ggp

1. KAJIAN KEBUTUHAN PENDIRIAN
PERUMDA
KABUPATEN BENGKAYANG
KAJIAN KELAYAKAN BIDANG
USAHA PERUMDA
KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
2021

2. KAJIAN KEBUTUHAN PENDIRIAN
PERUMDA KABUPATEN
BENGKAYANG

3. UU 22 Tahun 1999
UU 32 Tahun 2004
UU 5 Tahun 1974
UU 18 Tahun 1965
Penpres 6 Tahun 1959
UU 1 Tahun 1957
UU 22 Tahun 1948
UU 1 Tahun 1945
DW Tahun 1903
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencoba
memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai
aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun
2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan
tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak
warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah,
adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
*UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU
Nomor 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

4. PENINGKATAN PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH
Optimalisasi/intensifikasi
PAJAK daerah dan
RETRIBUSI daerah
▪ Pajak Provinsi (5 jenis):
▪ Pajak Kab/Kota (11 jenis):
▪ Retriibusi JasaUmum (15 jenis)
▪ Retribusi Jasa Usaha
▪ Retribusi Perizinan Ttt( 6 jenis)
Optimalisasi kekayaan drh yg dipisahkan
melalui penyertaan modal/investasi
kepada
BUMD
Bentuk BUMD:
• Perumda ( UU 23/2014)
• Perseroda ( UU 23/2014)
Jenis Usaha
• Bank (BPD, BPR Pemda)
• PDAM (public service)
• Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas,
dsb)
Non Profit
.
Optimalisasi pemanfaatan kekayaan
daerah yg tidak dipisahkan melalui
kerjasama pemda dgn pihak ketiga
• Sewa
• Pinjam Pakai
• Kerjasama pemanfaatan
• Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)
• Kerjasama penyediaan infrastruktur
.
• Meningkatan Pendapatan/Penerimaan
Daerah melalui PAD
• Mengurangi ketergantungan daerah
terhadap dana transfer pusat ke daerah
dalam bentuk Dana Perimbangan
ARAH DAN KEBIJAKAN BUMD
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

5. SKPD SWASTA
BLUD BUMD
PILIHAN / TRANSFORMASI / DEGRADASI
Pola pendanaan BUMD:
 Biaya pelayanan dari tarif
 Investasi min51% satu pemda
 Kerjasama dengan pihak ke III
 Penerimaan dan belanja
dibukukan perusahaan
 Inovasi pembiayaan
lebihfleksibel berdasarkan
prinsip kepengusahaan yang
sehat.
Pola pendanaan BLUD:
 Biaya pelayanan dari
APBD
 Retribusi masuk kekas
BLUD dan dibelanjakan
oleh BLUD
 Inovasi pembiayaan lebih
fleksibel untuk dana hasil
pelayanan
 Konsolidasi APBD pada
akhir tahun
Pola Pendanaan SKPD:
 Biaya pelayanan dari
APBD, Retribusi masuk
kekas daerah
 Inovasi pembiayaan
(pinjaman, kerjasama. Dll)
mengikuti ketentuan
APBD.
 Tidak fleksibel

6. UU NO 23/2014
TTG PEMDA
BAB XII TENTANG BUMD
PP 54/17 TENTANG BUMD
PENGUATAN
PENGELOLAAN
BUMD
PERMENDAGRI
NO 48/2016, NO 70/2016,
NO 71/2016, NO 94/2017, NO 37/2018, NO
118/18
SE MENDAGRI NO. 690/4153/SJ & 690/4154/SJ TTG PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN TARIF AIR MINUM dan SE MENDAGRI NO. 539/7645/SJ &
539/7646/SJ TTG MODUL KERJASAMA KEPEMILIKAN MODAL BUMD ANTARA
PEMDA&PIHAK KETIGA & 539/7655/SJ & 539/7656/SJ TTG MODUL PENILAIAN
KINERJA BUMD
SURAT EDARAN 539/2705/SJ
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON
TUNAI
PADA BUMD
KEBIJAKAN BUMD

7. Perjalanan Peraturan Perundang-undangan BUMD
2017 2018
BUMD
Perusahaan
Daerah
UU
5/62
1962 2014
UU
23/14
PP
54/17
PMDN
BUMD
GCG
PELAYANAN UMUM, EKO DAERAH &
PAD
1. Dasar Hukum BUMD pada BABXII.
2. Mencabut UU 5/62 “perubahan bentuk
hukum dari Perusahaan Daerah
menjadi BUMD”(Perumda atau
Perseroda)
3. Semua ketentuan peraturan per UU
pelaksanaan UU 5/62 masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam UU ini.
1. Permendagri 37/18 ttg
Pengangkatan &
Pemberhentian Anggota
Dewas/Komisaris & Direksi
2. Permendagri 118/18 ttg
Renbis,RKA,Kerjasama,Pela
poran dan Evaluasi BUMD.
3. Aturan lain
1. Keberlangsungan BUMD
2. Tata kelola perusahaan
yang baik

8. ANALISA KEBUTUHAN
DRH
PENDIRIAN BUMD
(UU 23/14 & PP
54/17)
ANALISA KELAYAKAN
USAHA
NASKAH AKADEMIS
PERDA PENDIRIAN
PERSERODA =+
AKTE NOTARIS
BUMD
1. RENBIS, RKA
2. ANGGARAN DSR
3. SOP
4. ORGAN
5. PEGAWAI
6. PER DIR
7. KONTRAK MANAJEMEN
8. RENCANA BISNIS
9. RENCANA ANGGARAN
10. PENGELOLAAN
11. LAPORAN
12. DSB
ANALISA INVESTASI
NASKAH AKADEMIS
PERDA PENYERTAAN
MDL
PENYERTAAN
MODAL
(PMDN52/12)
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
MONEV&
PENILAIAN
KINERJA
REGUL
ASI
DATA
PEMBI
NAAN
PELAKS
ANAAN
PENGEM
BANGAN
SKALA
USAHA,
GCG,BISNIS
VALUASI,
BISNIS
KREASI
1. MENAMBAH PM
2. RESTRUKTU
RISASI
3. PENGGABU
NGAN,
PELEBURAN,
PENGAMBIL
AIHAN, DSB
4. PEMBUBARAN,
DIVESTASI
5. KERJASAMA, DSB

9. PERATURAN
 Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum BUMD
 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun
1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik
Daerah
 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990
tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua
Bentuk Perumda dan Perseroda
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang BUMD

10. Tujuan BUMD:
1. Memberikan manfaat bagi
perkembangan perekonomian
Daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan
umum; dan
3. Memperoleh laba dan/atau
keuntungan.
1. Pendirian BUMD didasarkan pada:
a) Kebutuhan Daerah; dan (KAJIAN 1)
b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan
dibentuk. (KAJIAN 2)
2. Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek
(KAJIAN 1):
a) Pelayanan umum; dan
b) Kebutuhan masyarakat.
3. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan
hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan
bagian dari kebijakan RPJMD.
4. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian
kelayakan bidangusaha BUMD bersumber dari APBD.
PENDIRIAN BUMD
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 (PASAL 9)
1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi
Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

11. 1. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian
BUMD kepada Menteri.
2. Usulan rencana pendirian BUMD dilampiri:
a. kebutuhan Daerah (KAJIAN 1);
b. Analisa kelayakan usaha (KAJIAN2);
c. Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga)
tahun terakhir;
d. Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan dokumen
RPJMD.
4. Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana
pendirian BUMD. Hasil penilaian Menteri disampaikan
kepada gubernur dan bupati/walikota.
5. Berdasarkan hasil penilaian, Daerah dapat Menyusun
rancangan Perdayang mengatur mengenai pendirian
BUMD.
PENDIRIAN BUMD
PEMERINTAH NOMOR 54
TAHUN 2017 (PASAL 10)

12. Alasan Keberadaan BUMD
Alasan
Ekonomis
• Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dlm menggali &
mengembangkan sumber daya daerah, public services & profit motive.
Alasan
Strategis
• Mendirikan badan usaha yg melayani kepentingan publik, namun
masyarakat/swasta tdk atau belum mampu melakukannya, baik karena
investasi yg sangat besar, resiko, maupun usaha yg sangat besar.
Alasan
Politis
• Mempertahankan potensi ekonomi yg memiliki daya dukung politis bagi
Pemda (alasan politis jarang dikemukakan, terlebih scr formal).
Alasan
Budget
• Pemda perlu memiliki sumber pendapatan lain diluar pajak & alokasi
dana dr pemerintah pusat untuk mendukung APBD.

13. BUMD Bumi Sebalo Mandiri memilih bentuk hukum Perseroda dengan beberapa alasan antara lain:
(mencari keuntungan) adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk
mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan
sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni),
Sedangkan Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya Membangun Bengkayang Mandiri yang
berbentuk badan hukum perumda (pelayanan public)berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong
pelaksanaan pembangunan, pengambil keputusan tertinggi ada pada Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak
dapat dipailitkan karena asset perumda merupakan asset daerah dan asset daerah tidak dapat disita.
Maka secara garis besar, hal-hal yang menjadi dasar bagi Perusahaan Daerah untuk menentukan bentuk
hukumnya adalah dengan memastikan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam menjalankan
usahanya. Apakah pelayanan publik atau mencari keuntungan; memastikan kedepannya, kecenderungan
Perusahaan Daerah dalam menanggung implikasi dari masing-masing bentuk hukum terkait dengan
permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan yang berkaitan
dengan tata cara pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah; serta memastikan
penerimaan stakeholder terhadap perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah tersebut menjadi
Perumda atau Perseroda.
BENTUK BADAN HUKUM BUMD BUMI SEBALO MANDIRI
KABUPATEN BENGKAYANG

14. Maksud & Tujuan Pembentukan BUMD
1. Sbg aparat perekonomian
daerah dlm rangka mengisi
otoda scr nyata &
bertanggungjawab,
PD/BUMD hrs dpt
membantu kelancaran
perkembangan &
pembangunan daerah.
2. Sbg unit perekonomian daerah hrs
mampu berfungsi sbg aparat
pengembang & pembangunan
ekonomi daerah yg scr aktif &
langsung melakukan usaha2 di
berbagai sektor industri, jasa,
perdagangan di samping usaha
pelayanan bg masyarakat &
kemanfaatan umum, yg sekaligus
sbg penyedia lapangan kerja.
3. Sbg sumber keuangan
daerah.
4. Khususnya untuk badan
pengembangan
lingkungan/otorita, sbg aparat
daerah, BUMD jg berfungsi sbg
unit pengembangan
pembangunan
lingkungan/wilayah .

15. SASARAN
Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya dokumen kajian kebutuhan pendirian BUMD
baru. Dokumen kajian kebutuhan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten
Bengkayang untuk mengusulkan pendirian BUMD serta menjadi acuan dalam menentukan
bidang Usaha yang potensial untuk BUMD Kabupaten Bengkayang.
TEKNIK ANALISIS
Di samping menganalisis kebutuhan daerah untuk pelayanan umum dan pelayanan
masyarakat, Teknik analisis yang dilakukan didalam kajian ini juga dengan pendekatan
anaalisis Keunggulan Daerah melalui :
1. Potensi Sumber Daya Kabupaten Bengkayang.
2. Anlisis LQ dan Shift Share
METODE SURVEY DAN METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data-data sekunder adalah pengumpulan data yang terkait dengan
semua aspek kajian seperti:
a) Studi/Analisis Terdahulu,
b) APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang,
c) Rencana Strategis serta Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang
d) Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah, dan
e) Data penunjang lainnya.

16. LANDASAN HUKUM
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah;
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun
2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok–
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Dasar
Pendirian
BUMD
Kebutuhan Daerah melalui
studi mencakup aspek:
a. pelayanan umum; dan
b. kebutuhan masyarakat.
Kelayakan bidang usaha
BUMD melalui analisis
terhadap kelayakan
ekonomi, analisis pasar dan
pemasaran, analisis
kelayakan keuangan, dan
analisis aspek lainnya.
Analisis aspek lainnya berisi
aspek:
a. peraturan per UU an;
b. ketersediaan teknologi;
dan
c. ketersediaan SDM
Pendirian BUMD
didasarkan pada:
a. Kebutuhan Daerah;
dan
b. Kelayakan bidang
usaha BUMD yang
akan dibentuk.
Kebutuhan Daerah
berdasarkan hasil studi
kebutuhan dan hasil studi
kelayakan bidang usaha
BUMD merupakan bagian
dari kebijakan RPJMD.
Kebijakan RPJMD merupakan
cara atau strategi untuk
mencapai tujuan RPJMD.
Pendanaan untuk kajian
kebutuhan Daerah & kajian
kelayakan bidang usaha
BUMD bersumber dari
APBD.

18. ANALISIS LQ
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Katerangan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,50 1,50 1,51 1,53 1,52 1,513 Basis
Pertambangan dan Penggalian 0,62 0,63 0,59 0,57 0,46 0,576 Non basis
Industri Pengolahan 0,62 0,63 0,64 0,63 0,62 0,628 Non basis
Pengadaan Listrik, Gas 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,115 Non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,536 Non basis
Konstruksi 0,86 0,84 0,84 0,84 0,83 0,844 Non basis
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,12 1,12 1,12 1,11 1,15 1,124 basis
Transportasi dan Pergudangan 0,47 0,46 0,45 0,45 0,50 0,464 Non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,86 0,85 0,84 0,83 0,86 0,848 Non basis
Informasi dan Komunikasi 1,13 1,09 1,09 1,09 1,09 1,096 basis
Jasa Keuangan 0,77 0,75 0,73 0,75 0,73 0,747 Non basis
Real Estate 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16 1,169 Basis
Jasa Perusahaan 0,70 0,71 0,71 0,70 0,69 0,703 Non basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,035 Basis
Jasa Pendidikan 0,68 0,68 0,67 0,67 0,69 0,677 Non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,29 1,27 1,23 1,21 1,11 1,222 basis
Jasa Lainnya 0,78 0,76 0,76 0,74 0,70 0,750 Non basis
Hasil perhitungan LQ selama periode analisis (tahun 2016-2020), Sektor 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 3) Informasi dan Komunikasi 4) Real Estate, 5)
Administrasi Pemerintahan, dan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wajib menjadi basis sektor di Kabupaten
Bengkayang karena berpotensi menjadi kegiatan basis, berdasarkan data PDRB Kabupaten Bengkayang. Dari ke 6 (enam)
sektor lapangan usaha basis yang terdapat di Kabupaten Bengkayang tersebut Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
menjadi basis sektor yang paling kuat karena memiliki nilai LQ yang paling tinggi di bandingkan dengan sektor-sektor
basis yang ada

19. Anlisis Shift Share
Kategori Lapangan Usaha
Pertumbuhan
Nasional
(Nij)
Bauran Industri
(Mij)
Keunggulan
Kompetitif (Cij)
Dampak Nyata
Pertumbuhan
(Eij)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 94.230,96 30.732,10 7.436,05 132.399,11
Pertambangan dan Penggalian 14.894,39 9.745,94 -12.001,72 12.638,61
Industri Pengolahan 14.592,52 -3.720,04 -330,79 10.541,69
Pengadaan Listrik, Gas 42,78 20,95 - 22,48 41,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang
227,79 88,11 - 39,87 276,02
Konstruksi 5.546,11 -10.937,69 - 3.562,10 -8.953,68
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
9.864,91 -19.951,38 7.343,19 -2.743,28
Transportasi dan Pergudangan -746,15 -4.189,18 1.324,06 -3.611,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -140,93 -3.568,54 128,71 -3.580,75
Informasi dan Komunikasi 28.317,35 18.112,57 -3.348,39 43.081,53
Jasa Keuangan 4.661,46 -445,69 -1.888,60 2.327,17
Real Estate 4.895,70 -1.084,01 -988,77 2.822,92
Jasa Perusahaan 252,68 -334,87 - 28,85 -111,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
12.282,29 2.949,74 -156,18 15.075,85
Jasa Pendidikan 110,51 -4.676,92 468,49 -4.097,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.952,94 7.629,91 - 4.275,44 14.307,42
Jasa Lainnya 626,83 -801,03 - 1.059,47 -1.233,67
Jumlah 200.612,15 19.569,97 -11.002,15 209.179,97

20. Pemerintah Kabupaten Bengkayang berniat untuk mengembangkan/ mengoptimalkan
unit usaha BUMD Perumda Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten
Bengkayang berniat untuk mengoptimalkan unit usaha yang sudah ada pada beberapa
sektor. Hasil analisis shift share akan menunjukkan hasil dari beberapa sektor yang akan
menjadi target dalam unit usaha BUMD Perumda Kabupaten Bengkayang yang akan di
lakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah:
 Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
 Perdagangan Besar Dan Eceran
 Pertambangan Dan Penggalian

21. Suatu organisasi BUMD Kabupaten Bengkayang harus mampu mengintegrasikan
strategi dan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka penciptaan
keunggulan kompetitif seperti rencana pengembangan perumda Kabupaten
Bengkayang yang terdiri dari:
1. Usaha Perkebunan Jagung,
2. Usaha Perdagangan Umum
3. Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4. Perikanan Budidaya
Kebutuhan Daerah Kabupaten Bengkayang (BUMD)
Membantu Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Perkebunan (Komoditi Jagung)
 Sesuai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bengkayang 2018 lapangan usaha
unggulan Kabupaten Bengkayang adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta dilihat dari daya
dukung wilayah serta potensi pasar maka terpilihlah komoditi jagung sebagai unit usaha yang akan
dikembangkan. Jagung merupakan komoditas yang strategis karena produktivitas dan kegunaannya yang
beragam mulai dari pakan, pangan, energi dan bahan baku industri.
 Usaha bisnis BUMD Bumi Sebalo Mandiri Kabupaten Bengkayang mengembangan komoditas jagung
dengan pola mitra kerjasama dengan masyarakat maupun pemda Bengkayang melalui SKPD terkait (Dinas
Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkayang) untuk mengoptimalkan mulai dari tata kelola
manajerial, operasional (penyediaan benih, pupuk dan alat pertanian), keuangan maupun hingga
pemasaran (pembelian dan penjualan hasil produksi perkebunan jagung.

22. Bidang Usaha BUMD Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
berupa Pasir yang akan dibentuk merupakan salah satu potensi yang
diliki oleh Kabupaten Bengkayang yang nantinya bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan
Kebutuhan pasar di wilayah Kabupaten Bengkayang atau pun di luar
wilayah Kabupaten Bengkayang. Bidang Usaha BUMD Pertambangan
Mineral Bukan Logam Dan Batuan legal berupa Pasir ini diharapkan
nantinya dapat memenuhi setiap permintaan yang diinginkan pasar dan
dapat memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Dengan adanya
pertambangan pasir ini diharapkan dapat meningkat kan perekonomian
dan pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkayang dan juga
diharapkan dapat meningkatkan jumlah PAD
2. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

23. 3. Usaha Perdagangan Umum (Pasar)
 Mengembangkan pasar di kawasan perbatasan jagoi babang, dengan
menyediakan tempat-tempat khusus untuk menjual barang-barang
berupa kerajinan tangan dari olahan rotan maupun hasil bumi dengan
melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pasar perbatasan
sebagai wisata belanja, sehingga masyarakat ikut menjaga dan
melestarikan fasilitas pariwista.
 Melihat pengunjung pasar perbatasan yang setiap tahun mengalami
peningkatan, serta kebiasaan masyarakat Kabupaten Bengkayang melihat
pasar bukan hanya sebagai tempat aktivitas perdagangan namun sebagai
tempat berinteraksi bahkan menjadi pusat kegiatan atau tempat rekreasi
atau wisata, sehingga strategi yang baik digunakan adalah dengan cara
menata ulang pasar, menyediakan jasa akomodasi wisata, menyediakan
sarana dan prasarana pendukung seperti Toilet umum, Gaizebo, serta,
menyediakan angkutan umum yang melayani rute angkutan umum, serta
terminal.

24. 4. Perikanan Budidaya
 RPIK Kabupaten Bengkayang 2018, potensi perikanan di Kabupaten Bengkayang cukup
besar terutama di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang
merupakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang. Potensi perikanan laut baik berupa
tangkapan maupun tambak cukup menjanjikan sepanjang tahun dari dua wilayah
tersebut.
 Untuk kecamatan lainnya juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup
menjanjikan mengingat semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkayang dilewati
oleh (Daerah Aliran Sungai) DAS besar dan kecil yang merupakan indikasi peluang
pengembangan sektor perikanan darat (ikan air tawar) dengan cara tambak ikan.
 Nilai produksi terbesar perikanan di Kabupaten Bengkayang 2014 dan 2015 yaitu pada
perikanan budidaya kolam yaitu sebesar 3.218,93 dan 1.111,87 ton pertahun.

25. Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang 2019-2021 (dalam
jutaan rupiah)
Uraian Realisasi
APBD 2019
Realisiasi
APBD 2020
APBD 2021
(disesuaikan)
Pendapatan 1.114.019 1.016.592 -
Belanja 828.396 804.031 -
Transfer 173.082 171.907 n.a
Surplus (Defisit) 112.540 39.803 -
Pembiayaan Daerah:
Penerimaan pembiayaan:
SILPA tahun sebelumnya
5.046 70.026 -
Pengeluaran pembiayaan:
Penyertaan modal 7.500 - -
Pembayaran pokok pinjaman
dalam negeri
40.000 5.046 -
SILPA tahun berkenaan 70.086 40.653 -
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Benyakayang 2019, RAPBD
2020 dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
kabupaten bengkayang tahun anggaran 2020. Data diolah.

26. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bengkayang
Dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir
(2016 – 2020)
No Uraian
Nilai (Rp. Ribu)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Pajak Daerah 8.943.294,00 15.043.710,00 14.423.504,00 15.803.242,00 14.123.509,00
Pertumbuhan 68,21% -4,12% 9,57% -10,63%
2
Retribusi
Daerah
3.088.782,00 3.074.460,00 2.210.825,00 3.187.583,00 3.747.176,00
Pertumbuhan -0,46% -28,09% 44,18% 17,56%
3
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
2.879.512,00 3.048.473,00 4.279.169,00 4.959.077,00 5.910.385,00
Pertumbuhan 5,87% 40,37% 15,89% 19,18%
4
Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang Sah
3.088.782,00 23.985.929,00 29.611.550,00 28.007.457,00 4.408.218,00
Pertumbuhan 87,12% 19,00% -5,73% -535,35%
Pendapatan Asli
Daerah
18.000.370,00 45.152.572,00 50.525.048,00 51.957.359,00 28.189.288,00
Pertumbuhan 60,13% 10,63% 2,76% -84,32%

27. Rata-Rata Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir
(2016 – 2020)
No Uraian
Nilai (Rp. Ribu)
Rata-rata
2016 2017 2018 2019 2020
1 Pajak Daerah
Pertumbuhan 68,21% -4,12% 9,57% -10,63% 15,76%
Kontribusi % 33,32% 28,55% 30,42% 50,10% 35,60%
2 Retribusi Daerah
Pertumbuhan -0,46% -28,09% 44,18% 17,56% 8,30%
Kontribusi % 6,81% 4,38% 6,13% 13,29% 7,65%
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Pertumbuhan 5,87% 40,37% 15,89% 19,18% 20,33%
Kontribusi % 6,75% 8,47% 9,54% 20,97% 11,43%
4
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Pertumbuhan 87,12% 19,00% -5,73% -535,35% -108,74%
Kontribusi % 53,12% 58,61% 53,90% 15,64% 45,32%

28. Kesimpulan
1. Pembentukan Perumda Kabupaten Bengkayang merupakan pembentukan
BUMD Baru Perumda Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan
kebutuhan daerah dari kebutuhan pelayanan umum dan kebutuhan
masyarakan dari dasar kebutuhan ekonomi daerah, sehingga BUMD baru
dapat turut berperan serta untuk mengembangkan kegiatan perekonomian
daerah dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) serta mampu untuk menjadi Badan Usaha yang
mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Adapun Pembentukan Perumda Kabupaten Bengkayang terdiri dari
Pembangunan dan Pengelolaan Perdagangan Umum, Pembangunan dan
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pembangunan
dan Pengelolaan Usaha Perikanan Bididaya, dan Pembangunan dan
Pengelolaan Perkebunan Jagung
Saran
1. Membentuk lembaga induk pengelola Perumda Kabupaten Bengkayang untuk
membawahi unit usaha yang akan dibentuk serta membentuk Payung Hukum yang
dapat memberikan legalitas usaha serta dapat memberikan perlindungan pada
ranah hukum.
2. Tahapan berikutnya mempersiapkan setiap divisi dan personil yang dibutuhkan
dengan menentukan biaya personil yang tepat dan melakukan estimasi teknis
lanjutan terhadap usaha yang akan dibentuk terkait kelayakan usaha teknis
pembangunan dan perizinan usaha serta operasional manajerial usaha.

29. KAJIAN KELAYAKAN BIDANG USAHA PERUMDA
KABUPATEN BENGKAYANG
1. Pendirian BUMD didasarkan pada:
a) kebutuhanDaerah; dan (KAJIAN 1)
b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. (KAJIAN
2)
2. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap
kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan
keuangan, dan analisis aspek lainnya. (KAJIAN 2)
3. Analisis aspek lainnya berisi aspek:
a. peraturanperundang-undangan;
b. ketersediaan teknologi; dan
c. ketersediaan sumberdaya manusia.
PENDIRIAN BUMD
(PASAL 9)

30. KONDISI EKONOMI BENGKAYANG
 aspek pengeluaran per kapitanya, rata-rata pengeluaran per
kapita sebulan penduduk di Kabupaten Bengkayang sebesar
60,34 persen masih berada pada angka di bawah Rp 1.000.000.
Di mana rata-rata pengeluaran makanan sebesar Rp 584.163
dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk non
makanan sebesar Rp 483.462. (BPS, Susenas 2020)
 PDRB atas dasar harga konstan 2010, perekonomian Kabupaten
Bengkayang pada tahun 2020 tumbuh sebesar -1,99 persen.
 Perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Bengkayang
berdasarkan data Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 di
dapatkan persentase sebesar 4,66%, yang menunjukkan bahwa
tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bengkayang masih
dalam kategori Sangat Kurang (dinilai sedang jika > 20,01%).
 triwulan II tahun 2021 Kabupaten Bengkayang merupakan
kabupaten dengan realisasi pendapatan terendah baik secara
nominal maupun persentase, realisasi sebesar Rp195,45 miliar
atau 19,46% dari pagu anggaran dan di tahun 2021
 Kabupaten Bengkayang menempati urutan terakhir dari 14
kabupaten kota se-Kalimantan Barat untuk rasio kemandirian
fiskal dengan persentase sebesar 1,55%. Namun rasio tersebut
masih jauh di bawah angka standar pedoman (dinilai sedang
jika ≥ 50%)
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang
Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2021

31. Secara umum BUMD diamanahkan tiga misi penting, yaitu sebagai
pelayan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dan sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di
samping itu, Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah menjelaskan bahwa Pembentukan BUMD tersebut harus
sesuai dengan kebutuhan daerah, untuk pelayanan umum dan kebutuhan
masyarakat
• Analisis Aspek Ekonomi
• Analisis Pasar dan Pemasaran
• Analisis Kelayakan Keuangan
• Analisis Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan
• Analisis Teknis (Teknologi)
• Analisis Manajemen dan Sumber Daya
Manusia (SDM)
Analisis Kelayakan Bidang Usaha Bumi Sebalo Mandiri
Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan analisis kebutuhan
1) Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Komoditi Jagung
2) Pembangunan dan Pengelolaan Perdagangan Umum
3) Pembangunan dan Pengelolaan Pertambangangan Mineral Bukan
Logam Dan Batuan
4) Pembangunan dan Pengelolaan Usaha Perikanan Budidaya
5) Pembangunan dan Pengelolaan Usaha Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK)

32. BIDANG USAHA TANI PERKEBUNAN JAGUNG KABUPATEN BENGKAYANG

33. Jumlah
Fisik produksi
Harga
Satuan
Total
penjualan/bulan
Pendapatan 1
tahun (Rupiah)
4.079 4.000 16.316.000 652.640.000.000,00
Asumsi Pendapatan Usaha Perkebunan Jagung
No. Deskripsi Volume Satuan Unit Price Value
1 Lahan 40.000 ha 20.000,00 800.000.000,00
2 Bangunan 180.000.000,00
3 Mesin dan alat 139.000.000,00
4 Fasilitas 111.250.000,00
5 Perlengkapan 20.800.000,00
6 Kendaraan 240.000.000,00
7 Biaya pra investasi 30.000.000,00
b. Biaya perizinan 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00
c. AMDAL 1 paket 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTAL 1.521.050.000,00
KONTINGENSI (10%) 152.105.000,00
TOTAL INVESTASI 1.673.155.000,00
Rencana Kebutuhan Modal Usaha Perkebunan
Jagung Biaya Investasi

34. Analysis for feasibility study
No. Parameter Value Keterangan
1 BEP 53.953.937,69
Proyek layak
dijalankan
2 PBP 0,01
3 NPV
571.573.934.789,
19
4 IRR 6222,42%
5 B/C ratio 1,47
Tahun Revenue Cost Net Benefit DF
20%
NPV PV (B) PV (C)
0 - 1.673.155.000 (1.673.155.000) 1,000 (1.673.155.000) - 1.673.155.000
1 522.112.000.000 397.585.345.561 124.526.654.439 0,833 103.772.212.033 435.093.333.333 331.321.121.301
2 587.376.000.000 407.372.385.634 180.003.614.366 0,694 125.002.509.977 407.900.000.000 282.897.490.023
3 652.640.000.000 417.159.425.707 235.480.574.293 0,579 136.273.480.494 377.685.185.185 241.411.704.691
4 652.640.000.000 417.156.865.780 235.483.134.220 0,482 113.562.468.278 314.737.654.321 201.175.186.043
5 652.640.000.000 417.154.305.852 235.485.694.148 0,402 94.636.419.009 262.281.378.601 167.644.959.592
6 652.640.000.000 417.151.745.925 235.488.254.075 0,335 78.864.539.822 218.567.815.501 139.703.275.679
7 652.640.000.000 417.149.185.998 235.490.814.002 0,279 65.721.164.280 182.139.846.251 116.418.681.971
8 652.640.000.000 417.146.626.071 235.493.373.929 0,233 54.768.232.257 151.783.205.209 97.014.972.952
9 652.640.000.000 417.144.066.144 235.495.933.856 0,194 45.640.689.679 126.486.004.341 80.845.314.662
10 652.640.000.000 417.141.506.217 235.498.493.783 0,162 38.034.321.508 105.405.003.617 67.370.682.109
Jumlah 6.330.608.000.000 4.143.834.613.888 2.186.773.386.112 571.573.934.789 1.797.697.551.440 1.226.123.616.651
Hasil penilaian investasi BEP, PBP, IRR, NPV dan B/C
perkebunan Jagung

35. BIDANG USAHA PERDAGANGAN
UMUM PERBATASAN
KABUPATEN BENGKAYANG

37. Jenis-Jenis Komoditi yang Diperdagangkan Para Perdagangan Lintas Batas
• Ekonomi masyarakat perbatasan jagoi masih tergolong
rendah, mata pencarian sebagian besar adalah petani, ada
yang berdagang, dan banyak yang berdagang ke Malaysia
di Pasar Serikin.
• Serikin merupakan desa terdekat di Sarawak dari Jagoi
Babang, jaraknya sekitar empat kilometer, infrastruktur
dari sudah cukup baik meski ada beberapa jembatan
(2jembatan) yang kondisinya kurang baik.
• Dari Jagoi Babang menuju Serikin, melewati jalan
perkebunan kelapa sawit milik warga Malaysia.

38. Serikin
• Ada sebagian komoditi produk Indonesia dijual ke
Malaysia kemudian dibawa Kembali ke Inonesia dengan
harga yang berbeda.
• Selain perdagangan penduduk perbatasan juga banyak
terjadi perkawinan silangan tarnegara, para pedagang
banyak yang memiliki istri atau suami di Malaysia.
• Ini menandakan bahwa dalam hal ekonomi dan sosial
tidak ada batas.

40. Rencana
Kebutuhan
Modal Usaha
Perdagangan
Umum
No. Uraian
Jumlah
(Rupiah)
A Biaya Investasi
1. Renovasi Tempat 25.000.000
2. Kendaraan 100.000.000
3. Sewa Gedung 100.000.000
4. Modal Kerja 1.175.000.000
Total Biaya Investasi 1.400.000.000
B Biaya Operasional
1 Beban Penjualan 12.585.000
2. Beban Asuransi 4.536.000
3. Beban Gaji 151.200.000
4. Beban Pemeliharaan 25.170.000
5. Beban Sewa 100.000.000
6. Beban Depresiasi 4.687.500
7. Beban Listrik dan Air 18.877.500
8. Beban Lain-lain 12.585.000
Total Biaya
Operasional
329.585.000

41. Asumsi
Pendapatan
Usaha
Perdagangan
Umum
No. Jenis Barang
Margin
Keuntungan
Jumlah
Penjualan
Per Tahun
Jumlah
Pendapatan
1. Beras 1.000 500.000 500.000.000
2. Komoditi lokal 2.000 18.250 36.500.000
3. Kue Tradisional 1.000 54.750 54.750.000
4. Kerajinan
Tradisional (rotan,
bidai dll)
2.000 10.000 20.000.000
5. Penjualan Lain-lain 1.800 10.000 18.000
Jumlah Pendapatan Per Tahun 629.250.000
Jumlah Pendapatan Per Bulan 52.437.500

42. BEP dalam Rupiah, PBP, NPV Perdagangan Umum
No. Keterangan Jumlah
1 Biaya Tetap 285.593.500
2 Biaya Variabel 151.020.000
3 Biaya variabel Per Unit 302
4 Jumlah Pengunjung per Tahun 500.000
5 Harga Jual 1.259
BEP dalam Rupiah 285.593.198
Payback Period
Tahun Sebelum Penutupan Penuh 6
Biaya Belum di Tutupi Awal Tahun 150.971.229
Arus Kas Tahun Berjalan 272.563.001
Payback Period (Tahun) 6,6
NPV 1,311,897,309

43. BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

44. PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN
2008 TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

45. Rencana
Kebutuhan Modal
Usaha
Pertambangan
Pasir
No. Uraian Jumlah (Rupiah)
A Biaya Investasi
1. Renovasi Tempat 25.000.000
2. Kendaraan 500.000.000
3. Sewa Gedung 75.000.000
4. Modal Kerja 1.000.000.000
Total Biaya Investasi 1.600.000.000
B Biaya Operasional
1 Beban Penjualan 8.184.000
2. Beban Asuransi 4.320.000
3. Beban Gaji 144.000.000
4. Beban Pemeliharaan 16.368.000
5. Beban Sewa 75.000.000
6. Beban Depresiasi 19.687.500
7. Beban Listrik dan Air 12.276.000
8. Beban Lain-lain 8.184.000
Total Biaya Operasional 299.107.500

46. Asumsi Pendapatan Usaha Perdagangan Pertambangan
Mineral Bukan Logam Dan Batuan
No. Jenis Barang Margin
Keuntungan
Jumlah
Penjualan
Per Tahun (m³)
Jumlah
Pendapatan
1. Pasir Biasa 40.000 10.200 408.000.000
2. Pasir Beton 41.000 8.000 328.300.000
Jumlah Pendapatan Per Tahun 736.000.000
Jumlah Pendapatan Per Bulan 61.333.333
BEP dalam Rupiah, PBP, NPV Pengelolaan Pertambangan Pasir
No. Keterangan Jumlah
1 Biaya Tetap 272.447.500
2 Biaya Variabel 176.640.000
3 Biaya variabel Per Unit 17.318
4 Jumlah Pengunjung per Tahun 10.200
5 Harga Jual 72.157
BEP dalam Rupiah 272.430.182
Payback Period
Tahun Sebelum Penutupan Penuh 5
Biaya Belum di Tutupi Awal Tahun 107.164.421,53
Arus Kas Tahun Berjalan 366.514.028
Payback Period (Tahun) 5,3
NPV 2,201,671,896

47. BUDIDAYA IKAN DENGAN SISTEM BIOFLOK
BIDANG USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
NILA DAN LELE

48. Rencana Kebutuhan
Modal Usaha Perikanan
(Lele dan Nila)
Biaya Investasi Rp. 1
Miliar
No. Urai
an
Jumlah (Rupiah)
A Biaya Investasi
1. Renovasi/ Pembangunan
Tempat
45.000.000
2. Kolam, Alat, Mesin
dan Kendaraan
125.000.000
3. Sewa Lahan 75.000.000
4. Modal Kerja 755.000.000
Total Biaya Investasi 1.000.000.000
B Biaya Operasional
1 Beban Penjualan 11.476.000
2. Beban Asuransi 5.040.000
3. Beban Gaji 168.000.000
4. Beban Pemeliharaan 22.952.000
5. Beban Sewa 75.000.000
6. Beban Depresiasi 6.375.000
7. Beban Listrik dan Air 17.214.000
8. Beban Lain-lain 11.476.000
Total Biaya Operasional 317.533.000

49. Asumsi
Pendapatan
Usaha Perikanan
(Lele dan Nila)
Keterangan 1 siklus (3 bulan) 1 tahun
1. Ikan Lele
Jumlah produksi (ekor) 70.000 x 95% = 66.500 66.500 ekor x 4 = 266.000 ekor
Jumlah produksi (kg) 66.500 : 10 = 6.650 kg 6.650 x 4 = 26.600 kg
Jumlah pendapatan (Rp)
6.650 kg x Rp. 13.000 =
Rp. 56.525.000
26.600 kg x Rp. 13.000 =
Rp. 345.800.000,-
Jumlah Pendapatan 1 Tahun Rp. 345.800.000,-
2. Ikan Nila
Jumlah produksi (ekor) 6.000 x 95% = 5.700
5.700 ekor x 4 = 22.800
ekor
Jumlah produksi (kg) 22.800 : 10 = 2.280 kg 2.280 x 4 = 9.120 kg
Jumlah pendapatan (Rp)
2.280 kg x Rp. 25.000 = Rp.
57.000.000
9.120 kg x Rp. 25.000 =
Rp.228.000.000,-
Jumlah Pendapatan 1 Tahun Rp. 228.000.000,-
Total Pendapatan Rp. 573.800.000,-

50. BEP dalam Rupiah, PBP, NPV Usaha Perikanan
No. Keterangan Jumlah
1 Biaya Tetap 277.367.000
2 Biaya Variabel 137.712.000
3 Biaya variabel Per Unit 15.100
4 Jumlah Pengunjung per Tahun 9.120
5 Harga Jual 62.917
BEP dalam Rupiah 277.351.900
Payback Period
Tahun Sebelum Penutupan Penuh 5
Biaya Belum di Tutupi Awal Tahun
181.046.124,27
Arus Kas Tahun Berjalan 210.433.210
Payback Period (Tahun) 5,9
NPV 1.299.738.529

51. Terima kasih