IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyartan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable"
Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.
Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).
Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan endorsement.
Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang
Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyartan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable"
Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.
Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).
Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan endorsement.
Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang
Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri
Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutanCIFOR-ICRAF
Presented by R. Azis Hidayat, Head of Plantation Affairs (GAPKI - Indonesian Palm Oil Association) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutanCIFOR-ICRAF
Presented by R. Azis Hidayat, Head of Plantation Affairs (GAPKI - Indonesian Palm Oil Association) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
Probis PSR Baru.pptx
1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Program Peremajaan Kebun Sawit Rakyat
Januari 2022
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id 2
DASAR PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPKS
PELAKSANAAN KEGIATAN PPKS PELAKSANAAN LAYANAN BLU BPDPKS
1. Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
3. Perpres 61 Tahun 2015 jo. Perpres 24 Tahun 2016 jo. Perpres 66 Tahun
2018 tentang Penghimpunan dan Peng-gunaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit.
4. PMK No. 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
5. Permentan No. 7 Tahun 2019 Jo Permentan No. 15 Tahun 2020
Tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan,
Peremajaan, Serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Kepdirjenbun No. 202 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan
BPDPKS.
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tauhn 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU
1. PMK No. 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS
2. Perdirut BPDPKS Nomor 7 Tahun 2019 Jo Perdirut Nomor 8 Tahun 2020 Jo Perdirut Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran
dan Penggunaan Dana Peremajaan.
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id 3
PROSES BISNIS PENYALURAN DANA PERMAJAAN SAWIT
RAKYAT
1 3
ProsesVerifikasi Persyaratan
5
Proses
Pencairan
Dana Peremajaan
Kelembagaan
Tani BPDPKS
TimTerintegrasi Ditjen
Perkebunan
Proses
Pencairan Dana
Rekomendasi
Teknis
Pengajuan usulan
PSR sesuai
Persyaratan
ProsesVerifikasi
Administrasi
dan Lapangan
ProsesVerifikasi
TimTerintegrasi
Dinas
Perkebunan
Kabupaten/P
rovinsi
2 4
Ditjen Perkebunan
Persyaratan PSR
1. Legalitas
kelembagaan
2. Legalitas lahan
Sumber : Kepdirjenbun Nomor 202Tahun 2020
Proses
Usulan PSR
Menggunakan Aplikasi PSR Online
Proses Pencairan PSR
1. Penerbitan SK Dirut
2. PKS 3 Pihak
3. Transfer Dana ke Pekebun
Dukungan Dana Program PSR:
• Diberikan kepada pekebun dengan luas kebun
maksimal 4ha/KK
• Besaran dana sebesar Rp30 Juta/ha
Surveyor
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Pemetaan Proses Bisnis PSR
Pengajuan proposal
dan input data Verifikasi data
pekebun dan
proposal
PSR
Onlin
e
Verifikasi data
pekebun, proposal,
dok lain
Penerbitan SK CPCL
Penerbitan
rekomtek
Penerbitan SK Dirut
Tandatangan
perjanjian 3 pihak
(BPDPKS, Bank,
Koperasi)
Koperasi Dinas Kabupaten Dinas Provinsi Ditjenbun BPDPKS
Mulai
Verifikasi data
pekebun, proposal,
dok lain
Bank
memeriksa
ketersediaan dana
dan kelengkapan
dokumen
Transfer dana
Rekening virtual
pekebun c.q
Rekening Poktan
Selesai
PSR
Onlin
e
PSR
Onlin
e
PSR
Onlin
e
PSR
Onlin
e
PSR
Onlin
e
PSR
Onlin
e
Pengaturan oleh Ditjenbun Kementan RI Pengaturan oleh DJPbN Kemenkeu RI
Tahap Persiapan dan Pengujian Usulan Tahap Penyaluran Dana
4
5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Dana PSR (Probis Lama)
3a. Tandatangan PK 3 Pihak
(Koperasi, Bank, dan BPDPKS)
3b.Pengumpulan dokumen
persyaratan penyaluran dana:
1. Surat permohonan pembayaran
2. Perjanjian 3 pihak
3. Surat kuasa bermaterai anggota ke
Ketua Koperasi
4. SPTJM bermaterai ttd ketua
Koperasi
5. Kwitansi bermaterai ttd ketua
koperasi
6. BA Pembayaran di ttd BPDPKS
dan Ketua Koperasi
7. Daftar rekening pekebun per
koperasi
4. Transfer dana dari
rek. BPDPKS
5. Rekening Pekebun
6. Rekening Koperasi
Mekanisme
Autodebet
7a. Syarat pencairan uang muka (max 30% dari 30
Jt/Ha):
1. Asli surat permohonan pencairan uang muka yang
ditandatangani KETUA KOPERASI
2. Copy Surat perjanjian kerjasama dengan supplier,
kontraktor, dan/atau mitra kerja
3. Copy Surat permintaan pembayaran uang muka
atas pekerjaan dari supplier, kontraktor, dan/atau
mitra kerja kepada KETUA KOPERASI.
7b. Syarat pencairan reimbursement:
1. Asli surat permohonan pembayaran
(reimbursement) KETUA KOPERASI;
2. Laporan realisasi fisik peremajaan kelapa
sawit PETUGAS PENDAMPING KEMAJUAN
FISIK KEBUN;
3. Surat Keputusan dari Kepala Dinas daerah
Kabupaten/Kota tentang penetapan Petugas
Pendamping di wilayah kebun KOPERASI
(hanya sekali di awal)
8. Transfer ke rekening
penyedia jasa/barang
atau Tarik tunai
1. Rekomtek diterima
dari Ditjenbun
2. SK Dirut
(Penetapan Penerima
dana PSR)
5
6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id 6
Va
pekebun
Va
pekebun
Va
pekebun
Rekening
escrow
Koperasi
1. Rek. pekebun diganti dengan virtual account
yang menjadi bagian dari rekening escrow
Gapoktan
2. Gapoktan membuka rekening induk, lalu
berdasarkan Perjanjian 3 pihak Bank membantu
gapoktan membuat rekeningVA pekebun.
3. Gapoktan sebagai biller (melibatkan bank cabang
untuk membantu pembuatan virtual account
pekebun)
4. BPDPKS melakukan instruksi pembayaran dari
rek. operasional ke rek. VA pekebun, lalu masuk
ke rek. Escrow (penampungan) koperasi karena
VA bagian dari rek. Induk.
5. Pencairan dana dari rekening escrow transfer.
Transfer dana
Penyaluran Dana PSR Melalui Skema Virtual Account
Aplikasi PSR Online
Rek. Operasional
BPDPKS di Bank
Mandiri
7. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Tandatangan PK 3 Pihak
(Koperasi, Bank, dan
BPDPKS)
Transfer dana dari rek.
BPDPKS
Rekening Pekebun
Rekening Koperasi
(dalam bentuk escrow
dengan T&C pencairan
sesuai PK 3 pihak)
SK Dirut
(Penetapan Penerima
dana PSR)
Rekomtek diterima dari
Ditjenbun
autodebet
Input dokumen
pencairan dana PSR ke
PSR Online oleh Bank
Pencairan dana dari RK
Koperasi
1. Bank tidak menjalankan proses autodebet dana
dari rekening pekebun ke rekening koperasi
(dana banyak yang tersimpan di rekening
pekebun dan digunakan sendiri).
2. Bank tidak membuka rekening koperasi baru
dan dalam bentuk rekening escrow (masih
ditemukan bentuk rekening giro atas nama
koperasi).
3. Bank tidak melakukan upload dokumen SPJ ke
PSR online sebelum transaksi pencairan dana
dilakukan.
4. Bank tidak melakukan input transaksi pencairan
dana PSR di PSR online sebelum pencairan dana
dilakukan
7
Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana PSR
8. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Asli Surat Permohonan
Pencairan Dana PPKS dan
dokumen pendukung (SPJ)
Lembaga Pekebun memberikan asli
surat permohonan pencaiaran dana
PPKS kepada Gerai Sucofindo terdekat
Upload dan Input
Dokumen melalui
Aplikasi https://smart-
psr.bpdp.or.id/
Verifikasi Kesesuaian
Dokumen oleh Sucofindo
Surat Persetujuan dan instruksi
transfer dana dari BPDPKS kepada
Bank Mitra
Bank mentransfer dana
PPKS sesuai permohonan
dari Lembaga Pekebun ke
rekening penerima
Bank upload bukti transfer
ke Aplikasi https://smart-
psr.bpdp.or.id/
SELESAI
Mekanisme Pencairan Dana PPKS
Mekanisme Baru
10. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
IMPORTANT NOTICE:
• This presentation is delivered subject to the agreed term of BPDP Sawit
• The presentation and the accompanying slide pack are provide solely for the benefit of the parties and are not to be copied, quoted or referred into in whole or
in part without BPDP Sawit prior written consent
• BPDP Sawit accept no responsibility to anyone other than the parties identified for the information contained in this presentation
• The presentation, data and other written information provide by BPDP Sawit are specifically to be used for the project and restricted for public
Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit
Gedung Graha Mandiri Lt. 5
Jl Imam Bonjol 61,
Jakarta Pusat 10310
P : 021-39832091
E : bpdpsawit@bpdp.or.id
W : www.bpdp.or.id
11. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
IMPORTANT NOTICE:
• This presentation is delivered subject to the agreed term of BPDP Sawit
• The presentation and the accompanying slide pack are provide solely for the benefit of the parties and are not to be copied, quoted or referred into in whole or
in part without BPDP Sawit prior written consent
• BPDP Sawit accept no responsibility to anyone other than the parties identified for the information contained in this presentation
• The presentation, data and other written information provide by BPDP Sawit are specifically to be used for the project and restricted for public
Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit
Gedung Graha Mandiri Lt. 5
Jl Imam Bonjol 61,
Jakarta Pusat 10310
P : 021-39832091
E : bpdpsawit@bpdp.or.id
W : www.bpdp.or.id