Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Seminar
“Implikasi UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 Terhadap
Pembangunan Pertanian”
PERHEPI Bogor, 11 Juli 2013
Analisis kele...
Richard Scott (Stanford University, USA.) 2008. Institutions and
Organizations. Third Edition. SAGE Publications, Inc
Inst...
Kekeliruan yang sering terjadi:
1. Menyebut “lembaga” (=institution) sama dengan
“organisasi” (=organization)
2. Mengangga...
In English Biasa
diterjemahkan
menjadi
Terminologi
semestinya
Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan,
institusi
...
1.Regulative
pillar
 “rules define relationship among role”
 rule setting, monitoring, sanksi
 kapasitas untuk menegakk...
Aspek
kelembagaan (dan
organisasi)
Kondisi dan permasalahan
1. Regulatif UU 17 tahun 2012: semakin kuatnya kontrol negara...
UU No 25 Tahun 1992 UU No 17 Tahun 2012
Definisi koperasi “badan usaha” dan “badan
hukum” (=tidak konsisten)
“badan hukum”...
Kel.
Tani
Gapokta
n
Koperas
i
P3A KUBA UPJA Posludes -
klinik Agb
–
kelompenc
apir
1. penyediaan
benih
V V V - V V -
2. Pe...
Relasi yang dijalankan petani dalam menjalankan usaha
(Kasus di Kec Ciawi, Bogor):
Aktivitas Sec mandiri relasi individual...
Gapoktan Koperasi
1. legalitas Tidak berbadan hukum Berbadan hukum
2. Level organisasi intergroup association,
representat...
Nota kesepakatan bersama Menteri Pertanian dan Kementerian
Koperasi dan UKM tentang Pembinaan dan Fasilitasi Gapoktan
memb...
Permasalahan:
1. Gapoktan adalah secondary level organization
yang “anggotanya” kelompok tani
2. Jika Gapoktan langsung ja...
Kebutuhan organisasi petani ke depan:
Fungsi yang harus dipenuhi:
1. Fungsi administrasi pembangunan (= untuk
kepentingan ...
Demikian, terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implikasi uu koperasi (yuti)

371 views

Published on

Undang-Undang koperasi, Gapoktan, dan permasalahannya

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Implikasi uu koperasi (yuti)

  1. 1. Seminar “Implikasi UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 Terhadap Pembangunan Pertanian” PERHEPI Bogor, 11 Juli 2013 Analisis kelembagaan Gapoktan vs Koperasi Oleh: Syahyuti
  2. 2. Richard Scott (Stanford University, USA.) 2008. Institutions and Organizations. Third Edition. SAGE Publications, Inc Institution= “….are composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning of social live”. 2
  3. 3. Kekeliruan yang sering terjadi: 1. Menyebut “lembaga” (=institution) sama dengan “organisasi” (=organization) 2. Menganggap dengan membuat organisasi telah menyelesaikan masalah kelembagaan 3. Menganggap dengan mempelajari organisasi telah menganalisis kelembagaan 4. Kajian kelembagaan biasanya hanya meneliti kebijakan-kebijakan (belum masuk aspek normatif dan kultural kognitif).
  4. 4. In English Biasa diterjemahkan menjadi Terminologi semestinya Batasan dan materinya 1. institution Kelembagaan, institusi Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-kultural. Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor 2. institutional Kelembagaan, institusi Kelembagaa n Hal-hal berkenaan dengan lembaga. 3. organization Organisasi, lembaga, kelembagaan Organisasi social group, yg sengaja dibentuk, punya anggota, utk mencapai tujuan tertentu, aturan dinyatakan tegas. (kelompok tani, koperasi, Gapoktan) 4. organizational Organisasi, keorganisasia Keorganisas ian Hal-hal berkenaan dengan organisasi (struktur org, Rekonseptualisasi “Lembaga” dan “Organisasi” 4
  5. 5. 1.Regulative pillar  “rules define relationship among role”  rule setting, monitoring, sanksi  kapasitas untuk menegakkan aturan  reward and punishment  melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (polisi, pengeadilan)  represi, constraint, dan meng-empower aktor 2.Normative pillar  norma menghasilkan preskripsi (=lebih dari antisipasi dan prediksi), evaluatif, dan tanggung jawab  mencakup: value (= prefered and desirable) dan norm (how things should be done)  Gunanya agar tahu apa goal dan objectives kita, dan cara mencapainya  meng-constraint dan meng-empower aktor 3.Cultural- cognitive pillar  Intinya meaning  Konsep bersama tentang kehidupan sosial dan kerangka dimana makna-makna diproduksi  Sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif  Berisi proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal  Situation shared secara kolektif Menurut New Institutionalism, ada 3 pilar dalam lembaga:
  6. 6. Aspek kelembagaan (dan organisasi) Kondisi dan permasalahan 1. Regulatif UU 17 tahun 2012: semakin kuatnya kontrol negara UU belum dilengkapi Permen dan PP Apa yang salah dengan UU lama (UU No. 25 tahun 1992) 2. Normatif Koperasi tidak lagi “dari, oleh, dan untuk anggota” (?) Koperasi adalah “binaan Kemenkop dan UKM” Koperasi tidak bisa menerima bantuan dari Kementan “Formalitas” tidak selalu sesuai dengan seluruh kondisi masyarakat 3. Kultural kognitif Koperasi bukanlah pilihan untuk collective action Tanpa berorganisasi (koperasi), agribisnis bisa dijalankan Ada banyak koperasi fiktif 4. keorganisasian Terbatasnya wewenang RAT (mis. dalam pembagian SHU, pasal 78 ayat 2 ) Koperasi adalah organisasi formal, dibentuk per jenis Gambaran Kelembagaan Koperasi:
  7. 7. UU No 25 Tahun 1992 UU No 17 Tahun 2012 Definisi koperasi “badan usaha” dan “badan hukum” (=tidak konsisten) “badan hukum” (=konsisten) Makna koperasi Kurang luas makna yang lebih luas (general), detail dan tegas pada peran sebagai “koperasi pelayanan” Modal koperasi kurang jelas Modal koperasi dan modal anggota terpisah. Bidang cakupan bidang ekonomi. bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tentang pedoman koperasi Hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi (pasal 5) Menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional, juga pada hal nilai (pasal 5) Makna prinsip koperasi sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi, dan balas jasa dari SHU yg diperoleh (pasal 5). pelayanan prima sebagai prinsip koperasi, merevisi balas jasa dari SHU, krn dianggap bukan dlm makna pelayanan (pasal 6). Perbedaan UU 25/1992 dengan UU 17/2012 (http://fitranhebat.blogspot.com)
  8. 8. Kel. Tani Gapokta n Koperas i P3A KUBA UPJA Posludes - klinik Agb – kelompenc apir 1. penyediaan benih V V V - V V - 2. Penyediaan pupuk dan obat- obatan V V V V 3. penyediaan modal V V V - V V - 4. Penyediaan alsintan V V V V 5. penyediaan air irigasi V - - V - - - 6. Penyediaan tenaga kerja V - - - - V - 7. Pengolahan hasil panen V V V - V V - 8. Pemasaran hasil panen V V V - V - - 9. penyediaan informasi pasar V V - - - V V Aktivitas agribisnis dan organisasi-organisasi yang dapat menjalankannya
  9. 9. Relasi yang dijalankan petani dalam menjalankan usaha (Kasus di Kec Ciawi, Bogor): Aktivitas Sec mandiri relasi individual relasi kolektif 1. Pemenuhan benih dan bibik benih sendiri, Beli dari kios dan petani lain Bantuan pemerintah melalui kel tani 2. pupuk dan obat-obatan pupuk organik sendiri membeli dari kios dari koperasi bantuan pemerintah melalui kel tani 3. Modal modal sendiri Meminjam saudara, pelepas uang, dan bank dari Gapoktan 4. Lahan Lahan milik sendiri Menyewa, menyakap, membeli gadaian, dan tanah terlantar disewakan oleh Gapoktan. 5. Pengolahan lahan TK keluarga sendiri buruh tani, ternak, traktor --- 6. air irigasi “menggiring” air sendiri Mengupahkan orang lain --- 7. TK untuk budidaya TK keluarga sendiri TK tetangga dan saudara --- 8. Pengolahan Olah sendiri, jasa huller --- 9
  10. 10. Gapoktan Koperasi 1. legalitas Tidak berbadan hukum Berbadan hukum 2. Level organisasi intergroup association, representatives of groups, secondary level organization Individual organization (primer koperasi) dan secondary level organization (induk koperasi) 3. administrasi Menerima bantuan dari Kementan Menerima bantuan dari Kemenkop dan UKM 4. Cakupan pelayanan Tujuan multipurpose Single (Pasal 83: koperasi konsumen, produsen, jasa, SP) 5. Dasar hukum Permentan 273/2007 UU 17 tahun 2012 Perbedaan aspek keorganisasian Gapoktan dan koperasi
  11. 11. Nota kesepakatan bersama Menteri Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pembinaan dan Fasilitasi Gapoktan membentuk koperasi pertanian. (No. 01/Mentan/MOU/OT.220/I/2011 dan No. 01/NKB/M.KUM/I/2011) : 1. Kementan bertanggung jawab dalam pengembangan sistem pemberdayaan petani dan kelembagaan petani 2. Pengembangan Gapoktan diarahkan untuk meningkatkan kekuatan, status dan daya tawar petani 3. Gapoktan diarahkan untuk membentuk “koperasi pertanian” (tidak ada dalam UU 17/2012 ?) 4. Gapoktan dilatih dan difasilitasi untuk dapat badan hukum.
  12. 12. Permasalahan: 1. Gapoktan adalah secondary level organization yang “anggotanya” kelompok tani 2. Jika Gapoktan langsung jadi Koptan, maka ia adalah koperasi primer (individual organization) yang anggotanya adalah orang (individu) 3. Jika mau membentuk koperasi induk (secondary level org), maka harus dibentuk dulu individual org (= setidaknya 3 koperasi primer). Apakah kelompok tani akan menjadi koperasi juga? 4. Bagaimana pemilahan peran antara kelompok tani dan koperasi, dan organisasi2 yang lain.
  13. 13. Kebutuhan organisasi petani ke depan: Fungsi yang harus dipenuhi: 1. Fungsi administrasi pembangunan (= untuk kepentingan penyaluran bantuan, dll) 2. Fungsi komunikasi horizontal dan vertikal 3. Fungsi partisipasi dalam pembangunan 4. Fungsi kolektifitas (= ekonomi) 5. Fungsi perwakilan/representatif (=politik) 13
  14. 14. Demikian, terima kasih

×