Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Nama Kelompok 6
Ahmad Badara
Andi Baunita
Ayu Sevia Nureni
Bartolomeus Sandangan
Derlin Sale
Dita Ayutiar Deviaji
Ella Feby Andini
Hardi

3. PANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
• Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut
sebagai dasar filsafat negara.
• Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan
sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan
sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi
berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
• Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia
adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara,
hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam
undang undang dasar negara.

4. SISTEM KETATANEGARAAN RI
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
Sistem Konstitusi (hukum dasar) republik Indonesia,
selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu
UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak
tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah
hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai
peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP
MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.

5. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik
Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar
negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang
pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang
merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia.

6. UUD dan Konstitusi
Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering
disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai
dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas
dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah
hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun
yang tidk tertulis (convensi).

7. Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Dasar Negara Indonesia
Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2
kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang
memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3
pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal.
Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan
segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan
peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No.
III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan.

8. Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
TAP MPR NO XX/MPRS/1966 TAP MPR NO III/MPR/2000
Tata urutannya sebagai berikut:
1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
 Peraturan Menteri
 Instruksi Menteri
Tata urutannya sebagai berikut:
1. UUD 1945
2. TAP MPR RI
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

9. Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum Indonesia,
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yang
berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum, ialah
keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat:
a. Kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang
untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia
b. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum
itu, yang untuk indonesia ialah Pancasila
c. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang
untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945
d. Kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan
tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda,
mulai dari Sabang sampai Merauke.

10. Struktur Pemerintahan Indonesia
Berdasarkan UUD 1945
Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari
rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga
rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu
cita –citanya.
Secara umun sistem pemerintahan yang demokratis
mengandung unsur-unsur penting yaitu:
a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
b) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan
dipakai oleh warga negara
d) Suatu sistem perwakilan
e) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

11. Hubungan antara Pancasila dengan
Pembukaan UUD 1945
Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara dan
merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum
Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti
dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea
keempat yang menunjukan bahwa pancasila
merupakan dasar negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya
tertuang dalam UUD.

12. Indonesia adalah Negara demokrasi yang
berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu,
dalam segala aspek pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem
peraturan perundang-undangan. Hal inilah
yang dimaksud dengan pengertian Pancasila
dalam konteks ketatanegaraan Republik
Indonesia.

13. TERIMA KASIH