Jenis dan struktur aktor pada industri sawit nasional. Petani, koperasi, asosiasi, perkumpulan, pabrik sawit, pengusaha minyak goreng, eksportir, dll

1. AKTOR DAN STRUKTUR
PELAKU SAWIT
NASIONAL:
sebagai enabling environments untuk
pengembangan koperasi petani
sawit
SYAHYUTI
Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, BRIN
RCS #9: MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI
KOPERASI PETANI SAWIT
26 Oktober 2023
1

2. Peran sawit pada ekonomi nasional sangat besar:
kini dan nanti
• Indonesia menyumbang 59 % sawit dunia (35 dari 64 juta
ton)
• Luas kebun sawit nasional berkembang pesat:
• Tahun 1980 = 0,3 juta ha
• Tahun 1990 = 1,1 juta ha
• Tahun 2015 = 14,03 juta ha
• Tahun 2022 = 16,38 juta ha
• Sawit menjadi kontributor ekonomi utama setidaknya 31
kabupaten dan kota di Indonesia,
• Nilai ekspor hasil sawit tertinggi dibanding komoditas lain
• Pada tahun 2050 = dunia memerlukan tambahan 60-170 juta
ton minyak nabati
• Jika dipenuhi dari kedelai = butuh 120-340 juta ha
• Jika dari swawit = hanya perlu tambahan 12-34 juta hektar.
SDM di industri sawit (hulu – hilir):
• Menyerap 8,2 juta orang TK (12 atau 16 juta orang TK ?) vs
TK pertanian 38,23 juta orang, TK total 128,45 juta orang
• Petani sawit rakyat = 4,2 juta orang
• Petani swadaya = 4 juta orang
• Menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta keluarga petani
kecil
• Menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan
2

3. Berapa luas lahan sawit?
Data luas sawit nasional masih
misteri:
• Menurut GAPKI = 16,1 juta ha
• Luas perizinan = lebih dari 14 juta ha
• Tutupan lahan = lebih dari 16,3 juta ha.
• Perkebunan rakyat = 9 juta ha
• Kebun petani swadaya = 6,04 juta ha
• Kebun sawit BUMN = 515 ha
• Putusan Mahkamah Konstitusi No
138/PUU-XIII/2015 agar BPN
membuka data HGU lahan sawit ke
publik, BPN belum mematuhinya
• Sawit di lahan hutan, bahkan Taman
Nasional, di lahan masyarakat
• Konsorsium Pembaruan Agraria = 80
persen kejadian konflik agraria di
sektor perkebunan (tahun 2022 =
276.162 ha)
• Debat sawit apakah “tanaman hutan”
atau tidak
3

4. Kebun sawit: masalah agraria dan lingkungan
• Sawit menggunakan sumber daya alam secara
luas
• Sesuai pasal 33 UUD 45 = melekat tanggung
jawab sosial
• 1,7 juta ha lahan sawit rakyat saat ini belum
berstatus clean and clear, baik dari status
hukum penguasaan maupun peruntukan
lahannya.
• Ada 1,5 juta ha lahan sawit berada di lokasi
lahan gambut
• BPN menolak membuka data HGU ke publik.
• 3,47 juta hektare (ha) kebun sawit berada di
dalam kawasan hutan
• lebih dari 800 ribu ha ditanam di lahan konsesi
tambang
• Konflik lahan, dengan BUMN, masyarakat
adat, dll
• Kebijakan moratorium (Inpres No. 8 Tahun
2018 tentang Penundaan dan Evaluasi
Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit )
• Penolakan Eropa terkait aspek lingkungan
• Penerapan ISPO (Permentan No 11/2015) =
terdiri 7 prinsip, 34 kriteria, dan 141 indikator
• Mancakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan
• Ramah ingkungan, penerimaan sawit di pasar
internasional, penurunan emisi rumah kaca,
4

5. Kondisi petani sawit:
• Petani sawit = petani mitra +
swadaya
• Produktivitas sawit petani
swadaya rendah (2-3 ton TBS per
ha per tahun).
• Penyebabnya:
• penggunaan bibit illegitimate,
• kurangnya informasi dan
pengetahuan terhadap Good
Agricultural Practice
• ketiadaan sarana dan prasarana
• akses pekebun ke pabrik kelapa
sawit.
• Petani = pemilik + pemilik
penggarap + buruh tani
• Upah rendah, jam kerja berlebih,
tempat tinggal tidak layak, pekerja
anak, hak berserikat dilarang, dll
• Buruh tani = bukan “petani” sesuai
dengan UU 19 tahun 2013
• Bukan “buruh” sesuai dengan UU
perburuhan (UU 13 tahun 2003
tentang Ketenagkerjaan)
5

6. KORPORASI pada sistem sawit nasional:
• Korporasi di sawit =
• pengusaha kebun
• pemilik pabrik pengolahan,
produsen minyak goreng
• pelaku distribusi
• dll
• Dugaan kartel sesuai UU No
5 tahun 1999 ttg Praktik
Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
• Produsen migor = 27 perusahaan
terlapor
• Tahun 2010 terbukti melanggar,
denda Rp 299 M
• Menurut KPK (Maret 2019) =
ada potensi kehilangan pajak Rp 20 T
akibat lahan tidak terdata, tidak dikenai
pajak, “perusahan cangkang”
6

7. Historik perkembangan organisasi-organisasi petani dan pengusaha di
bidang kelapa sawit:
Petani Korporasi
1970-an Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Sawit
27 Feb 1981 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
12 Feb 1989 Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI)
2000 APKASINDO, disahkan dan dibina oleh Kementerian
Pertanian dan Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani
Perkebunan Republik Indonesia (GAPPERINDO), dan
Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). 22 prop, 144
kab/kota
2000 Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR). Anggota =
koperasi-koperasi
2005 Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Anggota = 58 ribu
orang
2009 Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Target maksimal
tahun 2025 semua kebun bersertifikat
2011 Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Anggota = Apkasindo, GPPI,
MAKSI, GAPKI, GIMNI, APOLIN, APROBI, dan AIMMI
28 Sept 2016 Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE), tersebar di
Riau, Sumatera Utara, Jambi, Aceh, dan Sumatera Selatan
2015 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
12 Juli 2019 Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(POPSI). Dibentuk oleh 4 organisasi = Apkasindo, SPKS,
Aspekpir, dan Samade
2019 Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia (MAKSI). Didirikan 7 Pusat
Antar Universitas. Anggota = akademisi, peneliti, dll. 31 orang
profesor, 135 orang DR, 121 orang master, 189 orang sarjana.
7

8. Karakter “bipolar” (sebagai tool analysis) pelaku industri sawit nasional:
PETANI (dan PEKERJA) KORPORASI
JENIS DAN
JUMLAH AKTOR
• 4,2 juta orang petani sawit rakyat
• 4 juta orang = petani swadaya
• 8,2 juta orang TK (12 juta, 16 juta ?)
• Total 2.892 unit perusahaan (tahun 2021)
• 163 unit perusahaan negara
• Wilmar group = 232.053 ha lahan sawit, 450
pabrik, jaringan distribusi, produksi
minyak goreng domestik 99,26 juta liter
EKSISTENSI
ORGANISASI
• Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(Apkasindo) berdiri tahun 2000
• 454 unit koperasi sawit
• Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
• Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR),
dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE)
• Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI) berdiri 1981
• Gabungan Industri Minyak Nabati
Indonesia (GIMNI)
ALOKASI DANA
BPDPKS (tahun
2021 = Rp 57 T)
• Alokasi untuk petani kecil (tahun 2021 = hanya
Rp 4 T)
• Petani kesulitan untuk replanting
• Alokasi untuk pengusaha jauh lebih besar
(83%)
• Untuk program biodiesel tahun 2021 = Rp
51,86 T
8

9. Bagaimana relasi petani – korporasi?
• TEORI STRUKTURASI - Anthony Giddens
• teori ilmu sosial tentang penciptaan dan
reproduksi sistem sosial yang berbasis pada
analisis struktur dan agen, tanpa memberi
keunggulan pada keduanya
• kritik atas dua kutub aliran dalam sosiologi,
terutama terkait dengan pemahaman atas
struktur dan tindakan (action) manusia.
• merupakan tanggapan terhadap klaim post-
strukturalis
• Strukturasi menyatakan manusia memiliki
kemampuan membuat struktur dan secara
sukarela menentukan struktur untuk mereka
sendiri,
• Struktur bukan hanya medium, tetapi juga
hasil dari tingkah laku (conduct) yang
diorganisasikan secara berulang
• Struktur bersifat constraint (unenabling),
sehingga Perubahan struktural yang terjadi
bukan memberdayakan melainkan bersifat
mereproduksi dan melanggengkan
kemiskinan kaum nelayan
• Apakah petani bisa memanfaatkan struktur
yang ada atau “terjebak ?
• Dimungkinkan merubah struktur?
• Bagaimana kuasa petani terlibat dalam
perubahan tersebut?
9

10. Variabel dan indikator dalam sistem sawit di dunia (analisis > 200 jurnal):
10

11. Posisi petani dalam rantai pasok sawit:
11

12. Berapa kadar “ekonomi kerakyatan” (EK) pada industri sawit?
APA sih “EKONOMI KERAKYATAN”?
• Istilah “ekonomi rakyat” pertama dirintis Bung Hatta, =
menunjuk kepada sektor kegiatan ekonomi orang
kecil (wong cilik)
• Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel
“Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”
• Bung Karno (Agustus 1930) dalam pembelaan di
Landraad Bandung = “Ekonomi Rakyat oleh sistem
monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan
dipadamkan” [3].
• Tambahan “sektor informal” lalu dihapus
• Ekonomi rakyat = suatu bentuk ekonomi yang
pelakunya adalah masyarakat banyak yang dicirikan
dengan pemilikan sumber daya dan keterampilan yang
rendah, namun harus dimanajemen secara efisien,
menguntungkan, dan berdaya saing.
• Cirinya adalah masyarakat banyak sebagai pelakunya,
bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai pemilik,
menggunakan sumber daya ekonomi setempat, dan
nilai tambahnya pun kembali kepada masyarakat
tersebut.
• Prinsip = kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan.
• Ekonomi Rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi
orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan
kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal
berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai
sektor ekonomi yang berperanan penting dalam
perekonomian nasional.
• Dalam literatur ekonomi pembangunan ia disebut
sektor informal, “underground economy”, atau
“ekstralegal sector”.
• Pada awalnya istilah “ekonomi rakyat” sudah lama
muncul, namun karena dianggap berkonotasi
komunis diganti menjadi “ekonomi kerakyatan”.
• Istilah “ekonomi kerakyatan” secara resmi
dicantumkan dalam Ketetapan MPR yaitu Tap
Ekonomi Kerakyatan No. XVI tahun 1998. Istilah ini
semakin mantap dengan masuk pada berbagai
produk hukum dan kebijakan, misalnya dalam UU
No. 25/2000 tentang Propenas
12

13. “Ekonomi Kerakyatan” =
• Mubyarto = memilih istilah “ekonomi rakyat” karena
dirasa lebih jelas dan tak akan membingungkan.
• Istilah “EK” lalu bertransformasi menjadi “UKM”
(Usaha Kecil dan Menengah) (Small and Medium
Enterprises / SME).
• Pada prinsipnya, “EK” = sistem ekonomi yang
demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan
ekonomi rakyat.
• “EK” menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang
menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi
Indonesia.
• Dimana produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian
warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan
hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat
secara adil dan merata (penjelasan pasal 33 UUD 194).
•
• “Artinya, ekonomi kerakyatan” memegang kunci kemajuan
ekonomi nasional di masa depan, dan sistem “ekonomi
Pancasila” merupakan “aturan main etik” bagi semua
perilaku ekonomi di semua bidang kegiatan ekonomi
(Mubyarto, 2002)
• Cara memberdayakan “EK” = hapuskan sistem
monopoli, pemihakan pemerintah kepada petani dan
pelaku ekonomi lemah lain.
• Tekanan dalam “EK” adalah pada kegiatan produksi,
bukan konsumsi. Maka, buruh pabrik tidak masuk
dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena
buruh adalah bagian dari unit produksi perusahaan.
• Kegiatan ekonomi rakyat belum bisa disebut sebagai
sebagai ”usaha” atau ”perusahaan” (firm)
• EK = relatif sejalan dengan konsep dan gerakan Family
Farming (pertanian keluarga), Fair Trade (perdagangan
adil
13

14. Ceklist indikator “ekonomi kerakayatan” pada industri sawit:
INDIKATOR Yes / No
1. Menggunakan sumber daya sendiri (domestik) –
lahan
YES
2. Melibatkan sebagian besar rakyat YES
3. Petani sebagai pemilik usaha, bukan buruh NO
4 Nilai tambahnya dikembalikan kepada rakyat
secara adil dan merata
NO
5. Dijalankan secara demokratis NO
14

15. Kebijakan yang sudah digulirkan:
• Kewajiban kepada korporasi, keharusan
membangun kebun untuk petani plasma (Permentan
No 26 Tahun 2007)minimal 20 persen dari total luas
areal kebun yang diusahakan
• Pembangunannya dapat dilakukan dengan pola
kredit, hibah atau bagi hasil.
• Oktober 2013 = pemerintah mewajibkan perusahaan
pengolahan sawit untuk memberi kesempatan
kepada petani, melalui koperasi, memiliki saham
minimal 30% atas pabrik kelapa sawit (PKS) yang
dikelolanya (pasal 14 Permentan No 98 tahun 2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
• Tujuan Permentan No 98 Tahun 2013 = menciptakan
keadilan dan keseimbangan antara petani dan
korporasi
• Pemerintah berencana agar koperasi memiliki
industri pengolahan minyak sawit sendiri (kapasitas
produksi 15 ton/jam = Rp 100 M)
• Juni 2009 = BUMN Masuk Industri Minyak Goreng
PTPN Bangun Pabrik, Bulog Distribusi. Juni 2009
• Kementerian BUMN akan membangun pabrik
minyak goreng yang melibatkan PT Perkebunan
Nusantara (PT PN) yang memproduksi kelapa sawit
bersama Perum Bulog.
• Keharusan penjualan saham kepada koperasi
perkebunan setempat paling rendah 30%
• Mei 2022 = rencana pendirian pabrik untuk petani
• Kementerian Koperasi dan UKM tengah
mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit
untuk membangun pabrik minyak sawit merah
• 2022 = produksi dan pengolahan minyak makan
merah melalui skema korporatisasi pangan berbasis
koperasi
15

16. Ke depan:
Untuk petani sawit:
1. Penguatan organisasi petani = kelompok
tani, Gapoktan, koperasi
2. Pengembangan kemitraan = pemasaran,
bibit unggul, pupuk, dan permodalan
usaha
3. Peningkatan produksi = bantuan teknologi,
pendampingan
4. Peningkatan mutu = penerapan good
agricultural practices (GAP)
5. Regulasi pola kemitraan dan distribusi
rantai pasok
Untuk korporasi:
• APAKAH telah terjadi CORPORATOCRACY
?
• CORPORATOCRACY adalah is a term used
to refer to an economic, political and judicial
system controlled by corporations or
corporate interests.
• Case = relation power pada tata kelola minyak
goreng tahun 2020-2021
• Share power sebagai solusi
16

17. Cara meningkatkan power petani sawit
melalui pendekatan “ekonomi kerakayatan” :
INDIKATOR Kondisi
eksisting
Ke depan
1. Menggunakan sumber daya sendiri (domestik) –
lahan
YES • Penyelesaian konflik lahan sawit di kawasan kehutanan
• Penyelesaian konflik lahan antara swasta dan petani
2. Melibatkan sebagian besar rakyat YES • Komposisi yang sehat antara jumlah petani dan pengusaha
• Reforma agraria
3. Petani sebagai pemilik usaha, bukan buruh NO • Kemitraan petani (koperasi) dengan pengusaha (PKS)
• Melegalkan status buruh tani kebun
4 Nilai tambahnya dikembalikan kepada rakyat secara
adil dan merata
NO • Koperasi buruh tani kebun, mendapat saham Perusahaan
• Petani memiliki pabrik pengolahan sendiri
5. Dijalankan secara demokratis NO • Meningkatkan posisi petani melalui organisasi yang
representative
• Membentuk “Dewan Sawit Nasional” yang berisikan seluruh
komponen, power seimbang, terbuka, demokratis

18. 18
https://linktr.ee/yutisyahyuti