Workshop membahas penyuluhan pertanian modern berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006, yaitu penyuluhan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemberdayaan petani. Dokumen ini juga membahas tiga jenis penyuluh yaitu penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta beserta perbedaan dan tantangannya. Selanjutnya dibahas pula peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian serta organisasi non

1. PENYULUHAN PERTANIAN BARU
DR. SYAHYUTI
1
Workshop Arah Baru Penyuluhan Pembangunan Pertanian:
manajemen inovasi dan kewirausahaan social
Program Pasca Sarjana Universitas Andalas – 5 November
2021
File #2

2. Materi #2:
4. Penyuluhan modern dalam UU 16 tahun 2006: penyuluh swadaya dan swasta
5. Penyuluhan berbasis bisnis: Kostratani dan Korporasi Petani
6. Pengajaran penyuluhan di perguruan tinggi
2

3. #4
PENYULUHAN MODERN DALAM UU 16-2006
TENTANG SP3

4. • Badan SDMP. 1999. "Paradigma Penyuluhan
Pertanian pada abad ke-21”
– perlunya penyuluhan pertanian sebagai sesuatu yang
lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa
dari pada sekadar penyampaian teknologi.
– Penyuluhan pertanian diharapkan tidak hanya
membuat petani mampu berproduksi, tetapi harus
berproduksi secara mandiri, dan sekaligus mampu
mencapai kesejahteraan keluarganya.
4

5. Paradigma “penyuluhan modern” pada UU NO 16 - 2006:
1. Demokrasi dan partisipasi (Pasal 2)
2. Penyuluhan tidak pada sekedar
peningkatan produksi pertanian, namun
pada manusianya (Pasal 3)
3. Menerapkan manajemen yang terintegratif,
tidak lagi terpasung ego sektoral (Pasal 6 -
7)
4. Pelibatan masyarakat petani, dan
menjadikan petani sebagai subjek
penyuluhan (Pasal 6 (b) dan 29)
5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh
pemerintah, diakui keberadaan penyuluh
swadaya dan swasta, serta Komisi
Penyuluhan
= UU 16-2006 tentang SP3 sudah
menganut paradigma “penyuluhan
modern”
5

6. Paradigma penyuluhan modern pada UU NO 16 - 2006:
6
1. Demokrasi dan partisipasi.
Pasal 2: “Penyuluhan diselenggarakan berasaskan
demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan,
keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif,
kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan
bertanggung gugat”.
2. Penyuluhan tidak pada sekedar peningkatan produksi
pertanian, namun pada manusianya.
Pasal 3: tujuan penyuluhan meliputi
pengembangan sumber daya manusia dan
peningkatan modal sosial.
3. Menerapkan manajemen yang terintegratif, tidak
lagi terpasung ego sektoral.
Pasal 6: penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi
dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan,
dan kehutanan.
Pasal 7: “Dalam menyusun strategi penyuluhan,
pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan
kebijakan penyuluhan dengan melibatkan pemangku
kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan
kehutanan”.
4. Pelibatan masyarakat petani, dan menjadikan petani
sebagai subjek penyuluhan.
Pasal 6 (b) : “penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh
pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra
pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri
maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi
dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan”.
Pasal 29: pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan
mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam
pelaksanaan penyuluhan.
5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah,
diakui keberadaan penyuluh swadaya dan swasta,
serta Komisi Penyuluhan sebagai organisasi
independen di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

7. 7
Penyuluh pertanian SWADAYA dan
SWASTA
Penyuluh swadaya =
“pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya
yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi
Penyuluh”.
Penyuluh swasta =
“penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai
kompetensi dalam bidang penyuluhan”

8. Penyuluh pertanian dalam konfigurasi
KOMUNITAS, NEGARA dan PASAR
8
Komunitas Negara Pasar
Orientasi utama kepada Pemenuhan kebutuhan
hidup komunal
Melayani penguasa dan
masyarakat.
Keuntungan profit (profit
oreinted)
Aspek Sosial Politik Ekonomi
Sifat kerja sistem
sosialnya
Demokratis, berdasarkan
kesetaraan
Monopolis Kompetitif
Sandaran kontrol sosial kultural (cultural
compliance)
cohersif compliance. penuh perhitungan
(renumeration compliance)
Bentuk simbol yang
diterapkan
Mitis Pseudorealis Realis
Bentuk norma utama Komunal dan kepatuhan Modifikasi perilaku Individualis
Jenis penyuluh PPL SWADAYA PPL PEMERINTAH PPL SWASTA

9. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
9
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent Monovalent, Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

10. Penyuluh Pertanian SWADAYA:
Pelibatan petani sebagai “penyuluh” di Indonesia:
• Era Bimas – Insus = kontak tani
• P4S = farmer to farmer extension
• 2004= pengangkatan penyuluh swakarsa
• 2008 = pengangkatan penyuluh pertanian
swadaya
10

11. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi
lebih kuat, namun spesifik (Jarkoni =
mengajar karena melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan
yang partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan
masyarakat (Community-Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change
agent) yang lebih powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya
menjadi pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan
modal sosial
11
PPL swadaya
adalah PPL
TERLENGKAP,
memiliki karakter
PPL pem dan
swasta dalam
dirinya

12. Permasalahan yang dihadapi Penyuluh swadaya dan
swasta (dalam Permentan No. 61 tahun 2008):
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan
bagi penyuluh pertanian swadaya dan swasta belum
memiliki arah yang jelas.
2. Belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Masih lemahnya fungsi dan peran penyuluh swadaya
dalam penyelenggaraan penyuluhan,
4. Masih rendahnya motivasi kerja (?)
5. Belum terciptanya mekanisme kerja antara ketiga jenis
penyuluh, dan
6. Belum terciptanya kinerja dan profesionalisme (?)
penyuluh swadaya.
12

13. Dukungan yang dibutuhkan penyuluh swadaya:
1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan menyusun
bahan penyuluhan
2. Kesempatan untuk melakukan “eksperimen” lapangan
(metode dan peralatan)
3. Pengembangan jejaring kerja dengan sesama penyuluh
swadaya ( = asosiasi PPL swadaya)
4. Pengakuan dari pemerintah
5. Posisi bukan semata hanya “membantu” penyuluhan
pertanian
6. Perencanaan nasional yang lengkap tentang berapa PPL
swadaya dibutuhkan, untuk bidang apa, di wilayah mana?
13

14. Penyuluh Pertanian SWASTA
14
 Siapa penyuluh swasta?
 Schwartz (1994: “The Role Of The
Private Sector In Agricultural
Extension: Economic Analysis And
Case Studies”):
1. Perguruan tinggi,
2. Public
3. Contract farming schemes
4. Input supply companies (private
extension as part of commercial firm
activities)
5. NGO
 Qamar (2005: Modernizing
National Agricultural Extension
Systems A Practical Guide for
Policy-Makers of Developing
Countries.
1. perusahaan swasta (private
companies)
2. NGO
3. Asosiasi petani
4. Organisasi komunitas petani
(rural community
organizations)
5. perguruan tinggi (agricultural
academic institutions)
6. kantor penelitian pertanian.

15. Penyuluh swasta adalah:
15
1. Private bisnis
– penyedia input,
– perusahaan pengolahan,
– perusahaan pemasaran
2. Non profit sector
– perguruan tinggi
– NGO
– Asosiasi petani
3. Pay for service ext (=individual)
– fee based
– Production based

16. Jenis penyuluh SWASTA dan potensinya di Indonesia:
(Schwartz (1994) dan Qamar (2005)
16
Jenis Kapasitasnya di Indonesia
1. Perusahaan swasta (penyedia input, perusahaan
pengolahan, perusahaan pemasaran)
Ada 7.229 unit (65 tanaman pangan, 322 hortikultura, 1.877
perkebunan, 2.408 peternakan, 1.791 perikanan,
799 kehutanan)
2.NGO Ada 180 NGO pertanian dengan perkiraan 4.000 tenaga lapang
(bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat miskin,
pemberdayaan perempuan, family farming, pertanian organik,
reforma agraria, dll)
3. Asosiasi (petani, eksportir pertanian, dll) Per komoditas, lokal dan nasional
4. Organisasi komunitas petani (rural community
organizations)
Serikat Petani Indonesia, API, KRKP, asosiasi komoditas,
perkumpulan petani nasional sampai lokal,
5. Perguruan tinggi (agricultural academic institutions) 185 unit ( 88 Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Akademi +
97 Universitas atau Institut)
6. Lembaga penelitian pertanian Lembaga penelitian swasta dan pemerintah
7. Pay for service extension (=individual): fee based atau
production based
Kios-kios penjual benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian

17. Perguruan Tinggi pertanian di Indonesia:
17
Propinsi Politeknik
, Sekolah
Tinggi,
atau
Akademi
Universita
s atau
Institut
Jumlah
NAD 6 3 9
Sumut 5 7 12
Sumbar 2 2 4
Bengkulu 1 2 3
Riau 2 3 5
Kepri 0 1 1
Jambi 0 1 1
Sumsel 5 2 7
Lampung 5 1 6
Kep Babel 1 1 2
DKI Jakarta 1 1 2
Jabar 5 9 14
Banten 0 3 3
Jateng 12 8 20
DIY 4 7 11
Jatim 7 13 20
Propinsi Politekni
k,
Sekolah
Tinggi,
atau
Akademi
Universit
as atau
Institut
Jumlah
Kalteng 1 1 2
Kalsel 5 1 6
Kaltim 2 1 3
Kalbar 4 1 5
Bali 0 2 2
NTT 2 3 5
NTB 0 2 2
Sulbar 1 1 2
Sulut 0 6 6
Sulteng 3 2 5
Sulsel 6 4 10
Sultra 2 3 5
Gorontalo 1 2 3
Maluku 0 1 1
Papua 3 2 5
Papua Barat 2 1 3
TOTAL 88 97 185

18. NGO di Indonesia:
• Ada 180 organisasi NGO pertanian di
Indonesia (http://www.smeru.or.id/en/content/ngo-database)
18
Di antaranya:
o Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia).
o Yayasan Insan Tani (YIT),
o Bina Desa
o Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam
(Petrasa),
o Yayasan Sejahtera Tani (Yaseni),
o Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Kompetensi Anak Nagari (LPPKAN),
o Sumatra Sustainable Support Pundi Sumatra (SSS Pundi Sumatra),
o Yayasan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi (YP-Matra),
o Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Kemasda),
o Aliansi Petani Indonesia (API),
o Aliansi Organis Indonesia (AOI)

19. Perusahaan pertanian
di Indonesia:
Contoh perusahaan benih
jagung:
– PT BISI International Tbk
– PT Dupont Indonesia
– PT Monsanto Indonesia
– PT Syngenta Indonesia
19
Jumlah perusahaan pertanian = 7.229
unit meliputi seluruh subsistem
agribisnis, yakni:
65 perusahaan di subsektor tanaman
pangan,
322 perusahaan hortikultura
1.877 perusahaan perkebunan
2.408 perusahaan peternakan
1.791 perusahaan perikanan
799 perusahaan kehutanan
Contoh:
•Bayer (no 1 pestisida terbesar dunia, no 7
perusahaan benih se dunia)
•Syngenta (nomor 2 perusahaan pestisida dunia,
perusahaan benih ke 3 dunia)
•Monsanto (salah satu perusahaan benih terbesar
dunia, nomor 5 sebagai perusahaan pestisida dunia)
•Dupont (no 2 perusahaan benih sedunia, no 6
sebagai perusahaan pestisida dunia)

20. Beberapa contoh perusahaan dan
NGO dan aktivitasnya:
PISAgro : Partnership for Indonesia
Sustainable Agriculture
• Created at World Economic
Forum
• Collaborations government,
private sectors and international
organisations
• Aim 20% increase in commodity
yields, 20% reduction in CO2
emissions, 20% poverty
reductions.
• 7 priority commodities : soybean,
rice, palm oil, potato, cocoa, corn
20
Danone and Cargill
• Animal Nutrition and HKSP
(Dairy Farmers Cooperative
at West Jawa with 700
cattles)
• Farmers training
• Affordable feed supplement
• Production of milk increase:
10 -13 l/cow, protein
content increased 7 %,
cow’s conception rate from
27.5 to 37 %.
• Access to more and better
milk
• Farmers get more income
(36%)
• Cargill get more consumers.

21. Nestle: Creating Shared Value
• Since 1994: coffee and cocoa.
• Research Institute helps 10000 coffee farmers at Tanggamus, Lampung.
• Since June 2010 cooperating with HIVOS, Dutch NGO (cattle farmers and biogas
installation).
• Nestlé’s Cocoa Plan in Indonesia will invest + USD 4 million to train farmers,
provide plant expertise, support supply chain transparency and to create an
experimental and demonstration farm
• Building Cocoa ED Farm (Demonstration plot for Cocoa) and facilitating
• Nestle Cocoa Cluster: improved technology 20.000 - 50.000 ha
• Mini processing, foods processing, marketing.
21
Syngenta Indonesia
• Syngenta Learning Center and Syngenta Model Farm help
farmers to enhance their productivity
• Syngenta’s Crop Advice by Mobile Phone facilitate farmers
with technology assistance.
• In return, Syngenta getting feed back from the farmers and
getting satisfied and faithful customers

22. LSM Bina Swadaya
• Community empowerment, microfinance
development, agribusiness development, development
communication, alternative tourism development,
printing services and training facilities.
• Cooperation with various donors from private sectors,
international NGO and other fundings.
• Agricultural extension in partnership with Cargill
• Empowered corn farmers in Klaten, Central Jawa
• With Danone to empower horticulture farmers in
Central Jawa (technology, micro finance and
marketing).
22

23. LSM Yayasan Dian Desa
● Assist low-income communities through the
utilization of appropriate technology and
participatory and self-help processes.
• Working in various aspects of community
empowerment in the fields of water &
sanitation, renewable energy, agriculture and
aquaculture, small industry, waste treatment,
water treatment and micro finance.
• Central Jawa: income from garden/pekarangan
• Eastern Indonesia: planting Jatropha (jarak)
23

24. Apa yang dibutuhkan PPL swasta?
Khusus untuk commercial firms, kebijakan yang
dibutuhkan berupa:
1. Kebijakan pajak (tax breaks),
2. Kredit (special financing terms),
3. Kemudahan investasi (easier licensing procedures
etc.),
4. Sikap umum terhadap keberadaan private sector
dalam pembangunan.
Kondisi yang dibutuhkan:
1. Liberalisation of input-supply markets
2. Positive environment for investment in processing and
marketing of agricultural products 24

25. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh
pertanian swasta:
25
Jenis penyuluh Kebutuhan
1. Perguruan tinggi  Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi
 Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan
 Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan
Renstra kabupaten/kota
 Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya
2. Perusahaan input
pertanian
 Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan individu
 Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot
3. Perusahaan makanan
dan eksportir
 Perjanjian kerja dengan perusahaan
 Kualitas mutu yang dibutuhkan
4. Penyuluh komersial
individu
 Perjanjian antara kelompok petani dengan individu profesional
 Model pembayaran
5. NGO  Perjanjian kerja dengan lembaga
 Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani

26. Keberhasilan tipe mixed system ext
(public + private ext.)
1. Terpengaruh oleh perbedaan tujuan dan target antara
pemerintah, swasta dan donor (misal: organic farming)
2. Karakteristik komoditas yang dikembangkan dan keterkaitan
dengan industri pengolahan
3. Kebijakan, infrastruktur, dan relasi politik
4. Level seberapa banyak informasi-informasi yang dibutuhkan
petani merupakan public good
26

27. Konfigurasi dan kemitraan PPL pemerintah,
swadaya dan swasta
27

28. Apakah Perlu SATU PENYULUH = SATU DESA ?
28
1. Jumlah petani/desa dan luas
lahan/desa tidak sama.
2. Luas desa dan sarana
transportasi dan komunikasi tidak
sama.
3. Sampai kapan? Pengetahuan,
sikap dan keterampilan petani
akan meningkat dari hari ke hari.
4. Akan lahir petani-petani pintar
yang bisa menjadi penyuluh
swadaya
5. Satu penyuluh tiap desa, untuk
PPL yang mana? Apakah untuk
PPL pemerintah, PPL swadaya,
PPL swasta?
 Chapter 10 :Human resources
development in agriculture:
Developing country issues.
http://www.fao.org/.....

 - Di AS, Canada dan Eropa,
satu penyuluh = 400 petani
 - Di negara berkembang = 2500
petani.

29. 29
Kelebihan Kekurangan
Penyuluhan
pemerintah
 Jaringan dan cakupan
luas
 Menangani pertanian
secara luas
 Sistem transfer teknologi
beragam
 Fokus perhatian sempit
(PAJALE)
 Kurang feed back dari petani
 Kemampuan teknis rendah
 Lemah kaitan Rresearch-
extesion-market
 Kekurangan SDM dan
anggaran
Penyuluhan
swasta
 Layanan bagus untuk
high value crops
 Mampu menangani
value chain
 Cakupan terbatas
 Jaringan terbatas
 Petani miskin tidak dicakup

30. Strategi antara pendanaan
vs pelaksana:
30
(William M. Rivera. 2001. “Agricultural and Rural Extension Worldwide:
Options for Institutional Reform in the Developing Countries”)

31. Kerjasama ketiga penyuluh sekaligus. Di level kecamatan ada ext officer, di desa bekerja
PPL swasta, dan untuk menyampaikannya menggunakan PPL swadaya
31
Keterkaitan
fungsional:

32. Keterkaitan dan pembagian secara vertikal:
32
Jenis
penyuluh
Pusat/Prop Kab/Kota Kecamatan Desa Kelompok Individual
PPL pem -Extension
officer
-PPL
progrramer
-Extension
officer
-PPL
progrramer
-Extension
officer
-PPL
progrramer
Petugas
lapang
Petani dan
keluarganya
PPL swasta -Perguruan
Tinggi
Perusahaan
pertanian
-Staf
perusahaan
-NGO
-payment
ext service
PPL swadaya Asosiasi PPL
swadaya
(koordinator
)
Asosiasi PPL
swadaya
(spesialis)
PPL swadaya
(spesialis
komoditas)
Kontak tani,
petani maju

33. Opsi pembagian peran ke depan:
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Pelaku PPL PNS dan PPL-THL Dosen, penelitia, staf perusahaan inti, staf
asosiasi komoditas, pegawai perusahaan
swasta, NGO
Petani (Kontak Tani, petani
maju, pengurus organisasi
petani).
Basis kerjanya Pelayanan dan
administrasi
Pelayanan dan mencari keuntungan. Pelayanan, pendampingan,
dan bisnis
Sosoknya Polivalent atau
monovalent,
administrasi
Monovalent, cenderung spesifik
komoditas/bidang
Monovalent, spesifik
komoditas/bidang
Peran Motivator dan
komunikator
Komunikator, motivator, suplai input,
buyer.
Pembaharu, motivator,
organisator komunitas,
pemimpin lapang.
Tanggung
jawab
wilayah
Wilayah tertentu (1
penyuluh = 1-3
desa)
Area tertentu (kawasan) Wilayah tidak dibatasi
utamakan di desa/kec
bersangkutan 33

34. Kemajuan wilayah penyuluhan vs jenis penyuluh
(Mosher, 1978 dll) :
34
Ketersediaan
prasarana fisik
Tingkat penerapan
teknologi
(produktivitas)
Kemajuan petani
(tingkat
pengetahuan dan
kemandirian
mencari informasi)
Pilihan komposisi
penyuluh
Rendah Rendah Rendah PPL Pem +
swadaya
Tinggi Sedang Tinggi PPL swadaya +
swasta
Tinggi Tinggi Tinggi PPL swasta +
swadaya

35. 35
Tingkat kemajuan dan komposisi penyuluh:
Wilayah dengan
tingkat kemajuan
RENDAH
Tingkat
kemajuanSEDANG
Tingkat kemajuan
TINGGI
PPL
SWASTA
PPL
Pemeri
ntah
PPL
SWADAY
A

36. Contoh penyuluhan by demand
(karakterisasi kecamatan sebagai basis untuk menentukan jumlah PPL pemerintah)
36
Indikator Kategori Skor Pilihan
Penerapan teknologi
- Produktivitas padi Rendah (<4
ton/ha)
3
Sedang (4-6
ton/ha)
2
Tinggi (>6
ton/ha)
1
Beban kerja
- Luas sawah Rendah (<1000
ha)
1
Sedang (1000-
3000 ha)
2
Tinggi (>3000
ha)
3
Geografis
- Sebaran sawah Rendah
(terpusat)
1
Tinggi
(menyebar)
2
Jumlah (rentang 3 – 8)
A. Nilai akhir 3-5 =
kebutuhan PPL
pemerintah 3 orang
B. Nilai akhir 6-8 =
kebutuhan PPL
pemerintah 5 orang

37. Komposisi PPL pemerintah, swasta dan swadaya berbasiskan karakter
wilayah kabupaten/kota (sebuah usulan):
37
Kedekatan dengan
kampus
Komoditas
dominan
Kemajuan
penerapan
teknologi
Penanggung jawab penyuluhan
PPL
pem
PPL swasta PPL
swadaya
A. Dekat kampus
pertanian ***
B. Jauh dari
kampus pertanian
Tanaman
komersial
Rendah ** ** *
Sedang ** *** **
Tinggi *** **
Tanaman
pangan rakyat
Rendah *** *
Sedang *** **
Tinggi * * ***

38. 38
Kab/Kota Perguruan Tinggi - Pemda
Kota Bogor, Kab Bogor, Kab Cianjur IPB university
Kota Sukabumi, Kab Sukabumi Univ Muhammadiyah Sukabumi
Kab Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Univ Pajajaran
Kab Indramayu Politeknik Negeri Indramayu
Kota Sumedang
Kab Ciamis Univ Galuh Ciamis
Kab Sumedang Univ Winayamukti Sumedang
Kab Bekasi, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan Majalengka,
Pangandaran, Purwakarta, Subang, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota
Depok, Kota Cirebon
Pemda kabupaten/kota masing-masing
CONTOH model keterlibatan perguruan tinggi dalam penyuluhan pertanian:
simulasi untuk Prop Jawa Barat

39. 39
CONTOH model keterlibatan perguruan tinggi dalam penyuluhan pertanian:
simulasi untuk Prop Jawa Barat
IPB Univ
Univ Muh
Sukabumi
UNPAD
Politeknik
Indramay
u
Univ
Galuh

40. #5
PENYULUHAN BERBASIS BISNIS:
kostratani dan korporasi petani
40

41. Kostratani
• Permentan Np 49 tahun 2019 tentang
Komando Strategis Pembangunan
Pertanian
• Kepmentan No 13 tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Komando
Strategis Pembangunan Pertanian di
Kecamatan
• Target : 5.733 BPP terkoneksi secara
online (AWR)
41

42. Peran dan aktor di KOSTRA TANI:
42
I. Pusat DATA DAN
INFORMASI
II. Pusat GERAKAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN
III. Pusat
PEMBELAJARAN
IV. Pusat KONSULTASI
AGRIBISNIS
V. Pusat PENGEMBANGAN
JEJARING KEMITRAAN
PERAN • Data SDM, teknis
pertanian, lingkungan
pert, lainnya
• Statistik pertanian
wilayah kecamatan
• Data administrasi
pembangunan
• Data baseline kecamatan
• Pendampingan,
pengawalan,
penyuluhan, gerakan
pemb, dll
• Monev
• Percontohan,
• Bimtek
• Kursus/pelatihan,
• Fasilitasi,
• Konsultasi, pelaku
utama dan pelaku
usaha
• Cyber extension
• Identifikasi jenis usaha,
perusahana mitra, temu bisnis,
• Menyusun bisnis plan
• Pemasaran hasil pertanian
• Jaringan kemitraan dan
kelembagaan bisnis
• Pengembangan KEP (korporasi)
AKTOR
(dan
koordina
tor)
1. Mantri statistik kec
(BPS)
2. Kepala UPT Pertanian
kec
3. Petugas pertanian kec
1. Kepala kecamatan
(camat dan staf)
2. Kepala UPT
Pertanian
3. Petugas pertanian
kec (mantri tani)
4. Kepala desa/
kelurahan
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
1. Koordinator PPL
2. PPL pemerintah
3. PPL swadaya
4. PPL swasta
(Perusahaan,
perguruan tinggi,
dll)
5. Poskeswan
6. POPT (hama
penyakit tanaman)
7. Pengawas benih,
bibit ternak, mutu
pakan
8. Medik veteriner,
inseminator,
9. BPTP
1. Koordinator PPL
2. PPL swadaya
3. PPL swasta
4. KEP (korporasi petani)
5. Kelembagaan petani (KT,
Gapoktan, dll)
6. Pelaku usaha (input dan output
pertanian)
7. Gabungan Bumdes
sekecamatan
8. BRI unit

43. Struktur KOSTRA TANI:
43
CAMAT
Mantri
statistik (BPS)
Kecamatan Kepala BPP
Korporasi
petani

44. 44

45. Apa sih korporasi
petani?
45

46. CONTOH RANCANGAN KORPORASI PETANI (DI KEC. JAYAKERTA, KAB KARAWANG)
46
Koperasi
#1: Sri
Jaya
Permata
Koperasi
#2: Sri
Asih
Mandiri
Koperasi
#3: Sri
Nyi
Pohaci
Koperasi
#4:
Berkah
Tani
Jaya
Koperasi
#5:
Medang
Asih Tani
Mandiri
Bisnis 1: Produksi
benih unggul
berlabel
Bisnis 10:
Produksi dan
pemasaran
hortikultura
Bisnis 7:
Pengolahan hasil
itik
Bisnis 8:
budidaya itik
intensif
Bisnis 9: produksi
Pakan dan DOD
itik
Bisnis 6: produksi
Beras Premium
(RMU)
Bisnisn 5:
Pelayanan
Simpan pinjam
Bisnis 4:
penyaluran pupuk
bersubsidi
Bisnis 3:
pengelolaan
Irigasi
Bisnis 2: Jasa
Alsintan

47. Farmer Field School (FFS) vs Farm Business School (FBS):
47
Farm Field School (FFS) Farm Business school (FBS)
Mulai 1989, ditemukan di Indonesia Mulai marak tahun 2000-an
Tujuan = teknik dan manajemen pengendalian hama secara terpadu Memperkuat kemampuan dan kapasitas petani dan organisasi petani dalam
menjalankan usaha pertanian, terutama untuk pemasaran produksinya.
Fokus = subsistem produksi Subsistem pengolahan dan pemasaran hasil
Konsep dan metode = agroekologi, experiental education, dan community
development
Keuntungan usaha, pemasaran dan pasar, survey pasar, membuat laporan pasar,
membangun visi dan tujuan bisnis, memilih badan usaha, mengenali komponen
rencana bisnis, rencana bisnis, pencatatan.
Dasarnya = petani belajar dengan mengalami langsung Agar petani pandai, cerdik mensiasati pasar, dan kuat sebagai pelaku pasar
Alasan = tingginya serangan hama dan penyakit pada tanaman Kenyataan bahwa petani tidak bisa lepas dari tekanan globalisasi dan
komersialisasi, maka petani harus berbisnis.
Tujuannya = pengendalian hama dan peningkatan hasil produksi Agar petani mampu berkompetisi dan mengambil keuntungan dari kondisi
pasar. Membangun kemampuan petani dalam wirausaha dan manajemen,
meningkatkan pengetahuan, merubah sikapnya dan meningkatkan
keterampilannya dalam mengkomersilkan hasil pertanian.
Materi = biologi hama, aspek kesisteman, musuh alami, membuat
pestisida nabati, dst
Tentang visi dan perencanaan, pertanian berkelanjutan, market engagement,
nutrisi, gender, dan monitoring.
Instruktur/fasiltator = penyuluh dan ahli hama tanaman. Teknisi sampai dengan fasilitator pengembangan komunitas, konsultan
pemasaran, dan lain-lain.

48. #6
PENYULUHAN DI KAMPUS:
kuliah dan praktek
48

49. Kondisi yang dihadapi dunia penyuluhan:
49
1. Penyuluhan pertanian dunia menuju
market led-extension
2. Cooperative Extension: A Vision for the
21st Century (Bull et al. Is Extension
Relevant for the 21st Century?
https://www.joe.org...)
3. Ketiga jenis penyuluh tetap dapat
bekerjasama, tidak saling menyingkirkan
4. Trend diskusi dunia pada PPL swasta
(private sector extension)
Agenda yang dibutuhkan ke depan:
1. Penelitian. Policy research untuk
merumsukan pola yang lebih sesuai di
Indonesia, pada level kebijakan dan level
lapang
2. Organisasi. Rumusan pembagian peran
antara penyuluh yang lebih sesuai dengan
semangat modernisasi dengan dimensi
tingkat kemajuan pembangunan pertanian,
wilayah, dan waktu. Membangun struktur
keorganisasian penyuluhan yang efektif
dengan ciri learning organization
3. Kebijakan. Menyusun basis kebijakan yang
kuat
4. Komitmen. Menyamakan persepsi dan
langkah antar stakeholders (internal
Kementan, eksternal Kementan, dan
daerah)
5. Anggaran. Mendapatkan sumber anggaran
baru, penyuluhan pertanian sebagai
pendidikan nonformal (bagian dari 20%
APBN ?)

50. Agenda studi ke depan:
1. Bagaimana pengaruh lingkungan administratif dan
politis yang beragam terhadap proses desain
inovasi?
2. Bagaimana hubungan antara area perubahan
kognitif yang berbeda dalam desain inovasi?
3. Pengaruh kondisi privatisasi dan komoditasi
pengetahuan terhadap proses desain inovasi?
4. Bagaimana karakter dan proses pembentukan
sosial dari pengetahuan?
5. Bagaimana interaksi antar pembangunan jaringan,
pembelajaran sosial, dan negosiasi terhadap
proses desain inovasi?
6. Bagaimana kelahiran dan negosiasi antara inovasi
yang topdown (dari penelitian) dengan bottom up
(dari petani)?
7. Bagiaman relasi dan integrasi antara pengetahuan
dari komunitas dengan epistemik dan disiplin
berbeda dalam proses desain inovasi?
8. Bagaimana rancangan dan peran organisasi
intervensi komunikasi dan implikasi untuk desain
inovasi?
1. Riset etnografi proses komparatif.
2. Analisis jaringan antar aktor, atau pola interaksi
antar aktor manusia.
3. Analisis jaringan antar peristiwa.
4. Analisis jaringan agen manusia dan non manusia.
5. Konstruksi dan persepsi pengetahuan dalam
jaringan.

51. 51
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/
BLOG = “catatan penyuluhan pertanian Syahyuti”
http://kontraberita.blogspot.com/