Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, termasuk tujuan pendiriannya, bidang usaha yang dapat dijalankan, prinsip pengelolaannya, dan beberapa contoh BUMDes yang berhasil.
2. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, serta mengelola potensi des
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxBPPMDDTT Makassar
Arah kebijakan pembangunan di desa tahun 2024 berdasarkan SDGs merupakan prediksi terkait isu yang akan menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2024
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxBPPMDDTT Makassar
Arah kebijakan pembangunan di desa tahun 2024 berdasarkan SDGs merupakan prediksi terkait isu yang akan menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2024
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...Syahyuti Si-Buyuang
Buku ini bukan mengajarkan bagaimana menjadi pekerja keras, tetapi mengapa dan bagaimana mengembangkan kultur bekerja keras. Setelah saya telusuri, dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, ternyata begitu banyak ihwal-ihwal kerja yang selama ini kurang diungkap.
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...Syahyuti Si-Buyuang
Dari pengumpulan informasi di lapang, secara umum petani lebih mengandalkan relasi-relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan
mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan, petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi, dengan melakukan pemaknaan
aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak
dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas, norma ekonomi dalam
pasar, dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah
satu sumber daya bagi petani yang bersama-sama unsur-unsur dalam lembaga
dijadikan sebagai peluang, pedoman, serta batasan untuk berperilaku sehari-hari
dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...Syahyuti Si-Buyuang
Dalam buku ini saya sengaja memperbandingkan antar objek, sebagai cara saya menjelaskan kepada pembaca. Ini adalah gaya penjelasan baru, dimana matrik-matrik yang saya susun menjadi alat penjelas utama. Mungkin sebagian pembaca akan agak kesulitan
memahaminya. Namun saya sengaja memilih cara ini karena dengan cara begini akan memudahkan pembaca mengikuti perbedaan dan
persamaan dua atau lebih objek yang dibahas.
Kita sudah akrab dengan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Islam. Tapi di jagad google belum ketemu frasa "Islamic Agricultural- Socioeconomics", "Islamic Food Economy", "Islamic land reform" dan seterusnya. Menunggu-nunggu orang pintar membuat ini ga ada-ada juga, ..... hehe. Nanya kesana-sini ga ada yang respon. Kata orang: "jika kita mencari sesuatu buku namun belum ada, maka tulislah!".
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
1. Manajemen BUM Desa
DR Syahyuti
(Peneliti pada Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan)
BERBAKTI UNTUK NEGERI - BRIN 2022
Pelatihan Manajemen Bumdes, Tasikmalaya – 29 November 2022
1
2. Tujuan pendirian BUM Desa:
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi pedesaan.
2
3. Usaha yang dapat dijalankan melaui BUM Desa:
PRODUKSI:
• Home industri
• Kerajinan rakyat
• Pertanian
• Perikanan
• Peternakan
• Agroindustri
• dll
PERDAGANGAN:
• Pasar desa
• Simpan pinjam
• Waserda
JASA:
• Simpan pinjam
• Transportasi
• Obyek wisata desa
• Pembayaran air dan listrik
• Sumber air, listrik desa
• Penyaluran SEMBAKO
3
4. Prinsip umum pengelolaan BUM Desa:
• Kooperatif = mampu melakukan kerjasama
dengan baik
• Partisipatif = bersedia secara sukarela
mendukung dan berkontribusi
• Emansipatif = tanpa memandang golongan,
suku, dan agama
• Transparansi = diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka
• Akuntable = dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis maupun
administratif
• Sustainable = berkelanjutan
• Mekanisme member-base = koperasi (one
man one vote)
• Self help organization = mandiri
• Profesional = tanggung jawab, integritas,
efisien, menguntungkan, dll
4
6. Dasar hukum BUM Desa:
• UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
• UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah No 71
Tahun 2005 Tentang Desa
• UU 6 tahun 2014 tentang Desa
• Pasal 1 UU Desa:
“Badan Usaha Milik Desa, yang
selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa”
6
7. BAB X. Badan Usaha Milik Desa
Pasal 87 (1):
• Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa
• BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 88 (1):
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa
• Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
• pengembangan usaha
• Pembangunan desa
• pemberdayaan masyarakat desa
• pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah
• bantuan sosial
• kegiatan dana bergulir
Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa
Bagian penjelasan:
• Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh
Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, …..
7
8. Penjelasan Pasal 87 Ayat (1):
• BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah
Desa untuk mendayagunakan segala
potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa
• BUM Desa tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas,
CV, atau koperasi.
• BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa ….
• BUM Desa dapat melaksanakan fungsi
pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya
• BUM Desa dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat Desa,
melalui pengelolaan dana bergulir dan
simpan pinjam
• BUM Desa berorientasi pada keuntungan
keuangan, dan mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa
• BUM Desa mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi
• Sangat dimungkinkan BUM Desa
mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8
9. Tujuh ciri BUM Desa:
9
1. BUM Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
(local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
(penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)
10. Badan hukum BUM Desa:
• BUM Desa merupakan salah satu entitas
Berbadan Hukum sesuai amanah dari
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.
• Penjelasan tentang Badan Hukum = PP
No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa
• Permendes No 3 tahun 2021 Tentang
Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Jumlah BUM Desa tahun 2014 = 1.022 unit
Tahun 2017 = 18.000 unit
Tahun 2022 = sekitar 40.000 unit
Per 21 Juli 2022:
Jumlah BUM Desa berbadan hukum 7.902
unit, atau 10,55% dari jumlah desa (74.961
unit) (https://bumdes.kemendesa.go.id/)
10
12. Contoh-contoh BUM Desa sukses:
• BUMDes Amarta di
Pandowoharjo, DIY
• Usaha = pengelolaan sampah
• Sampah organik difermentasi untuk
diolah menjadi kompos dan
• Bekerja sama dengan akademisi
dari Fakultas Pertanian, Universitas
Pembangunan Nasional (UPN)
Veteran Yogyakarta
12
13. BUMDes Tirta Mandiri Desa
Ponggok, Jateng
• Usaha = jasa pariwisata
• Jumlah pengunjung hari biasa
= 600 orang, saat liburan 1.500
orang
• Omset usaha = Rp 10.36
Milyar
• Laba = Rp 6,5Milyar
13
14. BUMDes AMANAH Desa Bukit
Gajah di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan, Riau:
• Desa transmigrasi
• Mengikuti program Desa Brilian
BRI,
• Masuk sebagai kategori Desa
BRIlian 2021 Batch 1
• Asset usaha = memiliki area
kelapa sawit sekitar 100 hektar
BUMDes Multianggaluku
Mandiri Desa Kalukubula,
Sulteng
• Modal awal = Rp 35 juta, berasal
dari dana desa
• Usaha = penyalur Bansos
pemerintah (beras, gas elpiji,
gula dan bawang merah)
• Warung sembako dan warung
kopi
• Keuntungan usaha = Rp 4 juta
per bulan
• perbulannya. Namun hal itu
tidak menjadi
14