Bab 1 membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka Indonesia. Terdiri dari pengertian ideologi, jenis ideologi (tertutup dan terbuka), dan pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional yang terbuka dan fleksibel.

1. Materi PKn Kelas XII Semester 1 Bab 1
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Materi kelas XII Semester 1
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Standar Kompetensi
1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kompetensi Dasar
1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
1.2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
1.3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Indikator Pencapaian Hasil Belajar
1. Siswa diharapkan dapat mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Siswa diharapkan dapat menguraikan fungsi Pancasila
3. Siswa diharapkan dapat mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
4. Siswa diharapkan dapat membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
5. Siswa diharapkan dapat menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai.
6. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
7. Siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
8. Siswa diharapkan dapat menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai
ideologi terbuka
Tujuan Pembelajaran
1. Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Menguraikan fungsi Pancasila
3. Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
4. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
5. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
6. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
7. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
8. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Metode Pembelajaran
Dalam mekanisme pembelajaran modul dapat diterapkan beberapa metode pembelajaran. Metode
tersebut di antaranya:
1. Metode Ceramah (Preaching Method)
2. Metode Diskusi (Discussion Method)
3. Metode Pemberian Tugas
4. Metode Studi Kasus

2. Kegiatan Belajar 1 : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pengertian Ideologi
Pengertian Ideologi Secara Etimologis
Menurut asal kata, istilah ideologi berasal dari kata “idea” berarti gagasan, konsep, pengertian
dasar, cita-cita, dan “logos” berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan dasar.
Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita yang merupakan dasar,
pandangan, atau paham.
Pengertian Ideologi Menurut Pendapat Para Ahli
Patrick Corbett, ideologi merupakan struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan
mengenai:
a. Penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya
b. Sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya
c. Suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan
d. Suatu dambaan agar keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai
kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang
bersangkutan
AS Hornby, ideologi merupakan seperangkat gagasan yang mmbentuk landasan teori ekonomi dan
politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang
Soejono Soemargono, ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan
menyeluruh dan sistematis yang menyangkut: Bidang politik, Bidang social,Bidang
kebudayaan, Bidang agama
Frans Magnis Suseno, ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi
ideologi tertutup dan ideologi terbuka
a. Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-ciri sbb:
i. Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat
ii. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat
iii. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan
operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak
b. Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran terbuka. Ciri-ciri sbb:
i. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral
budaya masyarakat itu sendiri
ii. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus
masyarakat itu sendiri

3. iii. Ideologi terbuka tidak dicipitakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu
sendiri
Pengertian Ideologi Secara Umum
a. Dalam arti luas, ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir ataupun bertindak (pedoman
hidup) di semua segi kehidupan, baik segi kehidupan pribadi maupun umum.
b. Dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak
(pedoman hidup) dalam bidang tertentu (Sunarso, Hs, 1986)
c. Ideologi negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi negara merupakan
konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui
kehidupan negara itu (Heuken, 1998)
d. Karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang tidak lain
adalah kehidupan politik, ideologi negara sering disebut pula ideologi politik.
Pemahaman Konseptual tentang Ideologi
a. NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527)
– Berasal dari Florence, Italia
– Sebagai orang pertama yang secara langsung membahas fenomena ideologi, dengan mengamati
dan membahas praktek-praktek politik yang dilakukan oleh para Pangeran.
– Pengamatan itu tampak dalam bukunya IL PRINCIPE, yang diterjemahkan dalam judul “Sang
Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik” (1987)
– Menurutnya, ideologi pada dasarnya berkenaan dengan siasat dalam berpolitik praktis.
– Siasat itu terutama tampak dalam tiga hal:
• Kecenderungan orang untuk melakukan penilaian keadaan berdasarkan kepentingannya
• Konsepsi-konsepsi keagamaan seringkali digunakan untuk menggalang kekuasaan dan melakukan
dominasi
• Kebutuhan untuk menggunakan tipu daya dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan
b. ANTOINE DESTUT DE TRACY (1754-1856)
– Seorang pemikir Perancis, hidup masa revolusi Perancis
– Ia menulis buku masyur berjudul LES ELEMENTS DE L’IDEOLOGIE, di mana istilah ideologi
pertama kali digunakan.
– Bagi Tracy, istilah ideologi memiliki konotasi positif. Ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau
ilmu tentang ide-ide.
– Dia mengajak masyarakat Perancis untuk berusaha menemukan dan menilai ide yang sehat dan ide
yang tidak sehat dalam masyarakat.
– Ide yang sehat adalah yang sesuai dengan realitas dan sejalan dengan akal budi. Ide ini mestinya
dimanfaatkan masyarakat sebagai patokan hidup sehari-hari.
– Ide yang tidak sehat adalah ide yang tidak sesuai dengan realitas dan bertentangan dengan akal
budi, yang lalu ia sebut sebagai gagasan palsu atau khayalan belaka. Contoh gagasan palsu ada lah
gagasan bersumber dari agama, bahwa raja memiliki kekuasaan dari Tuhan, akibatnya kekuasaan

4. raja bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, negara harus dijalankan berdasar
kaidah-kaidah akal budi, bukan kaidah-kaidah agama.
– Ketika Napoleon berkuasa, de Tracy didepak dari Senat. Napoleon menganggap ideologi sebagai
gagasan tidak berguna. Sejak itu, ideologi lenyap dari gelanggang kehidupan politik.
c. Karl Marx (1818-1883)
– Berasal dari Prussia (kini Jerman).
– Dalam bukunya Die Deutch Ideologi, dia memahami ideologi berkebalikan dari de Tracy. Baginya,
ideologi adalah kesadaran palsu.
– Mengapa disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang
diciptakan oleh para pemikir, yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh kepentingannya. Maka,
hasil pemikiran yang muncul dalam bentuk ideologi sesungguhnya tidak lebih dari khayalan
(pengandaian-pengandaian spekulatif) untuk melindungi kepentingan kelas pemikir itu. Kelas
pemikir itu adalah kelas penguasa.
– Demikianlah, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran atas
hak-hak istimewa kelas tertentu.
d. Louis Althusser (1918- …)
– Ia murid Marx, namun ia tidak setuju pandangan Marx tentang ideologi.
– Menurutnya, ideologi memang berisi gagasan spekulatif, namun bukan kesadaran palsu. Sebab,
gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan realitas (apa itu dunia),
melainkan memberi gambaran tentang bagaimana manusia semestinya menjalankan hidupnya.
– Setiap orang membutuhkan ideologi, sebab setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang
bagaimana semestimya ia menjalankan kehidupannya.
– Pendek kata, ideologi adalah pedoman hidup.
Dua Kutub Ideologi
Kutub pertama, ideologi bisa menjadi sesuatu yang baik, yaitu manakala ideologi mampu menjadi
pedoman hidup menuju kehidupan yang lebih baik.
Kutub kedua, ideologi bisa menjadi hal yang tidak baik, yaitu manakala ideologi dijadikan alat
menyembunyikan kepentingan penguasa. Di sini, ideologi tidak lebih dari sebuah kesadaran palsu.
Tiga Dimensi dalam Ideologi
Ideologi politik bisa bertahan dalam perubahan masyarakat, bisa pula pudar dan ditinggalkan,
tergantung pada daya tahan ideologi.
Ideologi akan mampu bertahan, bila mempunyai tiga dimensi, meliputi:

DIMENSI REALITA, menunjuk pada kemampuan ideologi untuk memcerminkan realita yang hidup
dalam masyarakat di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat -saat
awal kelahirannya.

5. 
DIMENSI IDEALISME, yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam ideologi atau
nilai-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan
kepada masyarakat untukmempunyai dan membina kehidupan bersama yang lebih baik dan untuk
membangun masa depan yang lebih cerah.

DIMENSI FLEKSIBILITAS, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus
menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat.
Dua Macam Watak Ideologi
a. Ideologi tertutup, adalah ideologi yang bersifat mutlak, ciri-cirinya:

Bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang
digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat

Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada
masyarakat

Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi semua bidang kehidupan

Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati

Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi
tersebut

Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang
keras, mutlak, dan total.
b. Ideologi terbuka, adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, ciri-cirinya:

Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi bukan keyakinan
ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat

Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh
rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka

Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali
falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka

Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi
masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai falsafah itu

Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar
belakang budaya dan agama.
Pengertian Pancasila
Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai
Nirwana diperlukan 5 dasar/ajaran, yaitu
1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh
2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri

6. 3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berzina
4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5. Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minum minuman keras.
Diadaptasi oleh orang Jawa menjadi 5 M = Madat/Mabuk, Maling/Mencuri, Madon/Bermain
Perempuan, Maen/Judi, Mateni/Membunuh.
Pengertian Pancasila Secara Etimologis
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu
dalam Kitab Tripitaka dimana dalam Ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk
mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 larangan di atas.
Pengertian Pancasila Secara Historis
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan,
kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya
dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberi nama Pancasila.
Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4
Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah
disebut istilah Pancasila hal ini didasarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka
pembentukan Rumusan Dasar Negara.
Pengertian Pancasila Secara Termitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI, untuk melengkapi alat2
Perlengkapan Negara, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil
mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya
tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar
sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia
Pancasila Berbentuk:
1. Hirarkis (berjenjang)
2. Piramid.
A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada
tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:
1. Prikebangsaan;
2. Prikemanusiaan;
3. Priketuhanan;
4. Prikerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat
B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang
BPUPKI, sebagai berikut:
1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;

7. 2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;
Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:
1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang
intinya adalah Gotong Royong.
C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya
sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut yang sah dan benar
secara Konstitusional adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45, hal ini
diperkuat dengan adanya Ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April
1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI
yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Proses Penyusunan dan Penetapan Dasar Negara
a. Tahap Pembentukan BPUPKI
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945.Pembentukan
BPUPKI memberi kesempatan secara legal kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan
dan merancang UUD yang berisi dasar negara.
b. Tahap Penyusunan Konsep Rancangan Dasar Negara dan UUD
Sidang Pertama BPUPKI(29 Mei s/d 1 Juni 1945)
Pada sidang ini K.R.T Radjiman Widyodiningrat(ketua BPUPKI), menyampaikan tentang
dasar falsafah yang akan dibentuk bagi bangsa Indonesia.Usulan-usulan dasar Negara RI yang
muncul pada sidang ini, antara lain:
a. Mr. Moh. Yamin
Secara lisan;

8. 1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat
Secara tertulis;
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Prof. Dr. R. Soepomo
1) Paham negara persatuan
2) Hubungan negara dan agama
3) Sistem badan permusyawaratan
4) Sosialisme negara
5) Hubungan antar bangsa
c. Ir. Soekarno
Pancasila;
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan
Dapat diperas menjadi Trisila;
1) Sosionalisme
2) Sosiodemokratis
3) Ketuhanan
Dapat diperas lagi menjadi Ekasila;
1) Gotong royong
Pada sidang pertama BPUPKI belum tercapai kesepakatan tentang dasar Negara.
Kemudian dibentuk Panitia Sembilan.
Panitia Sembilan
Anggota Panitia Sembilan adalah:
Ir. Soekarno Abikusno Tjokrosoejoso
Drs. Moh. Hatta H. Agus Salim
Mr. A.A. Maramis Mr. Ahmad Soebarjo
K.H. Wahid Hasyim Mr. Moh. Yamin
Abd. Kahar Muzakir

9. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar Negara Indonesia yang
dikenal dengan Jakarta Charter(Piagam Jakarta).
Rumusan Dasar Negara Menurut Jakarta Charter
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk -pemeluknya.
2. Kemanusian yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Sidang Kedua BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945)
Pada sidang kedua ini membicarakan tentang rancangan UUD Negara Indonesia dengan
membentuk panitia kecil, yaitu;
Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Bertugas merumuskan rancangan Pembukaan UUD
yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia.
Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo. Bertugas merumuskan rancangan
batang tubuh UUD dan naskah proklamasi.
Pada tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana tersebut dalam
Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana UUD yang sedang disiapkan.
d. Penetapan UUD 1945
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan:
1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang
pertama.
3. Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh BP-KNIP.
Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai berikut;
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila Ditinjau dari Tekstualnya
Ditinjau dari tekstual, bahwa Pancasia sebagai dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam
konstitusi Negara, yakni pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (merupakan landasan konstitusional
dan ideologi negara).
Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

10. 1. Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan
yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan
hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan
menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki
pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi
persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam
masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan
masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan
memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi,
sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman
pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita -
citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa
mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa
adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya
dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.
Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini
dapat menunjukkan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian
kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka
Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar
negara kita.
Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa
Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang
meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.
Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan
jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.
Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan
memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir
menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di
masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan
membentuk kepribadian sendiri.
Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan
lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar
negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945,
melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan
oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan
gagasan besar bangsa kita sendiri.

11. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian
bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini
tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun
dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah
Konstitusi RIS 1949, serta dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila
itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu,
Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat -saat terjadi krisis nasional dan ancaman
terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian nega ra,
dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat.
Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah
dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu
haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara
Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai
perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara
Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945
Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi
sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur -unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan
hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.
Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan
yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan ne gara harus
didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu
disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.
Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam
alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya)
yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan
dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala
sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi hakim, ilmu
pengetahuan hukum).
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh
masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

12. Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang
kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang
didatangkan dari luar negeri.
Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia,
Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak
dahulu hingga sekarang.
Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa
Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar
hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan
negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.
3. Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indone sia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia
ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan
bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis
pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh
kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu
sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai
peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain -lain)
namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana -sini, misalnya
di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur -unsur
asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa
Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap
sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah
pencerminan dari bangsa kita.
Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :
a. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang
berlaku di negara kita.
b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk
dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada
bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang
dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap
sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa -bangsa lain
di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah
yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

13. d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan
dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan
sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan
kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad
yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah
diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan
merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan
perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.
Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam
kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada
Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah
Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala kesalahan akan melekat pada kita yang hidup di ma sa
kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.
Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka
yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita
gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil -wakil bangsa Indonesia
pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1978, Pancasila itu
merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan
yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi
arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti
setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru
tentang Pancasila.

14. Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan
dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di
bawah ini :
a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan
naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea
IV.
e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.
Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen
historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi inti dan
fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :
1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni 1945 Oleh Ir.
Soekarno
Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertamakalinya
mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya sebagai berikut :
a. Kebangsaan Indonesia.
b. Internasionalisme atau Prikemanusiaan.
c. Mufakat atau Demokrasi.
d. Kesejahteraan sosial.
e. Ketuhanan.
2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang Bersejarah (Piagam
Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)
Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu
Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa panitia kerja yaitu :
a. Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah berhasil menyusun
sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama Piagam Jakarta, selanjutnya pada
tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan
UUD 1945.
b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang kemudian
membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini
berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.
c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
d. Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

15. Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan autentik
tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan tugasnya
dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantinya dibentuk
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang
pertama dengan mengambil keputusan penting :
a. Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.
b. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945.
c. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad
Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah badan yaitu
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan,
Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi dibagi dalam karesidenan -
karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemen-departemen Pemerintahan.
Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut
hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949
Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agustus sampai
dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Adapun delegasi RI

16. dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin
oleh Sutan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.
Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan persengketaan antara
Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan
yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia Serikat). Salah satu hasil
keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui
kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Kerajaan
Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Demikianlah pada
tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana menandatangani Piagam
Pengakuan Kedaulatan Negara RIS.
Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen
(Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.
Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi negara serikat
RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian
Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV
Konstitusi RIS 1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.
5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD Sementara RI (UUDS-RI
1950)
Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara
kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai de ngan cita-cita
kebangsaan dan jiwa proklamasi. Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia tetap membara dan meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak
lahirnya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.
Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakan-pergolakan
di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan RI sesuai
dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Sesuai Konstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara
bagian. Akibat pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara
kesatuan Indonesia, maka sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, ting gal 3 (tiga)
negara lagi yaitu :
1. RI Yogyakarta.
2. Negara Sumatera Timur (NST).
3. Negara Indonesia Timur (NIT).

17. Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai tanggal
17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republik
Indonesia Serikat).
Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah
konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).
Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah
Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV dengan
perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.
6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru.
Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konst ituante yang
dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentuk
suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dengan kegagalan konstituante tersebut,
maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi
pernyataan :
a. Pembubaran Konstuante.
b. Berlakunya kembali UUD 1945.
c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar
falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan
tata urutan seperti berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.

18. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertanggal 13 April
1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik
dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Instruksi ini ditujukan kepada :
Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan Pemerintah lainnya.
Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu keadaan yang telah
berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (Ius Contitutum), UUD
1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan demikian secara yuridis formal
perumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan,
walaupun sebenarnya tidak ada di dalam Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.
Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri -hal perumusan
Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian mengenai dasar-dasar
negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :
1. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
2. Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.
3. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar -dasar negara
merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan Pancasila
dan bukan Panca Darma.
Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut dalam redaksi
kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Prikemanusiaan atau Internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau Persatuan Indonesia,
Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila
adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk
di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”.
Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya
pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan
yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5
sila negara kita”.
Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi” (1951)
berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam
Jakarta sampai pada hari ini”.

19. Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr.
Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No.
XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.
Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Menurut pandangan DR. Alfian, sebuah ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka jika di dalam
ideologi tersebut terkandung tiga dimensi sebagai berikut:
1. Dimensi Realita (suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam
masyarakat)
2. Dimensi Idealisme (nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan
lambungan angan-angan (utopia).
3. Dimensi Fleksibilitas/Pengembangan (suatu ideologi memiliki keluwesan yang
merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa
menghilangkan atau mengingkari hakekat/jati dirinya).
Gagasan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
1. Secara formal ditampilkan sekitar tahun 1985, walaupun semangatnya sendiri sesunguhnya dapat
ditelusuri dari pembahasan para pendiri negara pada tahun 1945.
2. Didorong oleh tantangan zaman, sejarah menunjukkan bahwa betapa kokohnya
suatu ideologi, bila tidak memiliki dimensi fleksibilitas, maka akan mengalami kesulitan
bahkan mungkin kehancuran (contoh : runtuhnya Komunisme di Uni Soviet).
3. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak
boleh berubah, namun pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan
nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan gagasan Pancasila sebagai ideologi
terbuka :
1. Ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan dengan situasi & kondisi zaman yg
terus mengalami perubahan.
2. Terkandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai
dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.
3. Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan, terutama menghadapi
globalisasi dan keterbukaan.
4. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam
wadah dan ikatan NKRI.
Pancasila Berwatak Terbuka
Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka, karena:

20. 
Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia

Isi Pancasila tidak langsung operasional

Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat

Pancasila juga bukan ideologi totaliter

Pancasila menghargai pluralitas
Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Fleksibilitas ideologi Pancasila, karena mengandung nilai-nilai :
Pancasila Berwatak Terbuka
Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka, karena:

Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia

Isi Pancasila tidak langsung operasional

Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat

Pancasila juga bukan ideologi totaliter

Pancasila menghargai pluralitas
Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh
dilanggar, antara lain:
1. Stabilitas nasional yang dinamis
2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
3. Mencegah berkembangnya paham liberal
4. Larangan terhadap paham atheisme
5. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat
6. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di masyarakat
Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila
Batas jenis pertama :
Bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanya nilai instrumental, sedangkan nilai dasar atau
instrinsiknya mutlak dilarang.
Batas jenis kedua, yaitu terdiri dari 2 (dua) buah norma :
1. Penyesuaian nilai instrumental, pada tuntutan kemajuan jaman, harus dijaga agar
daya kerja dari nilai instrumental yang disesuaikan itu tetap memadai untuk mewujudkan
nilai instrinsik yang bersangkutan.
2. Nilai instrumental pengganti, tidak boleh bertentangan antara linea recta dengan
nilai instumental yang diganti.

21. Kegiatan Belajar 2 : Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Pancasila sebagai Paradigma
Pembangunan
Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Ada dua pandangan tentang cara beradanya nilai :
1. Nilai sebagai sesuatu yang ada pada obyek itu sendiri (obyektif), merupakan suatu hal yg obyektif
dan membentuk semacam “dunia nilai”, yang menjadi ukuran tertinggi dari perilaku manusia
(filsuf Max Scheler dan Nocolia Hartman).
2. Nilai sebagai sesuatu yang bergantung kepada penangkapan dan perasaan orang (subyektif),
menurut Nietzsche, nilai yg dimaksudkan adalah tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia.

22. Beberapa Pengertian tentang Nilai:
1. Kamus Ilmiah Populer, Nilai adalah ide ttg apa yang baik, benar, bijaksana dan apa yg berguna
sifatnya lebih abstrak dari norma.
2. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang
indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
3. Nursal Luth dan Daniel Fernandez, Nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yg diinginkan atau
tidak diinginkan yg mempengaruhi perilaku sosial dari orang yg memiliki nilai itu. Nilai bukanlah soal
benar salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak, disenangi/tidak.
4. C. Kluckhoorn, Nilai adalah suatu konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau karakteristik
dari sekelompok orang mengenai sesuatu yang didambakan, yang berpengaruh pada pemilihan
pola, sarana, dan tujuan dari tindakan.
Ciri-ciri Nilai:
1. Nilai-nilai yang mendarah daging (internalized value), yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian
bawah sadar/ yg mendorong timbulnya tindakan tanpa berfikir lagi.
2. Nilai yang dominan, mrp nilai yg dianggap lebih penting dari pada nilai-nilai lainnya,
dengan pertimbangan :
a. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut.
b. Lamanya nilai yg dirasakan oleh agt kelompok tsb.
c. Tingginya usaha untuk mempertahankan nilai itu.
d. Tingginya kedudukan (prestise) orang-orang yang membawakan nilai tersebut.
Macam-macam Nilai
1. Alport: Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, dalam 6 (enam)
macam, yaitu: nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, & religi
2. Sprange: Nilai dapat dibedakan menjadi 6 (enam) antara lain: nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi,
nilai agama, nilai seni, nilai sosial, dan nilai politik.
3. Sprange, Harold Lasswell: Mengidentifikasi 8 (delapan) nilai-nilai masyarakat barat dalam
hubungannya dengan manusia lain, yaitu ; (kekuasaan, pendidikan/penerangan (enlightenment),
kekayaan (wealth), kesehatan (well-being), keteram-pilan (skill), kasih sayang (affection), kejujuran
(rectitude) dan keadilan (rechtschapenheid) dan kese-garan, respek (respect).
4. Prof. Dr. Notonagoro, membagi menjadi 3 (tiga) bagian:
a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi unsur manusia.
b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau
aktivitas.

23. c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia, dapat dibedakan atas 4
(empat) macam :
 Nilai kebenaran/ kenyataan (ratio, budi dan cipta).
 Nilai keindahan (perasaan dan estetis).
 Nilai moral/ kebaikan (karsa dan etika).
 Nilai religius (keyakinan/kepercayaan manusia)
Pancasila sebagai Sumber Nilai
Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, berarti nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara, secara umum dapat dilihat
dalam sila-sila Pancasila sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai
praksis.
Nilai Dasar:
1. Pancasila memuat nilai dasar tentang penyelenggaraan negara, yaitu: Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Karena merupakan nilai dasar maka:
a. Nilai-nilai itu bersifat abadi dalam Pembukaan UUD 1945
b. Nilai-nilai itu bersifat abstrak dan umum
c. Nilai-nilai itu relatif tidak berubah, namun maknanya selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan
zaman
d. Melalui proses penafsiran ulang, akan didapat nilai-nilai baru yang lebih operasional sesuai
tantangan kekinian zaman
e. Nilai-nilai operasional itu berupa nilai instrumental dan nilai praksis
Nilai Instrumental:
1. Merupakan penjabaran dari nilai dasar
2. Berlaku untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu
3. Sifatnya sudah lebih kontekstual, bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman

24. 4. Tampil dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, sebagai penjabar an
dari nilai dasar
5. Terikat oleh perubahan waktu, keadaan atau tempat sehingga memerlukan penyesuaian secara
berkala agar nilai dasar tetap relevan dengan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat
pada zaman itu
6. Tercantum dalam seluruh dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUD 1945 seperti undang-undang
dan banyak peraturan pelaksanaannya
7. Lembaga-lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental yaitu MPR, Presiden, dan DPR
8. Sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945 Presiden dapat menindaklanjuti undang-undang dengan
mengeluarkan peraturan pelaksanaannya
Nilai Praksis:
1. Adalah pelaksanaan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari -hari.
2. Pelaksanaan Pancasila meliputi dua cara:
a. Secara subyektif: Pelaksanaan oleh setiap individu warga negara indonesia, penduduk indonesia,
maupun oleh setiap individu penguasa negara atau penyelenggara negara.
b. Secara obyektif: Pelaksanaan pancasila dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga negara baik
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Tinjauan metafisika terhadap Pancasila sehingga nilai -nilainya memiliki sifat objektif :
1. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak,
umum dan universal.
2. Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa
Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun keagamaan.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum
memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar.
4. Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum tidak dapat
diubah oleh setiap pun termasuk MPR hasil pemilihan umum.
5. Pembukaan UUD 1945 terkandung Pancasila yang tidak dapat diubah (tetap), krn
kemerdekaan merupakan karunia Tuhan.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila Pertama : Menunjukkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, Yang Maha
Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya, maka manusia Indonesia akan mengembangkan
toleransi antarumat beragama, toleransi sesama umat beragama, dan toleransi antarumat
beragama dengan negaranya. Tidak akan memaksakan agama kepada pemeluk agama lain.
Bangsa Indonesia bukan bangsa yang sekuler atau memisahkan agama dan negara. Indonesia juga
bukan negara agama yang mendasarkan kepada agama tertentu.

25. Sila Kedua : Manusia memiliki hakikat pribadi yang mono-pluralis terdiri atas susunan kodrat jiwa
raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikaptepasalira, menghormati hak asasi
manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia,
tenggang rasa, dan sebagainya. Negara memberi kebebasan untuk menentukan jumlah anak, akan
tetapi program keluarga berencana merupakan program pemerintah agar warga negara lebih
bertanggung jawab pada generasi mendatang. Warga negara berhak menentukan jenis pekerjaan
dengan imbalan yang layak menurut kemampuannya masing-masing.
Sila Ketiga : Berupa pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa dan satu negara
Indonesia, tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu keseluruhan dan
keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalamnya cinta tanah air, tidak membeda-bedakan
sesama warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan
bangsa sendiri, suku dan daerah tertentu.
Sila Keempat : Menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan jumlah semua
orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang segala sesuatunya berasal dar i
rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat.Nilai luhur kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, antara lain terkandung
makna cinta permusyawaratan, cinta demokrasi, tidak memaksakan kehedak kepada orang lain,
menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak mementingkan diri sendiri, cinta
kebersamaan, dan sebagainya.
Sila Kelima : Mengakui hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan
hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung didalamnya adalah mencintai
keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan
menganggap bangsa lain sederajat.
Sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila kedua dijiwai dan
didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima; sila ketiga dijiwai
dan didasari sila pertama dan sila kedua, menjiwai dan mendasari sila keempat dan kelima; sila
keempat dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan mendasari sila kelima;
sila kelima dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Itulah yang dinamakan
Pancasila hierarkis piramidal.
Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena
Pancasila merupakan sumber nilai di Indonesia maka semua nilai yang berkembang tidak oleh
bertentangan dengan Pancasila.
Pengamalan Pancasila Sebagai Sumber Nilai
1. Pemasyarakatan Nilai Pancasila dalam Keluarga.

26. Kehidupan sehari-hari dalam keluarga harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, di mana orang tua
menjadi teladan bagi anak-anaknya. Segala tindak tanduk seluruh keluarga harus bersumber dari
nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Pemasyarakatan Nilai Pancasila dalam Sekolah
Anak yang berumur tujuh tahun telah memasuki usia wajib belajar pendidikan formal. Di sinilah
penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dimulai yaitu dari taman kanak-kanak, terutama melalui
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Pendidikan dalam Masyarakat
Pendidikan dalam masyarakat amat penting untuk penanaman nilai luhur Pancasila, karena waktu di
sekolah hanya terbatas sehingga waktu yang lebih banyak ada di lingkungan keluarga dan
masyarakat maka pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas akan sangat berpengaruh terhadap
pembentukan sikap dan kepribadian anak. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat ikut bertanggung
jawab dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, serta penanaman nilai -nilai luhur Pancasila.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional
Pengertian Pembangunan: Usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat
sehingga menjadi lebih baik
Aspek Pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, di dalamnya mencakup tiga aspek
sekaligus, yaitu:
1. Emansipasi bangsa, yaitu usaha bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa
lain agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa melepaskan semangat kerja sama
yang produktif
2. Modernisasi, adalah upaya untuk mencapai taraf mutu kehidupan yang lebih baik
3. Humanisasi, bermakna bahwa pembangunan pada hakikatnya untuk manusia seutuhnya dan
seluruh masyarakat Indonesia
Makna Pembangunan Nasional, adalah upaya untuk mening-katkan seluruh aspek kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan
sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.
Hakikat Pembangunan Nasional, adalah pembangunan manu-sia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Tujuan Pembangunan Nasional, dilaksanakan untuk mewujud-kan Tujuan Nasional seperti
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
Paradigma adalah anggapan-anggapan dasar yang membentuk kerangka keyakinan yang berfungsi
sebagai acuan, kiblat atau pedoman untuk melihat persoalan dan bagaimana menyelesaikannya

27. Paradigma pembangunan dipahami sebagai kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman
untuk melihat persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan
Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya
untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan
masyarakat menuju hari esok yang lebih baik (secara kualitatif maupun kuantitati f)
Karena yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga paradigma
pembangunan harus berdasarkan kepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan
masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia, yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai
luhur Pancasila.
Pokok-pokok Pancasila sebagai paradigma Pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum meliputi:
a. Pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai
subyek atau pelaku
b. Pengembangan sistem politik yang demokratis, berkadaulatan rakyat ,dan terbuka
c. Sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral bukan sekadar kekuasaan
d. Pengambilan keputusan politi secara musyawarah mufakat
e. Politik dan hukum yang didasarkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan.
2. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi meliputi:
a. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi
b. Mengembangkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan
c. Mengembangkan sistem ekonoimi yang bercorak kekeluargaan
d. Ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas
e. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama
3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya meliputi:
a. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman,
tenteram, dan damai
b. Pembangunan sosial budaya yang menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia
c. Terbuka terhadap nilai-nilai luar yang positif untuk membangun masyarakat Indonesia yang modern
d. Memelihara nilai-nilai yang telah lama hidup dan relevan bagi kemajuan masyarakat
4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pertahanan keamananmeliputi:
a. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negaranya
b. Mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
c. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain

28. 5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
a. Pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebaghagiaan lahir batin, memenuhi kebutuhan
material dan spiritual
b. Pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral
c. Pengembangan iptek pada hakekatnya tidak boleh bebas nilai, tetapi terikat pada nilai -nilai yang
berlaku di masyarakat
d. Pembangunan iptek mempertimbangkan akal, rasa, dan kehendak
e. Pembangunan iptek bukan untuk kesombongan melainkan peningkatan kualitas, harkat, dan
martabat manusia
6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan agama meliputi:
a. Pengembangan kehidupan beragama adalah dengan terciptanya kehidupan sosial yang saling
menghargai dan menghormati
b. Memberikan kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran agama
c. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain
d. Mengakui keberadaan agama orang lain dengan tidak saling menjelekkan dan menghina antarumat
beragama
Masalah-masalah dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka:
1. Pancasila hanya akan berkembang kalau segenap komponen masyarakat bersedia bersikap
proaktif, terus menerus melakukan interpretasi (penafsiran ulang) terhadap Pancasila dalam
suasana dialog kritis-konstruktif
2. Karena terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja, bisa terjadi Pancasila semata-mata ditafsirkan
sesuai dengan kepentingan si penafsir
Dua tantangan/masalah tersebut menuntut sikap dan tanggapan positif semua warga negara.
Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diwujudkan dengan
adanya:
1. Kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan pemahamannya mengenai
Pancasila, misalnya dengan dialog publik tentang Pancasila sehingga kemungkinan terjadinya i -
relevansi, dominasi penafsiran maupun penafsiran tidak sehat terhadap Pancasila bisa dicegah
2. Kesediaan segenap komponen bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila makin tampak nyata dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan terus menerus secara konsisten
berjuang memperkecil kesenjangan antara idel-ideal Pancasila dengan kenyataan kehidupan
berbangsa sehari-hari
Perwujudan Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
1. Selalu berpegang teguh kepada kelima dasar Pancasila

29. 2. Bersedia mengkaji Pancasila melalui wacana, diskusi, tulisan maupun penelitian
3. Terbuka terhadap nilai-nilai baru namun tetap sesuai dengan nilai dasar Pancasila
4. Menjadikan nilai Pancasila sebagai masuknya budaya asing
5. Menolak Pancasila dijadikan ideologi tertutup
6. Menolak Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang berkuasa
7. Bersedia mengembangkan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman
pada Pancasila
8. Bersedia menaati norma sosial maupun norma hukum yang sesuai dengan nilai -nilai Pancasila

30. BAB 3
Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokratis
Standar Kompetensi
3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokratis
Kompetensi Dasar
3.1 Mendiskripsikan pengertian, fungsi, dan peranan serta perkembangan pers di Indonesia.
3.2 Menganalisis pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam
masyarakat demokratis di Indonesia.
3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa
dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
A. Pengertian Pers
Menurut L.Taufik pengertian Pers terdiri dari :
1. Pers dalam arti sempit mencakup surat kabar, Koran, majalah, tabloid, bulletin, jadi pers terbatas
pada media cetak.
2. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televise, film, internet.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pers mempunyai arti : 1)alat untuk mencetak
buku atau surat kabar, 2) alat untuk menjepit, memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi
berita, dan 4) orang yang bekerja di bidang persuratkabaran.
Menurut Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa pers adalah lembaga
social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. meliputi mencari,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
B. Fungsi dan Peran Pers di Indonesia
Fungsi pers nasional berdasarkan undang-undang pers adalah sebagai berikut :

31. 1. Sebagai wahana komunikasi massa
Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antar warga negara dengan pemerintah dan antar
berbagai pihak.
2. Sebagai penyebar informasi
Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau Negara maupun dari warga
negara ke Negara.
3. Sebagai pembentuk opini
Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptkan opini kepada
masyarakat luas .
4. Sebagai media informasi, pendidkan, hiburan, dan control serta sebagai lembaga ekonomi.
Selain fungsinya pers juga mempunyai peranan, adapun peranan pers nasional adalah :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi
manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
C. Perkembangan Pers di Indonesia
Perkembangan Pers di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut :
1. Tahun 1945 sampai 1950-an
Pers Indonesia pada masa ini menjadi alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia oleh
karena itu sering disebut “Pers Perjuangan” atau pers revolusi.

32. 2. Tahun 1950 sampai 1960
Pers pada masa itu menjadi alat propaganda dari partai politik maka biasanya disebut pers partisan
yang mempunyai tujuan yang sama dengan partai-partai politik yang mendanainya.
3. Tahun 1970-an sampai 1980-an
Pada masa orde baru pers mengalami depolit isasi dan komersialisasi, proses depolitisasi dengan
jalan menghilangkan unsur-unsur politik dalam berita sebagai akibat dari lepasnya pengaruh partai
politik dan kekuasaan pemerintah, serta mejadi pers komersial dengan pencarian dana masyarakat
dari iklan dan jumlah pembaca yang banyak.
4. Tahun 1980-an
Pemerintah melalui Departemen penerangan mengeluarkan peraturan tentang Surat Ijin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP), usaha pers akan sangat mudah ditutup dan dibekukan kegiatannya .
Dengan adanya hal tersebut pers mulai melakukan apa yang disebut dengan diversifikasi usaha.
5. Tahun 1990-an
Pers Indonesia mulai berani menentang pemerintah dengan memuat artikel -artikel yang kritis
terhadap kebijakan pemerintah orde baru, pers mulai proses repolitisasi sampai menjelang reformasi.
6. Masa Reformasi 1998 sampai sekarang
Pers Indonesia menikmati kebebasan pers dengan dikeluarkannya Undang-undang No 40 tahun
1999 yang menjamin kebebasan pers dan menjamin hak memperoleh informasi serta kemerdekaan
mengungkapkan pikiran dan pendapat.
D. Pers yang bebas dan bertanggungjawab
Pers yang bebas dan bertanggungjawab adalah pers yang memiliki kemerdekaan akan tetapi
memiliki pedoman dalam pemberitaannya. Pers ini biasanya disebut dengan istilah pers Pancasila.
Pedoman dalam pers yang disebut dengan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia terdapat empat
asas yaitu :
1. Asas Profesionalitas
Yang termasuk dalam asas ini antara lain :
- Tidak memutarbalikkan fakta, tidak menfitnah.

33. - Berimbang. Adil dan jujur.
- Mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum.
- Mengetahui teknis penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah serta tidak merugikan
korban kesusilaan.
- Mengetahui kredibilitas nara sumber.
- Sopan dan terhormat dalam mencari berita.
- Tidak melakukan plagiat.
- Meneliti semua kebenaran bahan berita lebih dahulu.
- Tanggungjawab moral besar
2. Asas Nasionalisme
Yang termasuk dalam asas ini adalah :
- Mengabdi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- Memperhatikan keselamatan keamanan bangsa.
- Memperhatikan persatuan dan kesatuan Negara
.
3. Asas Demokrasi
Asas demokrasi dalam kode etik ini adalah :
- Harus cover both side
- Harus jujur dan seimbang.
4. Asas Religius
Yang termasuk dalam asas ini adalah :
- Menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain.

34. - Beriman dan bertakwa
E. Hak Jawab dan Hak Tolak
Hak jawab adalah suatu hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan
oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan, hak jawab ditujukan kepada media yang
memuat berita yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan.
Hak Tolak atau hak ingkar adalah hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan atau
identitas lainya dari sumber berita yang harus dirahasiakan, tujuannya untuk melindungi sumber
informasi.
F. Bentuk penyalahgunaan kebebasan media massa
Bentuk penyalahgunaan kebebasan media massa antara lain:
1. Penyiaran berita atau informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik.
2. Peradilan oleh Pers (trial by press)
3. Membentuk opini yang menyesatkan.
4. Bentuk tulisan atau siaran bebas yang bersifat provokatif.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.
G. Dampak penyalahgunaan kebebasan Pers
1. Bagi kepentingan pribadi dapat mencemarkan nama baik seseorang atau menurunkan reputasi
pribadi
2. Dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
4. Dapat menurunkan kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah kita.
5. Bagi Pers sendiri dapat ditinggalkan pembaca atau konsumennya.
6. Dapat memicu konflik dalam masyarakat.

35. 7. Dapat menyebabkan instabilitas nasional

36. BAB 2
Materi PKn Kelas XII Semester 1 Bab 2 Sistem
Pemerintahan
MATERI KELAS XII SEMESTER 1 BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Standar Kompetensi
2.Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar
2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan
negara lain
Indikator Hasil Pencapaian Belajar
1. Siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
di berbagai negara
2. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
3. Siswa diharapkan dapat menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan
Presidensial dan Parlementer
4. Siswa diharapkan dapat menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara
Indonesia menurut UUD 1945.
5. Siswa diharapkan dapat membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum perubahan dengan sesudah perubahan UUD 1945.
6. Siswa diharapkan dapat menguraikan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem
pemerintahan Indonesia
7. Siswa diharapkan dapat membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
Tujuan Pembelajaran
1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai negara
2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
4. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia menurut UUD 1945.
5. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dengan
sesudah perubahan
6. Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia
7. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
Metode Pembelajaran
1. Metode Ceramah (Preaching Method)
2. Metode Diskusi (Discussion Method)
3. Metode Pemberian Tugas
4. Metode Studi Kasus

37. Materi Pembelajaran
1. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian Sistem Pemerintahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem mengandung tiga pengertian sebagai
berikut:
a. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Contoh sistem politik
b. Susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Contoh sistem pemerintahan (demokrasi, totaliter,
parlementer)
c. Metode. Contoh sistem menanam padi.
Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan,
tatanan, jaringan, atau cara.
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah, dalam Kamus
Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Pemerintahan menurut KBBI berarti:
a. Proses, cara, perbuatan memerintah
b. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan
kepentingan negara
c. Jadi, pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan
pembuatan dan penegakan hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan
negara.
d. Pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat dan menegakkan
hukum dalam suatu negara.
Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara.
Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh
badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai
kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan judikatif dalam menyelenggarakan
pemerintahan suatu negara.
Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
a. Kekuasaan Eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan
menjalankan pemerintahan

38. b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang
c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
a. Sistem pemerintahan parlementer: intinya parlemen mendominasi pemerintahan negara
b. Sistem pemerintahan presidensial: intinya Presiden memegang peranan kunci dalam
pemerintahan.
Selain dua klasifikasi besar di atas, terdapat sistem pemerintahan yang disebut sistem
kediktatoran proletariat yang intinya kekuasaan negara berada di tangan pemimpin partai
(komunis), contohnya di negara Republik Rakyat Cina. Selain itu dikenal juga sistem
pemerintahan campuran yang diterapkan di Republik Kelima Perancis dan dSwiss.
Pengertian bentuk negara, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintah, dan bentuk pemerintahan
Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan
(secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara.
Ada tiga bentuk negara, yaitu:
a. Negara Kesatuan, yakni negara yang pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat
pemerintahan yang ada di bawahnya.
b. Negara Federal/Serikat, yakni negara yang kekuasaannya secara formal dibagi menjadidua:
kekuasaan pemerintah pusat federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian.
c. Negara Konfederasi, yakni bentuk kerjasama negara di mana pemerintah pusat tunduk pada
kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
Dilihat dari susunannya, ada dua bentuk negara, yaitu negara yang bersusunan tunggal
atau negara kesatuan (unitaris) dan negara yang bersusunan jamak atau negara serikat
(federasi,federalis).
Negara Kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya negara yang tidak tersusun
dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara. Hanya ada satu pemerintah, yaitu
pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara itu.
Ada dua cara/sistem negara kesatuan, yaitu:
a. Sentralisasi, artinya semua hal dan urusan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki
wewenang untuk mengatur sendiri hal yang menjadi urusan pemerintahan
b. Desentralisasi, artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat atau daerah di atasnya pada
daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Setiap daerah otonom
memiliki pemerintah daerah yang berhak dan berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan.
Contoh, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara Serikat/Negara Federasi/Negara Federalis adalah negara yang bersusun jamak atau
terdiri dari negara-negara bagian. Artinya, negara tersusun dari beberapa negara yang semula
telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Dalam negara federasi terdapat:

39. a. Dua macam negara: Negara bagian dan Negara federasi atau gabungan
b. Dua macam pemerintah: Pemerintah negara bagian dan Pemerintah negara federasi
c. Dua macam UUD: UUD negara bagian dan UUD negara federasi
d. Dua macam urusan: Urusan negara bagian dan urusan bersama yang diurus oleh negara federasi
e. Negara dalam negara: Negara bagian itu berada di dalam negara federasi
Urusan bersama yang diurus negara federasi adalah urusan-rusan pokok yang menentukan hidup
matinya negara federasi, misalnya masalah pertahanan, hubungan luar negeri, dan
keuangan. Contoh negara federasi adalah Amerika Serikat, Australia, Malaysia.
Serikat Negara/Perserikatan Negara/Konfederasi, merupakan gabungan atau perserikatan dari
beberapa negara berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Konfederasi terbentuk untuk maksud
tertentu, misalnya hubungan luar negeri atau masalah pertahanan. Negara yang tergabung dalam
konfederasi tetapsebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Konfederasi bukan negara
dalam pengertian hukum internasional, karena masing-masing negara tetap merupakan
subyek hukum internasional.
Bentuk-bentuk Kenegaraan
Bentuk-bentuk kenegaraan terdiri dari:
a. Koloni, merupakan wilayah jajahan. Wilayah negara tersebut sepenuhnya berada di bawah
negara lain secara internasional. Negara koloni adalah negara yang tidak berdaulat, sedang yang
berdaulat adalah negara yang menjajahnya. Negara koloni terakhir adalah Republik Palay yang
merdeka pada tahun ...
b. Perwalian, adalah wilayah yang diurus oleh beberapa negara atau negara lain di bawah Dewan
Perwalian PBB, dengan tujuan agar wilayah itu dapat mempersiapkan diri menuju pemerintahan
sendiri dan kemerdekaan sepenuhnya.
c. Dominion, merupakan negara yang tergabung dalam The British Commonwealth of
Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Dominion adalah negara yang sebelumnya
merupakan jajahan Inggris. Tujuan dominion adalah untuk mempererat persahabatan, kerjasama,
dan mencapai kemakmuran negara-negara anggotanya. Anggota Dominion meliputi Australia,
Kanada, Selandia Baru, Malaysia, dan Afrika Selatan.
d. Protektorat, adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat.
Contoh, Hongkong merupakan protektorat Inggris sebelum diserahkan kembali kepada Cina.
e. Uni, bentuk uni terjadi apabila dua negara/lebih yang berdaulat mempunyai seorang kepala
negara yang sama dengan tujuan untuk menciptakan persatuan di antara negara-negara
tersebut. Ada dua macam uni:
i. Uni Riil atau Uni Nyata
1. Bila kedua negara memiliki alat kelengkapan negara yang sama yang telah ditentukan terlebih
dulu.
2. Mengakui adanya satu kepala negara
3. Contoh: Uni Indonesia-Belanda 1949 dengan Ratu Yuliana (Belanda) sebagai kepala negara
ii. Uni Personil

40. 1. Bila kedua negara mempunyai seorang raja yang sekaligus sebagai kepala negara, namun urusan
pemerintahan tetap berada pada masing-masing negara tersebut.
2. Contoh: Uni Belanda-Luxemburg (1839-1890), Uni Swedia-Norwegia (1814-1905), Uni
Inggris-Hanover (1714-1837)
f. Mandat, adalah bekas negara jajahan dari negara yang kalah sewaktu Perang Dunia I. Wilayah
negara yang kalah diletakkan di bawah perlindungan negara yang menang perang serta diawasi
oleh Dewan Mandat LBB. Tugas negara pemegang mandat adalah menyelenggarakan
pemerintahan dan mempersiapkan wilayah negara itu menuju pemerintah sendiri. Contoh,
Kamerun bekas jajahan Jerman dijadikan mandat oleh Perancis.
Bentuk Pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan
kepala negaranya.
Ada dua bentuk pemerintah, yaitu:
a. Kerajaan/Monarki, adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem
pewarisan. Contoh Jepang, Thailand, dan Inggris.
b. Republik, adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar sistem pewarisan,
misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat. Contoh Indonesia, Amerika Serikat.
Bentuk Pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara.
Bentuk Pemerintahan Secara Tradisional dibedakan menjadi:
a. Monarki adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang
penguasa tunggal, yaitu raja/ratu/kaisar/sultan.
b. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan
satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok orang/elit yang memiliki hak istimewa.
c. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan
semua warga negara.
Klasifikasi Mutakhir Tentang Bentuk Pemerintahan:
a. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi
dalam suatu negara dikontrol oleh semua warga negara dewasa dalam masyarakat yang
bersangkutan.
b. Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan
tertinggi dalam suatu negara dikontrol oleh satu orang
c. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi
dalam suatu negara dikontrol oleh sekelompok elit.
Sistem Pemerintahan Parlementer
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara yang
secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam
menjalankan pemerintahan negara.

41. Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Induk Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Kepala Negara (raja/ratu)
Inggris adalah negara kerajaan. Karena itu, kepala negara Inggris selalu adalah raja/ratu.
Raja menganggap dirinya mempunyai hak suci dari Tuhan untuk memerintah dunia. Raja-raja
Inggris umumnya juga mempunyai lembaga penasihat yang ditentukan sendiri oleh raja, yang
anggotanya hanya dari kalangan bangsawan dan pemimpin gereja. Mereka umumnya dipanggil
bersidang oleh raja apabila negara memerlukan pajak.
b. Parlemen
Cikal bakal parlemen di Inggris adalah Witanagemot, yaitu dewan penasehat raja yang
terdiri atas para pangeran, bangsawan, dan pejabat gereja yang dipilih dan dihentikan oleh raja.
Lembaga ini kemudian dikenal dengan parlemen. Semakin sering raja memerlukan tambahan
dana semakin sering parlemen bersidang, yang akan memperkuat kedudukan parlemen dan
mematangkan kelembagaan parlemen itu sendiri.
c. Kabinet
Cikal bakal kabinet di Inggris adalah sebuah kelompok orang yang disebutCABAL yang
dijadikan sebagai penasehat inti dan sekaligus penghubung dirinya dengan parlemen.
Pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri dan kabinetnya. Sehingga merekalah yang bisa
dipersalahkan atau diminta pertanggungjawaban.
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Parlementer
Ranney, pemusatan kekuasaan negara ke tangan parlemen di negara pengguna
sistem pemerintahan parlementer dilakukan melalui dua sarana, yaitu:
a. Rangkap jabatan
• Bahwa mereka yang menduduki jabatan menteri harus merupakan anggota parlemen
• Kabinet dan para menterinya merupakan komisi parlemen yang didudukkan di lembaga
eksekutif
• Berbeda dengan ajaran Trias Politica yang menganut pemisahan kekuasaan.
b. Dominasi resmi parlemen
• Parlemen sebagai lembaga legislatif negara tertinggi
• Parlemen membuat undang-undang baru, merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku
• Parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet/menteri
• Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, menyusun
kabinet atau dewan menteri
• PM dan para menteri itu berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi
anggota parlemen, sehingga hakikat kabinet hanyalah sebuah komisi dari parlemen
• PM dan kabinetnya berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintahan yang digariskan oleh
parlemen, dan karena itu, harus bertanggung jawab kepada parlemen
• Masa jabatan menteri/kabinet sangat tergantung pada kehendak parlemen
• Kepala negara/raja berperan sebagai penengah bila terjadi pertentangan antara parlemen dan
kabinet

42. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Kabinet, yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang bertanggung jawab
kepada parlemen (legislatif). Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan
sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu
parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen
menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Lama masa jabatan kabinet tidak dapat
ditentukan meskipun memiliki masa jabatan dalam waktu tertentu.
b. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan (eksekutif)adalah perdana
menteri yang berasal dari partai politik yang mempunyai suara mayoritas di Parlemen. Kepala
negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam
negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan
sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
c. Kepala Negara/Presiden atas saran pemerintah, yaitu Perdana Menteri dapat membubarkan
parlemen. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas
saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan
umum lagi untuk membentuk parlemen baru.
d. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung
oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan
perwakilan dan lembaga legislatif.
e. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan
umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi
mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
f. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin
kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam
sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
Kelebihan atau Kebaikan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Sistem/garis pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
jelas/transparan
b. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadikan
kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
c. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi penyesuaian pendapat
antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai.

43. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
a. Kabinet cenderung/dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar
di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
b. Kedudukan badan eksekutif/ kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen.
c. Kelangsungan/masa jabatan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sesuai dengan
masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
d. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya.
Sistem Pemerintahan Parlementer di Inggris
a. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan
parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai The Mother of Parliaments (induk parlemen).
b. Menganut sistem pertanggungjawaban menteri.
Sistem parlementer, terlahir dari adanya pertanggungjawaban menteri. Seperti halnya yang
terjadi di Inggris, di mana seorang raja tak dapat diganggu gugat (the king can do no
wrong), maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, menterilah yang bertanggung
jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai contoh, Thomas Wentworth salah seorang menteri
pada masa Raja Karel I dituduh melakukan tindak pidana oleh Majelis Rendah. Kemudian
karena terbukti, menteri tersebut dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Tinggi.
Dari pertanggungjawaban pidana ini, kemudian lahir pertanggung jawaban politik, di mana para
menteri harus bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen.
c. Kekuasaan kepala negara ada pada Raja atau Ratu, sedang kekuasaan kepala pemerintahan di
tangan Perdana Menteri.
Sistem parlemen telah terjadi sejak permulaan abad ke-18 di Inggris. Dari sejarah
ketatanegaraan, dapatlah dikatakan, bahwa sistem parlementer ini adalah kelanjutan dari bentuk
negara Monarchi Konstitusionil, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu
dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan presiden, kedudukannya adalah sebagai kepala
negara. Kepala negara dipegang Raja / Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu
gugat
Contoh kedudukan ratu di Inggris, raja di Muangthai dan presiden di India.
d. Pemisahan kekuasaan dilatarbelakangi oleh ungkapan pada masa lalu “The king do not wrong”
e. Peraturan perundang undangan bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis)
f. PM berasal dari partai mayoritas di parlemen, dan pemimpin partai politik Inggris
g. Parlemen terdiri atas dua badan (bi kameral), yaitu:
 House of Lord (Majelis Tinggi), adalah badan oerwakilan dengan anggota para bangsawan yang
penentuan keanggotaannya didasarkan atas penunjukan raja/ratu. Kekuasaannya lebih besar
dibandingkan Majelis Rendah

44.  House of Common (Majelis Rendah), adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya
berasal dari parpol di Inggris yang dipilih melalui pemilu
h. Kabinet/eksekutif
 Adalah dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri dipimpin oleh perdana menteri
 Anggotanya berasal dari House of Common, bertanggungjawab kepada parlemen.
 Eksekutif dalam sistem parlementer adalah Kabinet itu sendiri. Kabinet yang terdiri dari
Perdana Menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab sendiri satau bersama-sama kepada
parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh Kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Karena
itulah di Inggris dikenal istilah “the king can do no wrong”.
 Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat Kabinet meletakkan
jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara manakala parlemen tidak lagi
mempercayai Kabinet.
i. Kekuasaan parlemen
 Sangat besar, dengan mosi tidak percaya dapat membubarkan kabinet
 Pemerintahan jarang sekali jatuh karena kabinet berasal dari partai mayoritas di parlemendan
mendapat dukungan mayoritas di parlemen
j. Raja atau Ratu sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan membubarkan parlemen atas
usulan perdana menteri
k. Perdana Menteri juga mempunyai kekuasaan sbb:
 Sebagai pemimpin kabinet yang anggotanya dipilih sendiri
 Memimpin partai mayoritas di parlemen
 Dapat mengendalikan parlemen karena ia memimpin partai
 Menjadi penghubung dengan raja
 Sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir.
l. Ada dua partai besar yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang kalah dalam
pemilihan umum menjadi oposisi
Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial:
Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara
melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam
pengelolaan kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya
yang akan memimpin departemennya dan mereka itu bertanggung jawab kepada presiden.
Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada
ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengancheck and balance, Indonesia adalah
pembagian kekuasaan (distribution of power),Pakistan, Argentina, Filipina.
Negara Filipina menggunakan sistem presidensial karena negara ini pernah berada dalam
kekuasaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan juga memfasilitasi penyusunan
konstitusi Filipina menjelang kemerdekaan negara ini. Negara-negara lain seperti Kolombia,

45. Kostarika, Meksiko, dan Venezuela juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial,
dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat sebagai modelnya.
Peran kunci presiden tampak dari hal-hal sebagai berikut:
a. Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan
b. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet. (Juga disebut sistemnon-parliamentary
executive, karena pengangkatan para menteri sepenuhnya menjadi kekuasaan
presiden)
c. Para menteri tidak boleh menjadi anggota parlemen, jadi kabinet semata-mata pembantu
presiden
d. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen
e. Masa jabatan menteri sangat bergantung pada presiden
f. Peran parlemen dan eksekutif dibuat seimbang melalui sistem check and balances
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial

Ranney, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ketiga jenis kekuasaan
negara (legislatif, eksekutif dan judikatif) secara formal dipisahkan melalui dua macam sarana,
yaitu:
a. Pemisahan pejabat/larangan rangkap jabatan
Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial rangkap jabatan justru dilarang.
Seorang anggota parlemen tidak boleh merangkap menjadi menteri, demikian juga sebaliknya.
Misalnya,di Amerika Serikat. Disana tidak seorangpun diperbolehkan menduduki lebih dari satu
jabatan dalam ketiga cabang kekuasaan yang ada. Contohnya seorang Jaksa Agung harus
mundur dari jabatannya bila ingin mencalonkan diri menjadi seorang Senator.
b. Kontrol dan keseimbangan (check and balances)
Untuk mencegah satu lembaga kekuasaan memperbesar kekuasaannya sendiri, masing- masing
cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaam lain, sehingga posisi
masing-masing cabang kekuasaan tetap dalam keseimbangan yang tepat. Contohnya, Kongres
mengontrol Presiden dengan menolak RUU yang diajukan, menolak memberi persetujuan
terhadap calon pejabat bawahan langsung Presiden dan mengadili serta memberhentikan
Presiden. Presiden diberi kekuasaan untuk mengontrol Kongres dengan hak vetoatas UU yang
telah disetujui Kongres, dan mengontrol MA dengan mengajukan calon MA, serta
melakukan judicial review.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala
pemerintahan (sering disebut sebagai concentration of governing power and responsibility upon
the president, artinya presiden sebagai satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pemerintahan negara)
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden dan parlemen tidak bisa saling
menjatuhkan.

46. d. Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh para menteri yang ditunjuk dan
diangkat oleh Presiden (hak prerogatif/hak istimewa untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen).Para
menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi kepada Presiden.
e. Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta para menterinya sesuai dengan masajabatannya.
Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran hukum
Presiden akan dikenakan impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan Hakim Tinggi.
f. Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui
badan perwakilan rakyat, dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen
b. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu
c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang
luar termasuk anggota parlemen sendiri
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak
b. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar menawar
antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memerlukan waktu yang
lama
c. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
Sistem Pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat
a. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial murni
b. Prinsip separation of power (pemisahan kekuasaan) dan mekanisme checks and
balances (pengawasan dan perimbangan). Dalam checks and balances, Presiden boleh memilih
menterinya sendiri, tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui Senat
c. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,
dipilih rakyat, masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua, dan
para menteri.
d. Kekuasaan legislatif di tangan Congress, terdiri:
– Senat, adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di
negara bagian yang bersangkutan, 2 orang wakil
– House of Representatives, adalah perwakilan dari rakyat AS yang dipilih langsung untuk masa
jabatan 2 tahun melalui partai politik
e. Kekuasaan judikatif, berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court), merupakan kekuasaan
yang bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif
f. Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis, maka veto Presiden
batal