Dokumen tersebut membahas upaya pengembangan kelembagaan Gapoktan dalam menjalin kemitraan. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya membangun kelembagaan petani yang kuat melalui penyatuan organisasi-organisasi kecil menjadi lebih besar agar mencapai skala ekonomis, serta perlunya menciptakan regulasi dan budaya yang mendukung tumbuhnya organisasi petani yang dimiliki petani sendiri.

1. Pengembangan Kelembagaan
Gapoktan Dalam Menjalin
Kemitraan
Syahyuti
(syahyuti@gmail.com)
Badan Ketahanan Pangan – Jakarta 17 Maret 2015
Focus Group Discussion “Model Kemitraan Agribisnis Perkotaan dalam
Pengembangan Usaha Distribusi Pangan”1

2. 2
Materi presentasi:
1. Kondisi umum organisasi petani
2. LEMBAGA vs ORGANISASI
3. Kebijakan pengorganisasian petani di Indonesia
saat ini
4. Strategi Gapoktan menjalin kemitraan

3. 3
*Kondisi yang kita hadapi :
= Organisasi-organisasi petani tidak berkembang baik, tidak
sesuai harapan dan target.
Penyebabnya adalah:
1. Pada sisi keilmuan = konsep dan teori berkenaan tentang
“lembaga” dan “organisasi” lemah, tidak konsisten, tidak
ada konsep dan teori baku tentang lembaga dan organisasi.
2. Dari sisi kebijakan = inkosistensi konsep lembaga dan
organisasi, pendekatan searah, “pemaksaan” organisasi,
organisasi adalah “wakil pusat di desa”, ego sektoral, dll
3. Pada diri aparat = lemah dan keliru tentang konsep, sikap,
dan metode dalam mengorganisasikan petani.
4. Pada diri petani = belum mampu mengorganisasikan diri
secara efektif, petani “terpaksa” berorganisasi, dst.

4. 1. Menyebut “lembaga” (institution) sama dengan
“organisasi” (organization). Contoh: Kelembagaan subak.
Padahal dalam literatur berbahasa Inggris subak adalah
”nonformal organization”.
2. Menganggap dengan membuat organisasi telah
menyelesaikan masalah kelembagaan
3. Menganggap dengan mempelajari organisasi (dan
jaringan) telah menganalisis kelembagaan
4. Kajian kelembagaan biasanya hanya meneliti kebijakan-
kebijakan, belum termasuk norma-norma, dan kultural
kognitif.
4
Kekeliruan yang sering terjadi:

5. Konsep:
Lembaga dan kelembagaan:
Institution = “….are composed of cultured-cognitive,
normative, and regulative elements that, together with
associated activities and resources, provide stability and
meaning of social live”. (Richard Scott. 2008. “Institutions
and Organizations”. Third Edition. SAGE Publications, Inc)
Lembaga (institution) = merupakan hal-hal yang menjadi
penentu dalam perilaku manusia dalam masyarakat yakni
berupa norma, nilai-nilai, aturan formal dan nonformal, dan
pengetahuan kultural. Keseluruhan ini menjadi pedoman
dalam berperilaku aktor (individu dan organisasi), memberi
peluang (empower) namun sekaligus membatasi (constraint)
aktor.
Kelembagaan (institutional) = segala hal yang berkenaan
dengan lembaga.
5

6. *Organisasi dan keorganisasian:
Social organization =
“the formation of a stable structure of relations inside a group,
which provides a basis for order and patterns relationships for ne
wmembers”
A formal organization = “a social system organized around
specific goals and usually consisting of several interrelated
groups or subsystems. Formal organizations are governed by
clearly stated and enforced norms.
Organisasi (organization) = adalah kelompok sosial yg sengaja
dibentuk oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas,
dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan memiliki aturan
yang dinyatakan tegas (biasanya tertulis). Organisasi adalah aktor
sosial dalam masyarakat sebagaimana individu. Contoh: koperasi,
kelompok tani, Gabungan kelompok tani, dan kelompok wanita
tani.
Keorganisasian (organizational) = hal-hal berkenaan dengan
organisasi misalnya perihal kepemimpinan dalam organisasi,
keanggotaan, manajemen, keuangan organisasi, kapasitas
organisasi, serta relasi dengan organisasi lain.6

7. * Berkenaan dengan organisasi,
perlu dipahami:
1. Individual organization. Anggotanya individu. Misal
kelompok tani, koperasi primer. Aspeknya =
kepemimpinan, keanggotaan, manajemen, keuangan
organisasi, dll.
2. Second level organization / interorganization.
Anggotanya ind organization, misal Gapoktan, koperasi
sekunder
3. Supporting organization. Misal Pemda, penyuluh, Dinas
Peratnain, dll
4. Inter relation organization. Misal relasi antar kelompok
tani, relasi vertikal dan horozontal, dll.
7

8. Secondary
organization
Secondary
organization
Individu
al org Individu
al org
Individu
al org
Individu
al org
Individu
al org
Individu
al org
Desa
A
Desa
B
Dinas
Pertanian
BPP -
Penyuluhan
LSM, Perguruan
tinggi, dll
Interrelation organization
Supporting organization
instituti
on
instituti
on
instituti
on
instituti
on 8

9. Individual organization Secondary level organization
Bisa disebut sebagai organisasi primer atau single
group, sebagai organisasi paling dasar.
Beberapa literatur menyebut dengan intergroup
association, Small Farmer Group Associaton
(SFGA), atau representatives ofgroups.
Anggotanya adalah orang atau individu / orang Anggotanya adalah organisasi, yakni individual
organization
Contohnya adalah kelompok tani, KWT, P3A, dan
koperasi primer
Gapoktan dan koperasi sekunder
Jumlah anggota ideal untuk kelompok tani adalah 15
orang (dalam Permentan 82 tahun 2013 adalah 20-
25 orang)
Jumlah anggota ideal untuk Gapoktan adalah 5-10
kelompok tani (dalam Permentan 82 tahun 2013 bisa
5 sampai 10 kelompok tani)
Lebih kepada urusan internal anggota, dan terbatas
jangkauannya.
Mengelola urusan petani sedesa keluar. Lebih luas
cakupan relasinya.
Pengurus dipilih oleh anggota. Pengurus dipilih oleh perwakilan “organisasi
individual”, karena ia tidak punya anggota orang.9

10. 10
*
Aspek Upaya yang dapat dilakukan
1. Regulatif -Menyusun UU, PP, Permen, Perda yang berpihak kepada Gapoktan
-Mensosialisasikan, menegakkan, dan mengawasi kebijakan yg telah
dibuat
-Memberi sanksi jika kebijakan tidak dijalankan.
2. Normatif -Membentuk persepsi dan mental bahwa Gapoktan adalah organisasi
petani yang potensial.
-Menghargai PETANI dan organisasi petani
-Menumbuhkan sikap bahwa Gapoktan PENTING
3. Kognitif -Menyusun tulisan (ilmiah dan pouler) bahwa Gapoktan adalah kunci
pembangunan pertanian dan petani
-Memasukkan materi dan membuat modul bahan ajar di perguruan
tinggi, STPP, BLPP, dll ttg Gapoktan
-Memberi pelatihan tentang metode pemberdayaan Gapoktan
4. Keorganisasi
an
-Memperkuat organisai Gapoktan dan individual organization di
bawahnya.
-Memberikan kemudahan dalam pembentukan badan hukum
organisasi petani, dst

11. 11
Kebijakan terbaru tentang organisasi
petani di Indonesia:
1. UU No 19-2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
Petani,
2. UU No 16-2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan,
3. UU No 17- 2012 tentang Perkoperasian,
4. UU No 1-2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan
5. Permentan No 82-2013 tentang Pedoman Pembinaan
Kelompok Tani dan Gapoktan.

12. 12
* UU No 19 tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:
*Kelembagaan Petani = lembaga yang ditumbuhkembangkan dari,
oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan
kepentingan Petani.
*Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani, Kelompok
Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan
kepentingan Petani. (pasal 76, 77, 78)
*Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga yang
beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk
memperjuangkan kepentingan Petani (pasal 79)
*Badan Usaha milik Petani (pasal 80): berasal dari Gapoktan,
berbentuk koperasi atau badan usaha lain

13. 13
KELEMBAGAAN petani:
Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan
perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal
Petani.
Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana terdiri atas:
Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan
Dewan Komoditas Pertanian Nasional. (dihilangkan oleh KY)
(2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan usaha milik
petani.
Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif
dalam Kelembagaan Petani.

14. *
Pasal UU No 19 tahun 2013 Revisi oleh MK
Pasal 70 ayat 1 “Kelembagaan petani sebagai dimaksud
dalam pasal 69 ayat (1) terdiri atas: (a)
Kelompok Tani, (b) Gabungan
Kelompok Tani, (c) Asosiasi Komoditas
Pertanian, dan (d) Dewan Komoditas
Pertanian Nasional”
(Dibatalkan)
Pasal 71 ayat 1 “Petani berkewajiban bergabung dan
berperan aktif dalam Kelembagaan
Petani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1)”.
“Petani bergabung dan
berperan aktif dalam
kelembagaan petani
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat 1”
14

15. 15
*Pengembangan Gapoktan
untuk Kemitraan

16. Aktivitas
Agribisnis
Kel. Tani Gapoktan Koperasi P3A KUBA UPJA Posludes -
klinik Agb –
kelompencapi
r
1. penyediaan benih V V V - V V -
2. Penyediaan pupuk
dan obat-obatan
V V V V
3. penyediaan modal V V V - V V -
4. Penyediaan
alsintan
V V V V
5. penyediaan air
irigasi
V - - V - - -
6. Penyediaan tenaga
kerja
V - - - - V -
7. Pengolahan hasil
panen
V V V - V V -
8. Pemasaran hasil
panen
V V V - V - -
9. penyediaan
informasi pasar
V V - - - V V
10. Penyediaan
informasi teknologi
V V V - V V V
Aktivitas agribisnis dan organisasi-organisasi yang dapat menjalankannya
(teoritis):
16

17. 17
*Fungsi yg harus dipenuhi
organisasi petani:
1. Fungsi administrasi pembangunan (kepentingan proyek)
2. Fungsi komunikasi (kepentingan program, wadah belajar)
3. Fungsi ekonomi (aksi kolektif)
4. Fungsi partisipasi (dalam pembangunan)
5. Fungsi perwakilan (tujuan politik).

18. 18
*
Fungsi Bentuk relasi Pelaku selama ini Pelaku ke depan
1. Administratif Atas ke bawah Kelompok tani, Gapoktan Semakin dikurangi,
gunakan cara lain
2. Komunikasi Atas ke bawah Kelompok tani, Gapoktan Semakin berkurang
3. Ekonomi Horizontal, dan
bawah ke atas
Kelompok tani,
Gapoktan, koperasi
(lemah)
Gapoktan, BUMP
(koperasi, PT, dll)
4. Partisipasi bawah ke atas Tidak ada / lemah Koperasi, KTNA,
asosiasi, dll
5. Politik bawah ke atas Tidak ada / lemah KTNA, HKTI,
asosiasi, petani di
legislatif (“partai
petani”), dll

19. 19
*
Organisasi petani Pembina selama ini Pembina semestinya
1. Kelompok tani, KWT,
Gapoktan, P3A
Kementan (Dirjend
berdasarkan
subsektornya)
Kementan (integratif)
2. Koperasi pertanian Dinas koperasi Kementan, Dinas Koperasi
3. Perusahaan milik
petani
Tidak ada Kementan, dinas perindutrian,
dinas perdagangan, dll
4. Asosiasi komoditas Dirjend bersangkutan Lintas instansi sbg supporting
org.
5. Asosiasi profesi Tidak ada Badan SDM, penyuluhan, dll
6. KTNA Tidak ada Kementan, Kemendagri, dll
7. LSM Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.
8. Org. Komunitas lokal Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.

20. 20
* Syarat ntuk menciptakan ORGANISASI petani yang kuat:
1. Dari sisi teknis = penyatuan berbagai organisasi-organisasi yang kecil
menjadi ckup besar hingga mencapai skala ekonomis secara
manajemen dan ekonomis
2. Dari sisi struktural = hilangkan sifat ego sektoral. Merasa MEMILIKI
petani.
3. Dari sisi psikologis = sikap bahwa organisasi petani adalah milik
petani, memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dan
berkembang (learning organization), organisasi formal adalah salah
satu pilihan, tidak WAJIB,
4. Dari sisi legislasi = pelurusan konsep, konsistensi, penjelasan lebih
detail, dst.
5. Jangan hanya mendirikan ORGANISASI, tapi harus membangun
KELEMBAGAAN. Kelembagaan = aspek regulatif + aspek regulatif +
aspek kultural kognitif + aspek keorganisasian

21. 21
* Contoh: penguatan organisasi permodalan petani
di desa dengan PENYATUAN
*Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
(LKM): pendirian LKM harus berbadan hukum dan mendapat izin
usaha
*Bentuk badan hukum dimaksud adalah berupa Koperasi atau
Perseroan Terbatas.
*Maka, formalitas LKMA-PUAP (+ 47 ribu unit) harus sudah dilakukan
selambatnya 8 Januari 2015 (= dua tahun setelah diundangkannya
UU LKM).
*Jika masing-masing menjadi koperasi (5-8 unit koperasi) = biaya
pembuatan mahal, pendapatan jasa (keuntungan) kecil, sehingga
tidak cukup menggaji manajer, staf, dll. Tidak mencapai SKALA
EKONOMI, tidak SUSTAIN (Pengurus tidak dapat insentif, honor
manajer hanya Rp 300 ribu per bulan)
*Jika diSATUKAN = mencapai skala ekonomi, dan lebih SUSTAIN (bisa
menggaji manajer dan staf minimal Rp 3 juta / orang/bulan)

22. 22
* Penyaturan organisasi permodalan di desa:
Organisasi
pengelola
permodalan
Jumlah modal
(Rp )
Potensi pendapatan
(+ 10 %/tahun)
Potensi
pendapatan
Jika disatukan
1. LKMA-PUAP 100 juta 10 juta
+ Rp 100
juta
2. LDPM 225 juta 22,5 juta
3. LPM 50 juta 5 juta
4. Koperasi wanita 15 juta 1,5
5. KUD 300 juta 30 juta
6. koperasi
pengrajin
200 juta 20 juta
Tingkat
sustainabilitas
Keuntungan rendah,
masing-masing tidak
sustain
Mencapai skala
ekonomi,
SUSTAIN

23. Level dusun/komunitas
Kelompok2 tani
komoditas
Kelompok2 tani
wilayah
P3A
Kelompok
taruna tani
Level desa
Gapoktan
Level kabupaten
Asosiasi2
komoditas
Asosiasi2
organisasi
petani
Asosiasi2
kepentingan
Asosiasi2
minat
Asosiasi
LDPM
Asosiasi
penyuluh
swadaya
Rancangan struktur organisasi petani
ke depan
23

24. *
Kegiatan bisnis Mitra potensial Bentuk kerjasama
1. Pengadaan gabah dan
pangan lain
Kelompok tani Jasa pengadaan
2. Pengolahan hasil
pertanian
Penggilingan, huller, dll Jasa komersial
3. Penyediaan sarana
produksi
Suplier, penyalur pupuk
bersubsidi
Fee usaha, relasi
komersial
4. Penyediaan pangan
untuk anggota
Kel tani, suplier luar Relasi komersial
5. Pelayanan permodalan Bank komersial, simpanan
anggota, pelaku
permodalan lain di desa
Bagi hasil, jasa keuangan
24

25. 25