Kebijakan dan program pnyuluhan pertanian di Indonesia

1. KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN
di Indonesia
DR Syahyuti
Kuliah Minggu ke-15
MK Dasar-Dasar Penyuluhan Universitas JEMBER
28 November 2022
1

2. Materi:
1. Perkembangan kebijakan
2. UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3. UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
4. Penyuluhan pertanian ke depan
2

3. Four generations of extension in Asia:
1. Colonial agriculture
2. Diverse top-down extension: after independence, commodity-based extension
services, production targets, foreign donors.
3. Unified top-down extension: 1970s - 1980s, the Training and Visit system, single
national service, “green revolution" technologies.
4. Diverse bottom-up extension: World Bank funding came to an end, the T and V
system collapsed, decline of central planning, participatory methods replacing
top-down approaches
• Penyuluhan di Indonesia saat ini = ciri 2 dan 3
3

4. Periodeisasi penyuluhan pertanian Indonesia:
4
Era revolusi hijau Era UU 16-2006 Era UU 23-2014 Era Kostratani
1. Kelembagaan
penyuluhan
Badan Bimas -Otonomi daerah
-SKPD sendiri
(Bakorluh, Bapeluh)
Di dalam Dinas
Pertanian atau Pangan
Di dalam Dinas
Pertanian atau Pangan
2. Ketenagaan
penyuluhan
Pengangkatan PPL
PNS besar2 an
Pengangkatan THL-
TBPP (27.000 orang)
untuk menjadi
penyuluh swasta dan
swadaya
Hampir tidak ada
pengangkatan baru
Mestinya
mengandalkan pada
PPL SWADAYA dan
SWASTA
3. Penyelenggaraan
penyuluhan
Dalam Program
Bimas, Insus, Supra
Insus, dll
“Program reguler” Upsus Pajale Kostratani di BPP
4. Sarana dan
prasarana
Tersedia memadai Lumayan tersedia Kurang tersedia Mengandalkan
prasarana non fisik (IT,
dll)
5. Anggaran
penyuluhan
Anggaran ada di
pusat
Dana pusat (DAU,
DAK)
Mengandalkan
anggaran daerah
Mengandalkan
anggaran daerah
(mestinya)
Tahun
2006
Tahun
2014
Tahun
2020
Tahun
1965

5. Penelitian GFRAS (2014) di 81 negara:
Selain kementerian pertanian, varian kelembagaan penyuluhan antara lain
juga ada di divisi penyuluhan maupun semi-extension unit yang berada di:
• Kementerian pertanian,
• Lembaga penelitian publik yang memiliki divisi penyuluhan
• Universitas berbasis penyuluhan
• NGO (LSM)
• Perusahaan penyuluhan swasta, dan
• Organisasi petani.
• Secara global, persentase jumlah penyuluh dalam lembaga organisasi publik tidak
jauh berbeda dengan di lembaga swasta = 53% dan 47%.
5

6. Jumlah penyuluh dan kategori kelembagaan atau organisasi penyuluhan di dunia
(81negara)
Kategori lembaga/organisasi Jumlah organisasi (unit) Persentase (%) Jumlah penyuluh
(orang)
Persentase (%)
1.Organisasi pemerintah atau
kementerian pertanian
95 27 127.342 86.76
2. Organisasi penyuluhan
pemerintah semiotonom
70 20 6.848 4.67
3. Lembaga penelitian publik yang
memiliki unit penyuluhan
5 1 298 0.2
4. Penyuluhan berbasis
universitas
13 4 285 0.19
Sub Penyuluhan
pemerintah (public)
183 53 134.773 91,82
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)
90 26 3.890 2.66
2. Organisasi petani 43 12 7.007 4.77
3. Perusahaan swasta 32 9 1.112 0.76
Sub penyuluhan swasta
(private)
165 47 12.009 8.18
TOTAL 348 100 146.782 100
6
Sumber: Davis and Alex (in: IFPRI, 2020); GFRAS, 2014
(dalam Sirnawati dan Trsnawati, 2021)

7. Undang-Undang 16 tahun 2006:
• Pasal 1: Penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan yang selanjutnya
disebut penyuluhan adalah =
Proses pembelajaran bagi pelaku utama
serta pelaku usaha agar mereka mau dan
mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainnya,
sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta
meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Paradigma “penyuluhan modern”
pada UU NO 16 - 2006:
1. Demokrasi dan partisipasi (Pasal 2)
2. Penyuluhan tidak pada sekedar
peningkatan produksi pertanian,
namun pada manusianya (Pasal 3)
3. Menerapkan manajemen yang
terintegratif, tidak lagi terpasung
ego sektoral (Pasal 6 -7)
4. Pelibatan masyarakat petani, dan
menjadikan petani sebagai subjek
penyuluhan (Pasal 6 (b) dan 29)
5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli
oleh pemerintah, diakui keberadaan
penyuluh swadaya dan swasta, serta
Komisi Penyuluhan 7

8. Jumlah SDM dan kelembagaan penyuluhan pertanian
8
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
RATA2 (% per
th)
Jumlah BPP 5.016 5.251 5.430 5.430 5.515 2,41
Jumlah PPL PNS 27.476 27.153 25.713 25.290 30.621 3,24
Jumlah THL TBPP 21.249 20.814 20.197 19.084 12.584 (3,51)
Jumlah PPL swadaya 13.169 16.596 24.981 23.797 24.471 18,66
Jumlah PPL swasta 92 92 92 92 105 3,53
TOTAL PPL 61.986 64.655 70.983 68.263 67.781 2,39
Jumlah Kelompok Tani 318.453 322.390 422.770 531.287 561.791 13,51
Jumlah Gapoktan 37.632 37.632 57.272 62.163 63.120 12,56
Jumlah KEP 13.230 13.230 13.230 12.584 12.546 0,11

9. -
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Desa/PPLPNS
Desa/PPLtotal
Desa/PPLswadaya
Keltani/PPLPNS
Keltani/PPLtotal
Rasio beban tugas penyuluhan 2013 – 2022

10. -
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gap/desa
Keltani/desa
BPP/kec
KEP/kec
Rasio kelembagaan penyuluhan:

11. Fakta-fakta penyuluhan pertanian nasional saat ini:
1. Ketenagakerjaan: jumlah PPL pemerintah
(pasti akan) menurun
2. Kelembagaan penyuluhan: hilangnya
Bakorluh dan Bapeluh karena UU 23 tahun
2014. Principle of subsididarity = peran negara
dari executing, ke regulating, ke facilitating.
3. Metode penyuluhan: menggunakan T and
V system ala Bimas yang tidak kontekstual.
4. Sarana dan prasarana penyuluhan: BPP
kurang mendapat dukungan
5. Anggaran Penyuluhan: mengandalkan
“kemurahhatian” daerah rendah.
Maka:
Masa depan penyuluh
pertanian Indonesia =
PENYULUH
PERTANIAN
SWADAYA + SWASTA
11

12. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
12
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent Monovalent, Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

13. 13
Penyuluh
SWASTA
Penyuluh
Pemerintah
Penyuluh
SWADAYA
Tingkat KEMAJUAN WILAYAH dan komposisi peran penyuluh:
RENDAH SEDANG TINGGI

14. Peran dan aktor di KOSTRA TANI:
14
I. Pusat DATA DAN
INFORMASI
II. Pusat GERAKAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN
III. Pusat
PEMBELAJARAN
IV. Pusat KONSULTASI
AGRIBISNIS
V. Pusat PENGEMBANGAN
JEJARING KEMITRAAN
PERAN • Data SDM, teknis
pertanian, lingkungan
pert, lainnya
• Statistik pertanian
wilayah kecamatan
• Data administrasi
pembangunan
• Data baseline kecamatan
• Pendampingan,
pengawalan,
penyuluhan, gerakan
pemb, dll
• Monev
• Percontohan,
• Bimtek
• Kursus/pelatihan,
• Fasilitasi,
• Konsultasi, pelaku
utama dan pelaku
usaha
• Cyber extension
• Identifikasi jenis usaha,
perusahana mitra, temu bisnis,
• Menyusun bisnis plan
• Pemasaran hasil pertanian
• Jaringan kemitraan dan
kelembagaan bisnis
• Pengembangan KEP (korporasi)
AKTOR
(dan
koordina
tor)
1. Mantri statistik kec
(BPS)
2. Kepala UPT Pertanian
kec
3. Petugas pertanian kec
1. Kepala kecamatan
(camat dan staf)
2. Kepala UPT
Pertanian
3. Petugas pertanian
kec (mantri tani)
4. Kepala desa/
kelurahan
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
5. Poskeswan
6. POPT (hama
penyakit tanaman)
7. Pengawas benih,
bibit ternak, mutu
pakan
8. Medik veteriner,
inseminator,
9. BPTP
1. Koordinator PPL
2. PPL swadaya
3. PPL swasta
4. KEP (korporasi petani)
5. Kelembagaan petani (KT,
Gapoktan, dll)
6. Pelaku usaha (input dan output
pertanian)
7. Gabungan Bumdes
sekecamatan
8. BRI unit

15. UU 11 – 2019 tentang Sisnas Iptek:
Pasal 1 :
“Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi adalah pola hubungan yang
membentuk keterkaitan secara terencana,
terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar
unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga
terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh
dalam mendukung penyelenggaraan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai landasan
ilmiah dalam perumusan dan penetapan
kebijakan pembangunan nasional”.
• “Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau
Penerapan, yang mengandung unsur
kebaruan dan telah diterapkan serta
memberikan kemanfaatan, ekonomi dan atau
sosial”.
15

16. Inovasi pertanian berbeda karena:
1. Pertanian dipengaruhi lingkungan fisik dan biologi
(faktor tanah, air, suhu, iklim, dll). Proses
penciptaan, uji adaptasi, sampai dengan
penerapannya bergantung kepada tempat dimana
inovasi akan diterapkan. Sehingga, dikenal
“teknologi spesifik lokasi”.
2. Bersifat terbuka (divers), melibatkan banyak pihak
(partisipasi) dengan tingkat kesiapan dan
kapabilitas berbeda (penyuluh pertanian, petani,
perempuan tani, petani muda, dll).
3. Membutuhkan fleksibilitas dan variabilitas dalam
manajemennya, dalam hal perencanaan, biaya yang
dibutuhkan, dukungan SDM dan fasilitas, serta
indikator keberhasilannya. Return of investment /
ROI lebih rendha.
4. Proses penciptaan teknologi sampai dengan
adopsinya membutuhkan waktu lebih lama
dibandingkan teknologi sektor lain, lebih mahal,
dan tingkat keberhasilannya bisa lebih rendah.
AIS Indonesia berbeda karena:
• Indonesia = pertanian maritim, bukan
pertanian kontinental
• Ada 7 agrizone. Misalnya: untuk kedelai,
perlu varietas yang sesuai untuk lahan
basah, lahan kering, lahan rawa, dataran
sedang, dll
• Areal pertanian luas dan tersebar = biaya
komunikasi dan transportasi lebih mahal,
nilai kompetitif rendah
• Pertanian skala kecil = tingkat adopsi
inovasi terbatas, perlu aksi kolektif
16

17. Regulasi-regulasi dalam sistem inovasi pertanian selama ini:
I II III IV V
1. UU 18-2002 Sisnas Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Iptek
Pendidikan dan
pelatihan
Penelitian Pengembangan, Alih
Teknologi
Perekayasaan Penerapan, difusi
teknologi
2. Permentan 44-2011 Pedoman
penelitian dan pengembangan
Tahap penelitian Tahap verifikasi Tahap pengkajian Tahap diseminasi
3. UU 16-2006 Sistem Penyuluhan Pelatihan untuk
petani
Penyuluhan
(kelembagaan,
ketenagaan,
penyelenggaraan, sarana
prasarana, pembiayaan)
4. UU 11-2019 Sisnas Iptek PENDIDIKAN
(untuk peneliti,
penyuluh, petani)
PENELITIAN
(Basic research,
application research,
social science)
PENGEMBANGAN
(teknologi dan
pengetahuan)
PENGKAJIAN
(Perekayaan, kliring tekn,
audit tekn)
PENERAPAN
(alih teknologi,
intermediasi,, difusi,
komersialisasi)
17

18. Role dan actor dalam Sistem Inovasi UU 11-2019:
I II III IV V
Role: EDUCATION
(Pasal 15-17)
• For researcher
• For extension worker
• For farmer
RESEARCH
(Pasal 19)
• Basic research
• Application research
• Social science
DEVELOPMENT
(Pasal 20-22)
• Technology
• knowledge
ASSESSMENT
(Pasal 23-26)
• Engineering
• Technology clearing
• Technology audit
APPLICATION
(Pasal 27-33)
• Technology transfer
• Intermediation
• Diffusion
• Commercialization
Users
Actor : • Government
• Public/citizen
• University
• Reseach and
development institution
(Pasal 42)
• Private sector
• Lembaga penunjang
(supporting
instititution)
• Reseacr and
development institution
(Pasal 42)
• Private sector
• supporting instititution
• Aassessment and
application isntitution
(Pasal 42)
• National gov (tech
clearing and adit)
• Private sector
• supporting instititution
• Aassessment and application
isntitution (Pasal 42)
• Collaboration national and local
(tech incubation, partnership,
development researche zone )
• Private sector
• supporting instititution
• Private sector
• Farmer
……………………… National Innovation and Research Board / BRIN (Pasal 48) ………………….
18

19. Struktur organisasi BRIN:
19

20. Beberapa isu yang perlu diperhatikan:
Pasal 4:
• “Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi mengakui, menghormati,
mengembangkan, dan melestarikan
keanekaragaman pengetahuan tradisional,
kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan
nirhayati, serta budaya sebagai bagian Cari
identitas bangsa”.
• = Hak petani sebagai pemulia (UU No 29
tahun 2000 ttg PVT dan UU 22-2019 ttg
SBDPB)
• Pasal 13: “Penyelenggaraan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan
oleh: perseorangan; kelompok; Badan Usaha;
lembaga pemerintah, swasta dan/atau
perguruan tinggi”
• Pasal 29: “Alih Teknologi dapat dilakukan
secara komersial atau nonkomersial”.
• = Swasta yang terlibat di riset pertanian
masih terbatas (benih jagung), dan
kapasitasnya kurang. Sehingga,
komersialisasi teknologi pertanian tidak
mudah.
• = Akses petani pada teknologi berpotensi
terpinggirkan
20

21. Pasal 17:
• “Pelaksanaan Pendidikan dapat diselenggarakan
oleh pemerintah atau masyarakat”.
• = Penyuluh swadaya (farmer to farmer extension)
perlu diberi peran lebih (merupakan genuine
extension worker)
Pasal 19: “Penelitian dilaksanakan untuk penguatan
penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di
dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk
menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi”
• = SD peneliti ilmu sosial untuk pertanian
sangat terbatas
Pasal 26:
“Untuk mengetahui kesiapterapan suatu Teknologi
dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan
Teknologl…. dilakukan oleh penilai”
= akses petani untuk dapat pengakuan sebagai
penghasil teknologi terkendala
21

22. • BAB III “Rencana Induk
Pemajuan Ilmu Pengetahuan
Dan Teknologi” (Pasal 8 sampai
12)
• Dibutuhkan “Rencana Induk
Penelitian Pertanian”, yang
sesuai dengan karakter inovasi
pertanian Indonesia.
• Selama ini sudah ada:
• Rencana Induk Riset Nasional
2017-2045
• Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2005-2025
• Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
• Agenda Riset Nasional (ARN)
• Komisi Inovasi Nasional (KIN)
tahun 2010
22

23. Penyuluhan pertanian ke depan:
23

24. 24
CONTOH model keterlibatan perguruan tinggi dalam penyuluhan pertanian:
simulasi untuk Prop Jawa Barat
IPB Univ
Univ Muh
Sukabumi
UNPAD
Politeknik
Indramay
u
Univ
Galuh

25. 25
Kab/Kota Perguruan Tinggi - Pemda
Kota Bogor, Kab Bogor, Kab Cianjur IPB university
Kota Sukabumi, Kab Sukabumi Univ Muhammadiyah Sukabumi
Kab Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Univ Pajajaran
Kab Indramayu Politeknik Negeri Indramayu
Kota Sumedang
Kab Ciamis Univ Galuh Ciamis
Kab Sumedang Univ Winayamukti Sumedang
Kab Bekasi, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan Majalengka, Pangandaran,
Purwakarta, Subang, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cirebon
Pemda kabupaten/kota masing-masing
CONTOH model keterlibatan perguruan tinggi dalam penyuluhan pertanian:
simulasi untuk Prop Jawa Barat

26. 26

27. Apa sih korporasi
petani?
27

28. CONTOH RANCANGAN KORPORASI PETANI (DI KEC. JAYAKERTA, KAB KARAWANG)
28
Koperasi
#1: Sri
Jaya
Permata
Koperasi
#2: Sri
Asih
Mandiri
Koperasi
#3: Sri
Nyi
Pohaci
Koperasi
#4:
Berkah
Tani
Jaya
Koperasi
#5:
Medang
Asih Tani
Mandiri
Bisnis 1: Produksi
benih unggul
berlabel
Bisnis 10:
Produksi dan
pemasaran
hortikultura
Bisnis 7:
Pengolahan hasil
itik
Bisnis 8:
budidaya itik
intensif
Bisnis 9: produksi
Pakan dan DOD
itik
Bisnis 6: produksi
Beras Premium
(RMU)
Bisnisn 5:
Pelayanan
Simpan pinjam
Bisnis 4:
penyaluran pupuk
bersubsidi
Bisnis 3:
pengelolaan
Irigasi
Bisnis 2: Jasa
Alsintan

29. Tugas kuliah:
• Kelas 01 = membahas UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
• Kelas 02 = membahas UU 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Untuk setiap UU:
1. Uraikan apa latar belakang lahirnya undang-undang tersebut? Terutama kondisi penyuluhan
pertanian saat UU tersebut keluar
2. Apa isi pokok UU tersebut? Bagian apa yang diatur dalam UU?
3. Bagaimana implementasi nya?
4. Apa yang harus dilakukan sekarang agar kedua UU tersebut dapat dijalankan dengan baik?
29

30. 30
Blog: “Data dan Fakta PENYULUHAN PERTANIAN”
http://syahyutipenyuluhan.blogspot.com/