Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi. Secara singkat, dibahas mengenai perkembangan BUMDES di Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, dibahas pula mengenai tujuan pendirian BUMDES, badan hukum yang menaungi BUMDES, serta contoh beberapa BUMDES yang berhasil di Indonesia."
Kesiapan Desa menghadapi MEA
SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“
“Pekan Hukum Nasional 2015”
Universitas Sebelas Maret
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Kesiapan Desa menghadapi MEA
SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“
“Pekan Hukum Nasional 2015”
Universitas Sebelas Maret
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Tujuan
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
Asas Pengaturan
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam di dkehidupan berbangsa dan bernegara
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Tujuan
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
Asas Pengaturan
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam di dkehidupan berbangsa dan bernegara
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...Syahyuti Si-Buyuang
Buku ini bukan mengajarkan bagaimana menjadi pekerja keras, tetapi mengapa dan bagaimana mengembangkan kultur bekerja keras. Setelah saya telusuri, dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, ternyata begitu banyak ihwal-ihwal kerja yang selama ini kurang diungkap.
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...Syahyuti Si-Buyuang
Dari pengumpulan informasi di lapang, secara umum petani lebih mengandalkan relasi-relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan
mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan, petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi, dengan melakukan pemaknaan
aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak
dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas, norma ekonomi dalam
pasar, dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah
satu sumber daya bagi petani yang bersama-sama unsur-unsur dalam lembaga
dijadikan sebagai peluang, pedoman, serta batasan untuk berperilaku sehari-hari
dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...Syahyuti Si-Buyuang
Dalam buku ini saya sengaja memperbandingkan antar objek, sebagai cara saya menjelaskan kepada pembaca. Ini adalah gaya penjelasan baru, dimana matrik-matrik yang saya susun menjadi alat penjelas utama. Mungkin sebagian pembaca akan agak kesulitan
memahaminya. Namun saya sengaja memilih cara ini karena dengan cara begini akan memudahkan pembaca mengikuti perbedaan dan
persamaan dua atau lebih objek yang dibahas.
Kita sudah akrab dengan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Islam. Tapi di jagad google belum ketemu frasa "Islamic Agricultural- Socioeconomics", "Islamic Food Economy", "Islamic land reform" dan seterusnya. Menunggu-nunggu orang pintar membuat ini ga ada-ada juga, ..... hehe. Nanya kesana-sini ga ada yang respon. Kata orang: "jika kita mencari sesuatu buku namun belum ada, maka tulislah!".
1. Manajemen BUMDES
dan Koperasi
DR SYAHYUTI - Pusat Riset Koperasi, Korporasi
dan Ekonomi Kerakyatan - BRIN
PKPM Kabupaten Aceh Tengah
2 November 2023
2. Bio data:
• Tempat tgl lahir: Padang Pariaman, 2 Februari 1967
• Pendidikan: S3 Sosiologi UI
• Instansi: Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi
Kerakyatan OR TKPEKM - BRIN
• Bidang keahlian: sosiologi pertanian, kelembagaan
ekonomi, agraria, penyuluhan pertanian, kelembagaan
dan organisasi petani
• Silahkan search Google:
https://linktr.ee/yutisyahyuti
2
4. Bumdes di
prop NAD:
• November 2019: Dari 6.498 desa,
baru 5.826 desa yang telah
memiliki badan usaha milik desa
(BUMDes). Sebagian besar
berstatus rintisan dan
berkembang
• Januari 2021: sebanyak 318
BUMG di prop NAD telah
terdaftar di Bumdes.id
• 16 Juli 2023: Kab Aceh Jaya
membentuk Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Bumdesma)
anggota 172 desa. (Bumdes
“Aceh Jaya Kerja Bersama”)
• Feb 2023: 2 BUMDes mengikuti
perlombaan BUMDes Tingkat
Nasional di Kab Bintan, Kepri,
yakni Bumdes Camar Laut
(Gampong Bantayan, Kecamatan
Seunuddon) dan BUMDes
Sawang Berjaya (Gampong Riseh
Tunong, Kecamatan Sawang),
Kab Aceh Utara
• Syarat masuk Bumdes.id
adalah:
• sudah berdiri dua
tahun
• memiliki unit usaha
yang sudah
mencatatkan
keuntungan
• tidak memiliki kendala
sinyal internet
• siap mengikuti semua
tahapan program
• siap bermitra dengan
perguruan tinggidan
BUMN
4
5. Perkembangan BUMDES di Kab Aceh Tengah:
DUKUNGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN:
• Peraturan Bupati Aceh Tengah Namur 36 Tahun
2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung
• Peraturan Bupati Aceh Tengah No 3 tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung tahun
2022
• Pasal 5: prioritas penggunaan Dana Kampung
diarahkan untuk program percepatan pencapaian
SDGs Desa melalui:
• Pemulihan ekonomi nasional
• Program prioritas nasional
• Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam
sesuai kewenangan kampung
5
8. Usaha yang dapat dijalankan melaui BUM Desa:
PRODUKSI:
• Home industri
• Kerajinan rakyat
• Pertanian
• Perikanan
• Peternakan
• Agroindustri
• dll
PERDAGANGAN:
• Pasar desa
• Simpan pinjam
• Waserda
JASA:
• Simpan pinjam
• Transportasi
• Obyek wisata desa
• Pembayaran air dan listrik
• Sumber air, listrik desa
• Penyaluran SEMBAKO
8
9. Prinsip umum pengelolaan BUM Desa:
• Kooperatif = mampu melakukan kerjasama
dengan baik
• Partisipatif = bersedia secara sukarela
mendukung dan berkontribusi
• Emansipatif = tanpa memandang golongan,
suku, dan agama
• Transparansi = diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka
• Akuntable = dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis maupun
administratif
• Sustainable = berkelanjutan
• Mekanisme member-base = koperasi (one
man one vote)
• Self help organization = mandiri
• Profesional = tanggung jawab, integritas,
efisien, menguntungkan, dll
9
11. Dasar hukum BUM Desa:
• UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
• UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah No 71
Tahun 2005 Tentang Desa
• UU 6 tahun 2014 tentang Desa
• Pasal 1 UU Desa:
“Badan Usaha Milik Desa, yang
selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa”
11
12. BAB X. Badan Usaha Milik Desa
Pasal 87 (1):
• Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa
• BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 88 (1):
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa
• Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
• pengembangan usaha
• Pembangunan desa
• pemberdayaan masyarakat desa
• pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah
• bantuan sosial
• kegiatan dana bergulir
Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa
Bagian penjelasan:
• Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh
Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, …..
12
13. Penjelasan Pasal 87 Ayat (1):
• BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah
Desa untuk mendayagunakan segala
potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa
• BUM Desa tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas,
CV, atau koperasi.
• BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa ….
• BUM Desa dapat melaksanakan fungsi
pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya
• BUM Desa dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat Desa,
melalui pengelolaan dana bergulir dan
simpan pinjam
• BUM Desa berorientasi pada keuntungan
keuangan, dan mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa
• BUM Desa mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi
• Sangat dimungkinkan BUM Desa
mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
13
14. Tujuh ciri BUM Desa:
14
BUM Desa dimiliki oleh desa
dan dikelola secara bersama
Modal usaha bersumber dari
desa (51%) dan dari
masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham
atau andil)
Operasionalisasinya
menggunakan falsafah
bisnis yang berakar dari
budaya lokal (local wisdom)
Bidang usaha yang
dijalankan didasarkan pada
potensi dan hasil informasi
pasar
Keuntungan yang diperoleh
ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
anggota (penyerta modal)
dan masyarakat melalui
kebijakan desa (village
policy)
Difasilitasi oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab, dan
Pemdes
Pelaksanaan
operasionalisasi dikontrol
secara bersama (Pemdes,
BPD, anggota)
15. Badan
hukum BUM
Desa:
• BUM Desa merupakan salah
satu entitas Berbadan Hukum
sesuai amanah dari Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.
• Penjelasan tentang Badan
Hukum = PP No 11 Tahun 2021
Tentang BUM Desa
• Permendes No 3 tahun 2021
Tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama.
Jumlah BUM Desa tahun 2014 =
1.022 unit
Tahun 2017 = 18.000 unit
Tahun 2022 = sekitar 40.000 unit
Per 21 Juli 2022:
Jumlah BUM Desa berbadan
hukum 7.902 unit, atau 10,55%
dari jumlah desa (74.961
unit) (https://bumdes.kemendesa.go.i
d/)
15
18. Koperasi menurut ICA (International Cooperative
Alliances):
Definition of a Cooperative
• A cooperative is an autonomous association of
persons united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and aspirations
through a jointly-owned and democratically-
controlled enterprise.
Cooperative values
• Cooperatives are based on the values of self-
help, self
responsibility, democracy, equality, equity,
• Cooperative Principles
1. Voluntary and Open Membership
2. Democratic Member Control
3. Member Economic Participation
4. Autonomy and Independence
5. Education, Training, and Information
6. Cooperation among Cooperatives
7. Concern for Community
18
20. TEORI:
Rangkuman nilai-nilai
sebagai panduan
penyusunan Ekonomi
Pancasila dari 36 butir
penerapan Pancsasila
SILA KE NILAI-NILAI EKONOMI
Sila I, Ketuhanan yang Maha Esa Etika yang berketuhanan
Kolektivisme religius
Sila II, Kemanusiaan yang adil dan
beradab
tenggang rasa
kemanusiaan
kebenaran
keadilan
kerjasama
emansipasi
demokrasi
Sila III, Persatuan Indonesia nasionalisme
“mengutamakan” bangsa
sendiri
Sila IV, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
mengutamakan
kepentingan negara dan
masyarakat
tanggung jawab
ekonomi yang
menggunakan hati nurani
tanggung jawaban moral
kedaulatan negara atas sumber-
sumber penting ekonomi
Sila V, Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia
kekeluargaan
gotong royong
adil
memberi pertolongan
anti pemerasan
tidak boros
bekerja keras
kemajuan yang merata dan
berkeadilan
21. • KETUHANAN
YANG MAHA
ESA
Sila I
• KEMANUSIAAN
YANG ADIL DAN
BERADAB
Sila II • PERSATUAN
INDONESIA
Sila III
Sila IV
Sila V
Posisi Ekonomi Pancasila dan SDGs Desa:
KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH
HIKMAT
KEBIJAKSANAAN
DALAM
PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
KEADILAN
SOSIAL BAGI
SELURUH
RAKYAT
INDONESIA
“input” “proses / metode” “output”
SDGs
Desa
22. Contoh-contoh BUM Desa sukses:
• BUMDes Amarta di
Pandowoharjo, DIY
• Usaha = pengelolaan sampah
• Sampah organik difermentasi untuk
diolah menjadi kompos dan
• Bekerja sama dengan akademisi
dari Fakultas Pertanian, Universitas
Pembangunan Nasional (UPN)
Veteran Yogyakarta
22
23. BUMDes Tirta Mandiri Desa
Ponggok, Jateng
• Usaha = jasa pariwisata
• Jumlah pengunjung hari biasa
= 600 orang, saat liburan 1.500
orang
• Omset usaha = Rp 10.36
Milyar
• Laba = Rp 6,5Milyar
23
24. BUMDes AMANAH Desa Bukit
Gajah di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan, Riau:
• Desa transmigrasi
• Mengikuti program Desa Brilian
BRI,
• Masuk sebagai kategori Desa
BRIlian 2021 Batch 1
• Asset usaha = memiliki area
kelapa sawit sekitar 100 hektar
BUMDes Multianggaluku
Mandiri Desa Kalukubula,
Sulteng
• Modal awal = Rp 35 juta, berasal
dari dana desa
• Usaha = penyalur Bansos
pemerintah (beras, gas elpiji,
gula dan bawang merah)
• Warung sembako dan warung
kopi
• Keuntungan usaha = Rp 4 juta
per bulan
• perbulannya. Namun hal itu
tidak menjadi
24
28. Master Plan
Korporasi Petani Minahasa Utara:
28
1. Technology/Technical plan
2. Bussines plan
3. Institutional plan
4. Site plan
5. Action plan
29. Bisnis on farm 1: usahatani kelapa
29
KONDISI EKSISTING RENCANA INTRODUKSI
(potensi pengembangan)
1. Teknologi Produksi = 1,03 ton / ha / tahun Produksi = 1,8 ton / ha / tahun
2. Bisnis / finansial Pendapatan = 4,5 juta / ha / tahun 8 juta / ha / tahun
3. Kelembagaan (pelaku, individu, grup,
swasta, dll)
Usahatani individual, rata-rata = 1-2 ha per
petani
Usahatani individual, rata-rata = 1-2 ha per petani
4. Lokasi kegiatan (desa) Kegiatan di = 14 desa, 5 kecamatan
5. Rencana aksi 2023 = ……
2024 = …….
6. Pendampingan (peningkatan SDM,
pelatihan, Bimtek, pendampingan)
• Pelatihan pengenalan budidaya kelapa (kelapa dalma,
dan hibrida)
• Pelatihan teknologi on farm kelapa unggul
6. Kebutuhan prasarana dan sarana • Mesin pembuat lubang tanam
• Mesin penyemprot rumput
• Mesin pengupas kelapa
7. Penanggung jawab BPSIP, Pemda, petani, dll)
30. Bisnis off farm 1: produksi benih kelapa
30
KONDISI EKSISTING RENCANA INTRODUKSI
(potensi pengembangan)
1. Teknis / teknologi Benih sendiri, kualitas tidak terjamin, kurang
unggul
Benih unggul hibrida produksi Eks Balit Palma
2. Bisnis / finansial Potensi pendapatan = 10.000 benih x Rp 50.000 /
batang = 500 juta
3. Kelembagaan (pelaku, individu, grup,
swasta, dll)
Belum dijalankan Oleh KT dan koperasi
4. Lokasi kegiatan (desa) Pada 2 desa, Kec ………………….
5. Rencana aksi 2023 = pengadaan benih induk, kebun bibit
2024 = …….
6. Pendampingan (peningkatan SDM,
pelatihan, Bimtek, pendampingan)
Bimtek produksi benih kelapa
6. Kebutuhan prasarana dan sarana Kebun bibit, gudang, kendaraan roda 3
7. Penanggung jawab (BPSIP, Pemda,
petani, dll)
BSIP, BB Palma, Dinas Perkebunan
32. Kenali 5W +
1H
32
What Usaha apa
yang akan
dikembangkan ?
Why Mengapa
memilih usaha tersebut
?
Where Dimana akan
dikembangkan ?
Who Siapa saja
pemangku
kepentingan yang
•akan diajak berkolaborasi ?
When Kapan
rencana akan
dilaksanakan ?
+ How Bagaimana
rencana tersebut akan
terwujud ?
33. Pembagian
tugas:
1. Setiap desa (1 kelompok)
membuat satu rencana
bisnis (baru atau sudah
berjalan)
2. Setiap bisnis memuat
rencana teknis, analisis
finansial, kelembagaan,
lokasi / tata letak, dan
action plan
3. Presentasi dikelompokkan
atas kesamaan jenis usaha
4. Pembahasan oleh seluruh
peserta
Presentation title 33