2. Materi :
#1. Perbedaan lembaga dan organisasi
#2. Rekayasa KELEMBAGAAN Agribisnis
#3. KORPORASI sebagai organisasi Petani
2
3. Mapping konsep dalam pemberdayaan masyarakat:
Entry point
pemberdayaan
petani:
o Perbaikan
infrastruktur
o Pemberian
permodalan
o Introduksi teknologi
baru
o Peningkatan sumber
daya manusia
o Dll
3
Unsur SDM:
1. human capital =
‘titik”
2. Social capital =
“garis” (relasi
sosial)
Bentuk relasi
sosial:
1. Relasi
individual
2. Jaringan sosial
3. Organisasi (non
formal)
4. Organisasi
(formal)
4. Kekeliruan yang sering terjadi:
4
1. Menyebut “lembaga” (institution) sama dengan
“organisasi” (organization). Contoh: Kelembagaan
subak. Padahal dalam literatur subak = ”nonformal
organization”.
2. Menganggap dengan membuat organisasi telah
menyelesaikan masalah kelembagaan
3. Menganggap dengan mempelajari organisasi (dan
jaringan) telah menganalisis kelembagaan
4. Kajian kelembagaan biasanya hanya meneliti
kebijakan-kebijakan, belum termasuk norma-
norma, dan kultural kognitif.
5. 5
Ketidakkonsistenan konsep di level akademisi tentang
Institution dan organization:
• “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social
scientist….. The term institution and organization are commonly used
interchangeably and this contributes to ambiguityand confusion” (Uphhof, 1986).
• “The existing literature is a jungle of conflicting conceptions, divergent underlying
assumptions, and discordant voices” (Scott, 2008).
• “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para
sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada
yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan
sosial” (Soemardjan dan Soemardi, 1964).’
• ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used interchangeably or
inclusively and often lead to misunderstandings and misguided interventions”
(Lobo, 2008).
• Horton dan Hunt (1984): social institution mencakup aspek organisasi, sebaliknya
ada yang memasukkan aspek-aspek lembaga dibawah topik social organization.
6. Ketidakkonsistenan Istilah dalam Legislasi Pemerintah:
1. Tidak ada kesamaan konsep antar produk legislasi/pedoman
2. Mengorganisasikan petani dalam organisasi formal disebut sebagai upaya
lembaga dan kelembagaan
3. Yang dibentuk hanya organisasi formal dan pemerintah hanya bekerja hanya
dengan organisasi formal
4. Istilah yang sering dipakai = “kelembagaan” dan “organisasi”.
5. Tanpa sadar kita berusaha meminggirkan petani-petani yang tidak
berorganisasi.
6
7. • “Kelembagaan petani” = SALAH
• “Organisasi petani” = BENAR
• Kelembagaan ....... = diikuti kata kerja
• Organisasi ........ = diikuti kata benda
7
11. Definisi semestinya:
11
Lembaga (institution) =
“merupakan hal-hal yang menjadi penentu dalam
perilaku manusia dalam masyarakat yakni berupa
norma, nilai-nilai, aturan formal dan nonformal, dan
pengetahuan kultural. Keseluruhan ini menjadi
pedoman dalam berperilaku aktor (individu dan
organisasi), memberi peluang (empower) namun
sekaligus membatasi (constraint) aktor”
Kelembagaan (institutional) =
“segala hal yang berkenaan dengan
lembaga”
Organisasi (organization) =
“adalah kelompok sosial yg sengaja dibentuk
oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang
jelas, dibentuk untuk mencapai tujuan
tertentu, dan memiliki aturan yang dinyatakan
tegas (biasanya tertulis). Organisasi adalah
aktor sosial dalam masyarakat sebagaimana
individu. Contoh: koperasi, kelompok tani,
Gabungan kelompok tani, dan kelompok wanita
tani”
Keorganisasian (organizational) =
“hal-hal berkenaan dengan organisasi misalnya
perihal kepemimpinan dalam organisasi,
keanggotaan, manajemen, keuangan
organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi
dengan organisasi lain”
12. 12
Apa kelembagaan (institution) ?
“are composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements
that, together with associated activities and resources, provide stability and
meaning of social live” (Scott, 2008: 48).
Apa Organisasi (organization) =
“adalah kelompok sosial yg sengaja dibentuk oleh sekelompok
orang, memiliki anggota yang jelas, dibentuk untuk mencapai tujuan
tertentu, dan memiliki aturan yang dinyatakan tegas (biasanya
tertulis). Organisasi adalah aktor sosial dalam masyarakat
sebagaimana individu. Contoh: koperasi, kelompok tani, Gabungan
kelompok tani, dan kelompok wanita tani”
13. Rekonseptualisasi “Lembaga” dan “Organisasi”
13
In English Biasa diterjemahkan
menjadi
Terminologi semestinya Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan, institusi Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-kultural.
Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor
2. institutional Kelembagaan, institusi Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga.
3. organization Organisasi, lembaga,
kelembagaan
Organisasi social group, yg sengaja dibentuk, punya
anggota, utk mencapai tujuan tertentu, aturan
dinyatakan tegas. (kelompok tani, koperasi,
Gapoktan)
4. organizational Keorganisasian,
kelembagaan
Keorganisasian Hal-hal berkenaan dengan organisasi (struktur
org, anggota, kepemimpinan, manajemen,
finansial, dll).
15. Kelembagaan vs organisasi:
KELEMBAGAAN
= PERILAKU
aktor yg EFEKTIF
NORMA
REGULASI
Kultural
KOGNITIF
ORGANISASI
15
KELEMBAGAAN diikuti KATA
KERJA:
Contoh: “kelembagaan
penyediaan benih
bersertifikat”
ORGANISASI diikuti KATA
BENDA:
Contoh: “organisasi pemuda
tani”
16. 16
• Apa yang disebut dengan
“kelembagaan yang bagus”?
= RELASI antar aktor yang EFEKTIF
Yaitu:
- Terpola, predictable
- Tepat (cara, waktu, bentuk dll)
- Berbiaya murah (cost transaction)
- Dapat dipercaya, tidak menzalimi
- Bukan kelompok tani yang maju,
Gapoktan bagus, korporasi hebat.
- Dan lain-lain
• Bagaimana agar relasi
efektif?
1. Norma yang baik
2. Regulasi yang kuat
dan lengkap
3. Kultural kognitif yang
cukup, dan/atau
4. Organisasi yang kuat
(Teori New Institutionalism –
Richard Scott 2008)
Konsep dan Teori:
19. “Kelembagaan Ekonomi Petani”
(Semestinya ORGANISASI Ekonomi Petani”
19
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:
Pasal 1:
• Kelembagaan Petani = lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
• Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan
Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
• Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi
Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani
Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana terdiri atas: Kelompok Tani, Gapoktan,
Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. (2)
Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan usaha milik petani.
20. Pasal 80:
(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui
Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh
Gabungan Kelompok Tani.
(2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan
jiwa kewirausahaan Petani.
Pasal 81: Badan usaha milik Petani paling sedikit bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian. 20
Kelembagaan Ekonomi Petani:
21. Perubahan isi UU No 19 tahun 2013 oleh MK
No. 87/PUU-XI/2013
Pasal UU No 19 tahun 2013 Revisi oleh MK
Pasal 70 ayat 1 “Kelembagaan petani sebagai
dimaksud dalam pasal 69 ayat
(1) terdiri atas: (a) Kelompok
Tani, (b) Gabungan Kelompok
Tani, (c) Asosiasi Komoditas
Pertanian, dan (d) Dewan
Komoditas Pertanian
Nasional”
(Dibatalkan)
Pasal 71 ayat 1 “Petani berkewajiban
bergabung dan berperan aktif
dalam Kelembagaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1)”.
“Petani bergabung dan
berperan aktif dalam
kelembagaan petani
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat 1”
21
Implikasi nya:
1. Nama dan bentuk organisasi petani
ke depan bebas dan variatif
2. Regulasi, pedoman, Juklak harus
direvisi
3. Seluruh organsiasi formal dimana
anggotanya adalah petani harus
menjadi perhatian pemerintah
4. Pemerintah harus memperhatikan
pelaku utama dan usaha (petani,
pedagang, penyedia jasa pertanian,
dll)
5. Pedoman kerja penyuluhan harus
berubah (meluas)
22. UU No 19 tahun 2013:
• Pemberdayaan Petani = “segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk
melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan
jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi,
serta penguatan Kelembagaan Petani”.
• Pasal 7 ayat 3 point b: strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui penyuluhan dan
pendampingan.
• Pasal 98: masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
pendidikan nonformal, pelatihan dan pemagangan, serta penyuluhan (= Penyuluh SWADAYA dan
SWASTA).
• Bagian penjelasan : ....beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih
berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
22