamakan:
 Kenyamanan
Bagaimana pengguna jalan nyaman;
- Adanya pengaturan buka tutup yang wajar dalam mempercepat waktu akses perjalanan pengguna
jalan
- Adanya petugas pengatur lalu lintas yang terampil dan ramah
- Bersihnya dari upaya pungutan liar (pa ogah)
- Kenyamanan atas pedagang asongan yang menjajakan dagangannya tidak secara tertib, dll.
 Keamanan
Bagaimana pengguna jalan aman saat melintas perbaikan;
- Adanya jalur jembatan alternatif yang memadai untuk dilalui
- Adanya jalur lain sebagai alternatif yang direkomendasikan
- Adanya petugas derek/dorong bila mungkin dimana ada kendaraan mogok saat antrian mencegah
uraian kemacetan
- Adanya petugas jaga dalam menghindari pencoleng/bajing luncat saat uraian panjang terutama di
malam hari, dll.
 Keselamatan
Bagaimana pengguna jalan selamat;
- Informasikan sabuk pengaman supir dan penumpang ataupun sabuk/ikatan ring angkutan barang
- Adanya rambu-rambu jalan standar pekerjaan dan aksesori pekerjaan jalan: Traffic light seperti
Lampu sirine buka tutup kendaraan termasuk petugas lalin
- Lampu penerangan berantai sepanjang lebar pekerjaan untuk penerangan malam hari dan ataupun
lampu tembak untuk area pijakan yang bergelombang
- Adanya sortir kendaraan yang laik oleh petugas di dua persimpangan sebelum memasuki lokasi
perbaikan jembatan dan mengalihkan yang tidak laik seperti kontainer bobot berat untuk dialihkan di
simpang menuju jalur alternatif oleh petugas (seperti arah barat : cijelag ke arah cikamurang dan/
timur lampu merah kadipaten ke arah karang sambung), disertai petunjuk arah sepanjnag lintasan
Rapat Pertemuan
Dipimpin oleh Ka
Dishub Majalengka
dihadiri oleh ylbk
Majalengka, BMCK
dan lainnya

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
alternatif tersebut sehingga pengendara tak kenal tidak tersesat, dll.
 Pilihan
Perlunya jalur-jalur lain jalan pilihan sebagai alternatif, terutama
- Menghindari kemacetan yang mengular manakala arus kendaraan meningkat di hari-hari tertentu
seperti Jumat Sabtu Minggu
- Memberi hak bagi pengguna yang tidak ingin melintasi lokasi karena mungkin berbahaya, ataupun
takut macet karena sedang bersegera
- Sebagai alternatif bagi kendaraan lain yang diluar standar tidak laik melintasi jembatan yang direhab
seperti bobot kendaraan terlalu berat ataupun angkutan barang terlalu meninggi, dll.
 Informasi
Adanya informasi pekerjaan dan jalur alternatif sebelum projek berlangsung minimal seminggu sebelum
pekerjaan di media massa, medsos yang diketahui publik atau media langsung (baligho) di sekitar lokasi
antara sebelum dan sesudah lokasi pekerjaan dalam mengurangi komplain, dll.
 Pendapat dan keluhan
Perlunya respon petugas lalin maupun keamanan yang tanggap atas informasi pengendara terkait kondisi
Lalin untuk mengantisipasi hambatan kelancaran arus lalin, seperti seorang supir melihat ada kendaraan
mogok di sebelah depan sehingga antrian mengulart, maka petugas segera merespon, dll.
 Advokasi, perlindungan
Adanya komitmen atas jaminan dampak negatif pekerjaan (seperti kecelakaan, dll) bagi pengendara
dalam ruang lingkup jasa raharja ataupun pembebanan lainnya stakeholder pekerjaan bagi khalayak
pengendara dengan ganti rughi yang sesuai
 Pembinaan
Perlunya pengawas edukasi melalui corong mikrofon ataupun melalui rekaman audio yang
diperdengarkan mengenai panduan keamanan lalu lintas dalam perbaikan jembatan
 Perlakuan tidak diskriminatif;
Memperlakukan hak-hak sama dalam antrian sesuai hak pengendara
Kecuali terobosan arus Ambulance gawat darurat untuk keperluan medis pasien, (siapakah yang hendak
bertanggung jawab manakala pasien mati di ambulance yang terjebak macet di antrian lokasi?). untuk itu
perlu formasi rekayasa lalin oleh pengatur yang siap siaga setiap saat
 Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
Adanya kebijakan tertentu terhadap pengguna jalan yang dirugikan saat melintas dampak pekerjaan
melalui kompesasi yang tepat, seperti ban bocor menginjak paku, ban amblas untuk diderek, dan hal
lainnya dari terkecil sampai besar yang tidak hanya kerugian pengendara tetapi juga kemacetan. Sebagai
antisipasi Contoh : perlu adanya Team Montir, Tim Derek/Dorong dan lainnya.

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
12 Hari Pelangggan
Nasional
September 2018
Kantor YLBK
Majalengka
Kunjungan dan Pertemuan antara pihak PLN dengan YLBK Majalengka
Secara inti membangun keimtraan dan kerjasama atas dukungan di Hari Pelanggan Nasional antara PLN
Cabang Majalengka dengan pihak ylbk atas komitmen mengupayakan Listrik bagian dari masyarakat.
Kegiatan ylbk
bersama dengan PLN
Cabang Majalengka
13 Sidak Pasar
Jelang
Ramadhan 1439
H
Pasar Cigasong
Majalengka
Sosialisasi, monitoring dan pengawasan atas kualitas produk sembilan bahan pokok dan ketersediaannya di
bulan Ramadhan dan ideul fitri serta stabilisasi kondisi harga berikut pemberian edukasi kepada para pelaku
usaha pasar
Kegiatan sidak oleh
YLBK Majalengka
bersama Koperasi
Pasar Cigasong
14 Pengawasan KIR
dalam
Keselamatan
Konsumen
Pengendara
September 2018
Kantor Dishub
Ruang lingkup konsumen sebagiannya tidak hanya meliputi produk, tetapi juga jasa pelayanan.
Terkait dengan jasa sektor akomodasi dan trasportasi umum, hak-hak dan kewajiban konsumen maupun
pelaku usaha patut diperhatikan dikarenakan bagian dari kebutuhan kepentingan publik. Dalam hal ini salah
satunya menyangkut keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap pemanfaatan akomodasi dan
transportasi umum. Sebagaimana berlandaskan UUPK Pasal 2 bahwa Perlindungan konsumen berasaskan
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Memetakan kejadian akhir-akhir ini secara nasional sepanjang awal tahun 2018, kerap terjadi laka
lantas angkutan udara, laut maupun darat dalam pemberitaan media massa yang menyebabkan petaka korban
pengguna yang patut diperhitungkan. Sebagai barometer awal keselamatan pengguna akomodasi dan
transportasi umum salah satunya bertitik tolak dari standar laik jalan melalui KIR sebagai antisipasi
menghindari kecelakaan dalam menjamin keselamatan pengguna, selain diakibatkan human error dan
ataupun faktor alam.
Mencermati hal tersebut, lembaga konsumen (ylbk) Majalengka dalam kedudukannya sebagai mitra
mendukung sepenuhnya berbagai upaya yang diimplementasikan Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka, terutama hal-hal menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen pengguna akomodasi dan
transportasi umum, diantaranya :
1. Melakukan evaluasi kembali terhadap hasil kinerja pelayanan KIR
2. Pembinaan kesadaran pentingnya KIR terhadap para pemilik/pengusaha akomodasi dan
transportasi melalui sosialisasi kemudahan KIR
3. Membangun kemitraan dengan lembaga akomodasi dan transportasi umum dalam menciptakan
komitmen terjaminnnya keselamatan dan keamanan konsumen sesuai standar
Kerjasma Ylbk
Majalengka bersama
dengan Dishub
Majalengka

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
15 Pertemuan ylbk
dengan siaga
bencana BPBD
Majalengka
September 2018
Usulan Media Plang di Titik Area Rawan Bencana (BPBD)
Masyarakat merupakan bagian dari konsumen yang tidak hanya meliputi sektor produk dan jasa,
tetapi juga ruang lingkup hidup dan penghidupannya dengan alam sekitar. Demikian halnya dengan
masyarakat Majalengka, sebagiannya bertumpu hidup secara ekonomi pada sektor agraris; bertani, berladang
dan berkebun. Mengingat kawasan yang dikaruniakan Ilahi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi
perbukitan, ngarai dan lereng gunung yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara produktif.
Mengamati kondisi alam di Kabupaten Majalengka, beberapa kawasan tergolong rawan yang suatu
saat dapat terjadi bencana, yang tidak hanya di musim kemarau tetapi juga di musim penghujan. Kerawanan
ini bila terjadi bencana, tidak hanya meningkatkan indeks resiko yang merugikan mata pencaharian
masyarakat secara ekonomi saja, tetapi juga yang paling utama yaitu terancamnya keselamatan jiwa.
Menyikapi hal tersebut di atas sebagai bentuk perlindungan konsumen, maka perlu dilakukannya
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
(UUPK No 8/1999, Pasal 1 ayat 1). Bahwasannya bentuk upaya perlindungan konsumen salah satunya dalam
penanggulangan bencana tidak hanya merespon setelah kejadian, melainkan menyiapkan sedini mungkin
dengan sumber daya yang ada dalam memperhitungkan kewaspadaan untuk mengantisipasinya.
Salah satu bentuk upaya yang diinisiasikan lembaga konsumen (ylbk) Majalengka kepada BPBD
Kabupaten Majalengka adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Pasal 3 ayat 4), salah
satunya terkait tanggap bencana. Dalam hal ini mengupayakan pengadaan fasilitas informasi sedekat
mungkin di titik area rawan bencana yang terbaca oleh masyarakat (seperti plang). Sehingga pesan informasi
kategori kerawanan di area tersebut dapat tersampaikan untuk dipahami dalam meningkatkan kewaspadaan
masyarakat
Hasil : Tercapai
Kerjasama ylbk
dengan BPBD
Majalengka
16 Pananganan
kompensasi
kerugian
konsumen atas
kasus SPBU
Cicadas
16 Oktober 2018
Majalengka (Senin, 15/10/18) yang diketahui telah melakukan penjualan bahan bakar jenis pertalite
yang tercampur solar, sejak pengisian tank hari Jum’at pukul 09.00 tanggal 12 Oktober 2018 telah
menyebabkan banyak kerugian konsumen.
Perbuatan tersebut menurut undang-undang perlindungan kosumen, bahwa konsumen berhak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 (8)). Sedangkan pelaku usaha
berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (pasal 7 (f)).
SPBU 34-45415 Cicadas secara fakta telah melanggar Pasal 8 (1) a dan e. Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. tidak sesuai dengan
Upaya pengawasan
atas ganti rugi
terhadap konsumen
oleh pihak SPBU
bersama dengan
Dinas Perdagangan
Kabupate Majalengka
Laporan hasil :
ditembuskan kepada
Indag Jabar

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
Secara hukum dalam pasal 8 (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Tanggung jawab
pelaku usaha sebagaimana Pasal 19:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Dalam kasus SPBU 34-45415 Cicadas, kerugian konsumen murni akibat kesalahan produsen atas
penujualan bahan bakar jenis pertalite yang tercampur solar sejak pengisian tank hari Jum’at pukul 09.00
tanggal 12 Oktober 2018. Proses ganti rugi terhadap konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha sebagai
tanggungjawabnya. Namun bilamana kasus tersebut mengandung unsur kesalahan pelaku usaha, maka secara
hukum proses ganti rugi tidak dapat meghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana.
Sanksi Pidana konsumen atas pelaku usaha ditindak dalam Pasal 61 Penuntutan pidana dapat
dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
Mengingat SPBU merupakan sektor usaha yang esensi dan vital bagi kebutuhan masyarakat, maka dengan
memperhatikan kasus tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi yang dinamis, maka diharapkan adanya

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
upaya penegakan hukum dengan tindakan yang tepat atas pelaku usaha SPBU 34-45415 Cicadas sesuai
dengan hukum dan perundang-undangan
Kasus tertangani SPBU melakukan kompensasi yang sesuai
17 Kegiatan
Sosialisasi
Perlindungan
Konsumen
September 2018
Kantor Kokardan
Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Konsumen, ylbk berkesempatan menjadi narasumber terkait dengan
peran dan upaya LPKSM terhadap para pelaku usaha dalam persepsi konsumen di Kabupaten Majalengka
Kegiatan dipimpina oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengak bersama dengan ylbk yang dihadiri oleh
para pelaku usaha kecil dan menengah
Kegiatan dipimpin
Dians Perdagangan
Majalengka
18 Kegiatan Audien
Pengawasan
Layanan Samsat
Desember 2018
Pelayanan publik merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang memiliki peranan penting terhadap
keberlangsungan program secara kondusif. Realisasi pelayanan publik haruslah selaras dengan tujuan
perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum (UUPK No 8/1999, Pasal 2).
Memperhatikan kondisi implementasi program Samsat Keliling akhir-akhir ini, dinilai masih kurang
teratur. Hal ini sebagai akibat kurang efektif dan kurang efisiennya ruang gerak mobil Samsat Keliling yang
terbatas secara kompetensi. Hal ini berdampak kinerja Samsat Keliling belum optimal sesuai dengan harapan
konsumen. Beberapa hal perbaikan yang teramati dari hasil evaluasi konsumen diharapkan agar :
1. Penempatan Samsat keliling yang lebih representatif untuk meningkatkan produktivitas layanan: a)
Berada di Zona Strategis yang terjangkau dan diketahui publik, b) Penempatan yang mengindahkan
peraturan dan tata tertib lalu lintas
2. Tenaga kompetensi pelaksana ramah customers, didukung dengan prosedur pengurusan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif
3. Kelengkapan fasilitas area yang layak dan memadai, nyaman dan aman bagi konsumen
4. Meningkatkan sinergitas mitra kerjasama dengan stakeholders terkait dalam pelaksanaan efektivitas
layanan Samsat Keliling
Kegiatan dipimpinan
oleh Kasamsat
Majalengka bersama
dengan ylbk
Majalengka, jasa
raharja, kepolisian,
dan dispenda
Majalengka
19 Pembuatan
Kajian
Konsumen
terhadap
Perencanaan
Pengembangan
AKSES FASILITAS KESEHATAN RSUD MAJALENGKA DAN PRODUKTIVITASNYA
TERHADAP ZONA AREA YANG MEMPENGARUHINYA DALAM SINKRONISASI
KETERJANGKAUAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BERKELANJUTAN
A. Dasar Pemikiran
Rumah sakit merupakan salah satu pusat layanan kesehatan secara esensial sebagai bagian dari
kebutuhan masyarakat. Fasilitas kesehatan rumah sakit terkait dengan pemenuhan kebutuhan perawatan
Pemenuhan
Permintaan RSUD
Majalengka terhadap
Persepsi Konsumen
dalam
pengembangannya

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
RSUD
Majalengka
20 Desember
2018
dan pengobatan secara strategis merupakan pusat layanan yang sering dikunjungi konsumen masyarakat,
sehingga memerlukan area yang kondusif dengan infrastruktur yang memadai sesuai standar.
Keberadaan RSUD Majalengka yang terletak di Jalan Kesehatan Kecamatan Majalengka Wetan
tergolong memiliki fungsi strategis yang letaknya terjangkau berada di pusat keramaian kota. Seiring
dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, maka produktivitas layanan
RSUD Majalengka dalam menangani pasien dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini sebagai asumsi
dasar upaya pengembangan zona rumah sakit melalui pembangunan konstruksi bangunan kesehatan baru
dengan gerbang utama selain di jalan kesehatan juga di jalan Pasir Malati Majalengka Wetan.
Kondisi riil sekarang di zona bangunan baru RSUD Majalengka Jalan Pasir Malati dinilai belum
terimplementasi secara strategis. Dikarenakan akses transportasi masuk menuju area tersebut memiliki
ruas jalan yang sempit. Sekarang saja lalu lalang pengguna Jalan pasir malati dan jalan tarikolotsemkain
meningkat dengan dibukanya jalan Lingkar Utara (Ringroad). Setelah terbangunnya RSUD di jalan Pasir
Malati jika tanpa adanya pengembangan tak akan sebanding dengan banyaknya pengunjung pasien
terutama yang mempergunakan kendaraan.
Dari aspek pengelolaan parkir RSUD Majalengka sekarang saja dianggap kurang memenuhi
kapasitas daya tampung kendaraan yang terparkir lahan parkir dan sisanya terdampar di jalanan yang
sering menimbulkan kemacetan. Maka perlu didukung kelayakan fasilitas parkir di area baru minimal
1500 kendaraan mobil dan motor per hari, yang terukur dari kendaraan pegawai sekitar sepertiganya,
para pengunjung pasien dan pengunjung besuk rumah sakit, dan sisanya tamu/pengunjung urusan kantor.
Selain itu yang tak kalah penting dalam menciptakan nuansa lingkungan yang hijau bagi pengobatan
dalam mendukung kebutuhan oksigen yang segar bagi perawatan dan pengobatan bebas dari polusi
diantaranya melalui pengelolaan limbah RS terstandar.
Realisasi pelayanan publik haruslah selaras dengan tujuan perlindungan konsumen yang
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum (UUPK No 8/1999, Pasal 2). Berkenaan dengan fungsi strategis RSUD Majalengka perlu
diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur yang layak. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
mengenai Aksesibilitas Untuk Jalur Transportasi dan Komunikasi diantaraya Lokasi harus mudah
dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah,
yaitu tersedia transportasi umum, pedestrian, jalur-jalur yang aksesibel untuk disabel. Demikian halnya
dalam Pasal 14 (1) Lahan bangunan Rumah Sakit harus dibatasi dengan pemagaran yang dilengkapi
dengan akses/pintu yang jelas.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kami tertarik melakukan kajian evaluasi strategi
pengembangan infrastruktur kebutuhan konsumen dalam Akses Fasilitas Kesehatan RSUD Majalengka
oleh YLBK
Majalengka
Hasil : berkas
diserahkan kepada
RSUD Majalengka,
dan pihak terkait
pengembangan

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
dan Produktivitasnya Terhadap Zona Area Yang Mempengaruhinya Dalam Sinkronisasi Keterjangkauan
Akses Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan
B. Identifikasi Strategi
Perlunya strategi penataan pembangunan terhadap pengembangan infrastruktur fasilitas
kesehatan RSUD Majalengka beserta komponen infrastruktur penunjang ketercapaian akses yang kuat
dan berdaya guna memiliki fungsi kebermanfaatan hasil yang berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan
akses keterjangkauan RSUD Majalengka dengan RSUD Cideres, RS Lainnya, Puskesmas, dan klinik-
klinik kesehatan di wilayah Kabupaten Majalengka.
C. Rumusan strategi
Hasil identifikasi terhadap realitas pengembangan gerbang masuk RSUD Majalengka terhadap
aksesibilitas umum meliputi;
1. Titik point gerbang masuk harus sudah diketahuinya informasi arah zona RSUD Majalengka :
a. Lampu merah Pasar Mambo
b. Lampu merah Ringroad Cikasarung Tarikolot
2. Titik point pengembangan akses jalan menuju zona :
a. Perempatan Jalan Pasir Malati sampai dengan
b. Perempatan Jalan Lampu merah Ringroad Cikasarung Tarikolot
3. Titik point kelengkapan pendukung akses jalan :
a. Jembatan Besar Pasir Malati dan jembatan kecil yang terkait akses jalan di sepanjangnya antara
jalan pasir malati sampai Ringroad
b. Trotoar pedestrian dan Drainase menuju sungai Cideres
c. Rambu-rambu lalu lintas
d. Penghijauan dan tata kota aksesoris jalan
D. Tujuan Strategi
Upaya pengembangan terhadap titik point akses infrastruktur dalam zona fasilitas kesehatan
RSUD Majalengka
1. Perbaikan dan Pelebaran ruas perempatan Jalan Pasir Malati
2. Pelebaran jalan Pasir Malati – Jalan Tarikolot – Perempatan Ringroad
3. Pembuatan Trotoar sepanjang jalan Pasir Malati – Jalan Tarikolot – Perempatan Ringroad
4. Penambahan dan Perbaikan Jembatan Sungai Cideres Pasir Malati dan jembatan di sepanjang jalan
Pasir Malati – Jalan Tarikolot – Perempatan Ringroad
5. Penerangan jalan umum sepanjang Pasir Malati – Jalan Tarikolot – Perempatan Ringroad

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
6. Peningkatan mutu trayek transportasi angkutan umum trayek Cigasong-Kadipaten via leuwikidang
7. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai peraturan
8. Pemasangan informasi di dua titik lampu merah pasar mambo dan lampu merah ringroad
E. Upaya Proyeksi Strategi Pengembangan
Proyeksi Rancangan Startegi Pekerjaan
Terkait Keterjangkauan Akses RSUD Majalengka dan Wilayah Sekitar
Objek Realitas Hambatan Target Pekerjaan Keunggulan Subjek
Perempatan
kurang memadai
rawan crash laka
lantas terhadap
kemiringan contur
jalan pasir malati
Perbaikan dan Pelebaran
ruas perempatan Jalan
Pasir Malati-jalan
Kehutanan-jalan
Kesehatan
Pengguna lebih
leluasa, tertib dan
aman
BMCK
Ruas jalan terlalu
kecil tak
sebanding dengan
kapasitas ramainya
kendaraan
Pelebaran jalan Pasir
Malati – Jalan Tarikolot
– Perempatan Ringroad
Akses ambulan
mudah dan cepat
BMCK
Banyaknya warga
masyarakat pejalan
kaki
Pembuatan Trotoar
sepanjang jalan Pasir
Malati – Jalan Tarikolot
– Perempatan Ringroad
Pejalan kaki
aman, nyaman dan
selamat
BMCK
Saat kendaraan
besar melintasi
jembatan,
seringkali
kendaraan kecil
menunggu atau
mundur kembali
karena kapasitas
ruas jembatan
kurang besar
Penambahan dan
Perbaikan Jembatan
Sungai Cideres Pasir
Malati dan jembatan
kecil di sepanjang jalan
Pasir Malati – Jalan
Tarikolot – Perempatan
Ringroad
Sesuai kapasitas
daya tampung
terstandar yang
aman
BMCK
Aksesibiltas
jalur
transportasi dan
komunikasi
Penerangan jalan Penerangan jalan umum Keamanan Dihub

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
umum kurang
memadai, gelap di
malam hari
sepanjang Pasir Malati –
Jalan Tarikolot –
Perempatan Ringroad
kenyamanan dan
keselamatan
pengguna
Kualitas
transportasi umum
kurang menarik,
lambat sehingga
pengguna kurang,
padaha;l
kedepannya
melintasi RS yang
dibutuhkan
masyarakat
Peningkatan mutu trayek
transportasi angkutan
umum trayek Cigasong-
Kadipaten via
leuwikidang
Kemudahan akses
keterjang-kauan
umum
Dishub
Rambu-rambu
sangat minim,
seharusnya
dioptimalkan
sesuai standar
kebutuhan
Pemasangan rambu-
rambu lalu lintas sesuai
peraturan
Sesuai standar
peraturan yang
berlaku
Dishub
Seringkali pasien
dan pengunjung
besuk tersesat di
jalur utama karena
kurangnya papan
arah informasi
menuju RS
Pemasangan informasi di
dua titik lampu merah
pasar mambo dan lampu
merah ringroad
Kejelasan arah
dan kepastian
sampai tujuan
RSUD
Mjl
Internalisasi
lingkungan RS
yang hijau dan
ramah lingkungan
Penanaman pohon
oksigen siang dan
malam hari seperti Pakis
dan lainnya
Kebutuhan hidup
sehat dan
keperluan
perawatan
unggulan
RSUD
MJl
Inovasi
Pengembangan
ke depan
Eksternalisasi
kemudahan akses
tambahan seiring
Pelebaran jalan dari
Ring Road menuju jalan
raya Provinsi
Kebutuhan
mobilisasi akses
rujukan antara
BMCK

NO
Nama Kegiatan,
Tanggal dan
Lokasi
Uraian Kegiatan
KETERANGAN
KEGIATAN
dengan
pengembangan
kota
fasilitas kesehatan
F. Ralitas Kendala Kedepannya
Permasalahan-permasalahan realisasi strategis pengembangdan dalam mengendalikan dan
meminimalkan hambatan pelaksanaan meliputi
1. Proses upaya pembebasan lahan peruntukkan pelebaran jalan yang dibutuhkan dapat disiasati dengan
upaya kerjasama dan koordinasi dengan aparatur kecamatan dan perangkat desa terkait
2. Pemindahan tata letak tiang listrik, tiang telepon, PDAM dan komponen yang melekat lainnya dapat
disiasati dengan statkeholders terkait
Kegiatan-Kegiatan Rutin :
1. Penanganan dan Pengaduan Konsumen Pasien Rumah Sakit dan Puskesmas
2. Penanganan dan Pengaduan Konsumen Leasing
3. Penanganan dan Pengaduan atas Konsumen Nasabah Perbankan
4. Penanganan dan Pengaduan Pelanggan Listrik
5. Penanganan dan Pengaduan Pelanggan PDAM

LPK-ylbk 2018.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to LPK-ylbk 2018.pdf

Similar to LPK-ylbk 2018.pdf (20)

More from Mohammad Shafari

More from Mohammad Shafari (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

LPK-ylbk 2018.pdf