Ringkasan dari dokumen seminar hasil penelitian tentang peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian adalah: Tim peneliti menganalisis permasalahan pengorganisasian petani dan merumuskan kebijakan pengorganisasian petani agar dapat memenuhi fungsi komunikasi, ekonomi, sosial politik, dan mendukung pembangunan pertanian.
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
Organisasi petani (yuti)
1. Seminar Hasil Penelitian
Kajian Peran Organisasi Petani dalam
Mendukung Pembangunan Pertanian
Tim Peneliti:
Syahyuti - Sri Wahyuni - Rita N Suhaeti
Amar Kadar Zakaria - Cecep Nurasa
PSEKP Bogor, 3 Desember 2014
1
2. Latar belakang:
1. Petani “harus” berorganisasi secara formal
2. Namun, organisasi-organisasi petani tidak berkembang baik
3. Penyebabnya adalah:
a.Pada sisi keilmuan: konsep dan teori berkenaan ttg “lembaga” dan
“organisasi” lemah, tidak konsisten, tidak ada konsep dan teori
baku.
b. Kebijakan: inkosistensi konsep lembaga dan organisasi,
pendekatan searah, “pemaksaan” organisasi, organisasi adalah
“wakil pusat di desa”, dll
c.Pada diri aparat: lemah dan keliru ttg konsep, sikap, dan metode
dalam mengorganisasikan petani.
d.Pada diri petani: belum mampu mengorganisasikan diri secara
efektif, “terpaksa” berorganisasi
2
3. Justifikasi studi:
• Kebijakan baru tentang organisasi petani:
1.UU No 19-2013 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Petani,
2.UU No 16-2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
3.UU No 17- 2012 tentang Perkoperasian (telah
dibatalkan MK),
4.UU No 1-2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, dan
5.Permentan No 82-2013 tentang Pedoman
Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan.
3
4. Tujuan penelitian:
1. Mengidentifikasi kebijakan dan tata kelola
pengorganisasian petani (terutama petani kecil) di
Indonesia
2. Menganalisis permasalahan pengorganisasian petani
dan mempelajari tata kelola pengorganisasian petani
kecil yang berhasil mandiri di Indonesia.
3. Merumuskan kebijakan pengorganisasian petani,
khususnya petani kecil, sehingga dapat memenuhi
fungsi-fungsi komunikasi, pendidikan, ekonomi, serta
sosial politik sekaligus.
4
6. Fungsi yg harus dipenuhi organisasi petani:
1. Fungsi administrasi pembangunan
(kepentingan proyek)
2. Fungsi komunikasi (edukasi, ekonomi)
3. Fungsi kolektifitas (belajar, skala ekonomi)
4. Fungsi partisipasi (kepentingan proyek vs
peserta)
5. Fungsi perwakilan (politik).
6
7. Justifikasi “organisasi politik” petani:
Buku: “Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 – 2045”:
• Pilar dan strategi utama: Pengembangan sumber daya insani yang
kompeten dan berkarakter (insan berkualitas, modal sosial dan modal
politik) pertanian
• Transformasi tatakelola pembangunan : Proses perubahan sistem
pengambilan keputusan, politik dan hubungan antar institusi dalam
pengelolaan sumberdaya.
• Tantangan dan Peluang: Pemanfaatan momentum gerakan
desentralisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dan reformasi
tatakelola pemerintahan untuk pengembangan sistem politik
pertanian yang digerakkan oleh dan berorientasi pada petani kecil
• Bab “Arah Dan Landasan Konseptual”: Pertanian yang adil berkaitan
dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusahatani,
politik, dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral,
bidang pekerjaan, dan sosial.
7
8. UU 19 tahun 2013 :
• Kelembagaan petani (pasal 72-79)
• Kelembagaan ekonomi petani (pasal 80-81)
• Pasal 69: Pembentukan organisasi petani
dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya,
norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
• Pasal 70: kelembagaan petani = Kelompok Tani;
Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
• Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan
berperan aktif dalam Kelembagaan Petani.
8
12. Kinerja dan target PPL:
Uraian Jabar Jatim Sumbar
Jumlah petani yang sudah masuk kelompok tani (%) 48.4 54.6 55.5
Jumlah kelompok tani yang dibina (unit) 11 – 16 10-14 10 - 16
Jumlah berdasarkan kelas:
- Kelas pemula (%) 37.2 43.4 56.2
- Kelas lanjut (%) 37.2 38.6 31.2
- Kelas madya (%) 18.6 18.0 12.6
- Kelas utama (%) 7.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0
Target semua petani masuk kelompok tani (%) 100.0 100.0 100.0
Target semua kelompok menjadi kelas utama (%) 0.0 0.0 0.0
Jumlah petani yang sudah masuk koperasi (%) Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu
Target semua petani masuk koperasi (%) 0.0 0.0 0.0
Pembinaan terhadap organisasi petani (%):
- KT dan Gapoktan 100.0 100.0 100.0
- Koperasi 12.5 27.2 18.7
12
- Asosiasi petani dan KTNA 0.0 0.0 0.0
14. Karakteritik organisasi petani:
Kelompok tani Gapoktan Koperasi Asosiasi KTNA
14
Jumlah sampel 5 unit 12 unit 6 unit 5 unit 5 unit
Area kerja Level dusun dan
neighborhood
Desa Komunitas,
berbasiskan
wilayah desa,
atau komoditas
Lintas desa,
bahkan lintas
kabupaten
Desa sampai
kabupaten
Komoditas atau
bidang utama
Padi, jagung,
cabe, kambing,
domba
Padi, jagung, cabe,
kambing, domba
Susu, tebu,
simpan pinjam
Lele, jagung, cabe,
tembakau, kambing
dan domba
Non komoditas
Fungsi yang
dijalankan
selama ini
Menyalurkan
benih dan pupuk
bantuan, wadah
penyuluhan, dll
Umumnya
menjalankan
program
pemerintah (PUAP,
LDPM, dll)
Koperasi
komoditas,
menyalurkan
pupuk bersubsidi
(KUD)
Masih baru, tahap
konsolidasi
Membantu RDKK
distribusi pupuk,
advokasi,
perencanaan dan
monitoring
pembangunan
Inisiasi
pembentukan
Umumnya dari
luar, untuk
administrasi
program
Umumnya dari luar,
untuk administrasi
program
Ada
organizational
learning
Untuk komunikasi,
dan memberi
pendampingan ke
petani
Dari pemerintah
(sejak 1980 an),
mulai tumbuh
kesadaran internal
15. Kelompok tani Gapoktan Koperasi Asosiasi KTNA
15
Jumlah sampel 5 unit 12 unit 6 unit 5 unit 5 unit
Karakter
kepemimpinan
Lemah,
umumnya
menolak
menjadi
pengurus
Lemah,
sebagian
menolak jadi
pengurus,
sebagian mulai
senang
Cukup kuat,
ada yang guru,
pensiunan, dll
Para pedagang
pengumpul
Tokoh petani
yang vokal,
cukup pintar,
dan “bermodal”
Keanggotaan Berbasiskan
lahan dan
tempat tinggal
(Jatim)
Semua KT di
desa, ada yg
lintas desa
(Gap
Panampuang
Prima – Agam)
Petani yang
berminat
Belum tertata,
belum ada pola
Semua KTNA
di desa (1-2
orang)
Pihak pembina PPL dan dinas
sesuai
komoditas
PPL dan dinas
pertanian
Dinas koperasi
untuk
manajemen,
teknis sesuai
komoditas
Tidak ada, di
dinas
komoditas baru
sebatas
pencatatan
Relatif tidak
ada, sebagian
BP4K dan
bupati
17. Peran organisasi petani: kini vs nanti
Fungsi organisasi Bentuk relasi Peran selama ini Ke dapan
17
KT Gap Kop Asosiasi KTNA
1.Administrasi Atas ke bawah Ya Ya Ya Tidak Tidak Semakin
berkurang, Bansos
akan berakhir
2.Komunikasi Atas ke bawah,
horizontal
Ya Ya Ya Ya
(internal)
Ya
(internal)
Berkurang, sarana
komunikasi
berubah
3.Ekonomi Horizontal Lemah Lema
h
Lemah Ya Tidak Perlu
(BUMP=koperasi,
PT, dll)
4.Partisipasi
pembangunan
Bawah ke atas Lema
h
Lema
h
Lemah Tidak Ya Koperasi, KTNA,
asosiasi, NGO, dll
5.Representasi
politik
Bawah ke atas Tidak Tidak Tidak terbatas Ya KTNA, HKTI,
asosiasi, petani di
legislatif, “partai
petani”, dll
18. Siapa yang sebaiknya membina organisasi petani?
Organisasi petani Pembina selama ini Pembina semestinya
1. Kelompok tani, KWT,
Gapoktan, P3A
Kementan (Dirjend
berdasarkan
subsektornya)
Kementan (integratif)
2. Koperasi pertanian Dinas koperasi Kementan, Dinas Koperasi
3. Perusahaan milik petani Tidak ada Kementan, dinas perindutrian,
dinas perdagangan, dll
4. Asosiasi komoditas Dirjend bersangkutan Lintas instansi sbg supporting
org.
5. Asosiasi profesi Tidak ada Badan SDM, penyuluhan, dll
6. KTNA Tidak ada Kementan, Kemendagri, dll
7. LSM Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.
8. Org. Komunitas lokal Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.
18
19. Rancangan organisasi petani ke depan berdasarkan
level wilayah:
Level wilayah Jenis organisasi Organisasi saat ini Pilihan organisasi ke
19
depan
Dusun Organisasi individual Kelompok tani Kelompok tani, KWT,
koperasi primer
Desa Organisasi
koordinator (inter-group
organization)
Gapoktan dan
koperasi
Koperasi dan
Posluhdes sebagai
simpul relasi
Kabupaten Organization
interrelation, dan
supporting
organization
Dinas Pertanian,
Badan Penyuluhan,
KTNA (namun tidak
menjadi koordinator
seluruh organisasi
petani sekabupaten)
KTNA, Dinas
Pertanian, Bapeluh,
asosiasi Gapoktan,
asosiasi PPL
swadaya, asosiasi
komoditas, NGO, dll
20. Dinas Pertanian BPP - Penyuluhan LSM, Perguruan
tinggi, dll
Supporting organization
Desa A Desa B
Secondary
Individual
org Individual
org
institution
Secondary organization organization
Individual
org
Individual
org
Individual
org
Individual
org
Interrelation organization
institution
institution
institution
20
21. Rancangan organisasi petani ke depan berdasarkan
fungsi-fungsi sistem agribisnis:
21
Fungsi agribisnis Kondisi eksisting Ke depan
Pelaku Tipe relasi *) Pelaku Tipe
relasi *)
1. Penyediaan benih Sebagian kecil melalui
kelompok tani (BLBU),
umumnya beli di kios
1, 2, dan 3 Benih petani (kelompok
penangkar) dan
mekanisme pasar (kios)
3 dan 1
2. Penyediaan pupuk
dan obat-obatan
Untuk pangan melalui KT
(pupuk bersubsidi)
3 dan 1 Pupuk bersubsidi melalui
KT, pupk non subsidi
melalui kios, dan pupuk
petani (KT)
3 dan 1
3. Penyediaan modal Umumnya dari modal sendiri 1 Koperasi (dengan
penyatuan usaha
permodalan masyarakat di
level desa)
3 dan 1
4.Penyediaan alsintan Menyewa traktor dan tresher 2 dan 1 Menyewa traktor dan
tresher
2 dan 1
5.Penyediaan air
irigasi
P3A dan secara mandiri 1 dan 3 Mengandalkan P3A dan
organisasi komunitas lain
3
22. 22
Fungsi agribisnis Kondisi eksisting Ke depan
Pelaku Tipe relasi *) Pelaku Tipe
relasi *)
6.Penyediaan
tenaga kerja
TK sendiri dan
tetangga
1 dan 2 Dari TK keluarga sendiri
dan tetangga
1 dan 2
7.Pengolahan hasil
panen
Umumnya sendiri 1 Sendiri 1
8.Pemasaran hasil
panen
Dijual secara
langsung
2 KT dan koperasi 3
9.Penyediaan
informasi pasar
Mencari informasi
sendiri
1 dan 2 Mencari informasi
sendiri, dan Posluhdes
1 dan 2
10.Penyediaan
informasi
teknologi
Penyuluh, dari petani
lain, dna mencari
sendiri
2 dan 1 Penyuluh (Posluhdes),
dari petani lain, dan
mencari sendiri
2 dan 1
*) 1=mandiri, 2=relasi individual, 3=relasi kolektif
23. Syarat ntuk menciptakan
ORGANISASI petani yang kuat:
1. Dari sisi teknis = penyatuan berbagai organisasi-organisasi yang
kecil menjadi ckup besar hingga mencapai skala ekonomis secara
manajemen dan ekonomis
2. Dari sisi struktural = hilangkan sifat ego sektoral. Merasa
MEMILIKI petani.
3. Dari sisi psikologis = sikap bahwa organisasi petani adalah milik
petani, memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dan
berkembang (learning organization), organisasi formal adalah
salah satu pilihan, tidak WAJIB,
4. Dari sisi legislasi = pelurusan konsep, konsistensi, penjelasan lebih
detail, dst.
5. Jangan hanya mendirikan ORGANISASI, tapi harus membangun
KELEMBAGAAN. Kelembagaan = aspek regulatif + aspek regulatif
+ aspek kultural kognitif + aspek keorganisasian 23
24. Contoh: penguatan organisasi permodalan
petani di desa dengan PENYATUAN
• Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (LKM): pendirian LKM harus berbadan hukum dan mendapat
izin usaha
• Bentuk badan hukum dimaksud adalah berupa Koperasi atau
Perseroan Terbatas.
• Maka, formalitas LKMA-PUAP (+ 47 ribu unit) harus sudah
dilakukan selambatnya 8 Januari 2015 (= dua tahun setelah
diundangkannya UU LKM).
• Jika masing-masing menjadi koperasi (5-8 unit koperasi) = biaya
pembuatan mahal, pendapatan jasa (keuntungan) kecil, sehingga
tidak cukup menggaji manajer, staf, dll. Tidak mencapai SKALA
EKONOMI, tidak SUSTAIN (Pengurus tidak dapat insentif, honor
manajer hanya Rp 300 ribu per bulan)
• Jika diSATUKAN = mencapai skala ekonomi, dan lebih SUSTAIN (bisa
menggaji manajer dan staf minimal Rp 3 juta / orang/bulan)
24
25. Penyaturan organisasi permodalan di desa:
Organisasi pengelola
permodalan
Jumlah modal
(Rp )
Potensi pendapatan
(+ 10 %/tahun)
Potensi
pendapatan
Jika disatukan
1. LKMA-PUAP 100 juta 10 juta
+ Rp 100
juta
2. LDPM 225 juta 22,5 juta
3. LPM 50 juta 5 juta
4. Koperasi wanita 15 juta 1,5
5. KUD 300 juta 30 juta
6. koperasi pengrajin 200 juta 20 juta
Tingkat
sustainabilitas
Keuntungan rendah,
masing-masing tidak sustain
Mencapai skala
ekonomi,
25
SUSTAIN
26. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan:
1. Kebijakan dan strategi pengorganisisasian petani masih menggunakan “pola lama”.
Dinas Pertanian dan Bapeluh masih membatasi diri pada KT dan Gapoktan. Kedepan,
mestinya koperasi, perusahaan, asosiasi, dll mesti juga dibina pemerintah.
2. Dari seluruh fungsi-fungsi agribisnis, peran organisasi petani sangat terbatas. Relasi
kolektif hanya untuk pemenuhan benih dan pupuk, selebihnya merupakan “relasi
individual” dan “mandiri”.
3. Dalam hal fungsi organisasi bagi petani, fungsi yang sudah berjalan baru sebatas untuk
adminstrasi dan komunikasi (KT dan Gapoktan). Untuk fungsi ekonomi (koperasi) serta
fungsi partisipasi dan representasi politik masih terbatas (KTNA, namun lebih pada
ketokohan individual)
4. Organisasi petani masih sebatas level desa (KT, Gapoktan, koperasi primer). Ke depan,
dibutuhkan organisasi petani lain yang bergerak di level “atas desa” (= KABUPATEN)
sebagai supporting organization, berupa berbagai asosiasi (asosiasi komoditas,
asosiasi komunitas, asosiasi organisasi, asosiasi penyuluh swadaya, NGO, koperasi
sekunder, KTNA, HKTI, “Partai Petani, dll).
5. Pengembangan organisasi petani ke depan menghadapi banyak tantangan-tantangan
baru. PPL belum paham ini. Maka, ke depan penyuluh mesti lebih mampu
menjalankan fungsi pengembangan komunitas (community-organizing role), jangan
hanya terperangkap pada urusan komoditas. PPL harus belajar prinsip-prinsip
community-organizing and group management skills yang berkenaan dengan conflict
resolution, negotiation, dan teknik-teknik persuasive communication.
26