Sedikit uraian tentang kelembagaan pangan, sesuai dengan UU Pangan kita yang baru. Banyak ketidakjelasan ya, tentang konsepnya.

1. Melakukan Analisis Kelembagaan
(Institutionan Analysis)
Syahyuti-26 Juli 2013

2. Institutional analysis
di wikipeda:
• is that part of the social sciences which studies how
institutions—i.e., structures and mechanisms of social order
and cooperation governing the behavior of two or more
individuals—behave and function according to both empirical
rules (informal rules-in-use and norms) and also theoretical
rules (formal rules and law).
• how individuals and groups construct institutions, how
institutions function in practice, and the effects of
institutions on society.
• institutional analysis = focused on the systematic study of
people's collective behaviour, its ability to explain major
political, social, or historical....
2

3. Apa itu Kelembagaan?
Definisi menurut ahli ekonomi kelembagaan:
• Douglass C. North:
• “institutions = the long-standing rules and rights governing social and
productive behavior, atau “the rules of the game”
• organizations = the 'players' and structures, or "groups of individuals bound
together by some common purpose to achieve objectives", atau their
entrepreneurs are the players.
• kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan-aturan formal (formal
constraints) berupa rules, laws, dan constitutions; dan aturan informal
(informal constraints) berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain. Seluruhnya
merupakan penentu bagaimana terbentuknya struktur masyarakat dan
kinerja ekonominya yang spesifik.
3

4. Di bidang sosiologi,
lembaga (institution) dan organisasi (organization):
Lembaga =
1. are composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements that,
together with associated activities and resources, provide stability and meaning
of social live.
2. are social structures that have attained a high degree of resilience.
3. are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational
systems, routines, and artifacts.
4. operate at multiple levels of jurisdiction, from the world system to localized
interpersonal relationships.
5. connote stabiliy but are subject to change processes, both incremental and
discontinuous.
• unsur-unsur utama lembaga = rules, norms, and cultural cognitif
• Lembaga = ditentukan oleh batasan legal, prosedural, moral dan kultural yang
memiliki legitimasi.
4

5. Kekeliruan yang sering terjadi:
1. Menyebut “lembaga” sama dengan “organisasi”
2. Menganggap dengan membuat organisasi telah
menyelesaikan masalah kelembagaan
3. Menganggap dengan mempelajari organisasi
telah melakukan ANALISIS KELEMBAGAAN
4. Kajian kelembagaan biasanya baru terbatas
pada mempelajari kebijakan-kebijakan (regulasi)

6. Paham kelembagaan baru
(New Institutionalism):
• “.....institution are comprised of regulative, normative and
cultural-cognitive elements that, together with associated
activities and resources, provide stability and meaning to
social life” (Richard Scott, 2008: 48):
• Jadi, ada 3 pilar dalam lembaga:
1. Regulative pillar
2. Normative pillar
3. Cultural-cognitive pillar
6

7. (1) Regulative pillar:
• rule setting, monitoring, sanksi
• kapasitas untuk menegakkan aturan
• reward and punishment
• caranya: melalui mekanisme informal (folkways) dan
formal (polisi, pengeadilan)
• represi dan constraint
• institution memberikan constraint dan juga empower
aktor
7

8. (2) Normative pillar:
• Tokohnya: Durkheim, Parson, Selznick
• norma menghasilkan preskripsi (=lebih dari antisipasi
dan prediksi), evaluatif, dan tanggung jawab dalam
kehidupan
• mencakup: value (= prefered and desirable) dan
norm (how things should be done)
• Gunanya: agar tahu apa goal dan objectives kita, dan
bagaimana cara mencapainya
• Juga meng-constraint dan meng-empower aktor
• “rules define relationship among role”
8

9. (3) Cultural-cognitive pillar:
• Tokohnya: Geertz, Douglass, Berger, Goffman, Meyer,
DiMaggio, Powel, Scott
• Intinya: MEANING
• Konsep bersama tentang kehidupan sosial dan kerangka
dimana makna-makna diproduksi
• Sedmintasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk
objektif
• Berisi proses interpretatif internal yang dibentuk oleh
kerangka kultural eksternal
• Situation shared secara kolektif
• Bersifat indivdual (individu dan ’individual organization’) dan
variatif
• Culture = what is and what should be
9

10. Untuk organisasi:
Pedoman singkat untuk menilai sebuah organisasi
(Short Guide for Organizational Assessment):
1. Kinerja organisasi (Organizational Performance)
2. Kemampuan organisasi tumbuh di lingkungannya (The
Enabling Environment and Organizational Performance)
3. Motivasi organisasi (Organizational Motivation)
4. Kapasitas Organisasi (Organizational Capacity)
10

11. In English Biasa
diterjemahkan
menjadi
Terminologi
semestinya
Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan,
institusi
Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-
kultural. Menjadi pedoman
dalam berperilaku aktor
2. institutional Kelembagaan,
institusi
Kelembagaa
n
Hal-hal berkenaan dengan
lembaga.
3.
organization
Organisasi,
lembaga ,
kelembagaan
Organisasi social group, yg sengaja
dibentuk, punya anggota, utk
mencapai tujuan tertentu,
aturan dinyatakan tegas.
(kelompok tani, koperasi,
Gapoktan)
4.
organizational
Keorganisasia
n,
kelembagaan
Keorganisasi
an
Hal-hal berkenaan dengan
organisasi (struktur org,
anggota, kepemimpinannya,
Rekonseptualisasi “Lembaga” dan “Organisasi”
11

12. Institutions
(Lembaga) = norma
+ aturan + cultural
cognitive
Organization =
organisasi
Network
= individu
12

13. Penggunaan kata “lembaga”, “kelembagaan”
dan “organisasi” dalam UU 18/2012:
Tidak ada batasan tentang “lembaga”,
“kelembagaan” dan “organisasi”.
Bagian Penjelasan (pasal 21): Yang dimaksud
dengan “kelembagaan Pangan masyarakat”
adalah organisasi dan/atau norma
Penyelenggaraan Pangan yang berlaku di
masyarakat.

14. Penggunaan kata “lembaga”:
Pasal 36, ayat 3: Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan
Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
Pasal 49 ayat 4: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan
lembaga distribusi Pangan masyarakat.
Pasal 86 ayat 4: Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh
Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
Pasal 108 ayat 3: Pengawasan terhadap:
a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label
dan iklan Pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label
dan iklan Pangan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
Pasal 109: Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan,
masing¬masing mengangkat pengawas.

15. Kata “lembaga”:
Pasal 119 ayat 2: Pemerintah mendorong dan menyinergikan kegiatan
penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian,
Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.
Pasal 120: Penelitian dan pengembangan Pangan dapat dilakukan
secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga
penelitian internasional....
Pasal 122: Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan
Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam
negeri setelah mendapat izin menteri yang membidangi penelitian.
Pasal 149: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga
Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang sudah ada pada
saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya
sampai dengan terbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani
bidang Pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 151: Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan harus
telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.

16. Kata “kelembagaan” :
Bagian menimbang: (b). bahwa negara berkewajiban mewujudkan
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional
maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Pasal 11: Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat: (l)
kelembagaan pangan.
Pasal 12: Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan
dalam negeri dilakukan dengan: (a). mengembangkan Produksi Pangan
yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Pasal 16: Pengembangan potensi Produksi Pangan dilakukan dengan
memanfaatkan (f) kelembagaan pangan.
Pasal 21: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan
Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

17. Pasal 32: ayat 1. Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang
bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 2. Kelembagaan Pemerintah didukung dengan sarana, jaringan,
daninfrastruktur secara nasional.
Ayat 3. Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat
menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerja sama dengan
kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
Pasal 118: Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan: ayat 2.c. merekayasa inovasi teknologi
dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai
sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
2.d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan
Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan
bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang
aman dikonsumsi;
Kata “kelembagaan”:

18. BAB XII: KELEMBAGAAN PANGAN
Pasal 126: Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,
dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang
menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
Pasal 127: Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
Pasal 128: Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan
khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk
melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi
Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 129: Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128
diatur dengan Peraturan Presiden.
Kata “kelembagaan”:

19. Kata “organisasi”:
Pasal 129: Ketentuan lebih lanjut mengenai
organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah
diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 21: Yang dimaksud dengan “kelembagaan
Pangan masyarakat” adalah organisasi
dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan
yang berlaku di masyarakat.

20. Istilah dalam UU 18/2012 Pengertian dalam keilmuan
(semestinya)
•Lembaga pemerintah
•Lembaga distribusi pangan
•Lembaga pendidikan, lembaga penelitian
•Lembaga di dalam negeri
•kelembagaan Pemerintah
= organisasi
•Memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan
budaya lokal
•kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan,
dan ikan
•kelembagaan pascapanen
•KELEMBAGAAN PANGAN (bab XII)
•Kelembagaan pangan masyarakat
•Pengembangan potensi produksi memanfaatkan
kelembagaan pangan
= kelembagaan (normatif,
regulatif, kultural-kognitif,
dan organisasi)
•organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah = organisasi
•organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan
Pangan
= kelembagaan

21. Analisis KELEMBAGAAN
PANGAN

22. Aspek Kondisi dan permasalahan
Normatif •Keberpihakan UU Pangan pada petani kecil, pelaku
perdagangan kecil, dst
•Keberpihakan pada petani vs konsumen
•Tidak membedakan pelaku pangan besar dan kecil (Ps 17)
•Menggabungkan ideologi yang bertentangan (ketahanan
pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan)
Regulatif •Tidak menimbang UUPA 5/1960
•Tidak menimbang UU 11/2005 ttg hak-hak ekosob
•UUD 1945 hanya menjadi hal teknis
•Inkosistensi (Mis. ketahanan pangan dan kedaulatan pangan)
•Hak atas pangan tidak diatur
Kultural-kognitif •Impor pangan masih dijadikan pilihan (bukan hanya pada
kondisi krisis)
•Di daerah, pangan dan pertanian bukan perhatian utama
•“pangan murah” bisa dari impor
•“pangan murah” vs kesejahteraan petani

23. Aspek Kondisi dan permasalahan
Organisasi (dan
Keorganisasian),
mencakup tata relasi
organisasi, jaringan
organisasi, dst.
•Bab XII: organisasi dimaksud kurang jelas
•Organisasi vs kepemimpinan nasional
•Pelaku pusat = Badan Otorita Pangan
Nasional (BPON), Badan Ketahanan Pangan
Nasional (BKPN), atau Kementerian
Koordinator Pangan
•Legalitas, power dan sumber daya yang
diberikan kepada pelaku
•Tata hubungan antar pelaku
•Pelaku sebagai regulator vs operator
•Pelaku di pusat dan daerah
• Relasi antara pelaku pemerintah vs
masyarakat

24. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
1. Model produksi
pertanian
Fokus pada produksi
atau bertipe industrial
Agro-ekologis
2. Model perdagangan
pertanian
Liberalisasi Proteksionis
3. organisasi yang
memimpin
WTO Via Campesina
4. Instrumen yang
digunakan
AoA, TRIPS, SPS IPC
5. Pendekatan terhadap
sumberdaya genetis
tanaman
Hak penguasaan
individual
Anti hak paten,
penguasaan secara
komunal
6. Wacana tentang
lingkungan
Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau
(green rationalism)
7. Nuansa Teknis Politis-humanis

25. TERIMA KASIH